• Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor pada 9 November 2026 menyatakan optimisme terhadap laju inflasi daerah yang tercatat 4,47%, mengklaimnya masih terkendali dan di bawah rata-rata lima persen.
• Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan Sampit pada Oktober 2026 mencapai 4,72%, melebihi rata-rata nasional 3,23% dan melampaui batas atas sasaran nasional 3,5%.
• Warga mengalami kenaikan signifikan pada harga sejumlah kebutuhan pokok seperti kangkung, tahu, ikan nila, cumi, cabai, dan bawang, yang tercatat antara 2025 hingga 2026.
• Daging ayam ras dan ikan nila menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan Sampit pada Oktober 2026, sebagian diakibatkan oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah.
• Jalur logistik, khususnya penerbangan di Bandara H. Asan Sampit, terganggu parah akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari September hingga awal November 2026.
SAMPIT, kanalindependen.id – Angka 4,47 persen menjadi pegangan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor saat menyampaikan optimismenya terhadap laju inflasi daerah.
”Alhamdulillah, inflasi di Kotim berada diangka 4,47 persen masih cukup baik, di bawah rata-rata lima persen. Ini menunjukkan cukup bagus dan tidak ada masalah untuk wilayah Kotim, masih terkendali,” kata Halikinnor kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara daring, Senin (9/11/2026).
Nada optimistis itu berbeda dengan sikapnya lima bulan lalu. Juni 2026, Halikinnor mengakui ada peningkatan inflasi di Kotim berdasarkan hasil rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), ketika inflasi tahunan Sampit untuk Mei tercatat 4,18 persen, lebih rendah dari angka Oktober.
Dia langsung menelepon Bupati Brebes dan memerintahkan BUMD Kotim berkoordinasi dengan BUMD Brebes agar bawang merah dan cabai bisa dikirim langsung ke Sampit.
Pada pekan yang sama, Halikinnor juga meminta warga yang didata dalam Sensus Ekonomi 2026 berbicara apa adanya bila turunnya harga sawit, naiknya harga BBM, dan melonjaknya harga kebutuhan pokok ikut menekan dapur keluarga.
Susutnya Timbangan di Dapur Warga
Catatan dapur Helena (33) memuat fakta semacam itu. Lembaran uang Rp204 ribu di dompetnya masih memiliki wibawa saat dibawa ke pasar tradisional pada 22 Juli 2025.
Karyawan swasta ini berhasil menukarnya dengan sekilo seperempat udang, dua ekor nila berbobot sekitar 6,6 ons, satu krat telur, sekilo terong, sekilo pare, dua papan tempe, potongan tahu, serta seikat sawi, bayam, dan kangkung yang dibeli di Pasar Sejumput dan Pasar Jalan MT Haryono.
Catatan pengeluaran Helena merekam bagaimana wibawa uang itu pelan-pelan runtuh dimakan waktu.
Seikat kangkung yang dulunya bisa ditebus Rp5 ribu melompat ke angka Rp9 ribu pada awal September 2026 di Pasar Jalan MT Haryono.
Harga tahu ikut merayap dari Rp5 ribu menjadi Rp6 ribu untuk spesifikasi dan ukuran yang sama persis.
Pukulan terhadap daya beli tergambar paling jelas dari timbangan lauk-pauk. Dua ekor nila yang dijual dikisaran Rp48-55 ribu per kg, naik menjadi Rp65 ribu per kg, cumi-cumi dari Rp80ribu naik menjadi Rp100 ribu per kg.
Sebagian harga memang masih cenderung stabil, seperti bayam yang tertahan seharga Rp5-10 ribu per ikat.
Namun, selembar uang Rp50 ribu langsung terbang hanya untuk menebus setengah kilogram cabai dari total Rp90 ribu belanja di catatan Helena pada 5 Oktober di Pasar Al Kamal.
Harga cabai rawit dalam beberapa bulan lalu bahkan sempat bertahan diharga Rp100 ribu per kg dan belum lama turun harga menjadi Rp80 ribu per kg sekitar dua pekan terakhir.
