• Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip untuk membenahi tata kelola kearsipan.
• Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola arsip di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kotim.
• Bimtek diikuti oleh 105 peserta dari perangkat daerah dan unit kerja, dengan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
• Acara berlangsung selama tiga hari, pada 17-19 November 2026, bertempat di Aula Balai Diklat BKPSDM Kotim.
• Kepala BKPSDM Kotim, Kamaruddin Makkalepu, menekankan pentingnya arsip sebagai rekaman kegiatan, sumber informasi, dan bahan pertanggungjawaban untuk mendukung pemerintahan yang akuntabel.
• Materi pelatihan mencakup pemeliharaan arsip untuk menjaga kondisi fisik dan informasi, serta tahapan penyusutan arsip yang meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis sesuai ketentuan.
SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya membenahi tata kelola kearsipan di lingkungan perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sebanyak 105 peserta dari perangkat daerah dan unit kerja mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dengan menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim tersebut dilaksanakan selama tiga hari, 17-19 November 2026.
”Bimtek ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengelola arsip di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu melaksanakan pemeliharaan dan penyusutan arsip secara benar sesuai ketentuan kearsipan,” kata Kamaruddin Makkalepu, Kepala BKPSDM Kotim, Selasa (17/11/2026).
Kamaruddin Makkalepu mengatakan pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan akuntabel sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Ia mengingatkan bahwa arsip tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan dokumen yang disimpan di masing-masing perangkat daerah.
”Arsip bukan sekadar kumpulan dokumen, melainkan merupakan rekaman kegiatan dan peristiwa yang memiliki nilai penting sebagai sumber informasi, bahan pertanggungjawaban, serta bukti penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Kamaruddin mengatakan pengelolaan arsip harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyusutan.
”Setiap perangkat daerah juga harus memastikan arsip yang tercipta di unit kerjanya tertata dengan baik, terjaga keutuhan dan keamanannya, serta dapat ditemukan kembali ketika dibutuhkan,” ujarnya.
Pemeliharaan dan Penyusutan Harus Sesuai Ketentuan
Salah satu materi penting dalam bimtek ini adalah pemeliharaan arsip untuk menjaga kondisi fisik, informasi, dan keselamatan dokumen pemerintahan dari risiko kerusakan maupun kehilangan.
Pemeliharaan menjadi bagian penting karena arsip menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan.
”Tanpa pengelolaan yang baik, dokumen berisiko mengalami kerusakan atau hilang sehingga menyulitkan perangkat daerah ketika membutuhkan kembali informasi tersebut,” ujarnya.
Selain pemeliharaan, peserta juga dibekali pemahaman mengenai tahapan penyusutan arsip. Proses ini meliputi pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna, serta penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.Ketiga tahapan tersebut harus dilaksanakan secara terencana dan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, penyusutan arsip bukan sekadar mengurangi tumpukan dokumen, tetapi merupakan bagian dari penataan kearsipan agar penyimpanan dan pemanfaatan arsip berjalan lebih efektif.
”Pemeliharaan arsip menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga fisik, informasi, dan keselamatan arsip dari kerusakan maupun kehilangan. Penyusutan arsip ini juga bagian dari pengelolaan arsip yang harus dilaksanakan secara terencana dan sesuai ketentuan,” demikian penegasannya.
Tertib Arsip Dukung Pemerintahan Akuntabel
Pembenahan tata kelola kearsipan juga berkaitan erat dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. Arsip yang tertata dengan baik menjadi salah satu unsur pendukung terwujudnya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas.
Keberadaan arsip yang terpelihara dan mudah ditemukan akan membantu perangkat daerah menyediakan informasi, mendukung pengambilan keputusan, serta memperkuat pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan.
”Kegiatan kearsipan tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan tambahan semata. Pimpinan perangkat daerah perlu memberikan dukungan, sedangkan para pengelola arsip harus melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Karena itu, keberhasilan pembenahan kearsipan membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah.
”Ini memerlukan sinergi antara BKPSDM, unit kearsipan, pimpinan perangkat daerah, dan para pengelola arsip agar pembinaan serta pelaksanaan kearsipan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar hasil bimtek tidak berhenti pada pemahaman materi selama pelatihan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh harus benar-benar diterapkan di unit kerja masing-masing sehingga menghasilkan perubahan dalam praktik pengelolaan arsip.
”Hasil bimtek ini hendaknya diterapkan di unit kerja masing-masing, bukan hanya berhenti pada pemahaman materi,” demikian ucap Kamaruddin saat membacakan sambutan Bupati Kotim Halikinnor.
Hadirkan Dua Narasumber dari ANRI
Untuk memberikan pembekalan kepada peserta, panitia menghadirkan dua narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yakni Akhmad Kurniawan, dan Andriea Salamun.
Kehadiran narasumber dari lembaga kearsipan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis kepada peserta dalam melaksanakan pemeliharaan dan penyusutan arsip sesuai ketentuan.
Dia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan aktif berdiskusi. Berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan arsip di masing-masing unit kerja juga diharapkan disampaikan agar dapat menjadi bahan pembelajaran bersama.
”Manfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu dari narasumber ANRI dan berbagi pengalaman antarperangkat daerah,” tandasnya. (hgn/ign)