✨ Intinya sih...

• Bisri (67) menolak tawaran untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih layak dan memilih tetap menghuni gubuknya di kawasan pemakaman Jalan Kopi Selatan, Sampit, Kotawaringin Timur, tempat ia telah tinggal sekitar enam tahun.
• Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, setelah meninjau langsung lokasi pada Selasa (17/11/2026), memutuskan untuk memperbaiki gubuk Bisri agar lebih layak dan tidak memaksanya pindah, menghargai keinginannya untuk tetap menjadi penjaga makam.
• Pemerintah Kabupaten Kotim juga akan membantu mengurus dokumen kependudukan Bisri, meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
• Kondisi Bisri menjadi perhatian publik setelah komunitas Nasi Darurat Sampit mengunggah informasinya melalui media sosial, yang kemudian sampai kepada Bupati Halikinnor.
• Bupati Halikinnor menyoroti kurangnya kepekaan perangkat lingkungan seperti RT, lurah, dan camat karena baru mengetahui keberadaan Bisri dari media sosial, serta meminta pertemuan rutin antara kecamatan dan RT diintensifkan.

SAMPIT, kanalindependen.id – Keinginan Bisri (67) untuk tetap tinggal di kawasan pemakaman Jalan Kopi Selatan, Kota Sampit, membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengambil langkah berbeda.

Bisri menolak pindah dari area pemakaman tersebut, meski sudah ditawari tempat tinggal yang lebih layak. Bupati Kotim Halikinnor menghargai keinginannya, sehingga memutuskan memperbaiki gubuk kayu yang selama ini ditempati pria paruh baya tersebut agar lebih layak.

Keputusan itu diambil setelah Halikinnor mendatangi langsung tempat tinggal Bisri, Selasa (17/11/2026).

Dari hasil peninjauan, kondisi bangunan yang selama ini menjadi tempat berteduh memang jauh dari kata layak. Pemerintah pun tidak hanya merencanakan perbaikan fisik bangunan, tetapi juga membantu mengurus dokumen kependudukan hingga kepesertaan BPJS Kesehatan.

Gubuk kecil itu berdiri di atas tiang-tiang kayu di kawasan pemakaman. Dindingnya tersusun dari papan bekas dengan sebagian sisi ditutup terpal. Atapnya menggunakan material seadanya.

Beberapa bagian bangunan bahkan tampak terbuka sehingga tidak sepenuhnya mampu melindungi penghuninya dari panas maupun hujan.

Di dalam ruang yang sempit itu, Bisri menjalani kesehariannya seorang diri. Untuk memasak, ia hanya mengandalkan tungku sederhana dengan kayu bakar.

Ruang untuk beristirahat pun sangat terbatas. Ukuran gubuk yang kecil membuatnya harus menekuk kaki ketika tidur karena tidak cukup ruang untuk merebahkan tubuh dengan leluasa.

Sudah sekitar enam tahun pria asal Kecamatan Kota Besi tersebut tinggal di kawasan pemakaman itu.

Istrinya telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, Bisri menjalani kehidupan seorang diri dengan segala keterbatasan.

Sehari-hari, ia membantu menjaga dan membersihkan lingkungan pemakaman. Rumput-rumput dibersihkan, area makam dirawat, dan pekerjaan sederhana lainnya dilakukan agar kawasan tersebut tetap terjaga. Aktivitas itulah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya.

Dari pekerjaan tersebut, sesekali ada warga yang memberikan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlahnya tidak menentu, mulai dari Rp5 ribu hingga Rp20 ribu. Meski demikian, Bisri mengaku tidak ingin meminta-minta kepada orang lain.

Kehidupan Bisri yang sebatang kara juga memprihatinkan. Selama ini, ia pernah merawat dua anak tiri laki-laki sejak keduanya masih kecil.

Namun, menurut pengakuannya, hubungan tersebut tidak berjalan baik setelah anak-anak itu beranjak dewasa.

Ketidakhadiran keluarga disisa hidupnya, membuat Bisri memilih tetap tinggal di kawasan pemakaman.

Tawaran untuk pindah ke tempat lain sebenarnya pernah datang. Komunitas Nasi Darurat Sampit berupaya mencarikan rumah barak yang akan disewakan agar ia dapat menempati hunian yang lebih layak. Namun, Bisri tidak bersedia meninggalkan tempat yang selama ini menjadi tempatnya bernaung.

Kondisi Bisri mendapat perhatian setelah komunitas Nasi Darurat Sampit mengunggah informasi mengenai kehidupannya melalui media sosial.

Unggahan tersebut memperlihatkan kondisi gubuk yang ditempatinya sekaligus menggambarkan keterbatasan hidup seorang pria lanjut usia yang tinggal seorang diri di kawasan pemakaman.

Informasi itu kemudian sampai kepada Bupati Kotim Halikinnor. Selasa siang, seusai menghadiri workshop peringatan HUT PGRI di Gedung Serba Guna, ia menyempatkan diri mendatangi lokasi tempat tinggal Bisri.

Halikinnor mengaku awalnya menerima informasi mengenai seorang warga yang secara fisik masih sehat, tetapi harus tinggal di tempat yang tidak layak. Setelah melihat langsung ke lapangan, kondisi yang dilaporkan ternyata sesuai dengan kenyataan.

