• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan skandal korupsi pengadaan barang dan jasa dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2024–2026.
• Skandal ini mencakup alokasi anggaran penanganan darurat bencana seperti karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di NTT, serta banjir di Aceh dan Sumatra, dengan nilai paket pengadaan sekitar Rp148 miliar.
• KPK menetapkan lima orang tersangka yang terdiri atas pejabat BNPB (dua Tenaga Ahli Kepala BNPB dan seorang Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB/PPK) serta dua pihak swasta, atas dugaan konflik kepentingan dan suap.
• Salah satu tersangka merupakan Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu dan adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
• Kelima tersangka telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, dari 14 Oktober hingga 2 November 2026.
• Dalam operasi ini, KPK menyita barang bukti tindak pidana senilai total Rp5,47 miliar, termasuk uang tunai, mata uang asing, emas, dan aset kripto.
JAKARTA, Kanalindependen.id – Di tengah perjuangan hidup-mati warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tercekik racun kabut asap dan amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggaran darurat kebencanaan justru dijadikan bancakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skandal korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2024–2026.
Penanganan darurat bencana yang dikorupsi ini mencakup alokasi anggaran penanganan karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di NTT, serta bencana banjir di Aceh dan Sumatra.
Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan skandal terorganisir ini dalam konferensi pers resmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
“Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap. Pengadaan dari penyedia yang diduga terafiliasi dengan tersangka bernilai paket mencapai sekitar Rp148 miliar,” ungkap Achmad Taufik Husein.
Konflik Kepentingan Adik Mantan Kepala BNPB dan Sitaan Barang Bukti Rp5,47 Miliar
Guna merespons cepat kondisi darurat bencana, BNPB menggunakan mekanisme penunjukan langsung berdasarkan Rencana Kerja Kolaboratif (RKK). Namun, diskresi ini dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan kelompok. KPK menetapkan lima orang tersangka yang terdiri atas pejabat BNPB dan pihak swasta:
- Bima Setiawan (Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu, adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).
- Richard Erlangga (Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu).
- Gabriel Purwaka Sigit (Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus PPK).
- Syifa Nrika Ghifarian (Swasta).
- Gery Prasetiawan (Swasta).
Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penggeledahan, KPK menyita barang bukti tindak pidana senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas uang tunai Rp3,35 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas (133 gram), tabungan emas (192 gram), serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Kelima tersangka telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.
Terbongkarnya skandal korupsi DSP BNPB senilai Rp148 miliar oleh KPK menjelaskan alasan di balik lambat dan minimnya alokasi bantuan helikopter water bombing serta peralatan pemadam untuk daerah krisis seperti Kotim. Ketika masyarakat Kotim diselimuti racun asap, anak-anak terserang diare dan ISPA, serta tiga relawan gugur di lapangan, oknum pejabat di Jakarta justru menikmati komitmen fee miliaran rupiah dari dana darurat.
Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:
- Jerat dengan Pasal Pemberatan Pidana Mati: KPK didesak tidak ragu menerapkan ancaman sanksi maksimal. Korupsi yang dilakukan terhadap dana bencana alam (disaster emergency fund) pada saat status darurat berlangsung merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang layak dijatuhi hukuman terberat.
- Audit Total Alokasi Bantuan Karhutla Kalteng: BPK dan BPKP dituntut melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh proyek pengadaan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, untuk memastikan tidak ada pemotongan anggaran operasional petugas pemadam di tingkat tapak. (***)
