Kekuatan Hukum SKT Adat di Kalteng: Satu Surat, Ragam Tafsir

SAMPIT, kanalindependen.id – Selembar Surat Keterangan Tanah Adat (SKT Adat atau SKTA) di Kalimantan Tengah menyimpan ragam tafsir tentang kekuatan hukumnya.

Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 menyebut dokumen ini dapat dijadikan persyaratan utama untuk diproses dalam rangka sertifikasi.

Peraturan Daerah Kalteng Nomor 2 Tahun 2024 menempatkannya sebagai bukti hak atas tanah di wilayah adat.

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 56 Tahun 2025 merumuskannya sebagai bukti kepemilikan berdasarkan hukum adat yang dapat menjadi alat bukti pendaftaran hak, sekaligus petunjuk awal kepemilikan hak.

Kantor pertanahan membacanya dengan cara lain, setidaknya menurut dua kajian. Kajian tahun 2015 mencatat mayoritas birokrat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng saat itu memegang tafsir bahwa SKTA bukan bukti hak, meski segelintir pegawainya mengakui SKTA atas dasar penguasaan fisik yang nyata.

Jurnal Tunas Agraria terbitan 2023 menulis dokumen ini diharapkan menjadi petunjuk awal riwayat penguasaan guna penerbitan sertifikat, tetapi kenyataannya tidak dapat digunakan.

Kajian 2015 yang sama mencatat BPN menerima SKTA dalam berkas permohonan Hak Guna Usaha bila disertai akta peralihan hak.

SKT Adat di Lubang Jarum Hakim

Ruang sidang pengadilan akhirnya menjadi tempat ragam tafsir itu diadu. Taruhannya tergambar lewat sengketa kebun seluas 10.837,5 meter persegi di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

Gugatan perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pps pada 29 November 2019.

Putusan mencatat Elbar Dimang lahir pada 15 Maret 1930. Ia sudah berusia 90 tahun saat mengajukan 17 bukti surat ke persidangan, setelah penyampaian duplik tertanggal 18 Maret 2020.

Dua di antaranya merupakan surat tanah. Bekal pertamanya berupa surat keterangan tanah adat bertanggal 15 Maret 1921. Menurut gugatan, tanah itu turun dari mertua Elbar, Pahan Jinal, lalu diserahkan kepada sang istri pada 1980.

Bekal kedua berupa surat pernyataan tanah bertanggal 20 November 1995, yang menurut gugatan atas nama sang istri, mendiang Naemie P. Jinal.

Lawannya dalam sengketa ini bernama Walter Sandi. Gugatan Elbar menyebut 20 hektare lahan yang diakui Walter mencakup kebun bersengketa tersebut.

Walter melalui eksepsinya menilai gugatan itu kabur lantaran tanah yang digugat berada di Sampang Hambie, sementara tanah miliknya berlokasi di Saka Tawai.

Walter bertumpu pada surat penetapan hak dari Kepala Kampung Buntoi terbitan 1973. Ia juga menyatakan sebagian lahannya telah beralih kepada keluarganya melalui dua SKTA dari kedamangan bertahun 2012. Sisa 12 hektare, sebagaimana tertulis dalam jawaban Walter, masih dalam proses pemecahan surat.

Majelis hakim pada 23 Juli 2020 menolak eksepsi Walter, tetapi menyatakan gugatan Elbar tidak dapat diterima. Gugatan balik Walter bernasib sama. Surat tahun 1921, surat kampung 1973, maupun dua SKTA 2012 itu luput dari pemeriksaan pokok perkara.

”Penggugat tidak dapat menunjukkan satu pun bukti surat yang menyatakan istri Penggugat yang bernama Naemie P. Jinal (Alm) sebagai pemilik tanah objek sengketa, telah meninggal dunia dan mempunyai hubungan hukum/waris dengan Penggugat atas objek yang disengketakan, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memiliki legal standing atas perkara a quo, yang mengakibatkan syarat formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi,” tulis majelis pimpinan Agung Nugroho dalam pertimbangannya.

Gugatan Elbar menyebut sang istri meninggal pada 24 Juli 2012 dan merujuk surat keterangan kematiannya. Daftar bukti persidangan tidak memuat surat itu. Daftar yang sama mencatat surat pernyataan 1995 andalan penggugat hanya berwujud fotokopi dari fotokopi.

