• Kunjungan kerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dibatalkan sepihak pada Rabu, 14 Oktober 2026.
• Pembatalan ini memicu kekecewaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotim dan para relawan yang telah bersiap menyambut di Sampit, karena rombongan justru mengalihkan rute ke Pangkalan Bun.
• Wakil Bupati Kotim Irawati meluapkan emosi atas situasi ini, menyoroti tiga relawan karhutla yang gugur dan skala bencana yang parah di Kotim dengan 2.137 hektare lahan hangus serta 44.251 titik panas per 11 Oktober 2026.
• Staf Ahli Menhut Fahrizal Fitri berdalih tidak mengetahui adanya persiapan penyambutan di Kotim, serta beralasan rombongan perlu koordinasi di Pangkalan Bun dan bersiap menyambut Menteri Koordinator pada Jumat, 16 Oktober 2026.
SAMPIT, Kanalindependen.id – Batalnya kunjungan kerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memicu duka mendalam sekaligus amarah publik yang meledak. Di tengah pertaruhan nyawa membendung bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotim bersama para relawan dibuat gigit jari setelah berjam-jam menunggu kedatangan menteri di Jalan Jaksa Agung, Sampit, Rabu (14/10/2026). Rombongan kementerian justru melengos dan mengalihkan rute ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari yang seharusnya diagendakan di Kotawaringin Timur.
Pemerintah daerah telah merampungkan seluruh prosedur penyambutan, mulai dari pengamanan lintasan, pemetaan titik kritis peninjauan karhutla, hingga hidangan jamuan di Restoran Phoenix. Kekecewaan yang teramat sangat akhirnya meletup dalam sambungan telepon antara Wakil Wabup Kotim Irawati dan Staf Ahli Menhut Fahrizal Fitri.
Dengan suara bergetar menahan tangis dan emosi, Irawati meluapkan kepedihan atas sikap kementerian yang terkesan tak bersimpati pada pengorbanan jiwa para pejuang pemadam di tingkat tapak.
“Kami juga, Pak, manusia yang perlu diperhatikan. Tiga orang yang meninggal relawan kami, Pak! Kami sudah mengorbankan relawan kami, api terus meluas dan tim masih berjibaku memadamkan api sampai jam dua malam,” jerit Irawati dalam percakapan telepon bertekanan tinggi tersebut, Rabu (14/10/2026).
Sumbat Komunikasi Pusat-Daerah dan Realita Berat Petugas Tapak
Staf Ahli Menhut Fahrizal Fitri berdalih tidak mengetahui bahwa jajaran Forkopimda Kotim sedang bersiap menyambut di lokasi peninjauan. Fahrizal beralasan rombongan harus berkoordinasi di Pangkalan Bun serta bersiap kembali ke Palangka Raya menyambut kedatangan Menteri Koordinator pada Jumat (16/10/2026). Ia berjanji menyampaikan keluhan Wabup Kotim kepada menteri serta membuka peluang persinggahan singkat saat perjalanan balik melalui jalur darat, meski tanpa kepastian waktu.
Batalnya peninjauan ini menutup pintu bagi Pemkab Kotim untuk memperlihatkan bobroknya kendala operasional di lapangan. Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan membeberkan bahwa ribuan titik api berada di lokasi terisolasi yang memaksa petugas berjalan kaki belasan kilometer. Bahkan saat kehabisan logistik, para relawan terpaksa menyaring air rawa seadanya untuk bertahan hidup di tengah kepungan asap.
Skala bencana di Kotim sendiri merupakan yang paling kritis di Kalteng. Data BPBD Kotim per 11 Oktober 2026 mencatat 1.400 kejadian kebakaran, 2.137 hektare lahan hangus (884 hektare di Kecamatan Seranau), serta 44.251 titik panas.
Insiden pembatalan sepihak dan ketiadaan koordinasi ini bukan sekadar persoalan salah paham jadwal, melainkan bentuk pengabaian terhadap krisis kemanusiaan di Kotim. Saat tiga nyawa relawan lokal melayang dan ribuan hektare tanah terbakar, jajaran Kementerian Kehutanan justru mempertunjukkan lemahnya tata kelola komunikasi bencana.
Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:
- Evaluasi Total Jalur Komunikasi Kementerian Kehutanan: Kemenhut dituntut menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada jajaran Forkopimda Kotim dan keluarga relawan yang gugur. Alasan koordinasi internal tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menelantarkan jajaran pejabat daerah dan relawan yang telah bersiap di lapangan.
- Realisasi Kompensasi dan Armada Pemadam: Pemkab Kotim didesak memanfaatkan rekaman komplain resmi ini untuk menekan Kemenhut agar segera mencairkan santunan bagi keluarga relawan yang gugur, serta menerjunkan bantuan alat pemadam tekanan tinggi dan armada water bombing tanpa syarat. (***)