Namun, bawang merah dan bawang putih justru merangkak naik, dari kisaran harga Rp35-38 ribu per kg, naik menjadi Rp40 ribu per kg.
Kenaikan harga juga mengalami kenaikan dua kali lipat pada penjualan timun yang di Pasar Al Kamal di jual dikisaran Rp30-40 ribu per kg dari harga sebelumnya yang hanya dijual dikisaran Rp17-20 ribu per kg.
Begitu pula komoditas pare dan kacang panjang per kg yang biasanya dijual diharga Rp18-20 ribu per kg naik diharga Rp40 ribu per kg.
Pengalaman Helena menggambarkan wajah keseharian inflasi. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
Menurut bank sentral, inflasi yang tinggi membuat pendapatan riil masyarakat terus turun sehingga standar hidup merosot dan orang miskin kian miskin. Menjaga stabilitas nilai rupiah, menurut penjelasan BI, salah satunya berarti menjaga nilainya terhadap barang dan jasa.
BI menyebut inflasi yang rendah dan stabil sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, inflasi juga tidak dikehendaki terlalu rendah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rakor pengendalian inflasi Oktober 2025 menyebut sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen dinilai stabil untuk menjaga kepentingan konsumen maupun produsen.
Mendagri meminta daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional segera bertindak, sementara daerah yang inflasinya terlalu rendah diminta berhati-hati.
Gelombang harga yang dirasakan Helena terekam dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim di skala kota. Kenaikan tahunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Sampit melonjak brutal: dari 3,68 persen pada Juli menjadi 7,78 persen pada Oktober 2026.
Belanjaan kelompok itu yang setahun sebelumnya cukup ditebus Rp200 ribu kini memaksa warga merogoh kantong sekitar Rp215.600.
Luka di Balik Angka Gabungan
Klaim bupati soal posisi di bawah rata-rata memang punya jangkar pada data. Data BPS untuk empat kota pantauan di Kalimantan Tengah (Kalteng) menempatkan inflasi tahunan Sampit pada Oktober di posisi paling bawah, berada di bawah Kapuas (5,87 persen), Sukamara (5,60 persen), dan Palangka Raya (4,89 persen).
Namun, angka gabungan itu mengaburkan luka daya beli di tingkat tapak. Inflasi tahunan Sampit pada Oktober tercatat 4,72 persen lewat hitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Angka ini tampak bersahabat karena ditarik turun oleh kelompok pengeluaran yang nyaris membeku: biaya informasi, komunikasi, dan jasa keuangan hanya naik 0,42 persen, sementara pendidikan 0,64 persen.
Padahal, kelompok makanan melesat 7,78 persen dan transportasi naik 6,67 persen. Kenaikan biaya transportasi di Sampit ini melampaui angka Kalteng yang tertahan di level 6,29 persen.
Patokan ”rata-rata lima persen” yang disuarakan bupati juga tidak memiliki rujukan dalam dokumen sasaran resmi. Sasaran inflasi nasional dipatok pemerintah pusat pada 2,5 persen dengan batas toleransi plus minus 1 persen, yang berarti batas tertingginya adalah 3,5 persen.
BPS Kalteng menjadikan sasaran nasional ini sebagai patokan ukur. Inflasi tahunan nasional pada Oktober tercatat 3,23 persen.
Sampit dengan inflasi tahunan 4,72 persen justru berada di atas rata-rata nasional, kelompok daerah yang diminta Mendagri segera bertindak.
Laju inflasi tahun kalender Sampit sudah menyentuh 4,45 persen, menembus angka Kalteng (3,91 persen) dan meroket hampir dua kali lipat dari angka nasional (2,40 persen).
Batas atas sasaran 3,5 persen itu sebenarnya sudah terlewati Sampit sejak September, ketika angkanya merangsek ke 3,57 persen.
Kepala BPS Kalteng Toto Haryanto Silitonga menyalakan sinyal peringatan sepekan sebelum bupati berbicara.
