Enam Bulan Tanpa Honor, Buruknya Tata Kelola dan Wajah Buram Negara di Level Terbawah

Perangkat desa, RT, kader posyandu, hingga anggota BPD di Bantian pernah bekerja berbulan-bulan tanpa kepastian gaji. Sejak pertengahan 2025, honor mereka tertunda, bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga miskin tersendat, sementara pelayanan tetap berjalan. Gaji dan bantuan itu baru dibayar lunas pada 9 Februari 2026 setelah kecamatan, inspektorat, dan Pemkab turun tangan. Pelunasan di ujung tidak menghapus fakta bahwa selama enam bulan negara membiarkan layanan dasar di level desa berjalan di atas punggung orang-orang yang haknya digantung. Persoalan Bantian bukan sekadar masalah administratif, melainkan cermin buruknya tata kelola desa. Seorang Kaur Keuangan merangkap bendahara memegang terlalu banyak kendali, laporan berlarut, dan hak-hak perangkat macet sejak sekitar Juli hingga Desember 2025. Pada level atas, pengawasan kecamatan dan inspektorat baru tegas ketika kisruh sudah menjadi konsumsi publik, sementara DPRD harus bersuara keras menagih penjelasan DPMD dan Pemkab. Jika pola ini dibiarkan, desa-desa lain di Kotim berpotensi menyusul. Layanan publik tetap berjalan, tetapi orang-orang yang menggerakkannya kembali dipaksa bekerja dalam ketidakpastian. Mekanisme dana desa dan anggaran honor maupun bantuan sosial sesungguhnya sudah diatur dengan jelas. Desa menyusun APBDes, mengalokasikan belanja rutin, lalu diawasi berjenjang dari kecamatan hingga inspektorat. Karena itu, wajar bila publik bertanya, bagaimana mungkin honor dan BLT bisa tertunggak sampai sekitar enam bulan jika semua mekanisme benar-benar dijalankan? Sejumlah pemberitaan media menunjukkan celah besar di Bantian. Dana sebenarnya tersedia, tetapi pengelolaan internal bermasalah, laporan keuangan tidak beres, dan kunci keuangan dipegang satu orang. Kades, Sekdes, dan BPD gagal memastikan hak-hak pelayan desa dibayar tepat waktu, sementara warga miskin yang menunggu BLT terjebak dalam ketidakjelasan. Ini bukan sekadar keterlambatan teknis, melainkan kegagalan tata kelola yang membuka ruang ketidakadilan dan potensi penyimpangan. Pada tingkat kecamatan dan kabupaten, pola yang tampak juga lebih reaktif daripada preventif. Pembayaran dilakukan setelah koordinasi dan pembinaan, APBDes 2026 sempat ditahan, dan inspektorat memeriksa pejabat desa untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. Langkah-langkah ini penting, tetapi datang terlambat bagi mereka yang sudah berbulan-bulan menanggung dampak. Pengawasan ideal seharusnya membaca gejala sejak awal, bukan sekadar memadamkan api ketika kobarannya sudah terlihat. Dampak Sosial dan Kepercayaan Publik Di balik deretan bulan dan angka honor, ada konsekuensi sosial yang tidak hilang hanya karena satu kali pelunasan. Perangkat desa tetap melayani administrasi dan warga ketika kebutuhan rumah tangga mereka sendiri terancam. Secara moral, mereka dituntut tetap melayani, tetapi secara material diabaikan. Bagi penerima BLT, keterlambatan jauh lebih pedih. Bantuan yang seharusnya menjadi penyangga hidup macet di meja pengelolaan desa. Warga belajar bahwa program bantuan bisa berhenti tanpa penjelasan, dan klarifikasi baru datang setelah kisruh membesar. Kepercayaan terhadap janji negara terkikis sedikit demi sedikit. Dampak lain yang harus diwaspadai ialah menguatnya sinisme di tingkat akar rumput. Warga yang kecewa pada pengelolaan desa mudah menggeneralisasi bahwa pemerintah kabupaten dan lembaga lain tak jauh berbeda. Mereka yang melihat perangkat terabaikan dan BLT tertunda akan memandang sinis kebijakan baru yang dijanjikan. Kerusakan tata kelola desa pada akhirnya menjadi ancaman bagi legitimasi negara di mata warga yang seharusnya dilayani. Bahwa gaji dan BLT akhirnya dibayar patut dicatat, tetapi negara tidak boleh berhenti pada narasi ”masalah sudah selesai karena sudah dibayarkan”. Audit menyeluruh pengelolaan keuangan Desa Bantian harus tuntas dan transparan, termasuk menelusuri apakah pola serupa menyentuh BUMDes dan pos belanja lain. Hasilnya mesti disampaikan kepada warga sebagai bentuk pertanggungjawaban, bukan hanya jadi dokumen di ruang rapat. Lebih jauh, pembenahan struktur dan budaya pengelolaan keuangan di desa-desa Kotim menjadi keharusan. Konsentrasi kewenangan pada satu orang, rendahnya literasi keuangan aparatur desa, dan minimnya dokumentasi adalah kombinasi berbahaya. DPMD dan Pemkab perlu memastikan pembagian tugas yang lebih sehat, memperkuat peran Kades dan Sekdes dalam pengawasan, serta menguatkan kapasitas BPD agar berani menjalankan fungsi kontrol sejak dini. Pada saat yang sama, pola pengawasan harus bergeser dari reaktif menjadi preventif dengan indikator dini seperti keterlambatan honor dan BLT. Semua itu tidak akan cukup tanpa partisipasi warga dan hak atas informasi yang dijamin. Transparansi anggaran desa perlu hadir dalam bentuk yang bisa dijangkau. Papan informasi APBDes dan realisasi, laporan berkala, dan forum musyawarah yang membuka ruang tanya jawab nyata. Warga Bantian dan desa-desa lain berhak tahu kenapa honor tertunda, kapan BLT disalurkan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika hak mereka terganggu. Melalui akses informasi, warga bisa menagih penjelasan sebelum masalah membesar, mendorong perbaikan, dan melaporkan kejanggalan tanpa takut dibungkam. Bantian memang telah melihat gaji perangkat dan BLT dibayar, tetapi jejak enam bulan keterlambatan tidak boleh disapu dan menguap begitu saja. Pengalaman itu mengingatkan bahwa uang publik di level desa bisa macet bukan karena dana tidak ada, melainkan karena tata kelola yang retak dan pengawasan yang lalai. Negara tidak layak mengklaim keberpihakan pada rakyat kecil jika membiarkan pelayan desa dan penerima bantuan menggantung haknya selama berbulan-bulan. Dari Bantian, Kotim, dan kita semua diajak bercermin. Kualitas negara di mata warga tidak diukur dari jargon pembangunan, melainkan dari hal paling sederhana. Apakah ia mampu membayar tepat waktu orang-orang yang menjaga pemerintahan di lapisan terbawah, dan memastikan bantuan sampai utuh ke tangan yang berhak? Jika kewajiban sesederhana itu pun berulang kali gagal dipenuhi, retaknya tata kelola desa sejatinya adalah retaknya wajah negara itu sendiri. (redaksi)

Berita Terkait