Dua peneliti hukum adat Universitas Gadjah Mada, Achmad Caesar Luthful Hakim dan Sartika Intaning Pradhani, memilih sembilan perkara dari pengadilan negeri di Kalteng periode 2015 hingga 2020 untuk mewakili variasi pertimbangan hakim. Enam di antaranya melibatkan korporasi.

Melalui riset di Jurnal Bhumi edisi Mei 2021, mereka menyimpulkan hakim menerapkan pendekatan formalistik saat menilai SKTA. Pertimbangan peradilan merujuk beragam produk hukum seperti Perda 16/2008, Pergub 13/2009, KUHPerdata, UUPA, PP 24/1997, serta hukum acara yang sesuai dengan perkaranya.

Kemenangan pemegang SKTA atas perusahaan tercatat satu kali dalam sampel itu, lewat Putusan PN Kasongan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Petani bernama Mirhanudin menguasai sekitar 22,75 hektare sejak 1993 dengan membuka hutan, berbekal SKTA bertanggal 31 Agustus 2011.

Dokumen itu sempat dicabut tanpa pemberitahuan atas laporan PT Bisma Dharma Kencana. Salah satu saksi yang ikut mencabutnya mengakui surat itu dulu diterbitkan tanpa pengecekan lokasi.

Majelis hakim menilai pencabutan sepihak itu tidak patut. SKTA memang bukan alat bukti sekuat sertifikat, tetapi majelis menyatakan lembar tersebut layak mendapat perlindungan karena didukung bukti penguasaan berupa surat pernyataan dan kesaksian.

Perusahaan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum lantaran tidak menempuh prosedur pelepasan dan ganti rugi.

Lima perkara korporasi lain dalam sampel itu berujung kekalahan warga. Salah satunya memperlihatkan bentuk tanah yang berbeda dari gambar, serta luas yang berbeda dari surat keterangan buatan pemegangnya sendiri.

Perkara lainnya rontok karena cacat prosedur penerbitan oleh damang, ketiadaan wewenang penggugat, SKTA terbit di atas tanah pihak lain, maupun lahan yang terbukti telah dilepas secara sah kepada pihak lain.

Lahir dari Kerapatan Mantir, Tunduk pada Pengumuman

Wewenang damang menerbitkan surat pengakuan ini tercantum eksplisit dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.

Penjelasan regulasi mendefinisikan SKTA sebagai tanda pengakuan lembaga kedamangan atas tanah adat, yang bila dikehendaki pemegangnya dapat dipakai untuk mendaftarkan hak atas tanah.

Rincian prosesnya diatur lewat Pergub Kalteng 13/2009 yang ditetapkan Gubernur Agustin Teras Narang pada 25 Juni 2009.

Pergub itu kemudian diubah lewat Pergub 4/2012, yang ditetapkan dan diundangkan pada 15 Maret 2012. Perubahan ini menghapus Pasal 9 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 7, merumuskan ulang Pasal 14, lalu menyisipkan Pasal 15A.

Pasal sisipan itu merujuk empat lampiran, yakni format SKT Adat, surat pernyataan memiliki tanah adat, berita acara hasil pemeriksaan tanah adat, serta jenis kepemilikan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah.

Kajian Ricardo Simarmata untuk Kemitraan (2015) menilai perubahan itu hanya menyangkut hal yang sangat teknis.

Kajian yang sama mencatat damang sudah menerbitkan surat semacam ini sebelum perda berlaku, dengan tanda tangan camat sebagai tanda mengetahui. Praktik penyertaan tanda tangan camat itu kemudian terhenti lantaran pergub tidak mensyaratkannya.

Pergub 2009 mengatur SKT Adat untuk tanah adat milik perorangan, tanah adat milik bersama, dan hak-hak adat di atas tanah. Alurnya berawal dari permohonan ke Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

Fungsionaris kedamangan selanjutnya turun melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan, serta pemetaan lahan. Aturan mewajibkan damang menimbang bukti tertulis terdahulu bila ada, bukti penguasaan fisik, keterangan saksi, hingga pengakuan yang bersangkutan atau berita acara kerapatan mantir.

Kesepakatan mantir wajib disusul pengumuman tertulis selama 21 hari oleh damang. SKTA baru dapat ditetapkan manakala masa pengumuman berlalu tanpa sanggahan. Alur ini tetap bertahan dalam rumusan perubahan 2012.

Rumusan pasal pergub turut membuka peluang pembacaan ganda. Bagian fungsi menegaskan pengaturan tanah adat berlaku sebagai petunjuk kepemilikan dan penguasaan menurut hukum adat, yang dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah bila pemegangnya menghendaki.

