Konsolidasi Tani Merdeka Kotim: Potensi Pertanian dan Ketahanan Pangan

SAMPIT, kanalindependen.id – Ragam persoalan irigasi, kekeringan, kebutuhan pompa, hingga pasokan pupuk menuntut pemetaan segera dari akar rumput.

Target pergerakan ini dipatok Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Don Muzakir saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada 21 Juli 2026 lalu.

Realisasi target tersebut ternyata harus berpacu dengan rintangan lapangan yang tak terduga. Sembilan hari pascapelantikan, Pemerintah Kabupaten Kotim merespons rentetan kemunculan titik panas dengan menaikkan status penanganan dari siaga menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan mulai 30 Juli 2026.

Status darurat itu tak kunjung dicabut. Pemkab Kotim memperpanjang masa tanggap darurat empat kali hingga 30 Oktober, disusul perpanjangan kelima mulai 31 Oktober sampai 15 November 2026.

Kondisi lapangan ini membuat mobilitas organisasi tertahan hingga Kotim menembus lebih seratus hari di bawah kepungan status darurat bencana. Praktis, pengurus daerah ini tercatat hanya mencicipi sembilan hari pertama tanpa status tanggap darurat semenjak resmi dilantik.

Jajaran pengurus TMI Kotim lantas merapatkan barisan pada Kamis (12/11) malam guna mematangkan arah gerak organisasi.

Pertemuan tersebut menjadi momentum pengurus membedah hampir empat bulan perjalanan, menyusun deretan program strategis, serta membidik celah kemitraan pengelolaan kebun sawit dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Perusahaan negara itu kebetulan sedang membongkar pasang pola kemitraannya.

Terhadang Musim Asap

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD TMI Kotim, Muhammad Ridho, memimpin langsung jalannya forum konsolidasi.

Ketua DPD TMI Kotim Lukito, Sekretaris DPD TMI Kotim Cici, dan Sekretaris DPW TMI Kalimantan Tengah F.A. Priyanto ikut merapat. Jajaran pengurus inti beserta para wakil ketua DPD TMI Kotim turut melengkapi formasi malam itu.

Forum ini mengevaluasi rekam jejak organisasi sejak pelantikan. Karhutla mencuat sebagai salah satu hambatan yang menahan laju aktivitas organisasi.

Pengurus juga mencatat koordinasi dan arahan kebijakan antartingkatan kepengurusan masih belum optimal, serta memandang perlunya penyamaan persepsi dalam menakar prioritas kerja setiap bidang.

Hambatan itu datang ketika kondisi lapangan kian memanas. Pemantauan sejak Januari hingga 23 Agustus 2026 mencatat 7.893 titik panas membalut wilayah Kotim.

Posko Karhutla dan Kekeringan Kotim menyebut angka itu mulai mendekati kondisi 2019 yang merekam sekitar 10.000 titik panas, salah satu tahun karhutla terparah di wilayah ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim turut mencatat 1.176 kejadian kebakaran yang ditangani satuan tugas hingga 29 September, menyisakan jejak lahan terdampak seluas lebih dari 2.009 hektare.

Kekeringan panjang turut mengacaukan ritme kalender tanam petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim Yephi Hartady Periyanto pada akhir Juli memproyeksikan musim tanam ketiga di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, sentra lumbung padi Kotim, terpaksa bergeser dari Agustus ke September.

Pemkab saat itu berupaya menjaga pasokan air dengan mengajukan permohonan enam unit irigasi pompa dan empat unit irigasi pipa kepada pemerintah pusat.

Ridho mengambil sikap tegas. Konsolidasi organisasi, katanya, dilarang berhenti sebagai ruang diskusi dan ajang penyampaian pendapat semata.

Organisasi membutuhkan satu kompas arah berpikir dan pembagian peran yang terang. Setiap pengurus juga dituntut berani melahirkan gagasan untuk diterjemahkan menjadi gerakan nyata di lapangan.

”Empat bulan perjalanan organisasi harus menjadi bahan evaluasi sekaligus titik awal untuk melakukan pembenahan. Kita tidak ingin organisasi hanya berjalan secara struktural, tetapi harus mampu membangun kerja-kerja nyata. Setiap pengurus, khususnya para wakil ketua, harus memiliki gagasan, memahami potensi wilayah, dan mengetahui apa yang bisa dikerjakan sesuai bidang masing-masing,” kata Ridho.

