Mengejar Mendung di Ujung Tahun: Menelisik Narasi BBM pada Proyek Jalan Kotim

SAMPIT, kanalindependen.id – Hujan deras berbalut angin kencang yang mengguyur Sampit 28 Oktober pagi, perlahan melunturkan pekatnya kabut asap karhutla.

Guyuran itu datang bak ketukan peringatan menjelang musim hujan, yang diprakirakan mulai menyapa Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada November, sebelum puncak curah hujan di Kalimantan Tengah membayangi pada Desember hingga Januari.

Ketika alam mulai bersiap, puluhan proyek jalan di wilayah ini justru masih tertahan di meja pengadaan.

Hingga pertengahan Oktober 2026, data yang dipaparkan dinas merekam 71 dari 103 paket pekerjaan Bidang Bina Marga belum mengikat kontrak.

Angka itu berarti sebagian besar paket harus berpacu dengan waktu yang kian menipis, sekitar sebelas pekan sebelum buku anggaran ditutup. Kini, sisa tahun anggaran tinggal kurang dari dua bulan.

Selama tiga setengah bulan pertama 2026, harga solar nonsubsidi di dalam negeri sebetulnya mengalun dalam fase yang relatif tenang.

Guncangan baru mengentak hebat pada 18 April, hari ketika harga Dexlite tiba-tiba melonjak Rp9.400 per liter dalam semalam. Akan tetapi, jeda emas di awal tahun itu telanjur menguap sebelum sebagian besar paket sempat masuk gelanggang lelang.

Menengok gambaran besar, roda progres fisik proyek Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim berputar lambat di sekitar 20 persen, berkelindan erat dengan realisasi keuangan di kisaran 21 persen.

Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama menunjuk penyesuaian harga barang dan jasa akibat fluktuasi BBM sebagai salah satu penyebab.

Perubahan harga yang silih berganti, menurutnya, memaksa dinas kembali meraba lapangan guna menyurvei ulang harga sebelum pengadaan bisa dieksekusi. Imbasnya, jadwal lelang terseret mundur.

”Total untuk pekerjaan umum (PU) itu masih rendah memang, sekitar 20-an persen untuk progres fisik. Karena memang kita baru lelang,” kata Mentana.

Dari 103 paket Bidang Bina Marga, baru 32 yang berkontrak. Sebanyak 45 paket masih berproses lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sementara 26 paket lainnya masih dalam tahapan proses dan belum diumumkan.

Dalam rapat pembahasan APBD 2027 bersama Komisi IV DPRD Kotim, Mentana turut membongkar progres bidang lain.

Bidang Sumber Daya Air mencatat 11 dari 18 kegiatan sudah berkontrak, satu paket masih dilelang, dan enam lainnya tertahan di tahap pengadaan barang dan jasa.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyisakan satu kegiatan yang masih dalam pengadaan, sementara kegiatan lainnya disebut telah berjalan.

Pekerjaan yang sudah memecah tanah antara lain pembangunan drainase sekaligus perbaikan badan jalan di Jalan Tjilik Riwut dan Jalan DI Panjaitan, serta pekerjaan jalan di kawasan Kandan, Kecamatan Kota Besi.

Penelusuran Kanal Independen melintasi catatan harga BBM, tebalnya dokumen anggaran, hingga jejak pernyataan dinas sepanjang 2026 membuktikan bahwa guncangan harga minyak itu memang nyata. Namun, gejolak itu hanya mewarnai sebagian lukisan dari keterlambatan ini.

Efek Hormuz dan Dinding HPS

Tahun ini, peta harga minyak mentah dunia memanas ditiup angin konflik di Timur Tengah yang menyeret Amerika Serikat, Israel, dan Iran, termasuk tertutupnya Selat Hormuz, jalur urat nadi bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Ketika harga Pertalite dan Biosolar dipaku kuat oleh pemerintah, solar nonsubsidi dibiarkan bergerak liar.

Untuk wilayah Jakarta, Dexlite membuka tahun di angka Rp13.500 per liter pada 1 Januari. Harganya merangkak ke Rp14.200 per 1 April, lalu meroket menjadi Rp23.600 pada 18 April, dan menembus titik didih di Rp26.000 pada 4 Mei.

Dalam rentang empat bulan, harga Dexlite nyaris berlipat ganda. Pada 10 Juni angkanya tercatat Rp23.000, susut ke Rp19.700 pada 1 Juli, sebelum kembali memanjat 20,3 persen menjadi Rp23.700 pada 1 September.

Kenaikan September itulah yang kemudian mengerek harga Dexlite di Kalimantan Tengah menyentuh Rp24.200 per liter.

Harga aspal tak luput dari imbas. Laporan Tirto mencatat aspal drum eks Gresik di Blora, Jawa Tengah, misalnya, naik dari Rp11.600 per kilogram pada Maret menjadi Rp13.600 per kilogram pada April.