Bagian lain menyebut SKTA dapat dijadikan persyaratan utama untuk diproses dalam rangka sertifikasi, juga syarat perjanjian pola kemitraan dengan pihak luar.

Dokumen lawas tetap mendapat tempat. Surat keterangan tanah adat, verklaring, atau surat serupa produk lembaga berwenang era sebelum pergub dinyatakan tetap diakui. Ketentuan ini relevan bagi nasib surat 1921 asal Buntoi, meski palu majelis hakim berayun sebelum pokok perkara diperiksa.

Batas waktu penertiban ikut membayangi. Pasal 14 pergub, dalam rumusan perubahan 2012, mematok tenggat enam tahun sejak pergub berlaku untuk merampungkan inventarisasi dan pemetaan, penerbitan SKTA, serta sertifikasi atau pemutihan kepemilikan tanah adat.

Pemegang yang tidak menginventarisasi tanah adatnya enam tahun berturut-turut diancam sanksi adat berupa tidak diakuinya hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan.

Rumusan itu hanya menyebut hitungan enam tahun sejak pergub berlaku, tanpa tanggal jatuh tempo. Kajian Simarmata (2015) menjadikan berakhirnya masa enam tahun tersebut sebagai momentum untuk merevisi pergub.

Gelanggang sengketa Buntoi memperlihatkan dokumen ini bisa diperdebatkan dari bilik lembaga adat sendiri. Kedamangan Kahayan Hilir, yang saat itu dipimpin Yan Tandu, memenangkan Walter melawan warga lain lewat putusan sidang adat pada 24 Juni 2011.

Lebih dari 16 bulan berselang, Kerapatan Mantir Adat Desa Buntoi menyurati damang pada 30 Oktober 2012. Surat sanggahan ini menolak hasil sidang sekaligus pembuatan SKTA atas nama Walter.

Para mantir menilai hamparan tanah tersebut masuk kewenangan sidang mantir adat tingkat desa.

”Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada memberikan kewenangan kepada Damang untuk memutuskan siapa yang berhak atas suatu objek tanah dalam suatu perselisihan hak atas tanah,” tulis pihak Elbar dalam gugatan yang diajukan kuasa hukumnya, William Than Sigai.

Teks pergub membekali fungsionaris kedamangan wewenang mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, serta pembagian tanah adat di wilayahnya.

Walter menjawab dalil Elbar lewat argumen tertulis bahwa tanah itu merupakan garapan dari tanah negara sejak 1968 yang kemudian dilegalkan kepala kampung.

Lahan rujukan surat 1921 pihak Elbar, urai Walter, tidak pernah digarap dan letaknya tidak diketahui tepat oleh penggugat.

Pengadilan mencatat Yan Tandu tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Tergugat II yang tercatat berpekerjaan mantan demang kepala adat ini juga tidak mengirim kuasa. Majelis hakim pada 23 Juli 2020 mengucapkan putusan tanpa kehadirannya melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Melacak jumlah SKTA yang beredar mengharuskan rujukan pada pendataan lama. Kajian Simarmata mencatat hingga 2014 baru 1.205 SKTA terbit di delapan kabupaten, termasuk Kotawaringin Timur, dan 900 di antaranya untuk tanah perorangan.

Mengutip Earth Innovation Institute, kajian itu menyebut luas tanah yang sudah ber-SKTA baru sekitar 15.000 hektare. Angka itu dinilai masih sangat kecil, mengingat Sekretaris Daerah Kalteng saat itu menyatakan 600 dari sekitar 1.500 desa di provinsi ini didiami masyarakat hukum adat.

Laporan yang sama memuat angka lain. Program pemetaan partisipatif bersama Pemprov Kalteng dan Kemitraan disebut memfasilitasi pembuatan 1.754 SKTA di 13 kabupaten dan kota pada 2012 hingga 2014.

Kata pengantar laporan itu menulis 1.754 SKTA seluas 3.241,9 hektare di 14 kabupaten dan kota pada 2012 hingga 2015.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Barito Selatan, Lewy Bungken, pada November 2013 menyebut 949 SKTA telah terbit di enam kecamatan berdasarkan laporan para damang. Ia mengingatkan damang agar tidak menerbitkan SKTA tanpa prosedur dan tahapan yang ditetapkan.

Ketua Dewan Adat Kabupaten Pulang Pisau saat itu, Edvin, memberi keterangan kepada tim peneliti Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) pada 2016.