Fondasi Sebelum Program Besar

Lukito menimpali dengan menyebut organisasi butuh fokus dan panduan strategis yang lebih tajam. Panduan ini diperlukan agar seluruh unsur kepengurusan memiliki kesamaan sudut pandang saat memutar roda organisasi.

Sementara Cici menarik perhatian forum pada pentingnya kebijakan internal dan jalinan komunikasi antarpengurus.

Dia juga melirik peluang pengembangan potensi desa, khususnya di sektor ketahanan pangan, sebagai salah satu titik berat program organisasi.

Jejak arah program pangan ini sudah terlihat membentang di daerah lain. Situs resmi Tani Merdeka pada 22 Oktober 2026 memberitakan kesepakatan Tani Merdeka Aceh, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bekerja sama memasok pangan lokal.

SPPG merupakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Badan pusat ini dipimpin Sudaryono, figur yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina TMI.

Sekretaris DPW TMI Kalteng F.A. Priyanto ikut memberikan penekanan terkait basis gerakan. Pembangunan organisasi pertanian harus menancapkan akarnya mulai dari penguatan sistem dan basis di lapangan.

Program besar, menurutnya, tidak akan berjalan optimal bila fondasi organisasi, data kelompok tani, dan jaringan pembinaan dibiarkan belum terbentuk dengan baik.

DPW malam itu menitipkan enam poin strategis untuk dieksekusi. Pertama, penguatan basis kelompok tani melalui pendataan sebagai fondasi pergerakan hingga menyentuh akar rumput.

Kedua, penataan legalitas organisasi agar seluruh aktivitas dan instrumen kelembagaan mematuhi prosedur. Ketiga, pematangan konsep pembinaan, dengan gagasan TMI sebagai penggerak, penguatan kapasitas, pembinaan, serta pengembangan kawasan pertanian.

Poin keempat membuka jalur komunikasi lintas sektor, mencakup upaya merajut hubungan dengan unsur legislatif dan beraudiensi ke meja dinas terkait.

Kelima, pemetaan potensi perkebunan, meliputi pendataan kebun sawit sebagai amunisi awal penjajakan kerja sama operasional (KSO) dengan Agrinas.

Keenam, pemantikan inisiatif setiap bidang. Seluruh wakil ketua dan jajaran pengurus didorong menyusun ide serta gagasan yang realistis agar bisa segera digerakkan.

Rentetan arahan berjenjang ini bersenyawa dengan pesan Don Muzakir saat pelantikan.

Ketua Umum saat itu membeberkan realitas masih banyaknya kelompok tani yang kebingungan mengurus Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), memperoleh alokasi pupuk, dan mengakses bantuan.

Celah kebuntuan administratif inilah yang bersiap diisi TMI lewat kerja pendampingan. RDKK merupakan salah satu dokumen dasar penetapan kuota pupuk bersubsidi.

Jembatan komunikasi menuju gedung dewan perwakilan rakyat juga sudah terbentang. Wakil Ketua DPRD Kotim Juliansyah, merangkap Ketua Dewan Pembina DPD TMI Kotim, menyatakan saat pelantikan bahwa ia akan terus memperjuangkan persoalan pupuk dan sarana produksi petani, termasuk agenda pengembangan dan pencetakan sawah.

Pintu Baru di Agrinas

Peluang kemitraan yang tersurat pada poin kelima bersinggungan langsung dengan dinamika perubahan kebijakan di tubuh Agrinas.

Direktur Operasional Agrinas Tuhu Bangun pada September 2026 mengumumkan kebijakan penghentian pola KSO, salah satunya beralasan pada tidak adanya target produksi yang jelas.

Opsi penggantinya, perusahaan membuka keran kemitraan dan menerapkan pengelolaan sementara guna menjaga aset. Tuhu menyebut Agrinas siap menjalin kemitraan bila ada gabungan kelompok tani (gapoktan) atau entitas koperasi masyarakat.

Pergeseran kebijakan tersebut dikonfirmasi berjalan secara bertahap pada bulan Oktober.

Publikasi hasil rapat koordinasi regional di Pontianak, 19 Oktober 2026, merekam penyusutan areal KSO Agrinas dari 365.454 hektare pada bulan Maret menjadi 98.281 hektare.

Seluruh mata rantai panen dan pemeliharaan kebun ditargetkan bergeser ke arah swakelola mandiri secara bertahap mulai 2027.

