Dari SPBE ke Pengecer, Hilir Masih Ruang Abu-Abu
Fakta bahwa aparat dan dinas menemukan dugaan tabung kurang isi di SPBE Kotim menunjukkan masalah tidak berhenti di hulu. Di hilir, potret yang kerap berulang di berbagai daerah juga mulai terlihat.
Selisih harga antara pangkalan dan pengecer, keterlambatan pasokan ke wilayah yang jauh, dan potensi permainan pasokan ketika permintaan sedang tinggi.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim menegaskan, harga di atas HET bukan dari pangkalan, melainkan ulah pengecer.
Pernyataan ini bisa benar dari sisi administrasi, tetapi tidak otomatis menyelesaikan masalah di warga.
Jika akses ke pangkalan terbatas jarak, jam, dan kuota, warga praktis terdorong bergantung pada pengecer yang lebih dekat.
Pada ruang inilah ruang abu-abu hidup. Mata rantai paling dekat dengan warga justru yang paling longgar diawasi.
Pada sisi lain, pengalaman daerah lain menunjukkan, perubahan pola distribusi LPG 3 kg—pembatasan pengecer, kewajiban belanja di pangkalan resmi, penurunan kuota, atau kebijakan sepihak lain—sering menimbulkan efek samping kelangkaan di lapangan bila tidak disiapkan dengan sosialisasi dan pemetaan yang matang. Kotim tidak kebal dari pola yang sama.
Harus Lebih dari Sekadar Imbauan
Editorial ini tidak menutup mata, kerusakan alat sudah diperbaiki, sebagian besar nozzle SPBE sudah beroperasi, dan suplai dari Pangkalan Bun adalah bentuk skema darurat yang patut dicatat.
Namun, langkah-langkah ini belum cukup menjawab akar masalah. Minimnya transparansi rantai distribusi dan lemahnya perlindungan terhadap konsumen paling rentan, yakni rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro.
Negara—melalui pemerintah dan Pertamina—tidak boleh berhenti pada klaim pasokan aman. Ada beberapa hal yang semestinya segera dilakukan.
Pertama, membuka data distribusi secara berkala. Berapa kuota LPG 3 kg yang masuk ke Kotim, berapa yang diisi per hari di SPBE Sampit dan Pangkalan Bun, dan bagaimana sebarannya per kecamatan dan pangkalan.
Kedua, menjelaskan skema darurat secara gamblang. Ketika pengisian dialihkan ke Pangkalan Bun, wilayah mana yang terdampak, berapa estimasi penurunan kapasitas harian, dan kapan target pemulihan penuh.
Ketiga, memperketat dan mengumumkan hasil pengawasan hilir. Temuan tabung kurang isi, permainan harga, dan pelanggaran HET harus ditindak dengan sanksi konkret, dan hasilnya disampaikan ke publik, bukan sekadar jadi angka di laporan internal.
Keempat, melibatkan warga dan pelaku usaha kecil dalam pemantauan. Kanal pengaduan harus responsif, dengan tindak lanjut yang bisa dilihat dan diukur, bukan hanya tanda terima laporan.
Tanpa itu, setiap krisis gas 3 kilogram hanya akan menjadi siklus yang berulang. Ada gangguan teknis, ada klarifikasi, ada imbauan tidak perlu panik, lalu pelan-pelan dilupakan sampai krisis berikutnya datang.
Nyala Kompor dan Makna Kehadiran Negara
Kelangkaan LPG 3 kg bukan soal kenyamanan, tapi soal keberlangsungan makan hari itu. Satu tabung yang tertunda bisa berarti usaha gorengan tidak buka, warung kecil mengurangi produksi, atau keluarga menunda memasak hingga malam.
Skema darurat adalah langkah penting, dan patut diapresiasi sebagai respon cepat atas gangguan.
Namun, kehadiran negara di sektor energi bersubsidi baru terasa utuh ketika kebijakan teknis itu dibarengi transparansi, perlindungan konsumen yang nyata, dan keberanian mengakui serta memperbaiki lubang-lubang dalam tata kelola distribusi.
Gas 3 kilogram terlalu dekat dengan dapur rakyat untuk dikelola dengan logika sekadar normal di atas kertas.
Selama warga masih harus berburu tabung dari satu pangkalan ke pangkalan lain dengan rasa waswas, berarti masih ada pekerjaan rumah besar yang belum diselesaikan negara di jalur distribusi yang pendek ini. (redaksi)