Ia menyebut SKTA di delapan kecamatan kabupatennya mencakup sekitar 3.000 hektare. Deretan angka ini berasal dari sumber dan periode berbeda, sehingga tidak dapat dijumlahkan menjadi gambaran hari ini.

Keterangan Edvin turut menyoroti kelemahan administrasi dokumen. Tanah-tanah adat yang diterbitkan SKTA belum memiliki peta. Ketika damang atau mantir berganti, data tidak dikuasai damang baru karena serah terimanya belum jelas.

Posisi SKT Adat dalam Perda 2024 dan Aturan Daerah

Lima belas tahun setelah Pergub 13/2009 terbit, Gubernur Sugianto Sabran menetapkan Perda Kalteng 2/2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak pada 4 Juni 2024. Regulasi ini diundangkan pada hari yang sama.

Pasal 20 ayat 2 mengatur hak atas tanah di wilayah adat dibuktikan dengan surat kepemilikan dari pejabat pemerintah yang berwenang, SKTA dari damang, surat segel atau bisluit, atau kepemilikan individu maupun keluarga sebagai tanah waris yang kebenaran sejarahnya diakui dan diketahui umum oleh anggota masyarakat adat.

Bagian penjelasannya mendefinisikan SKTA sebagai surat yang menunjukkan hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah adat.

Perda baru ini memperketat jalur peralihan lahan. Tanah adat perorangan hanya dapat dipindahtangankan di antara sesama anggota masyarakat adat sesuai hukum adat, sementara tanah komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pemanfaatan oleh pihak lain harus lewat keputusan bersama yang dipimpin pimpinan lembaga adat. Ketentuan ini lebih ketat dibandingkan naskah Pergub 2009, yang membolehkan pemindahan tanah adat perorangan atas kehendak pribadi pemiliknya asalkan berdasarkan ketetapan kerapatan mantir yang disahkan damang.

Urusan kompensasi mengacu pada Pasal 22. Pemerintah daerah atau korporasi baru dapat mengelola sumber daya alam yang berperan penting bagi hajat hidup orang banyak di wilayah adat setelah bermusyawarah guna mencapai persetujuan bersama.

Ganti ruginya bisa berwujud uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati. Pasal ini menyerahkan rincian teknisnya kepada peraturan gubernur.

Syarat agar gugatan dapat diterima diatur melalui Pasal 45 ayat 4. Perda menyatakan gugatan tidak dapat diterima bila sengketa masyarakat hukum adat Dayak dengan pihak lain dibawa ke pengadilan tanpa melalui lembaga adat lebih dulu.

Kisah perselisihan Buntoi, yang bergulir jauh sebelum Perda 2024 terbit, menempuh rute berbeda.

Gugatan Elbar mencatat para pemilik tanah di sekitar lahan pernah menyurati DAD Provinsi, yang meminta persoalannya diselesaikan di tingkat kabupaten. Pihak kabupaten mengarahkannya ke pengadilan negeri.

Perda ini mewajibkan peraturan kepala daerah tentang masyarakat hukum adat Dayak dan kelembagaan adat Dayak yang sudah ada sebelumnya untuk menyesuaikan diri paling lama enam bulan sejak perda diundangkan. Tenggat itu jatuh pada awal Desember 2024.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pemberian Izin, Kompensasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak pada 30 Desember 2025, sekaligus mengundangkannya pada hari yang sama. Perbup ini melaksanakan amanat Perda Kotim 4/2024.

Perbup Kotim menyebut pemerintah daerah atau korporasi dapat melakukan pengelolaan setelah mendapat izin melalui Sidang Kerapatan Adat.

Ketentuan izin itu menyasar usaha perkebunan dan budi daya pertanian di atas tanah hak ulayat, serta usaha penyediaan tenaga listrik.

Bentuk kompensasinya berupa uang, tanah pengganti, atau permukiman kembali, ditambah manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Daftar itu tidak memuat kepemilikan saham yang tercantum dalam perda provinsi.

Dokumen tingkat bupati ini memuat tafsir spesifik. Bagian definisi menyebut SKTA sebagai bukti kepemilikan berdasarkan hukum adat yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pendaftaran hak atas tanah.

Pasal 5 ayat 1 menjadikannya bukti untuk mendapatkan kompensasi atas tanah yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak mana pun. Ayat 2 pasal yang sama menyebutnya petunjuk awal kepemilikan hak.

