• Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengunjungi Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Sabtu, 17/10/2026, mengakui kondisi ekologis Kalimantan "tidak baik-baik saja" akibat kebakaran hutan.
• Bupati Kotim Halikinnor mendesak Menhut untuk segera mengerahkan helikopter *water bombing* guna memadamkan titik api yang terisolasi di Desa Ganepo dan Desa Camba.
• Pemkab Kotim telah mengerahkan 448 personel dan berbagai peralatan darat, namun terkendala mengeringnya sumber air akibat kemarau panjang.
• Menhut mengklaim telah dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), namun terkendala minimnya bibit awan akibat El Nino, sementara BMKG memprediksi hujan alami baru akan terjadi pada November 2026.
• Kemenhut dan BNPB didesak untuk segera merealisasikan pengerahan helikopter *water bombing* serta menyalurkan ribuan masker N95 dan menjamin penanganan gratis untuk ISPA dan diare bagi warga terdampak.
SAMPIT, Kanalindependen.id – Retorika simpati menteri kembali diuji di atas tanah gambut Kalimantan Tengah yang membara. Usai sempat memicu gelombang kekecewaan publik akibat pembatalan agenda sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akhirnya menginjakkan kaki di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sabtu (17/10/2026). Ingin menunjukkan kepekaan, Menhut melemparkan pengakuan bahwa kondisi ekologis Pulau Kalimantan saat ini memang “sedang tidak baik-baik saja”.
Namun bagi pemerintah daerah dan ratusan petugas pemadam di tingkat tapak yang sudah kehabisan air dan tenaga, pengakuan manis itu tak ada gunanya tanpa armada tempur udara. Bupati Kotim Halikinnor langsung memanfaatkan momentum tatap muka tersebut untuk melayangkan desakan keras: menagih komitmen nyata pengerahan helikopter water bombing guna mengguyur titik api yang terisolasi.
Dua kawasan paling kritis yang tak tersentuh armada darat adalah Desa Ganepo di Kecamatan Seranau dan Desa Camba di Kecamatan Kota Besi. Titik kebakaran di Ganepo membentang 7 hingga 9 kilometer dari tepi Sungai Mentaya, sementara lokasi kebakaran di Camba berada di pedalaman hutan gambut tanpa akses air.
“Kalimantan kita memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan kita masih besar karena prediksi dari BMKG bahwa hujan alami di Kalimantan Tengah baru akan ada di November. Namun saya pastikan pemerintah hadir semaksimal mungkin, tidak cuci tangan, agar api padam dan masyarakat tidak terus terpapar ISPA,” klaim Menhut Raja Juli Antoni di Sampit, Sabtu (17/10/2026).
448 Personel Tercekik Air Mengering, Modifikasi Cuaca Terhalang Awan
Di atas kertas, Pemkab Kotim telah mengerahkan kekuatan penuh: 448 personel gabungan, 29 unit armada mobil, 113 mesin alkon, selang pemadam sepanjang 5.000 meter, serta 43 unit mobil tangki air. Namun di lapangan, pengerahan ratusan petugas ini menemui benteng tebal berupa mengeringnya embung, parit, dan sumur bor akibat kemarau panjang.
Menhut berdalih bahwa pemerintah telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hasil kolaborasi BMKG, BNPB, dan Kemenhut. Ia menyebut hujan yang sempat turun di Palangka Raya dan Kotawaringin Barat merupakan buah dari penyemaian awan buatan.
Akan tetapi, teknologi OMC di Kalteng dilaporkan membentur tembok tebal: minimnya bibit awan semai akibat puncak fenomena El Nino. Ketika teknologi hujan buatan lumpuh dan BMKG memprediksi hujan alami baru menyiram merata pada pertengahan November 2026, membiarkan tim darat bertarung tanpa water bombing sama saja dengan membiarkan Kotim dipanggang asap satu bulan penuh.
Pengakuan Menhut Raja Juli Antoni bahwa “Kalimantan Tidak Baik-Baik Saja” tidak boleh sekadar menjadi omon-omon politik untuk meredam kekecewaan warga Kotim. Tanpa pengiriman armada helikopter water bombing secara riil ke Desa Ganepo dan Camba, kalimat “pemerintah tidak cuci tangan” hanya akan menjadi slogan hampa di tengah penderitaan warga yang tercekik asap dan ancaman diare massal.
Kemenhut bersama BNPB didesak tidak memutar-mutar birokrasi penanganan darurat. Pengerahan helikopter bom air wajib direalisasikan dalam hitungan jam ke Desa Ganepo dan Camba untuk memadamkan api bawah tanah (ground fire) yang mengancam pemukiman.
Mengingat kepungan asap diprediksi bertahan hingga November, Kemenhut dan Pemkab Kotim dituntut menyalurkan ribuan masker standar N95 serta menjamin seluruh fasilitas kesehatan/puskesmas menggratiskan penanganan ISPA dan diare bagi anak-anak korban krisis lingkungan.
