- Kehadiran Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dari luar daerah yang masif beroperasi di Kalimantan Tengah memicu sorotan karena dinilai berpotensi melemahkan posisi pelaku usaha lokal.
- Panglima Tantara Lawung Adat Mandau Talawang, Ricko Kristolelu, menyatakan dominasi BUJP eksternal dapat menimbulkan ketimpangan dalam iklim usaha jasa pengamanan.
- Ricko, yang juga Dewan Pembina ABUJAPI Kalimantan Tengah, mendesak perusahaan besar di sektor perkebunan dan pertambangan untuk memprioritaskan penggunaan jasa BUJP lokal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial investasi.
- Keunggulan BUJP lokal disebut meliputi pemahaman terhadap kondisi geografis, karakter sosial masyarakat, dan kemudahan koordinasi.
- Pihak Ricko berencana mengirim surat imbauan kepada perusahaan di Kalimantan Tengah agar memprioritaskan BUJP lokal, namun tetap memungkinkan BUJP dari luar beroperasi jika kebutuhan tidak dapat dipenuhi penyedia jasa lokal.
- Pernyataan tersebut disampaikan Ricko kepada media pada Selasa (21/4/2026).
SAMPIT, kanalindependen.id – Kehadiran Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dari luar daerah yang kian masif beroperasi di Kalimantan Tengah memicu sorotan tajam.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan posisi pelaku usaha lokal di daerahnya sendiri.
Panglima Tantara Lawung Adat Mandau Talawang, Ricko Kristolelu, menilai dominasi BUJP eksternal dapat menimbulkan ketimpangan dalam iklim usaha jasa pengamanan.
”Jangan sampai pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri,” ujarnya kepada media ini, Selasa (21/4/2026).
Ricko, yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Kalimantan Tengah, menyatakan perusahaan besar di sektor perkebunan dan pertambangan semestinya menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi daerah.
Keberpihakan terhadap pelaku lokal merupakan bagian dari tanggung jawab sosial investasi.
Sejumlah keunggulan yang dimiliki BUJP lokal menurutnya meliputi pemahaman terhadap kondisi geografis, karakter sosial masyarakat, serta kemudahan koordinasi di lapangan.
Faktor-faktor tersebut menjadi nilai tambah yang sulit digantikan oleh perusahaan dari luar daerah.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah.
Surat tersebut berisi imbauan agar perusahaan memprioritaskan penggunaan jasa BUJP lokal dalam operasionalnya.
Kendati demikian, Ricko tidak menutup kemungkinan bagi BUJP dari luar daerah untuk tetap beroperasi.
Namun, ia menegaskan kehadiran mereka sebaiknya menjadi pilihan terakhir apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia jasa lokal.
”Pelaku usaha lokal harus menjadi pemeran utama. Ini bukan semata soal bisnis, tetapi juga menyangkut keadilan dan martabat daerah,” tegas Ricko. (ign)
