• Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sepuluh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Sampit.
• Sidak yang dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026, merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai dugaan kecurangan takaran BBM dan merupakan bagian dari tugas rutin pemerintah daerah untuk perlindungan konsumen.
• Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sepuluh SPBU yang diuji tidak memiliki temuan kecurangan, dan takaran bahan bakar minyak (BBM) masih berada dalam batas toleransi yang diizinkan (maksimal 0,5 persen atau 100 mililiter per 20 liter).
• DKUKMPP Kotim tidak membeberkan angka riil selisih takaran dari setiap pompa ukur kepada publik.
• Pemeriksaan SPBU merupakan rutinitas setiap tiga bulan sekali, dan sidak berikutnya diagendakan pada Desember 2026, yang juga akan mencakup pengawasan di pasar dan gerai ritel.
SAMPIT, kanalindependen.id – Layar dispenser terus berkedip, menghitung literan bahan bakar dan rupiah konsumen. Inspeksi mendadak (sidak) sepuluh SPBU di Kota Sampit berakhir dengan catatan sempurna.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyebut seluruh lokasi pengujian tersebut bersih dari temuan, sementara takaran bahan bakar minyak (BBM) masih bernaung di dalam batas toleransi.
Angka riil selisih dari tiap pompa ukur tidak dibeberkan ke publik. Syarat teknis metrologi memberi kelonggaran bagi mesin dispenser untuk meleset hingga 0,5 persen. Hitungan baku ini mengizinkan selisih susut hingga 100 mililiter untuk setiap 20 liter.
Batas toleransi resmi ini justru membentang lebih lebar dari standar internal Pertamina, yang mematok angka 0,3 persen atau 60 mililiter per 20 liter.
Pengawasan alat ukur ini berjalan demi memastikan hak masyarakat sebagai konsumen tidak menguap begitu saja. Petugas mengambil sampel dari sepuluh SPBU dalam Kota Sampit, membelah kawasan utara dan selatan.
”Sidak tersebut juga merupakan tindak lanjut atas adanya laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan takaran BBM di SPBU,” kata Kepala DKUKMPP Kotim Muslih, Kamis (12/11/2026).
Muslih menuturkan, perlindungan konsumen lewat pengawasan alat ukur merupakan tugas rutin pemerintah daerah. DKUKMPP menerjunkan petugas tera yang memastikan volume BBM dari moncong pompa sepadan dengan lembaran rupiah yang dibayarkan masyarakat.
”Setiap tahun kami memiliki kewajiban untuk memastikan hak konsumen terpenuhi, baik dalam perdagangan di pasar maupun pelayanan di SPBU. Di SPBU, ada petugas tera yang memastikan volume liter BBM yang dibeli masyarakat benar-benar sesuai,” jelasnya.
Muslih menyebut rutinitas pemeriksaan SPBU ini berputar setiap tiga bulan sekali. Pengawasan mendadak juga bisa langsung menyasar lapangan bila muncul laporan masyarakat yang mengindikasikan pelanggaran.
”Alhamdulillah, dari 10 SPBU yang kami periksa tidak ada temuan. Semuanya sesuai dengan ketentuan dan masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan,” ungkapnya.
Petugas metrologi tidak hanya memeriksa angka literan, melainkan juga meneliti fisik segel pada badan alat ukur. Segel ini dipasang otoritas berwenang sebagai salah satu penanda bahwa instrumen mesin tidak mengalami perubahan yang memengaruhi ketepatan takaran.
Muslih khawatir bila pengaman ini rusak atau sengaja dirusak, karena hal tersebut berpotensi mengganggu keakuratan pengukuran. Pemeriksaan menyimpulkan sepuluh SPBU tersebut tidak memiliki persoalan pada wujud segel maupun hasil ukur.
Sesuai Ketentuan Belum Tentu Pas
Batas kesalahan dalam panduan metrologi berlaku dua arah, positif maupun negatif. Artinya, pompa yang mengucurkan BBM 100 mililiter lebih sedikit dari angka monitor, atau 100 mililiter lebih banyak pada pengujian 20 liter, sama-sama masih berada dalam batas kesalahan yang diizinkan.
Dispenser yang kurang 61 hingga 100 mililiter per 20 liter pun masih berada dalam batas itu, meski takarannya sudah melampaui standar Pertamina.
Konversi rupiah membuat selisih ini terkesan receh per transaksi tunggal. Harga Pertalite bertahan di posisi Rp10.000 per liter, sehingga 100 mililiter hanya setara Rp1.000 untuk setiap 20 liter.