Kajian Simarmata mencatat penerbitan SKTA dalam praktik tidak mengenal batas luas maksimal, lalu merekomendasikan kejelasan batas luas melalui revisi pergub.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memasang aturan rinci lewat Perda 6/2018. Permohonan SKT Adat wajib diregistrasi di kantor kelurahan atau desa sebelum surat terbit, lalu datanya dicocokkan dengan buku daftar surat pernyataan tanah untuk menghindari tumpang tindih hak atas tanah.

Kerapatan mantir mencatat setiap SKT Adat dalam buku daftar. Luasnya dibatasi paling banyak dua hektare, kecuali untuk SKT Adat milik bersama.

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di Gunung Mas dapat menolak permohonan, antara lain bila objeknya bersengketa atau berada di kawasan yang sudah berizin dari pemerintah.

Perda ini menyebut SKT Adat berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik yang termuat di dalamnya, sepanjang sesuai dengan buku daftar.

Pihak lain tidak dapat lagi menuntut haknya bila dalam satu tahun sejak SKT Adat terbit tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang SKT Adat dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

Ketentuan itu berlaku bila SKT Adat terbit secara sah atas nama pemegang yang beriktikad baik dan menguasai tanahnya secara nyata.

Jurang Pemisah Adat dan Sertifikat Negara

Kajian Simarmata menelusuri tafsir kantor pertanahan lewat kunjungan lapangan ke Palangka Raya, Kapuas, dan Katingan pada 2014 hingga 2015. Mayoritas birokrat Kanwil BPN Kalteng kala itu memegang tafsir bahwa SKTA bukan bukti hak.

Menurut kajian itu, pegangan mereka bersandar pada aturan pendaftaran tanah era PP 10/1961 hingga PP 24/1997, yang hanya mengenal kepala desa atau lurah dan camat sebagai pejabat penguat surat tanah.

Garis batas ini dipertegas Surat Edaran Kepala BPN Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.

”Sepanjang itu tidak diketahui minimal lurah atau kades, hanya diketahui oleh damang, tidak sah,” kata Kepala Kantor Pertanahan Katingan saat itu dalam sebuah rapat mediasi konflik tanah, sebagaimana dicatat kajian tersebut.

Kajian yang sama mencatat, pada 2013 seorang warga Katingan disarankan kantor pertanahan untuk menaikkan SKTA miliknya menjadi surat pernyataan tanah (SPT) demi memohon sertifikat hak milik.

Sabran Achmad, Ketua DAD Kalteng saat itu, dalam forum rapat kerja kantor pertanahan se-Kalteng menyebut SKTA sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan lagi dengan SPT.

Rangkaian aturan nasional menambah kerumitan bagi administrasi dokumen masyarakat. Pasal 96 PP 18/2021 mewajibkan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat milik perorangan didaftarkan paling lama lima tahun sejak PP itu berlaku, dengan tenggat 2 Februari 2026.

Permen ATR/BPN 16/2021 merinci alat bukti itu sebagai petuk pajak bumi atau landrente, girik, pipil, kekitir, dan Verponding Indonesia. Beleid kementerian ini juga memasukkan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain.

Terlewatnya tenggat menjadikan alat bukti tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk pendaftaran tanah. Status tanahnya tetap tanah bekas milik adat.

Pendaftarannya menempuh mekanisme pengakuan hak berbekal surat pernyataan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, yang disaksikan paling sedikit dua orang dari lingkungan setempat.

Pasal 97 PP 18/2021 memosisikan surat keterangan dari kepala desa, lurah, atau camat hanya sebagai petunjuk pendaftaran tanah. Dua aturan negara ini tidak menyebut SKT Adat secara khusus, dan rumusannya tidak merinci apakah surat dari damang termasuk dalam kategori nama atau istilah lain tersebut.

Untuk tanah ulayat, negara membuka jalur tersendiri lewat Permen ATR/BPN 14/2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Permen ini berlaku sejak diundangkan pada 29 Februari 2024, sekaligus mencabut Permen ATR/BPN 18/2019. Aturan ini mengatur pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah ulayat di kantor pertanahan, hak pengelolaan bagi kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak milik bagi kelompok anggota masyarakat hukum adat sebagai tanah bersama.

Permohonan hak pengelolaan mensyaratkan perda, peraturan, atau keputusan gubernur maupun bupati yang menetapkan masyarakat hukum adat bersangkutan.

