• Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kotawaringin Timur (Kotim) tertunda 136 hari dari jadwal awal 7 Juni 2026, dengan instruksi DPP Golkar agar Musda kabupaten/kota rampung selambat-lambatnya 30 Agustus 2026 atau paling lambat Oktober 2026.
• Bakal calon Ketua DPD Golkar Kotim, Siyono, mengklaim telah mengantongi dukungan 12 dari 17 Pengurus Kecamatan (PK), yang setara dengan separuh plus satu dari total 22 hak suara Musda dan dapat menjamin aklamasi.
• Siyono mendapatkan diskresi pencalonan dari DPP Golkar melalui surat Nomor B-1095/DPP/GOLKAR/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026, yang membebaskannya dari syarat pengalaman sebagai pengurus partai.
• Penundaan Musda ini menimbulkan kekhawatiran adanya taktik mengulur waktu dan penunjukan calon tunggal oleh DPD Golkar Kalteng (Rudianur), yang memicu protes dari akar rumput.
• Jika terpilih, Siyono menargetkan untuk menambah perolehan kursi Golkar di DPRD Kotim menjadi 10 kursi, dari saat ini 5 kursi.
SAMPIT, kanalindependen.id – Klaim penguasaan 12 dukungan Pengurus Kecamatan (PK) dibawa Siyono ke tengah syukuran ulang tahun ke-62 Partai Golkar di Sampit, Rabu (21/10/2026).
Angka dari 22 pemegang hak suara Musyawarah Daerah (Musda) itu bukan sekadar hitungan matematis, melainkan kunci utama bernilai separuh plus satu yang menjamin tiket aklamasi kursi Ketua DPD.
Akan tetapi, senjata politik yang diklaim Siyono masih harus tertahan di ruang tunggu. Musda Golkar Kotawaringin Timur (Kotim) sudah meleset 136 hari dari kalender aslinya pada 7 Juni 2026, tanpa kepastian kapan panggung pertarungan benar-benar dibuka.
”Yang penting nanti ada panitia Musda-nya, ya tetap saja kita mau daftar. Tapi kalau enggak ada panitianya, ya kita tetap diam dulu,” ujar Siyono.
Mantan Camat Parenggean itu menyebut otoritas pelaksanaan Musda berada di tangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kotim.
Mengacu pada aturan organisasi, jadwal Musda kabupaten/kota diketuk oleh DPD provinsi, sementara panitia baru dibentuk setelah jadwal itu turun.
Siyono memilih sabar mengikuti ritme mesin partai dan enggan melangkahi tahapan resmi. Ia memastikan persyaratan administrasi pencalonannya sudah tuntas, siap dilayangkan begitu loket pendaftaran dibuka.
Daya Tarik 12 Suara
Dua belas dari 17 PK setara dengan penguasaan 70,6 persen. ”Dari 17, kita 12,” ujarnya. Angka PK menjadi jantung penentu lantaran kecamatan menggenggam porsi terbesar suara Musda.
Tercatat ada 22 pemegang hak suara: 17 PK, ditambah masing-masing satu suara untuk DPD Golkar Kalteng, DPD Golkar Kotim, Dewan Pertimbangan, organisasi pendiri, dan organisasi yang didirikan Partai Golkar.
Komposisi ini berpegang teguh pada pola Musda Golkar di daerah lain, yang menghitung suara ormas dan organisasi sayap secara gabungan per kelompok, bukan terpisah per organisasi.
Apabila organisasi sayap partai dihitung sebagai entitas tersendiri sehingga total suara menjadi 23, angka 12 milik Siyono tetap kokoh melampaui ambang separuh.
Bakal calon ketua periode ini diwajibkan mengantongi dukungan minimal 30 persen pemegang hak suara. Untuk skala Kotim, persentase itu setara dengan tujuh surat dukungan.
Bagi Siyono, angka 12 memancarkan magnet yang jauh lebih kuat. Pengurus dan panitia Musda Golkar di sejumlah daerah, merujuk petunjuk pelaksanaan dan peraturan organisasi partai, menjelaskan bahwa bakal calon yang didukung lebih dari separuh pemegang hak suara dapat langsung merengkuh aklamasi.
Jarak Siyono dengan batas tersebut kini setipis satu surat dukungan. Bila satu PK saja berpaling arah, dukungannya susut ke 11, sekadar separuh tanpa ada plus satu.
Pimpinan kecamatan adalah pemegang hak suara itu sendiri. Agustus lalu, desas-desus mengenai pergantian sepihak pimpinan kecamatan menjelang Musda sempat memanaskan suhu internal Golkar Kotim.
Sekretaris DPD Golkar Kotim Joni Abdi kala itu menepisnya. Ia memastikan belum ada satu pun lembar surat pemberhentian maupun pengangkatan pimpinan kecamatan yang diterbitkan.