Tanpa angka persis per pompa dalam keterangan itu, masyarakat kehilangan celah untuk mengetahui apakah sebuah SPBU melayani dengan takaran nol presisi, atau justru sedang bersandar di tepi bawah batas toleransi.
Keterbukaan angka selisih ini pernah berjalan di daerah lain. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung secara terbuka menyebut selisih hasil uji volume di SPBU Rest Area KM 207A Tol Palikanci hanya 30 mililiter, separuh dari standar Pertamina, saat meninjau kesiapan energi di Cirebon menjelang Lebaran 2025.
Polisi bersama Disperindag Lubuklinggau, Sumatera Selatan, juga terang-terangan mengumumkan takaran SPBU yang mereka periksa rata-rata minus 20 hingga 30 mililiter per 20 liter pada Maret 2025.
Riwayat sidak sebelumnya di Kotim juga diumumkan tanpa penjabaran angka. DKUKMPP menyasar sekitar delapan SPBU di dalam kota serta jalur lintas kabupaten menjelang arus mudik Lebaran pada 12 Maret 2026.
Wakil Bupati Kotim Irawati turun langsung memantau kegiatan itu. Muslih, yang saat itu memegang jabatan pelaksana tugas kepala dinas, menyebut keberadaan selisih literan, tetapi menegaskan angkanya masih dalam ambang toleransi. Besaran nominal selisih tersebut tidak disebutkan.
Dia juga menyatakan SPBU yang takarannya melenceng akan diminta menera ulang alat ukurnya, sedangkan pelanggar yang terbukti bisa terancam sanksi teguran hingga penutupan.
Segel Rusak dan Saklar Pintar
Penekanan Muslih pada utuhnya segel memiliki fondasi historis. Bulan Maret lalu ia menyatakan segel yang terbuka bisa menjadi indikasi pelanggaran.
Kekhawatiran ini beririsan dengan salah satu kasus terbaru di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penyidik Polda Sumut bersama UPT Metrologi Legal setempat memergoki seseorang yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka sedang membongkar mesin pompa pada 20 Oktober 2026. Petugas mendapati segel pada tiga mesin dalam wujud rusak.
Hasil uji menunjukkan Pertalite susut 440 mililiter, Biosolar 510 mililiter, dan Pertamax 460 mililiter untuk setiap 20 liter.
Tetesan BBM yang hilang ini membengkak jadi tumpukan rupiah. Kekurangan 440 mililiter Pertalite setara dengan kerugian Rp4.400 per 20 liter. Penyidik menaksir keuntungan yang diduga diperoleh dari praktik ini menyentuh angka Rp595 juta hanya untuk periode Juni hingga Oktober 2026.
Berdasarkan keterangan saksi dan penyelidikan sementara, polisi menyebut dugaan kecurangan tersebut sudah berlangsung tujuh tahun. Pertamina akhirnya menghentikan pasokan ke SPBU 14.206.190 tersebut.
Modus lain kecurangan turut merambah ke pemakaian peranti elektronik. Bareskrim Polri bersama Kementerian Perdagangan pada Februari 2025 menyegel sebuah SPBU di Baros, Sukabumi, usai menemukan rangkaian elektronik tersembunyi di dalam kompartemen kosong antara ruang pompa dan alat ukur.
Hasil uji kepolisian menyingkap kekurangan 400 hingga 600 mililiter per 20 liter, dengan taksiran kerugian konsumen mencapai Rp1,4 miliar setahun. Sebuah SPBU di Sentul, Kabupaten Bogor, juga kedapatan memasang saklar pintar yang digerakkan lewat telepon genggam pada Maret 2025.
Penyelidikan Bareskrim mencatat kekurangan 605 hingga 840 mililiter per 20 liter dari alat perusak takaran yang disebut-sebut dirancang lolos dari deteksi petugas saat tera ulang tahunan. Ketiga kasus ini bermula dari informasi warga dan diungkap lewat operasi gabungan polisi bersama otoritas metrologi.
Kerja sama kepolisian dan dinas pengawas ini punya rekam jejak di Kotim, meski membidik komoditas elpiji. Tim Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama petugas DKUKMPP Kotim memeriksa stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) PT Naga Jaya Makmur di Desa Pelangsian pada 11 Februari 2026.