Pergub 13/2009 sendiri menyejajarkan makna tanah adat milik bersama dengan hak ulayat. Batang tubuh permen ini tidak menyebut SKT Adat. Perbup Kotim 56/2025 mencantumkan permen tersebut dalam dasar hukumnya.

Diterima Saat Dilepas, Diragukan Saat Diagunkan

Menurut kajian Simarmata, pemegang otoritas memberi pengecualian yang kontras. Pembebasan lahan dengan ganti rugi, pinjam pakai tanah adat, pembuatan akta peralihan hak di notaris, dan permohonan hak guna usaha tetap menerima SKTA sebagai bukti permulaan.

Korporasi masa itu tidak membedakan besaran ganti rugi untuk tanah ber-SPT maupun ber-SKTA. BPN pun menerima SKTA masuk ke dalam berkas permohonan HGU sepanjang pemohon melampirkan akta peralihan hak.

Naskah Pergub 2009 telah mengatur peralihan hak masyarakat adat. Tanah adat yang dialihkan menjadi hak guna usaha atau hak pakai akan kembali kepada pemegang hak adat sebelumnya ketika jangka waktunya habis, dan penggunaan lahan berikutnya tetap memerlukan persetujuan baru.

Pengakuan atas selembar surat ini memunculkan fakta yang tidak seragam. Kajian Simarmata mencatat kontraktor PLN dalam pembebasan lahan jaringan SUTET di Desa Talian Kereng, Katingan, menolak mengakui SKTA milik 24 kepala keluarga sebagai alas hak.

Sikap dunia perbankan pun terbelah. BRI Unit Timpah kala itu belum pernah menerima permohonan kredit beragunan SKTA, sementara surat edaran direksi mensyaratkan dokumen bertanda tangan camat.

Calon debitur yang datang bermodal SKTA disarankan menaikkan suratnya menjadi SPT. Hal berkebalikan terjadi di BRI Unit Dusun Selatan, Buntok, yang menerima SKTA sebagai jaminan asalkan dokumen itu ditandatangani mantir adat dan damang.

Kajian itu turut menyoroti penerbitan SKTA setelah perda dan pergub berlaku, yang kerap terjadi tanpa pemeriksaan lapangan dan tanpa batas luas maksimal.

Keterangan pegawai kantor bupati dan kantor kecamatan Katingan Hilir yang dicatat kajian itu menyebut SKTA yang luasnya lebih kecil berkisar 20 sampai 40 hektare per surat, sementara ada yang mencapai 100 hektare.

Motif mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan disebut menjadi pendorong kemunculan dokumen berskala luas, diiringi laporan klaim lahan yang saling bertumpuk.

Kajian mencatat sebuah perusahaan sawit di kawasan Desa Masaha, Kapuas, membayar ganti rugi berulang. Bayaran pertama masuk ke pemegang SPT, disusul ganti rugi kepada 47 kepala keluarga bermodal SKTA. Perusahaan saat itu memilih membayar ganti rugi ketimbang berperkara di pengadilan.

Keterangan Edvin kepada tim STPN pada 2016 mengurai cara SKTA dipakai. Masyarakat mengandalkan dokumen ini sebagai bukti awal memohon sertifikat ke BPN setelah ditandatangani di desa.

Tanah adat umumnya bertumpu pada surat lama semisal segel dan verklaring dari tahun 1940-an maupun 1950-an, yang kemudian dipecah-pecah ke dalam lembaran SKTA.

Klaim 20 hektare Walter di Buntoi menempuh jalur yang mirip: surat kampung 1973, lalu dua SKTA 2012 untuk sebagian lahannya, dan sisa lahan yang suratnya disebut masih dalam pemecahan.

Edvin juga menyinggung mafia tanah yang mengaku memiliki tanah adat hingga 1.000 hektare. Ia mencontohkan klaim di Sebangau, Kahayan Kuala, yang mendapat ganti rugi tanah dari perusahaan besar sawit.

Jejak yang Diperiksa di Ruang Sidang

Perkara-perkara pengadilan tersebut membentangkan pola jejak administrasi yang berulang kali diperiksa majelis hakim saat SKT Adat diajukan sebagai bukti.

Jejak pertama adalah prosedur kelahirannya. Gugatan Dawon Engkang Timbang dan Yonither Diris terhadap PT Susantri Permai di PN Kuala Kapuas ditolak.

SKTA mereka terbit pada 3 Desember 2012 tanpa bukti permohonan dan tanpa pengumuman 21 hari, sedangkan berita acara pemeriksaan tanahnya bertanggal 29 November 2012. Surat itu terbit empat hari setelah pemeriksaan.