Awal Agustus, Bisnis.com merekam lonjakan biaya proyek konstruksi hingga 35 persen akibat naiknya BBM dan material. Secara terpisah, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mendesak diskresi eskalasi harga segera diberikan.

Bagi birokrasi, gelombang harga ini berhadapan dengan aturan pengadaan yang memandatkan harga perkiraan sendiri (HPS) ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Artinya, tiap kali lelang tersendat melewati batas kedaluwarsa itu, HPS wajib dikalibrasi ulang dengan harga terbaru.

Kementerian PU, LKPP, dan sejumlah kementerian membedah dampak lonjakan harga terhadap kontrak pemerintah sejak 29 April. Perpres 46/2025 nyatanya hanya membuka penyesuaian harga untuk kontrak tahun jamak yang membentang lebih dari 18 bulan.

Merespons keluhan kontraktor, Menteri PU Dody Hanggodo pada akhir September membidik target agar LKPP menerbitkan aturan eskalasi harga konstruksi tahun ini.

Jalan serupa pernah dibentangkan pada 2022 ketika LKPP mengeluarkan SE Nomor 16 Tahun 2022, membolehkan nilai kontrak terdampak kenaikan harga BBM dan aspal disesuaikan lewat adendum, dengan beban dipikul 50:50 dan hasilnya diaudit APIP atau BPKP.

Sejak awal September hingga 1 November, harga BBM nonsubsidi di SPBU tak lagi bergoyang, bahkan ketika harga minyak dunia menembus 100 dolar AS per barel.

Namun, harga solar industri memegang ritme berbeda. Harganya ditimbang ulang dua kali sebulan, setiap tanggal 1 dan 15, mengekor jejak minyak dunia dan kurs.

Pada September, harganya kembali naik setelah sempat turun pada Agustus. Dengan mekanisme berlapis itu, keharusan survei harga ulang memang bisa terus menghantui.

Jarum Jam Tak Menunggu BBM

Masalahnya, jarum jam proyek sudah berdetak jauh sebelum krisis minyak meledak. Rancangan program 2026 dibahas dinas bersama Komisi IV DPRD Kotim sejak Oktober 2025, saat Mentana menggarisbawahi fokus tahun ini tertuju pada pemeliharaan jalan, drainase, dan pengendalian banjir.

Penjabaran APBD 2026 Kotim lantas dikunci ketat lewat Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 pada 30 Desember 2025.

Pada 8 Juni, Mentana membentangkan dua paket prioritas: pembangunan drainase sekaligus perbaikan badan jalan di Jalan DI Panjaitan, dari kawasan Jembatan Sei Mentawa hingga Pelita, serta segmen awal sekitar 600 meter Jalan Tjilik Riwut dari arah Wengga Metropolitan.

Nilai masing-masing paket berkisar Rp7 miliar sampai Rp8 miliar, dan kala itu keduanya masih bergelut dalam persiapan lelang.

”Kalau lelang sekitar satu bulan, kemungkinan pertengahan Juli sudah kontrak,” kata Mentana saat itu.

Memasuki pertengahan Juni, Mentana mengakui kenaikan BBM merombak hitungan dinas.

”Apa yang sudah kami siapkan di awal tahun itu praktis berubah semua, akhirnya tertunda,” ujar Mentana.

Dalam keterangan yang sama, ia menyebut sebagian kegiatan strategis kabupaten akan dilelang pada Juni, sementara pembangunan Jembatan Mulyono dan program TNI Manunggal Membangun Desa sudah berjalan.

Dinas, katanya, tidak ingin memaksakan pembangunan bila anggaran yang ada tak lagi cukup menghasilkan pekerjaan fungsional.

Usai rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kotim pada 18 Juni, Mentana menyebut setiap paket dihitung ulang sembari mengkaji prioritas bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dua paket prioritas itu kini sudah berjalan. Saat Bupati Kotim Halikinnor meninjaunya pada 1 Oktober, pembangunan drainase beton pracetak di Jalan Tjilik Riwut tercatat sekitar 50 persen. Halikinnor menargetkan pekerjaan rampung akhir tahun sesuai kontrak.

Paket-paket lain menyusul jauh di belakang. Pada 23 Oktober, Mentana menyebut sebagian besar paket baru masuk lelang pada Agustus hingga September.

Kenaikan Sama, Lintasan Berbeda

Kenaikan BBM juga mendesak Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, merevisi HPS proyek jalannya. Bedanya, revisi itu rampung lebih dulu, dan 26 paket jalan serta jembatan Bina Marga di sana langsung ditenderkan pada pertengahan Juni.

Kementerian dan lembaga di Kalimantan Tengah merealisasikan belanja modal 51,14 persen dari target per 30 Juni 2026, banyak didorong proyek Kementerian PU, termasuk pembangunan dan preservasi jalan nasional. Secara nasional, Kementerian PU mencatat progres fisik 54,84 persen per 19 Agustus.