Lahan yang dikembalikan bakal digenjot produktivitasnya melalui perluasan kemitraan bersama masyarakat dan koperasi berbadan hukum, beserta penyempurnaan sistem vendor.

Penekanan Agrinas pada koperasi berbadan hukum menyentuh poin pertama arahan DPW TMI Kalteng menyoal pentingnya pendataan kelompok tani.

Fokus TMI Kotim terhadap peluang kemitraan pengelolaan ini memang masih berada di tahap pemetaan dan pendataan.

Agrinas pernah memublikasikan contoh hasil kerja samanya dengan koperasi lokal di Kotim yang masih beroperasi menumpang pola KSO.

Publikasi resmi perusahaan pada 16 Oktober 2026 memaparkan wujud jalan cor beton sepanjang 600 meter, lebar 5 meter, dan tebal 30 sentimeter di Jalan Nusa Indah, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean.

Infrastruktur bernilai sekitar Rp2,7 miliar itu disebut sebagai buah nyata KSO antara Agrinas dan Koperasi Karya Tani, dan kini sukses memperlancar angkutan tandan buah segar ke pabrik.

Ketua Koperasi Karya Tani Herwin Setiyo menyimpan harapan agar luasan lahan kerja sama untuk koperasinya bisa ditambah. Manajer Plasma Agrinas Reg VIII Kalteng Arie Reza Iskandar melontarkan pujian atas inisiatif pembangunan tersebut. Koperasi mitra, menurutnya, umumnya masih berfokus pada pembagian sisa hasil usaha, teknis kebun, dan urusan internal anggota.

Suara desakan agar koperasi lokal mendapat ruang lebih luas sebenarnya sudah lama memantul dari tembok gedung dewan.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kotim Andi Lala, seperti dikutip ANTARA pada September 2025, meminta Agrinas melibatkan masyarakat dan koperasi lokal dalam mengelola kebun sawit sitaan negara.

Dia menolak jika pengelolaan hamparan lahan itu diserahkan sepenuhnya ke pangkuan pihak dari luar Kotim.

Tenggat Hari Senin

Ridho menilai kelancaran komunikasi antara tingkat wilayah dan daerah menjadi urat nadi dalam membangun kesatuan gerak organisasi. Pengurus tingkat kabupaten juga memikul tanggung jawab moral untuk menunjukkan inisiatif dalam membaca persoalan dan celah pertanian di Kotim.

Seluruh jajaran pengurus DPD TMI Kotim sepakat merespons konsolidasi ini dengan menyusun ide, gagasan, dan usulan program sesuai tugas serta bidang masing-masing.

Tumpukan draf pemikiran itu akan didaratkan ke meja Ketua DPD TMI Kotim pada Senin (16/11), lalu dibedah dan diracik menjadi arah tunggal gerak organisasi.

Konsensus ini diharapkan menebas pola lama dan menjadi langkah awal merakit kesatuan visi serta memperjelas skala prioritas kerja. Peran TMI dalam menyokong kehidupan petani, kelompok tani, pengembangan potensi desa, dan ketahanan pangan Kotim juga diharapkan makin kokoh.

DPD TMI Kotim meyakini badai tantangan pembangunan pertanian tidak bisa diurai hanya berbekal wacana.

Tantangan pertanian ini membutuhkan kehadiran organisasi yang dipersenjatai basis, data akurat, kelancaran komunikasi, jalinan kemitraan, serta program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat tani.

Rapat konsolidasi ini memacu seluruh pengurus agar berani meninggalkan pola kerja yang sekadar administratif. Mereka ditantang membangun kultur organisasi yang bernyawa, produktif, dan berorientasi pada hasil.

TMI, menurut jajaran pengurus, harus mewujud sebagai mesin kolaborasi yang pasang badan memperjuangkan kepentingan petani dan mengawal kemajuan pertanian Kotim, tidak berhenti sebagai papan nama organisasi.

”Potensi pertanian dan ketahanan pangan di Kotim sangat besar. Kita memiliki desa-desa yang mempunyai peluang untuk dikembangkan. Karena itu, kita harus mulai dari pendataan, pemetaan potensi, membangun kemitraan, hingga merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan petani. Jangan sampai kita terlalu jauh berbicara tentang program besar, sementara basis gerakan di lapangan belum kita siapkan,” ujar Ridho. (ign)