Surat keterangan bertahun 1977 dan 1985 yang menopangnya ternyata baru ditandatangani pada 7 April 2010, sebagaimana diakui sendiri oleh damang yang menekennya.

Jejak kedua menyasar kecocokan isi surat dengan fakta. Naskah awal Pergub 2009 melampirkan format SKT Adat yang memuat letak tanah, asal-usul, bukti tertulis terdahulu, bukti penguasaan fisik, saksi penunjukan batas, keadaan tanah, tanda batas, luas, dan gambar letak tanah.

Perubahan 2012 memindahkan rujukan format itu ke Pasal 15A dan memperbarui isinya. Format baru tetap meminta letak, ukuran, luas, batas-batas, peta kasar, dan riwayat tanah.

SKTA atas nama Ukun Dese seluas 617 hektare, yang terbit pada 14 Februari 2010 saat format awal masih berlaku, dinyatakan cacat hukum lewat perkara 25/Pdt.G/2018/PN Klk yang diajukan PT Globalindo Agung Lestari.

Surat tersebut tidak mencantumkan batas tanah yang jelas, sementara bentuk tanah di lapangan berbeda dari yang tergambar di SKTA. Surat keterangan buatan Ukun sendiri pada 1997 hanya menyebut 140 hektare. Kepala desa setempat bersaksi Ukun tidak pernah memohon SKTA dan sang kades tidak pernah menandatanganinya.

Jejak ketiga adalah letak hamparan lahan. PT Uni Primacom menggugat Marlin Dewel, pemegang SKTA yang mengaku membuka lahan pada 2010, lewat perkara 20/Pdt.G/2019/PN Spt. Saksi penggugat menyebut tanah itu milik turun-temurun keluarga mereka, dan perusahaan mendalilkan telah membebaskannya pada 2009 hingga 2010.

Majelis menyatakan tidak ada dasar hukum untuk menerbitkan SKTA di atas tanah milik orang lain, meski Marlin mengaku suratnya diketahui kepala desa, ketua RT, dan ketua kerapatan mantir. SKTA atas nama Marlin Dewel tercatat untuk objek seluas 10,19 hektare.

Jejak keempat menyeleksi pihak penggugat dan tergugat. Gugatan Kelompok Tani Pahari dari Desa Tangkahen terhadap pemegang SKTA di PN Kuala Kapuas dinyatakan tidak dapat diterima karena damang penerbit surat itu, Mika Jamal dari Kedamangan Banama Tingang, tidak ikut digugat.

Gugatan Pendeta Zakaria Agan terhadap PT Wana Catur Jaya Utama ditolak karena surat kuasanya dari pemegang SKTA, Bendi A. Reduk, telah dicabut. Bendi sebelumnya berdamai dengan Alexander Fernandes Benyamin lewat akta perdamaian terdaftar di PN Kuala Kapuas, yang memuat kesediaan memberi tali asih Rp300 juta.

Gugatan Elbar di Pulang Pisau kandas pada pembuktian ahli waris. Keabsahan surat adat luput diperiksa sebelum pintu formal tersebut terbuka.

Jejak kelima membedah riwayat peralihan. Gugatan M. Atailah Rajun di PN Kuala Kapuas bertumpu pada SKTA Nomor 123 tahun 2010. Perkara ini kandas karena penggugat ikut menandatangani surat pernyataan pelepasan tanah kepada PT Globalindo Agung Lestari pada 26 September 2013.

Majelis menilai pelepasan itu sah sebagai perjanjian, sehingga status SKTA berubah menjadi surat pelepasan tanah dan perusahaan dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Arah sebaliknya terlihat di Kasongan, tatkala perusahaan yang menguasai tanah ber-SKTA tanpa pelepasan dan ganti rugi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Perselisihan lahan adat dengan perusahaan turut menyisakan catatan dari Tualan Hulu, Kotawaringin Timur, meski yang diperkarakan adalah putusan adat, bukan SKTA.

PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) menggugat Yanto E Saputra, Damang Tualan Hulu Leger T Kunum, dan tergugat lain ke PN Sampit agar putusan Majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu tahun 2024 dicabut dan tidak diberlakukan terhadap perusahaan.

PN Sampit membatalkan putusan adat tersebut pada 29 April 2025. Situasi berbalik pada 25 Juli 2025 ketika Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding Yanto, Leger, dan Ahmad Rahmadani.