Laju inflasi tahun kalender provinsi yang menyentuh 3,91 persen disebutnya telah melintasi batas atas sasaran, padahal lonjakan permintaan menjelang akhir tahun belum terjadi.
”Ini warning ya sebenarnya,” kata Toto. BPS Kalteng berharap TPID dan pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi pasokan.
Jalur Logistik Tersedak Asap
Berdasarkan data BPS Kotim, mencatat daging ayam ras sebagai penyumbang terbesar inflasi bulanan Sampit pada Oktober dengan andil 0,17 persen, disusul ikan nila 0,14 persen. Daging ayam ras bukan lakon baru.
Laporan BPS Kotim mencatat komoditas ini juga menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan Sampit pada Juli 2026.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim era 2024, Sepnita, sempat menyinggung rentannya komoditas ini. Harga ayam potong di Sampit sangat terikat pasokan dari Banjarmasin lantaran minimnya jumlah peternak lokal akibat mahalnya harga pakan.
Bupati menyoroti ketahanan jalur distribusi laut sebagai penyelamat saat penerbangan terganggu akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
”Alhamdulillah, penerbangan di Bandara H. Asan Sampit sebelumnya sempat terhambat karena kabut asap karhutla, namun untuk transportasi laut, khususnya aktivitas kapal, masih berjalan lancar,” kata Halikinnor.
”Menurut Kadis Perhubungan Kotim, ada peningkatan 40 persen. Jadi kapal juga mengalami peningkatan, dan komoditas di Kotim tetap terpenuhi,” ucapnya.
Realitas di lapangan memperlihatkan logistik udara yang tersedak asap. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II H. Asan Sampit Abdul Haris menyebut pembatalan penerbangan terjadi panjang, merentang sejak 14 September hingga 26 Oktober.
Jarak pandang menukik ke 80 sampai 100 meter, jauh di bawah syarat pendaratan aman sekitar 2.400 meter.
”Tidak ada pergerakan sama sekali di bandara kami karena jarak pandang sangat rendah,” kata Abdul Haris saat itu.
Maskapai NAM Air membatalkan seluruh penerbangan dari dan ke Sampit pada 26 Oktober hingga 2 November. Bahkan, pesawat Super Air Jet tujuan Sampit masih gagal mendarat dan kembali ke bandara asal pada 5 November, hanya empat hari sebelum bupati mengklaim kondisi terkendali.
Lautan pun sempat tertutup asap. Layanan embarkasi hingga bongkar muat di Pelabuhan Sampit dihentikan sementara lewat kebijakan Stop Work Authority pada 13 Oktober, menurut Manajer Pelabuhan Sampit Tri Purbo Waluyojati.
Enam hari kemudian, Kepala Dinas Perhubungan Kotim Raihansyah memastikan pelayaran aman dan aktivitas kapal tidak terganggu.
Kanal Independen belum menemukan data terbuka yang menopang klaim peningkatan aktivitas kapal 40 persen tersebut.
Data transportasi BPS Kalteng rilisan teranyar yang ditemukan Kanal Independen, baru merekam periode hingga Agustus 2026, sebulan sebelum penerbangan di Sampit terhenti.
Kunjungan kapal di pelabuhan Kalteng sepanjang Agustus mencatat penurunan 12,89 persen dibanding Juli.
Rencana mendatangkan bawang merah dan cabai langsung dari Brebes yang diumumkan Juni itu belum terdengar kelanjutannya. Penelusuran Kanal di sumber terbuka belum menemukan jejak realisasinya.
Beban komoditas terus berganti. Bupati menyebut kenaikan harga pada Mei dipicu bawang merah dan cabai rawit. Giliran daging ayam ras dan ikan nila yang menekan daya beli saat memasuki Oktober.
Harga secara umum harus turun sekitar 0,9 persen sepanjang November hingga akhir Desember agar inflasi Sampit sepanjang 2026 bisa mendarat di bawah 3,5 persen. (hgn/ign)
