• Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membatalkan kunjungan kerja ke Kotawaringin Timur (Kotim) yang seharusnya dilaksanakan pada Rabu, 14 Oktober 2026.
• Rombongan Menhut mengalihkan rute perjalanan langsung ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), membatalkan seluruh agenda peninjauan karhutla dan forum diskusi di Kotim.
• Pembatalan ini memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat Kotim yang selama berminggu-minggu terpapar asap akibat karhutla.
• Per 11 Oktober 2026, Kotim merupakan daerah terparah karhutla di Kalimantan Tengah dengan 2.137 hektare lahan terbakar dan 44.251 titik panas tercatat.
• Sebelumnya, Pemkab Kotim telah menggelar rapat koordinasi pada Selasa, 13 Oktober 2026, untuk menyambut kedatangan Menhut.
• Menhut Raja Juli Antoni dijadwalkan meninjau kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kobar pada Kamis, 15 Oktober 2026, sebelum kembali ke Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026.
SAMPIT, Kanalindependen.id – Harapan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan masyarakat untuk menagih bantuan pemadam serta melaporkan secara langsung bencana parah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pupus total. Kendati Pemkab Kotim telah merampungkan rapat koordinasi dan menyiapkan skenario peninjauan lapangan, kunjungan kerja Menhut yang dijadwalkan pada Rabu (14/10/2026) mendadak dipastikan batal.
Rombongan Menteri Kehutanan secara mengejutkan membatalkannya dan memilih langsung meluncur ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kotim, Legendaria Okta BN, mengonfirmasi pembatalan mendadak tersebut berdasarkan laporan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho. Pengalihan rute ini otomatis membatalkan seluruh agenda peninjauan zona kritis karhutla di Mentawa Baru Hulu dan Mentawa Baru Ketapang (MBK) serta forum diskusi bersama Forkopimda Kotim.
Padahal, sehari sebelumnya, jajaran Pemkab Kotim telah menggelar rapat koordinasi matang di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kotim pada Selasa (13/10/2026) pagi demi menyambut kedatangan Menhut.
Pembatalan sepihak tanpa alasan transparan ini memicu gelombang kekecewaan mendalam dari masyarakat Kotim yang selama berminggu-minggu terendam racun asap dan terancam penyakit saluran pernapasan.
“Ternyata Menhut lebih mementingkan ke Pangkalan Bun daripada Kotim. Kotim ini wilayah terparah, loh! Dampaknya langsung ke manusia, enggak cuma hewan. Ternyata nyawa manusia di Sampit tak kalah berharga dibanding orangutan,” cetus Rahmat, salah seorang warga Sampit, menumpahkan kekecewaannya, Rabu (14/10/2026).
Bandingkan Data Kritis: Kotim Hangus 2.137 Hektare dan 44.251 Hotspot Ditinggalkan
Di balik pembatalan kunjungan Menhut Raja Juli Antoni, fakta lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Kotim merupakan daerah terparah korban amukan karhutla di Kalteng. Data resmi BPBD Kotim per 11 Oktober 2026 mencatat angka kehancuran ekologis yang fantastis:
- 1.400 kejadian kebakaran lahan aktif.
- 2.137 hektare total luas lahan terbakar (Kecamatan Seranau menyumbang angka terbesar yaitu 884 hektare).
- 44.251 titik panas (hotspot) terekam satelit sepanjang musim kemarau ini.
Sesuai rincian agenda yang dihimpun, Menhut justru dijadwalkan meninjau kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, lokasi karhutla Pangkalan Bun, Daops Manggala Agni Kobar, serta menggelar rapat evaluasi di Kobar pada Kamis (15/10/2026) sebelum kembali ke Jakarta pada Jumat (16/10/2026).
Pengalihan sepihak agenda kunjungan Menhut Raja Juli Antoni melukai nurani publik Kotim dan memicu kesan sikap diskriminatif penanganan bencana oleh Kementerian Kehutanan. Ketika 2.137 hektare lahan di Kotim hangus dan ratusan ribu warga dipaksa bernapas dalam racun asap hingga penerbangan lumpuh, Menhut justru melompati daerah paling terpuruk.
Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:
- Tagih Kepastian Realisasi Bantuan Tanpa Kunjungan Fisik: Pembatalan peninjauan lapangan tidak boleh menjadi alasan bagi Kemenhut untuk mengabaikan jeritan Satgas Karhutla Kotim. Pemkab Kotim didesak menyurat resmi untuk menagih pemenuhan armada pemadam modern, mesin high pressure, serta percepatan penuntasan status penetapan kawasan hutan.
- Evaluasi Penanganan Bencana Berbasis Kerugian Manusia: Kementerian Kehutanan dan Satgas Karhutla Nasional diingatkan bahwa prioritas penanganan karhutla wajib menempatkan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat di tingkat teratas, bukan sekadar agenda simbolis di wilayah konservasi.
Menhut Raja Juli Antoni batal ke Kotim! Beralih ke Kobar, warga Sampit murka, sebut nyawa manusia tak dianggap! 2.137 Hektare lahan hangus & 44.251 hotspot Kotim diabaikan, Pemkab didesak tetap tagih peralatan pemadam ke pusat! (****)