Majelis banding membatalkan putusan PN Sampit dan menyatakan gugatan konvensi maupun rekonvensi tidak dapat diterima.

Rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kalteng digelar sesudah putusan banding. Dalam rapat itu, PT HAL menawarkan kompensasi Rp15 juta sampai Rp17 juta per hektare untuk lahan berdokumen sah, ditambah tali asih Rp3 juta per hektare. Tawaran ini menyusul pengukuran bersama pada 16 Juli 2025 yang mencatat luas 39,72 hektare, termasuk 5,94 hektare kawasan konservasi.

”Kami akan menutup seluruh aktivitas PT HAL jika putusan-putusan itu tidak dijalankan,” kata Yanto, pada 19 Januari 2026.

Sementara itu, sengketa di Pangkalan Bun memperlihatkan pertimbangan hukum dapat berbalik antartingkat peradilan, meski dokumennya bukan SKT Adat terbitan damang.

Ahli waris almarhum Brata Ruswanda menggugat Bupati Kotawaringin Barat, Gubernur Kalteng, dan sejumlah instansi lain lewat perkara 17/Pdt.G/2025/PN Pbu.

Objeknya tanah sekitar 9,7 hektare di Jalan Padat Karya, Kampung Baru, Kecamatan Arut Selatan. Pegangan ahli waris adalah surat keterangan atau bukti menurut adat bertahun 1973 dari Kepala Kampung Baru.

Kuasa hukum pihak Pemkab Kotawaringin Barat mengutip surat Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bertanggal 24 Februari 2025. Surat itu menyatakan surat adat tersebut non-identik setelah diperiksa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Para penggugat membantahnya dengan alasan pemeriksaan dilakukan tanpa persetujuan pelapor.

Kuasa hukum yang sama mendalilkan gugatan atas objek itu pernah kandas hingga kasasi di Mahkamah Agung pada 2015. Majelis PN menolak eksepsi ne bis in idem tersebut, karena dalil gugatan kali ini dinilai berbeda dan putusan lama belum menyentuh pokok perkara.

Dokumen kubu pemerintah juga menyisakan kelemahan. Surat keterangan Gubernur Kepala Daerah Kalteng tertanggal 26 April 1974 yang dipegang tergugat tersisa berwujud fotokopi. Menurut jawaban tergugat, dokumen aslinya hilang dicuri dan ada laporan polisinya.

PN Pangkalan Bun mengabulkan gugatan ahli waris untuk sebagian. Putusan majelis pimpinan Erick Ignatius Christoffel itu diucapkan pada 21 Agustus 2025 dan dikirim secara elektronik pada hari yang sama.

Majelis menyatakan perbuatan para tergugat yang menerbitkan dan menggunakan fotokopi surat keterangan gubernur itu di atas tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum.

Surat adat 1973 milik ahli waris dinyatakan sah dan berharga sebagai bukti perolehan dan kepemilikan hak atas tanah, dan tanah itu dinyatakan milik para penggugat selaku ahli waris Brata Ruswanda.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya kemudian membatalkan putusan itu. Menurut kuasa hukum ahli waris, pengadilan tinggi bersandar pada asas ne bis in idem, alasan yang sebelumnya ditolak majelis PN. Ahli waris lalu mengajukan kasasi.

Melalui kuasa hukumnya, Poltak Silitonga, mereka juga melaporkan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan tiga hakim majelis banding ke Komisi Yudisial serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada 19 November 2025.

Sengketa tanah ulayat ratusan warga Dukuh Sati, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur, juga bergulir di PN Sampit.

Sidang pada 9 Juli 2026 kembali ditunda. Parlin Silitonga, kuasa hukum warga, menyebut penundaan terjadi karena pihak tergugat belum siap, padahal warga sudah menunggu kepastian hukum selama 20 tahun. Perkara itu memasuki tahap mediasi pada 23 Juli 2026.

Perkara Buntoi ditutup dengan biaya perkara Rp991.000, termasuk Rp500.000 untuk pemeriksaan setempat. Majelis hakim sempat turun ke lahan sengketa pada 17 Juni 2020.

Namun, putusannya berhenti di pintu formal. Surat 1921, surat kampung 1973, surat pernyataan 1995, dan dua SKTA bertahun 2012 pulang dari ruang sidang tanpa jawaban tentang siapa pemilik sah kebun itu. (ign)

Catatan Redaksi: Naskah ini disusun dari salinan putusan pengadilan, peraturan, kajian, dan pemberitaan yang terbuka untuk publik.