✨ Intinya sih...

• Pengamat sosial dan ekonomi di Kotim Riduwan Kesuma mendukung rencana Bupati Kotim menarik kartu plasma dari pemilik luar daerah agar dikembalikan spesifik kepada warga desa di sekitar kebun.
• Penataan hampir 55 ribu hektare kebun plasma di Kotim menuntut perbaikan pembinaan koperasi menyusul adanya anggota yang hanya mengantongi bagi hasil Rp100 ribu dalam tiga bulan.
• Pembentukan perda yang ditargetkan pada 2027 dibutuhkan sebagai pijakan kompensasi, pengunci kepemilikan agar kartu tak dijual kembali, sekaligus peredam konflik perkebunan.

SAMPIT, kanalindependen.id – Sebagian kartu plasma sawit dari desa-desa di Kotawaringin Timur (Kotim) telah lama melanglang jauh hingga ke tangan pemegang di Bali, Medan, dan Surabaya.

Saat Bupati Kotim Halikinnor menggulirkan rencana untuk menarik pulang kartu-kartu itu, pengamat sosial dan ekonomi Riduwan Kesuma langsung menyatakan dukungannya.

Tiga kali dalam keterangannya, dia menunjuk satu titik pemberhentian akhir bagi kartu-kartu tersebut: warga desa di sekitar kebun.

”Kita sepakat dengan apa yang digagas oleh Bupati Kotim bahwa plasma itu akan dikembalikan kepada masyarakat yang ada di sekitar desa itu sendiri atau di sekitar kebun,” kata Riduwan kepada Kanal Independen, Selasa (17/11/2026).

Penarikan hak itu, menurut Riduwan, patut disertai kompensasi. Para pemegang kartu dari luar daerah dinilai pantas menerimanya. Mereka, menurutnya, sudah lama memetik hasil dari kebun tersebut.

”Bagi pemilik yang di luar Kotim atau di luar Kalimantan Tengah, yang rencananya akan dikompensasi oleh pemerintah daerah, itu sudah sewajarnya. Mereka sudah puluhan tahun menikmati juga. Jadi, kalau dikompensasi oleh Bupati, oleh pemerintah, itu sudah layak, dan semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kebun,” ujarnya.

Jauhnya sebaran kartu plasma lintas provinsi itu mula-mula tersingkap ketika Halikinnor meminta data penerima untuk memperbaiki surat keputusan (SK) penerima.

Sebagian besar nama di dalam daftar itu, kata bupati, justru warga daerah lain. Penegasan berulang Riduwan ihwal warga sekitar kebun kini menyentuh simpul yang belum terkunci dalam rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim, yakni siapa yang kelak berhak menerima kartu itu kembali.

Garis di Sekitar Kebun

Rencana penetapan ulang penerima plasma lewat SK yang mengacu pada data identitas dan alamat itu disampaikan Bupati Kotim. Ketika menjelaskan kriteria tersebut, Halikinnor menyebut dua ukuran sekaligus dalam satu tarikan kalimat.

”Harus by name by address, maksud saya harus warga setempat, harus orang Kotim yang terima,” kata Halikinnor.

Dua ukuran itu terdengar serupa, tetapi belum tentu menunjuk pada orang yang sama. Frasa warga setempat bisa dimaknai sempit sebagai warga desa di sekitar kebun. Sebaliknya, ukuran orang Kotim terentang jauh lebih longgar karena merangkum siapa pun yang tercatat sebagai penduduk kabupaten ini, mulai dari warga desa lain hingga warga Sampit.

Bila ukuran yang dipakai hanya sebatas status penduduk Kotim, kedekatan tempat tinggal anggota dengan hamparan kebun otomatis tak lagi dihitung. Anggota dari desa mana pun di kabupaten ini tetap lolos memenuhi syarat.

Pentingnya membedakan dua garis batas itu tercermin dari temuan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim Muslih.

Muslih menyebut hampir 60 persen anggota salah satu koperasi perkebunan di Kotim berasal dari luar desa setempat.

”Ini bukan hanya terjadi di satu koperasi, tapi juga banyak koperasi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Awalnya lahan itu milik masyarakat setempat, kemudian terjadi pemindahan kepemilikan atau keanggotaan melalui mekanisme jual beli,” kata Muslih, baru-baru ini.

Regulasi perkebunan pun memakai pengertian masyarakat sekitar perusahaan perkebunan, sebuah terminologi yang tidak identik dengan status penduduk kabupaten.

Pasal 58 UU 39/2014 tentang Perkebunan, sebagaimana diubah UU 6/2023, mewajibkan perusahaan perkebunan yang lahannya berasal dari area penggunaan lain di luar hak guna usaha (HGU) atau dari pelepasan kawasan hutan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari lahan tersebut.

Aturan turunannya, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 18/2021, bahkan memahat frasa itu langsung pada judulnya: Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.

Beleid yang baru diundangkan pada Mei 2021 tersebut mendefinisikan masyarakat sebagai penduduk warga negara Indonesia yang bermukim di satuan wilayah tertentu di sekitar perusahaan perkebunan.