Tiket dari Slipi
Langkah Siyono menuju bursa calon ketua semula terhadang karang syarat pengalaman. Ketentuan Musda Golkar mewajibkan calon ketua pernah mencicipi posisi pengurus partai, sedangkan rekam jejak Siyono belum pernah menyentuh struktur Golkar di tingkat mana pun.
Namun, pintu tertutup itu akhirnya dibuka dari Slipi, Jakarta, tempat Kantor DPP Golkar bernaung. Surat diskresi Nomor B-1095/DPP/GOLKAR/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 ditandatangani langsung Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Diskresi ini terbit menyusul permohonan Siyono sendiri. Dalam lembar suratnya, DPP mempertimbangkan komitmen Siyono selaku pengusaha untuk mendongkrak perolehan suara serta kursi Golkar di DPRD Kotim.
Walau begitu, surat dari Slipi tetap mematok batas tegas. Otoritas pemilihan mutlak dikembalikan kepada para pemegang hak suara yang sah sebagai peserta Musda. Diskresi sekadar membukakan pintu pencalonan, sementara siapa yang berjaya tetap ditentukan di atas arena Musda.
Jam Pasir yang Menipis
Kalender Musda XI Golkar Kotim ibarat lembaran yang terus bergerak mundur. Semula dijadwalkan bergulir 7 Juni 2026, agendanya tergeser ke Agustus. Tenggatnya pun berlapis-lapis. Surat instruksi DPP Golkar terbitan Juli 2026 menitahkan seluruh Musda kabupaten/kota rampung selambat-lambatnya 30 Agustus 2026.
Pada 27 Juli, Ketua DPD Golkar Kalteng Edy Pratowo menargetkan Musda kabupaten/kota di Kalteng tuntas paling lambat akhir Agustus. Nyatanya, Kotim melewati Agustus tanpa Musda.
Pada 18 Agustus, di tengah arahannya di Kantor DPP Golkar, Bahlil meminta konsolidasi musda-musda di kabupaten/kota harus selesai paling lambat Oktober ini.
Memasuki pertengahan September, Edy mencatat Kotim masih satu dari empat daerah yang belum menyelenggarakan Musda, bersama Murung Raya, Barito Utara, dan Sukamara.
”Batasnya sampai Oktober, jadi ini masih panjang,” kata Edy, pada 16 September lalu. Daftar itu kemudian mengerucut tinggal tiga daerah: Barito Utara, Kotim, dan Sukamara.
Molornya hajat di tingkat daerah ini ibarat jangkar yang ikut menahan laju kapal provinsi. Edy merencanakan pelantikan serentak pengurus Golkar se-Kalteng agar Ketua Umum bisa hadir menyaksikan.
Ia sempat menyebut bahwa pelantikan sebenarnya bisa saja dieksekusi, tetapi dirinya masih memilih untuk berkoordinasi dengan DPP. Kepastian jadwalnya kini terpaku menunggu seluruh Musda daerah rampung.
Oktober kini tinggal menyisakan hitungan hari. Siyono mengaku masih setia menunggu pembentukan panitia.
”Seandainya nanti tidak ada Musda, berarti ada kebijakan pimpinan, ya kita akan berdiskusilah dengan tokoh yang ada Golkar ini seperti apa,” katanya.
Barito Timur memperlihatkan betapa kencangnya roda Musda bisa diputar. Prokalteng memberitakan penunjukan Purdiono sebagai Plt Ketua DPD Golkar Barito Timur pada 11 Agustus 2026.
Tugas utamanya jelas: mempercepat Musda yang semestinya digelar pada 2025. Hanya berselang kilat, pada 24 Agustus, media yang sama mewartakan Nursulistyo resmi terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Barito Timur.
Sebaliknya, DPD Golkar Kotim dipimpin Plt setidaknya sejak Agustus. Pada bulan yang sama, Wakil Ketua DPD Golkar Kotim Noor Isna membeberkan bahwa kondisi internal partai sedang tidak kondusif.
”Daripada mengganti pimpinan kecamatan, lebih baik mengganti Plt Ketua DPD Kotim yang kami anggap tidak mampu menjaga kondusifitas di internal Partai Golkar,” ujarnya.
Sejarah mencatat, Musda Golkar Kotim pernah dijegal penundaan lewat jalan yang berbeda. Pada Agustus 2020, Musda X ditunda secara mendadak setelah sepucuk surat dari DPD Golkar Kalteng mendarat di pagi hari pelaksanaan, padahal peserta dari berbagai kecamatan sudah tiba dan melakukan registrasi di Sampit.
Bayang-Bayang Calon Tunggal
Menjelang habisnya waktu, DPD Golkar Kalteng sebelumnya telah menunjuk Rudianur sebagai calon tunggal. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kotim, Hj. Rachmawati, menyebut Rudianur berhak maju berbekal dukungan provinsi, sedangkan Siyono berlaga dengan bekal diskresi DPP.