”Ya, saya mendengar informasi ada warga kita yang ternyata beliau ini sehat, tapi kondisi tempat tinggalnya tidak layak. Ternyata setelah kita cek, memang benar. Dia hanya tinggal di pondok kecil yang buatan seadanya dan dia tinggal sebenarnya ini tanah kuburan,” kata Halikinnor.

Menurutnya, Bisri selama ini diperbolehkan tinggal di kawasan pemakaman karena membantu menjaga dan membersihkan lingkungan tersebut. Pekerjaannya mencakup membersihkan rumput dan merawat area makam.

Pemerintah sebenarnya telah menawarkan sejumlah alternatif tempat tinggal. Halikinnor menyebut, Pemkab Kotim memiliki rumah susun dan tempat penampungan yang dapat dimanfaatkan.

Bisri juga diketahui memiliki saudara dan anak tiri yang sempat diajak untuk menjadi tempat tinggal alternatif. Namun, ia tetap tidak bersedia pindah.

Orang nomor satu di Kotim ini akhirnya memutuskan langkah cepat dengan  menyesuaikan bentuk bantuan. Alih-alih memaksanya meninggalkan kawasan pemakaman, Halikinnor memutuskan memperbaiki gubuk yang selama ini ditempatinya.

”Dia sendiri yang tidak mau. Makanya, karena beliau tetap tidak mau pindah dari tempat ini, ya sudah, kita perbaiki saja tempatnya,” tegas Halikinnor.

Perbaikan direncanakan dengan memperluas dan memperpanjang bangunan menggunakan kayu. Bagian atap juga akan dibenahi agar lebih baik dalam melindungi Bisri, terutama ketika hujan turun.

Halikinnor menjelaskan, bangunan tersebut tidak akan dibuat permanen karena berdiri di atas tanah pemakaman. Namun, setidaknya tempat tinggal itu dapat diperbaiki sehingga lebih memadai untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

”Saya bilang, langsung sebagai penjaga makam. Jadi, nanti kita perbaiki sedikit, tapi tidak permanen, karena ini tanah kuburan. Mungkin paling tidak kita lebarkan, kita panjangkan pakai kayu, atapnya diperbaiki. Ini sudah mulai masuk musim hujan dan sampai beliau kehujanan,” jelasnya.

DITANGANI PEMKAB: Bisri hidup di gubuk yang tak layak dan akan ditangani Pemkab Kotim. (Istimewa/Kanal Independen)

KTP, KK hingga BPJS Kesehatan Akan Diurus

Penanganan terhadap Bisri tidak hanya menyasar kondisi bangunan. Pemkab Kotim juga akan membantu memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan agar pria tersebut memiliki identitas resmi dan dapat mengakses pelayanan dasar.

Halikinnor mengatakan, pihaknya telah meminta kelurahan dan kecamatan membantu proses pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu keluarga (KK) Bisri.

Pemerintah juga akan memfasilitasi pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan agar ia memiliki jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

”Identitasnya juga nanti sudah kita minta dari kelurahan dan kecamatan. Nanti membuat KTP-nya, kartu keluarganya, juga di kesehatan membuat kartu BPJS-nya,” ungkapnya.

Langkah ini menjadi bagian dari penanganan yang lebih menyeluruh. Sebab, warga yang hidup dalam keterbatasan tidak hanya membutuhkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga harus memiliki dokumen kependudukan dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Kondisi Bisri sekaligus menjadi perhatian pemerintah daerah terkait pengawasan sosial di lingkungan masyarakat. Pasalnya, ia mengaku telah tinggal di gubuk tersebut selama sekitar enam tahun. Artinya, kondisi itu bukan persoalan yang baru berlangsung dalam hitungan hari.

Saat ditanya apakah sebelumnya ada laporan dari RT mengenai kondisi Bisri, Halikinnor mengakui pemerintah justru mengetahui keberadaan warga tersebut melalui informasi yang beredar di media sosial.

”Nah, ini yang sering saya sampaikan, tolonglah kalau ada menemukan warga seperti ini, camat dan lurah setempat lebih peka, karena kita tahunya dari medsos,” ujarnya.

Halikinnor menilai, perangkat lingkungan seharusnya menjadi pihak yang paling awal mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

RT, lurah, dan camat perlu lebih aktif memantau apabila ada warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, membutuhkan bantuan, atau belum tersentuh pelayanan pemerintah.

Ia meminta agar pertemuan rutin antara kecamatan dan para ketua RT kembali diintensifkan.

Pertemuan tersebut setidaknya dilaksanakan setiap tiga bulan untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi warga sekaligus memastikan tidak ada masyarakat yang luput dari pendataan dan perhatian.

”Itulah yang saya bilang tadi, karena harusnya itu RT. Tolong lurah, camat, ini disampaikan ke RT. Kelihatannya pertemuan rutin enggak ada di kelurahan itu. Harusnya tiga bulan sekali ada. Nanti kita instruksikan saja. Dari kecamatan itu mengumpul RT-RT, tanyakan ada warga enggak yang kondisinya seperti ini,” tegasnya.

Menurut Halikinnor, pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di tengah masyarakat tanpa keterlibatan lingkungan terkecil.

Karena itu, kepedulian sosial harus dibangun bersama, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.

”Saya katakan tadi, kita tidak mungkin tahu semua yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Maka lingkungan terkecil, tadi saya minta guru-guru pun, kepala sekolah pun, jangan hanya tahunya mengajar atau mendidik, tapi juga peduli dengan lingkungannya,” pungkasnya. (hgn/ign)