Calon pekebun penerima fasilitasi pembangunan kebun baru ditetapkan lewat keputusan bupati. Adapun Pasal 43 aturan itu mewajibkan perusahaan yang sudah beroperasi sebelumnya, dan belum memenuhi kewajiban fasilitasi, untuk memenuhinya berdasarkan Permentan 98/2013.

Implikasinya, rezim aturan yang berlaku bagi kebun plasma lama di Kotim bisa berbeda-beda.

Roh aturan itulah yang ditekankan Anggota Komisi I DPRD Kotim sekaligus Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kotim Muhammad Abadi. Dia sepakat kebun plasma 20 persen ditata ulang.

”Tujuan awalnya untuk menyejahterakan masyarakat sekitar,” kata Abadi.

Kriteria penerima maupun batas cakupan masyarakat sekitar dalam rencana Pemkab Kotim itu belum dituangkan ke dalam peraturan daerah (perda) ataupun SK baru. Riduwan sudah lebih dulu memancang penunjuk arahnya, yakni desa di sekitar kebun.

Seratus Ribu dalam Tiga Bulan

Menurut Riduwan, peredaran kartu yang berpindah tangan baru menyentuh satu keping dari persoalan plasma di Kotim. Ia menyebut perputaran uang dari kebun plasma, bila dijumlahkan se-Kotim, sudah mencapai triliunan rupiah.

”Akan tetapi, kalau kita melihat perjalanannya, masih banyak koperasi kita yang belum betul-betul dibina oleh pemerintah,” ujarnya.

Derasnya arus uang plasma itu tergambar dari pernyataan Halikinnor yang diberitakan Borneonews, Sabtu (14/11/2026) lalu.

Dia menyebut hasil pengecekannya di BGA Group, salah satu grup perusahaan sawit, yang setiap bulan membagi hasil plasma kurang lebih Rp95 miliar. Bila angka itu bertahan setiap bulan, nilainya melampaui Rp1,1 triliun dalam setahun.

Lahan plasma di Kotim pun membentang luas. Ketua DPRD Kotim Rimbun, Selasa (17/11/2026), menyebut luas kebun plasma yang dikelola koperasi di Kotim hampir 55 ribu hektare.

Rimbun menyebut ada anggota koperasi yang hanya mengantongi Rp100 ribu dalam tiga bulan.

”Justru yang kaya ini adalah pengurus koperasinya, anggotanya tetap miskin,” kata Rimbun.

Guna memutus ketergantungan pada pengurus yang membagi, Rimbun mengusulkan agar hasil kebun disalurkan langsung ke rekening masing-masing anggota.

Keluhan soal pembinaan koperasi itu berhadapan dengan porsi anggaran koperasi di dinas terkait. Tabel pagu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DKUKMPP Kotim 2024 memuat 11 program, tetapi hanya dua di antaranya yang menyandang label koperasi.

Pagu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi tercatat sebesar Rp112,67 juta, sedangkan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp166,56 juta.

Riduwan menginginkan pembenahan koperasi menyusul setelah perda terbit. Pembenahan itu, menurutnya, perlu disinergikan dengan perusahaan.

Apabila ada kebun perusahaan sawit yang masuk penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), sinerginya dirajut bersama PT Agrinas Palma Nusantara.

”Setelah kita membuat perda, kita memperbaiki semua koperasi yang ada di Kotim ini. Kita sinergikan dengan perusahaan yang ada, termasuk juga, kalau nantinya perusahaan kelapa sawit itu ada yang masuk dalam sitaan PKH, disinergikan dengan Agrinas-nya supaya semuanya kembali kepada masyarakat yang ada di Kotim,” katanya.

Nada serupa disuarakan. Dia meminta Agrinas memprioritaskan kelompok tani dan koperasi lokal yang mampu mengelola kebun.

”Jangan sampai menawarkan kerja sama operasional kepada orang dari luar,” kata Rimbun.

Bila rangkaian penataan itu berjalan, Riduwan yakin denyut ekonomi desa bakal ikut bergerak.

”Kalau itu berjalan, saya rasa sudah sejahtera perekonomian kita. Perekonomian masyarakat di desa sudah mulai tumbuh, nanti akan kelihatan,” ujarnya.

Benteng Perda

Riduwan meminta pemerintah daerah segera membentuk perda untuk membentengi pengembalian kartu plasma. Payung hukum itu, katanya, sekaligus menjadi pijakan bagi pemerintah saat memberikan kompensasi kepada pemilik kartu di luar Kotim.

”Untuk membentengi pengembalian kartu plasma atau kepemilikan plasma kebun sawit ini, kita harapkan pemerintah daerah sesegera mungkin membuat perdanya. Dengan begitu, ada landasan hukum tempat pemerintah berpijak untuk mengganti rugi dan lain-lain dalam bentuk kompensasi bagi pemilik yang di luar Kotim,” ujarnya.

Pengalaman DKUKMPP Kotim menjadi cermin mengapa benteng aturan semacam itu dibutuhkan. Pemkab Kotim tengah mengkaji peremajaan tanaman atau replanting sebagai momentum menata ulang keanggotaan koperasi.