Ia meminta agar kedua belah pihak diberikan ruang yang sama untuk bertarung secara sehat lewat Musda.
Rachmawati juga menyoroti penundaan Musda yang berlarut-larut ini sebagai taktik mengulur waktu yang takkan sanggup membendung kehendak mayoritas pengurus.
”Saya prihatin kenapa sekarang Musda Golkar Kotim ada tendensi terus tertunda-tunda,” tuturnya.
Ia menegaskan tidak memihak kepada salah satu kandidat, meski unsur Dewan Pertimbangan sudah tercantum dalam daftar pendukung Siyono.
Jauh hari pada 27 Juli, Edy Pratowo memang sempat memaparkan bahwa lima daerah yang belum menggelar Musda masih bergelut dengan konsolidasi, karena masih terdapat beberapa nama yang sedang kami pertimbangkan untuk memimpin DPD. Pernyataan itu meluncur tanpa menyebut nama figur maupun daerah spesifik.
Rudianur menjabat Wakil Ketua DPRD Kotim pada periode 2019-2024, dan kini menduduki kursi Wakil Ketua II DPRD Kotim sekaligus Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Kotim.
Pada Selasa (20/10/2026), sehari sebelum perayaan syukuran yang dihadiri Siyono, DPD Golkar Kotim menggelar ziarah makam pahlawan, tasyakuran, serta santunan bagi anak yatim dan kaum duafa.
Pengurus Golkar dari sejumlah kecamatan turut menampakkan diri. Rudianur datang mewakili Plt Ketua DPD, menyuarakan pesan bahwa Golkar akan terus mengawal pembangunan dan merekatkan sinergi dengan pemerintah daerah.
Belum ada pernyataan terbuka dari Rudianur, Plt Ketua DPD Golkar Kotim, maupun DPD Golkar Kalteng yang merespons klaim calon tunggal tersebut.
Sebelumnya Siyono menyebut dirinya pernah dipertemukan dengan kandidat lain bersama Ketua DPD Golkar Kalteng. Ia mengklaim tali komunikasi di antara mereka tetap baik dan berharap turbulensi menjelang Musda tidak sampai membelah soliditas internal.
Riak kegelisahan mengenai figur yang ditentukan oleh provinsi pernah pecah dari akar rumput. Agustus lalu, Pimpinan PK Seranau M. Fahkrurozi dengan lantang bersuara.
”Untuk apa ada Musyawarah Daerah kalau calonnya sudah ditunjuk oleh Golkar Provinsi? Ini namanya mengaburkan semangat demokrasi yang hingga saat ini masih sangat dijunjung tinggi oleh Partai Golkar,” tegasnya.
PK Seranau kini bertengger dalam daftar 12 PK pendukung Siyono yang dipublikasikan 5 Oktober, berdampingan dengan PK Baamang. Pimpinan PK Baamang, Moch. Nanang, pada Agustus juga memancang sikap siap menolak andai isu pergantian sepihak pimpinan kecamatan terbukti benar.
Sisa lima PK yang tidak tercantum dalam daftar panjang tersebut adalah Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit, Cempaga, dan Telaga Antang.
Mengejar Sepuluh Kursi
Pada kancah Pilkada 2024, Siyono maju mencalonkan diri sebagai wakil bupati mendampingi Sanidin. Pasangan ini mengumpulkan 70.778 suara atau 35,38 persen, menempatkan mereka di urutan kedua.
Siyono membawa residu pengalaman palagan itu ke bursa ketua. “Targetnya Golkar harus nambah kursi, nambah suara, menjadi pimpinan di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ucapnya tegas.
Visi ini selaras dengan pidato Bahlil saat meresmikan Musda Golkar Sulawesi Utara, April 2026, yang memerintahkan pengurus baru untuk memperbesar raihan kursi DPRD agar setiap kabupaten/kota memiliki pimpinan dari rahim Partai Golkar.
Merujuk ketetapan KPU Kotim pada 2 Mei 2024, Golkar saat ini menempatkan lima wakilnya dari total 40 kursi DPRD Kotim, sejajar dengan PKB dan PAN.
Mereka membuntuti Gerindra yang merengkuh enam kursi, dan tertinggal dari PDI Perjuangan yang meraih kursi terbanyak dengan sepuluh kursi. Posisi tersebut otomatis memberi PDI Perjuangan hak atas kursi ketua dewan.
Sementara itu, satu-satunya kursi pimpinan dewan jatah Golkar adalah jabatan Wakil Ketua II yang diduduki Rudianur.
Siyono memancang target sepuluh kursi. Angka yang menuntut Golkar untuk melipatgandakan perolehan mereka, sekadar untuk menyamai taring politik PDI Perjuangan hari ini.
Siapa pun yang kelak mengambil alih kemudi partai, tutur Siyono, memikul beban untuk menjaga jalinan kader tetap utuh. ”Harapannya agar Golkar tetap solid,” tegasnya. (ign)