Sebanyak 80 tabung elpiji 3 kilogram disebut tidak sesuai takaran, dengan isi hanya 2,7 hingga 2,8 kilogram. Polisi menyegel dua nozzle pengisian, sementara manajemen perusahaan kala itu membantah keras melakukan pengurangan takaran.
Perkara ini berlanjut ke Pengadilan Negeri Sampit dengan nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt. Jaksa menuntut terdakwa yang menjabat kepala operasional SPBE saat pemeriksaan dengan sembilan bulan penjara pada sidang 22 Oktober 2026 atas penilaian bahwa terdakwa memperdagangkan barang yang berat atau isi bersihnya tidak sesuai label.
Wewenang di Tangan Kabupaten
Palu regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memindahkan urusan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal ke genggaman kabupaten dan kota, menggeser wewenang yang dulu dipegang provinsi.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal menegaskan bupati berwenang mengawasi di wilayahnya dan mendelegasikan kewenangan itu kepada kepala dinas, yang dapat berkoordinasi dengan instansi teknis dan pihak terkait.
DKUKMPP Kotim memiliki tim metrologi legal sendiri yang menguji takaran langsung di pelataran SPBU.
Pedoman aturan memecah skema pengawasan ini menjadi dua jalur: pengawasan berkala yang terencana dan terjadwal, serta pengawasan khusus yang bisa digelar sewaktu-waktu merespons pengaduan masyarakat, informasi media, atau isu metrologi terkini.
Cakupan pemeriksaan meliputi keutuhan tanda tera dan kawat segel, serta penyisiran ketiadaan alat tambahan pada instrumen ukur yang sudah ditera. Kepala dinas melaporkan berita acara dan laporan hasil pengawasan kepada Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan.
Bila gelar perkara menemukan dugaan pelanggaran hukum, kepala dinas memegang kuasa memberikan sanksi administratif, merekomendasikan sanksi, atau memerintahkan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil metrologi.
Aturan lain dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2024 mewajibkan pompa ukur BBM ditera ulang setahun sekali, serta mewajibkan tera ulang bila tanda tera rusak atau kawat segelnya putus.
Kementerian Perdagangan meluncurkan aplikasi wikiSPBU Nasional pada Mei 2025 bagi unit metrologi daerah guna melacak status tera setiap pompa dan melaporkan potensi kecurangan.
Rekam jejak pemeriksaan SPBU oleh DKUKMPP yang tercatat di sumber terbuka sebanyak dua kali sejak awal 2026, yakni Maret dan November ini. Kegiatan tera ulang dinas itu juga menyasar timbangan pedagang di tiga pasar pada awal Agustus lalu.
Pengaduan resmi, merujuk Permendag Nomor 30 Tahun 2025, harus memuat dugaan pelanggaran, lokasi dan waktu kejadian, serta bekal data dukung. DKUKMPP tidak merinci rupa laporan yang memicu sidak terbaru ini, termasuk apakah laporan tersebut menyebut SPBU tertentu dan apakah nama SPBU itu masuk dalam sepuluh sampel uji.
Hak Warga di Depan Dispenser
Konsumen memegang senjata hak tanpa harus menanti datangnya petugas sidak. Pertamina menyatakan pada 2016 bahwa konsumen berhak meminta petugas SPBU mengukur takaran menggunakan bejana ukur, dan pihak SPBU tidak boleh menolak permintaan itu.
Saluran aduan dugaan kecurangan juga terbuka lewat layanan Pertamina 135. Warga yang mengendus ketidakberesan dapat pula mengadu langsung ke dinas yang membidangi perdagangan atau ke Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, secara daring maupun luring, dengan menyertakan lokasi, waktu kejadian, serta lampiran bukti foto, video, atau dokumen.
DKUKMPP menggaransi roda pengawasan tidak akan berhenti pada operasi bulan ini. Pemeriksaan berikutnya diagendakan memanaskan mesin pada Desember 2026, menyambut denyut aktivitas masyarakat jelang akhir tahun.
Sasaran dinas tidak melulu SPBU, tetapi juga menyapu pasar dan gerai ritel guna meneropong ketepatan takaran timbangan serta masa kedaluwarsa produk yang dijual ke masyarakat.
”Kami akan melanjutkan pemeriksaan pada Desember, kemungkinan minggu kedua dan ketiga. Selain SPBU, kami juga akan melakukan pengawasan di pasar-pasar dan ritel, khususnya terkait produk kedaluwarsa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen,” ujar Muslih. (ign)
