• Pengusaha alat berat Donny Damara melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan terhadap PT Loeh Raya Perkasa (LRP), pelaksana proyek Peningkatan Drainase Kota Sampit, ke kepolisian pada 19 Oktober 2026.
• Donny menuntut pembayaran senilai Rp577,28 juta dari PT LRP untuk modal kerja (Rp150 juta), sewa ekskavator dan mobilisasinya (Rp59 juta), serta penyediaan 594 rit tanah urug (Rp368,28 juta) yang dilakukannya antara Juni hingga Juli 2026.
• Permasalahan ini berawal dari tawaran kerja sama permodalan dan penyediaan alat/material untuk proyek drainase APBN 2026 senilai Rp18,22 miliar, yang kontraknya ditandatangani pada 23 April 2026 dan memiliki tenggat pengerjaan hingga sekitar 28 Desember 2026.
• Donny mengaku dijanjikan pembayaran akan disandarkan pada pencairan termin proyek, namun pelunasan tak kunjung datang hingga laporan polisi dibuat. Ia telah menyiapkan berbagai dokumen sebagai bukti.
• Kasus ini disebut berpotensi mengacu pada Pasal 492 (penipuan) dan Pasal 486 (penggelapan) KUHP Nasional yang berlaku efektif pada Juni-Juli 2026, dengan mempertimbangkan kaidah wanprestasi versus pidana.
• Hingga berita ini diterbitkan pada 10 November 2026, belum ada keterangan resmi dari PT LRP, pihak yang disebut Donny, BWS Kalimantan II selaku pemilik pekerjaan, maupun kepolisian terkait perkembangan penanganan aduan tersebut.
SAMPIT, kanalindependen.id – Tumpukan 594 rit tanah urug dan deru ekskavator sempat mewarnai rutinitas Donny Damara di proyek Peningkatan Drainase Kota Sampit selama 12 hari pada Juli 2026.
Hampir empat bulan berlalu, peluh pengusaha alat berat itu membeku menjadi lembar tagihan senilai Rp577,28 juta yang menurutnya belum terbayarkan.
Catatan portofolio pelaksana proyek, PT Loeh Raya Perkasa (LRP), menampilkan deretan proyek berskala besar.
Kontraktor asal Aceh itu tercatat menggarap sedikitnya dua proyek pelabuhan di Jawa Timur dan Jawa Barat pada tahun yang sama, membentuk akumulasi nilai kontrak sekitar Rp81,8 miliar dari tiga pekerjaan tersebut.
Lembar pengaduan tertulis dilayangkan Donny ke meja kepolisian pada 19 Oktober 2026. Dia meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan penipuan dan penggelapan dalam bingkai kerja sama pekerjaan di proyek pengendalian banjir APBN 2026 itu.
”Modal sudah masuk, alat sudah kerja, tanah urug juga sudah selesai dikirim. Tapi sampai hari ini hak saya belum dibayar,” kata Donny dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Rincian angka ratusan juta tersebut terpecah ke dalam tiga pos penagihan, yakni modal kerja Rp150 juta, ongkos sewa ekskavator beserta mobilisasinya Rp59 juta, dan tanah urug Rp368,28 juta.
Dua pos terakhir, menyerap sekitar 74 persen atau Rp427,28 juta dari total tagihan, menurut Donny, merupakan ongkos sewa alat dan harga material yang tertanam di proyek milik negara itu.
Modal untuk Cor Beton
Persoalan ini bermula dari sebuah pertemuan di lokasi proyek pada 18 Juni 2026. Donny mengaku berhadapan dengan dua sosok yang disebut terkait PT LRP, yakni RFD yang disebut sebagai direktur dan MS alias Y selaku pengurus lapangan.
Perbincangan hari itu membuahkan tawaran kerja sama permodalan, diikat oleh janji keuntungan yang pembayarannya disandarkan pada pencairan termin proyek.
Donny mentransfer uang sejumlah Rp100 juta pada 29 Juni 2026, suntikan dana yang menurutnya ditujukan untuk pembelian cor beton.
Arus dana kembali mengalir tiga hari kemudian, tepatnya 2 Juli 2026, membawa nominal transfer kedua senilai Rp50 juta yang menggenapkan setoran modalnya menjadi Rp150 juta.
Keterlibatan sang pengusaha merambat dari lembaran transfer ke penyediaan alat di lapangan. Satu unit ekskavator lengan panjang ia datangkan ke lokasi proyek pada 4 Juli 2026.
Surat Perintah Kerja (SPK) sewa alat itu, sebut Donny, memuat angka Rp55 juta untuk durasi 15 hari kerja atau 100 hour meter (HM), berdampingan dengan ongkos mobilisasi Rp4 juta.
Suplai material mulai mengalir ke lokasi proyek dua hari berselang. Donny mengaku mengirimkan 594 rit tanah timbunan pada 6 hingga 17 Juli 2026, mencatatkan rata-rata hampir 50 rit sehari dengan patokan harga Rp620 ribu per rit. Total nilai material ini mencapai Rp368,28 juta.
Alasan pembayaran menunggu pencairan termin proyek berulang kali diterima Donny saat menagih haknya. Pelunasan yang tak kunjung datang itu akhirnya mendorong sang pengusaha mengambil langkah pengaduan ke kepolisian.