Pemerintah berencana berdialog dengan pengurus koperasi dan perusahaan mitra lewat skema tersebut. Muslih menyebut mandat itu datang dari bupati.

”Saya punya PR, bagaimana diperintah oleh Pak Bupati bahwa anggota koperasi ini nantinya, maksimal setelah replanting, calon penerimanya itu akan kami kembalikan ke masyarakat setempat,” ujarnya.

Pengembalian semacam itu pernah ditempuh di beberapa koperasi, tetapi hasilnya tak selalu bertahan lama.

”Ada beberapa koperasi yang kami berikan solusi seperti itu. Baru saja seumur jagung dikembalikan anggotanya, besok dijual lagi. Ini ada di koperasi lain,” ungkap Muslih.

Desakan biaya pengobatan dan kebutuhan keluarga, menurut Muslih, menjadi beberapa alasan warga melepas kepemilikan plasmanya. Ia menegaskan penataan kepemilikan plasma ini masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan.

Guna menyiapkan payung hukumnya, Halikinnor sudah menyatakan akan menempuh jalur Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim.

”Saya akan menyusun rancangan peraturan daerah yang kita ajukan ke Bapemperda, DPRD Kotim,” kata Halikinnor.

Pemkab Kotim menargetkan aturan tersebut mulai diterapkan pada pertengahan atau paling lambat akhir 2027. Dorongan membentuk perda turut bergulir dari PKB Kotim, yang menargetkan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Petani Plasma Kelapa Sawit masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Target 2027 itu bertaut dengan harapan Riduwan.

”Kalau memang betul-betul dilaksanakan, mungkin satu atau dua tahun ini sudah kelihatan nyata,” katanya.

Meski perda sama-sama didorong, skema kompensasinya belum dirinci. Riduwan membayangkan pemerintah daerah yang memberikan kompensasi dengan perda sebagai pijakan, sementara Halikinnor mencontohkan perusahaan yang membayar.

”Misal, nanti perusahaan membayar yang dulu dijual oleh warga kita, ditambah dikembalikan uangnya,” kata Halikinnor.

Konflik yang Ingin Diredam

Penataan ulang plasma ini juga diharapkan Riduwan menjadi jalan untuk meredam bara konflik di perkebunan sawit Kotim.

“Jadi, betul-betul diatur. Jangan dibiarkan lagi seperti dulu, intinya. Kalau memang betul-betul nanti diatur, konflik pun akan mereda, saya rasa, karena sudah dikembalikan kepada warga desa masing-masing yang ada di sekitar kebun,” ujarnya.

Hubungan erat antara kewajiban kebun plasma dan pecahnya konflik terekam pula di dalam dokumen Pemkab Kotim sendiri.

Peraturan Bupati Kotim Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2026 menyebut pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun 20 persen oleh pelaku usaha sebagai salah satu sumber tuntutan masyarakat yang kerap berujung pada konflik.

Muslih memberi peringatan dari arah sebaliknya ihwal buntut persoalan tersebut.

”Kalau ini pemiliknya masih banyak orang dari luar, maka masalah tidak akan pernah selesai,” katanya.

Sebaliknya, Abadi memandang hadirnya kesejahteraan bagi warga sekitar sebagai pelindung bagi keberlangsungan investasi perkebunan.

”Kalau masyarakat sejahtera, mereka menjadi pagar hidup bagi investasi,” kata Abadi.

Selain urusan kartu plasma, Riduwan menyinggung lahan adat atau lahan perorangan yang mungkin berada di dalam HGU perusahaan.

”Kita ingin menghindari konflik-konflik yang berkepanjangan lagi, termasuk juga mungkin nanti kepemilikan-kepemilikan lahan, entah itu lahan adat atau lahan perorangan. Kalau memang ada di dalam HGU, itu harus dikeluarkan dulu,” katanya.

Secara hukum, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mendefinisikan HGU sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Riduwan meminta bupati dan pemerintah memberi perhatian pada semua persoalan itu agar keberpihakan tetap tertuju pada kesejahteraan rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Ayat (3) pasal konstitusi itu menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sama-Sama Mengawasi

Riduwan menilai gagasan bupati menarik pulang kartu plasma itu layak dikawal bersama. ”Kinerja Bapak Bupati sangat bagus sekali dengan gagasan ini. Ayo kita implementasikan, sama-sama kita awasi,” ujarnya.

Kerja pengawasan itu, kata Riduwan, juga akan dijalankan rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi lain, termasuk Komunitas Peduli Kotim.

”Kita akan lihat koperasi mana yang selama ini masih belum baik. Kita laporkan kepada pemerintah supaya diperbaiki secara keseluruhan,” katanya.

Sebagian kartu plasma Kotim masih tersimpan jauh dari kebunnya, dari Bali sampai Medan. Bagi Riduwan, kartu-kartu itu baru benar-benar menuntaskan jalan pulangnya bila tiba di tangan warga desa di sekitar kebun tempat sawitnya tumbuh. (ign)