Meski demikian, lambatnya laju belanja bukan monopoli Kotim. Per 30 Juni 2026, belanja daerah gabungan seluruh pemerintah daerah di Kalteng baru menetes di angka 29,95 persen dari pagu.

Lagu Lama Pengujung Tahun

Proyek fisik yang menumpuk di akhir kalender bukan naskah baru di Kotim. Juni 2025, Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah meminta pemerintah daerah menggarap proyek fisik sejak awal tahun.

Ia menyinggung sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2024 yang menggunung hingga Rp247,73 miliar sebagai cerminan perencanaan yang kurang matang dan eksekusi yang lemah.

Dia turut menyoroti banyaknya pekerjaan 2024 yang baru dikebut saat mendekati batas tutup buku anggaran.

”Kami mengkhawatirkan kualitas pekerjaan tidak maksimal karena dikerjakan dengan waktu yang singkat,” kata Juliansyah, seperti dikutip Antara, 22 Juni 2025.

Mundur ke 2025, alasan yang disodorkan dinas merupakan efisiensi anggaran dari pusat. Februari tahun itu, Mentana menyebut kegiatan berdana dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) masih ditahan.

Setidaknya tiga paket sudah melewati lelang, tetapi belum berkontrak akibat kebijakan tersebut. Catatan itu mengisyaratkan bahwa dinas pernah punya kemampuan menuntaskan lelang sejumlah paket sebelum pertengahan Februari 2025.

Berbeda dengan 2025, proyek jalan Kotim tahun ini nyaris terlepas dari sandera DAK. DAK fisik Kotim 2026 yang hanya Rp2,52 miliar dipatok utuh untuk sanitasi, sementara belanja modal jalan kabupaten dianggarkan Rp98,56 miliar, memakan lebih dari separuh total belanja modal Kotim 2026 yang menembus Rp181,72 miliar.

Sebagai cermin perbandingan, awal 2025 Bidang Bina Marga menyiapkan 218 paket senilai Rp156,9 miliar. Tahun ini posturnya meramping jadi 103 paket.

Berpacu di Bawah Mendung

Mentana menyadari sisa waktu kian mengimpit. Pengawasan terhadap proyek yang sudah berkontrak diperketat, sementara pengadaan paket lain terus dipacu.

”Karena waktu kita pendek, jadi rekanan harus bekerja optimal. Memang perlu usaha keras, baik dari dinas, rekanan yang mendapatkan pekerjaan, maupun semua pihak pengawas agar bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.

Paket yang baru meneken kontrak jelang akhir tahun ini harus dikerjakan di bawah ancaman awan pekat.

Pada 15 Oktober, Kepala BMKG Kotim Mulyono Leo Nardo memprakirakan musim hujan tahun ini baru mulai November dan berlangsung hingga Mei atau Juni 2027. Awal musim hujan ini bergeser dari kondisi normal yang biasanya mulai Oktober.

Prakiraan rinci BMKG Kotim pada September menempatkan Sampit pada dasarian I November. Rincian ini menambah beban tekanan waktu, mengingat dua paket drainase dan pekerjaan jalan prioritas menancap tepat di kawasan kota tersebut.

Sementara itu, puncak musim hujan Kalteng diprakirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

Mentana tetap memegang optimismenya. ”Kita masih optimis. Sampai hari ini, berdasarkan yang kami umumkan dan pantau di LPSE, perhitungan kami masih cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya,” ucapnya.

Bila deru mesin proyek tak bisa merampungkan pekerjaan hingga 31 Desember, aturan memberi kelonggaran bagi penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran, lazimnya hingga 50 hari kalender lewat adendum kontrak yang diiringi denda keterlambatan.

Pilihan lain adalah membatalkan paket, termasuk yang belum merampungkan tahap penandatanganan kontrak. Anggaran paket yang batal ini tidak akan terserap dan bersiap menambah timbunan Silpa, persoalan yang disorot tajam oleh DPRD tahun lalu.

Agustus lalu, Kepala LKPP Sarah Sadiqa menyatakan pengadaan untuk APBN 2027 dipercepat dengan memprosesnya mendahului tahun anggaran.

Ruang serupa terbuka bagi daerah. Perpres 46/2025 membolehkan pemilihan penyedia dimulai setelah rencana kerja dan anggaran perangkat daerah disetujui, untuk pekerjaan yang kontraknya harus diteken pada awal tahun.

Ketua DPRD Kotim Rimbun memperkirakan APBD 2027 disahkan sekitar 20 November, setelah hasil pembahasan seluruh komisi dikompilasi.

Mentana belum mengunci rapat pintu pembatalan bagi paket yang secara teknis mustahil dikejar.

”Apabila kita rasa nanti waktu tidak memungkinkan lagi, akan kita batalkan dengan kajian teknis. Tapi sampai sejauh ini kami masih optimis,” tegas Mentana. (ign)