✨ Intinya sih...

• Program redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan 230 bidang tanah di Desa Pantap (40 bidang) dan Desa Kapuk (190 bidang), Kecamatan Mentaya Hulu, pada tahun anggaran 2026.
• Hingga saat ini, 150 bidang tanah (40 di Desa Pantap dan 110 di Desa Kapuk) telah melewati tahapan sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), penetapan objek dan subjek, penerbitan surat keputusan, hingga penerbitan sertifikat.
• Pelaksanaan program ini bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
• Kepala Kantor Pertanahan Kotim, Mumin Haryanto, menjelaskan bahwa tujuan program ini adalah mewujudkan pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah, memberikan kepastian hukum hak atas tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Sidang GTRA untuk membahas, meneliti, dan menelaah kesesuaian objek serta kelayakan subjek redistribusi telah dilaksanakan di Kantor BPN Kotim pada Kamis, 11 November 2026.

SAMPIT, kanalindependen.id – Sebanyak 230 bidang tanah di Desa Pantap dan Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi sasaran program redistribusi tanah di tahun anggaran 2026.

Dari jumlah tersebut, 150 bidang telah memasuki tahapan sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), penetapan objek dan subjek, hingga penerbitan sertifikat.

Program yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotim tersebut bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), khususnya paling sedikit 30 persen tanah negara yang diperuntukkan bagi Badan Bank Tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotim Mumin Haryanto mengatakan program redistribusi tanah ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Tahun ini  total target 230 bidang, sebanyak 40 bidang berada di Desa Pantap dan 190 bidang di Desa Kapuk,” kata Mumin Haryanto.

Mumin menjelaskan bahwa seluruh bidang tersebut telah melalui tahapan penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta penelitian lapangan.

”Selanjutnya, terdapat 150 bidang yang telah mencapai tahapan sidang GTRA, penetapan objek dan subjek, penerbitan surat keputusan (SK), hingga penerbitan sertifikat. Rinciannya, 40 bidang di Desa Pantap dan 110 bidang di Desa Kapuk,” bebernya.

Pelaksanaan redistribusi tanah tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria serta ketentuan dan petunjuk teknis redistribusi tanah Tahun Anggaran 2026.

Lebih lanjut, Mumin menjelaskan, reforma agraria merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk mewujudkan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

”Pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada pemberian kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai subjek Reforma Agraria,” ujarnya.

Seleksi Objek dan Subjek Harus Tepat Sasaran

Dalam pelaksanaan redistribusi tanah, penetapan objek dan subjek menjadi tahapan penting untuk memastikan program tepat sasaran.

Objek redistribusi merupakan tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh pejabat berwenang untuk ditindaklanjuti melalui pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah.

Sementara subjek redistribusi merupakan pihak yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima TORA.

”Penerima dapat berupa orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat, maupun badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Adapun kelompok masyarakat yang dapat memenuhi kriteria sebagai subjek redistribusi antara lain petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, serta perseorangan yang memiliki usaha produktif dan memenuhi kriteria usaha mikro.

”Penetapan penerima tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan usulan. Setiap calon harus memenuhi persyaratan, sementara tanah yang diusulkan juga harus dipastikan status, letak, batas, luas, penggunaan, serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang,” ujarnya.

Dalam kegiatan sidang GTRA di Kantor BPN Kotim yang telah dilaksanakan pada Kamis (11/11/2026), pihaknya membahas, meneliti, dan menelaah kesesuaian objek serta kelayakan subjek redistribusi berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan penelitian lapangan.

”Dari forum tersebut  diperoleh pertimbangan dan rekomendasi yang objektif, komprehensif, serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan aspek letak, batas, luas, status penguasaan, penggunaan tanah, kesesuaian tata ruang, serta pemenuhan persyaratan calon subjek Redistribusi Tanah,” katanya.

Dalam prosesnya, GTRA Kabupaten/Kota melakukan penelitian lapangan untuk melengkapi informasi, memeriksa kelengkapan data, dan memastikan kesesuaian kondisi tanah dengan dokumen yang tersedia.

Pembahasan mencakup letak, batas, luas, status penguasaan dan penggunaan tanah, kesesuaian tata ruang, kondisi tanah, serta seleksi calon penerima. Hasilnya dituangkan dalam berita acara sidang yang memuat materi pembahasan, uraian, rekomendasi, dan kesimpulan.

”Berita acara tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses penetapan objek dan subjek redistribusi tanah sesuai kewenangan masing-masing instansi. Proses selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme penetapan dan keputusan pejabat yang berwenang,” ujarnya.

Mumin mengingatkan, ketelitian dalam memeriksa objek maupun calon penerima diperlukan agar program tidak menimbulkan persoalan pertanahan di kemudian hari.

”Kami juga memandang penting agar setiap calon penerima benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku, sehingga program ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan pertanahan di kemudian hari,” tegasnya.

Perlu Sinergi Lintas Sektor

Mumin menyebut keberhasilan reforma agraria tidak dapat hanya mengandalkan Kantor Pertanahan. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan, komitmen, dan keterlibatan seluruh anggota GTRA, baik dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Badan Bank Tanah, maupun pemangku kepentingan lainnya.

GTRA memiliki peran sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar pelaksanaan reforma agraria berjalan terpadu.

”Keberhasilan Reforma Agraria tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan semata. Diperlukan dukungan, komitmen, dan sinergi seluruh anggota GTRA, baik dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Mumin.

Menurutnya, pemberian kepastian hukum melalui sertifikat perlu diikuti perhatian terhadap pemanfaatan tanah.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh hak atas tanah, tetapi juga diharapkan mampu memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan produktif dan meningkatkan kesejahteraan.

”Kami mengharapkan masukan, saran, serta rekomendasi dari seluruh anggota GTRA, khususnya dalam memastikan kejelasan objek dan kelayakan subjek yang diusulkan, termasuk memberikan perhatian terhadap aspek pemanfaatan tanah dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat penerima,” tuturnya.

Mumin berharap seluruh proses pembahasan dapat dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan mengedepankan musyawarah mufakat. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun substansi.

Hasil sidang GTRA nantinya menjadi salah satu dasar dalam proses penetapan objek dan subjek redistribusi tanah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Semoga pelaksanaan program redustribusi tanah tahun ini dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur,” pungkasnya. (hgn/ign)