Berbagai dokumen telah disiapkan Donny sebagai amunisi pembuktian. Bukti tersebut meliputi lembaran transfer, SPK sewa alat berat, rekapitulasi pengiriman tanah, surat jalan, foto alat berat di lapangan, riwayat percakapan WhatsApp, hingga rekaman suara.
Harapan terbesarnya bersandar pada kepolisian untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat, melacak arah penggunaan uang setoran, dan mencocokkan dokumen tagihan dengan wujud realisasi pengerjaan di lapangan.
Waktu yang Kian Tergerus
Papan informasi proyek berdiri tegak mencatat pekerjaan ini bernaung di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II Palangka Raya dan SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Kalteng.
Paket pengerjaan ini memikul mandat sebagai pengendali banjir kawasan strategis dengan nilai kontrak Rp18.221.600.000 dari APBN 2026. Tulisan di atas papan itu juga menitipkan pengingat lazim di proyek pemerintah: kegiatan tersebut terselenggara atas pajak warga.
Goresan pena penandatanganan kontrak terjadi pada Kamis, 23 April 2026, di Ruang Rapat Belanti BWS Kalimantan II Palangka Raya, mengacu pada unggahan laman resmi lembaga tersebut.
Jatah waktu 250 hari kalender diberikan untuk merampungkan proyek. Tenggat pengerjaan akan berakhir sekitar 28 Desember 2026, bila dihitung sejak tanggal kontrak. Hitungan kalender dengan rujukan yang sama menunjukkan sekitar 80 persen jatah waktu telah terpakai per Selasa (10/11/2026), menyisakan ruang bernapas tak lebih dari tujuh pekan.
Jejak Proyek Lintas Pulau
PT LRP bukan pemain kecil. Jejak perusahaan yang beralamat registrasi di Provinsi Aceh ini melompat lincah melintasi kepulauan.
Riau Satu pernah memberitakan penetapan perusahaan ini sebagai pemenang tender pembangunan Stadion Porprov Dumai, Riau, pada tahun 2024 dengan penawaran sekitar Rp38,05 miliar.
Pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Kalianget di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, turut digarap perusahaan ini bersamaan dengan pengerjaan drainase Sampit.
Media daring Nusainsider melaporkan pekerjaan Kementerian Perhubungan itu dibiayai APBN tahun jamak 2025 hingga 2026, dengan nilai kontrak Rp45,1 miliar menurut papan proyek.
Laporan TargetNews pada awal Oktober 2026 menyebut progres fisik di lapangan telah mencapai sekitar 95 persen. Pimpinan pelaksana di lokasi, Edy Purnomo, mengatakan masa kontrak membentang dari 23 September 2025 hingga 26 Desember 2026.
Persinggahan proyek pelabuhan berikutnya berada di Jawa Barat. Papan proyek fasilitas perairan Pelabuhan Perikanan Jayanti memajang nama PT LRP selaku pelaksana. Pekerjaan berdurasi 150 hari kalender itu bernilai kontrak sekitar Rp18,5 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat 2026.
Angka kontrak dari tiga pekerjaan tersebut, yakni Kalianget, Jayanti, dan Sampit, menciptakan deretan portofolio senilai sekitar Rp81,8 miliar bila dijumlahkan.
Denyut waktu penyelesaian Kalianget juga berdetak beriringan dengan perkiraan akhir masa kontrak di Sampit.
Kontras mencolok terlihat ketika kontraktor berskala puluhan miliar ini harus berhadapan dengan penuturan Donny, yang menyebut setoran Rp100 juta pertamanya ditujukan untuk pembelian cor beton drainase Sampit, sekitar dua bulan setelah kontrak diteken.
Susunan direksi PT LRP memunculkan catatan lain. Pemberitaan Nusainsider awal Juni 2026, berdampingan dengan laporan AJNN tahun 2022, menyebut kursi direktur utama perusahaan ini diduduki oleh Zulfadlisyah.
Nama itu berbeda dengan inisial RFD, sosok yang disebut Donny sebagai direktur kala pertemuan di lapangan. Status RFD, apakah ia menjabat direktur lain di PT LRP atau bertindak atas kuasa direksi, belum dapat dipastikan.
Garis Tegas Wanprestasi dan Pidana
Rangkaian peristiwa ini bergulir melintasi Juni hingga Juli 2026, masa ketika lembaran KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) telah resmi berlaku efektif. Kitab hukum baru ini menancapkan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun untuk jerat penipuan pada Pasal 492 dan penggelapan pada Pasal 486.
Mahkamah Agung telah lama menarik batas tegas antara kewajiban yang tak dipenuhi dan tindak pidana.
Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 merumuskan kaidah bahwa pihak yang gagal memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang sah melakukan wanprestasi di ranah perdata, bukan penipuan, kecuali pembuktian bisa menyingkap adanya iktikad buruk sejak awal. Kaidah tersebut menjadi salah satu rujukan dalam menimbang perkara semacam ini.
Belum ada keterangan resmi dari PT Loeh Raya Perkasa maupun dua sosok yang disebut Donny dalam kronologinya hingga berita ini diterbitkan. BWS Kalimantan II selaku pemilik pekerjaan belum merilis pernyataan, begitu pula kepolisian terkait perkembangan penanganan aduan tersebut. (ign)
