• Mediasi ketiga sengketa lahan antara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) dan masyarakat adat di Dusun Rongkang, Kotawaringin Timur, pada Senin (9/11/2026) kembali gagal karena ketidakhadiran perwakilan APN. Ini adalah absen ketiga perusahaan dalam mediasi yang difasilitasi Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim.
• Sebagai tindak lanjut, DAD Kotim akan melakukan pemeriksaan lapangan langsung di lokasi objek sengketa pada Senin (16/11/2026) untuk memverifikasi klaim dan 21 alas hak yang disodorkan masyarakat adat.
• Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Kalimantan Tengah mengklaim lahan sawit seluas 560 hektare tersebut telah diduduki dan dikuasai secara fisik oleh masyarakat adat, serta menurut mereka ditanami di luar Hak Guna Usaha (HGU).
• PT Agrinas Palma Nusantara telah melaporkan ke Kapolres Kotim pada 23 Oktober 2026 mengenai aktivitas kelompok pengklaim, termasuk pemasangan spanduk, panen berkelompok, dan penutupan jalan, yang dimulai sejak sekitar 30 Agustus 2026.
SAMPIT, kanalindependen.id – Tiga kali undangan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur (Kotim) dilayangkan. Tiga kali pula kursi untuk PT Agrinas Palma Nusantara (APN) tak diduduki manajemen maupun perwakilannya.
Mediasi ketiga sengketa lahan kebun sitaan eks PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) di Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, pada Senin (9/11/2026), kembali berakhir tanpa bayangan perwakilan perusahaan.
Rangkaian perundingan ini kini berujung pada rencana DAD turun langsung membedah hamparan lokasi.
Ketua Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Kalimantan Tengah Erko Mojra menyebut pemeriksaan lapangan dijadwalkan pada Senin (16/11/2026).
DAD Kotim akan memverifikasi langsung letak objek sengketa bersama masyarakat adat pengklaim lahan.
”Hasil kesimpulan DAD yang menangani perkara ini, mereka akan melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi objek sengketa,” kata Erko usai mediasi.
Pemeriksaan tersebut akan menyasar hamparan sawit yang menurut Erko kini sudah berpindah ke tangan warga adat. Ia menegaskan masyarakat telah menduduki dan menguasai lahan tersebut secara fisik.
”Kami meyakini bahwa karena masyarakat memang berhak dan hidup turun-temurun di situ, hak ini akan kembali ke masyarakat. Terus terang saja, di lapangan memang sudah dikuasai oleh masyarakat. Sudah diduduki, dikuasai oleh masyarakat, dan penguasaan ini tidak akan kami serahkan lagi ke pihak PT Agrinas atau pihak mana pun juga,” tegasnya.
Absennya perusahaan secara berturut-turut ini memantik kekecewaan dari kubu pengklaim.
”Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran dari PT Agrinas Palma Nusantara. Sebab, kami masyarakat adat sebenarnya ingin berhadapan langsung di DAD ini supaya mereka juga bisa menunjukkan bukti-bukti penguasaan mereka di lapangan,” ujarnya.
Rencana pelacakan kebun ini sejalan dengan keterangan Wakil Ketua Dewan Pakar DAD Kotim Untung TR usai mediasi kedua pada Selasa (3/11/2026) lalu.
Untung kala itu menyebut DAD akan melacak lokasi dan titik koordinat dari 21 alas hak yang disodorkan pihak pengklaim. Dokumen yang terbit secara adat itulah yang kelak menjadi jangkar bagi DAD dalam merumuskan kesimpulan kepemilikan.
Harapan KMHA kini bertumpu pada penyerahan sepenuhnya areal sengketa.
”Kami mengharapkan Agrinas agar menyerahkan lahan yang selama ini dikelola oleh Agrinas itu ke masyarakat,” kata Erko.
Dari Pemberitahuan ke Penguasaan
Niat mengambil alih lahan itu sebenarnya sudah disuarakan KMHA sejak pertengahan tahun. Lewat Laporan dan Permohonan Perlindungan Hukum serta Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Sengketa tertanggal 27 Juli 2026 yang dibawa menyeberang ke DPR RI di Jakarta, KMHA menyatakan aktivitas di sekitar kebun eks PT GAP akan dihentikan secara sepihak.
Menurut KMHA, hamparan tersebut ditanami di luar Hak Guna Usaha (HGU).
Lokasi itu, merujuk pada laporan tersebut, akan dikuasai masyarakat dalam batas waktu yang tidak ditentukan sampai ada penegakan hukum yang berkekuatan tetap. Luasan objek yang dimohonkan KMHA dalam rangkaian suratnya tercatat 560 hektare.
Langkah diplomasi surat-menyurat juga sempat ditempuh. KMHA menyurati direksi Agrinas pada 10 September 2026, lalu meminta DAD Kotim memfasilitasi musyawarah pada 7 Oktober 2026.
Melalui surat tertanggal 29 Oktober 2026 kepada Kapolri serta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), KMHA meminta BRAN merawat status quo tanpa penggusuran, sekaligus mendesak agar pengelolaan dan pemanenan oleh Agrinas dihentikan sementara.
Dari sisi perusahaan, terdapat surat aduan Agrinas kepada Kapolres Kotim yang diteken pada 23 Oktober 2026. Perusahaan mencatat adanya aktivitas kelompok pengklaim di Rayon 2 eks GAP sejak sekitar 30 Agustus 2026.
Surat aduan itu merekam rentetan aksi lapangan, mulai dari pemasangan spanduk, panen berkelompok, penutupan jalan dan portal yang membuat karyawan tidak boleh memanen, hingga panen massal di Blok B 29 sampai 32 pada 23 Oktober.
Dokumen laporan Agrinas ini memuat 16 nama warga, termasuk Sapran, satu dari dua figur dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) 2013 yang menjadi pijakan klaim KMHA.
Sebelum Kesimpulan Akhir
Pemandangan kursi kosong nyatanya pernah terjadi di meja yang sama. Dalam sengketa lahan seluas 29,01 hektare di Dusun Trobos, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Agrinas hanya hadir satu kali dari empat forum yang digelar DAD Kotim sejak Mei 2026.
Menilik catatan Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. & Rekan selaku kuasa hukum warga Trobos, Agrinas juga tidak hadir saat pemeriksaan lapangan.
DAD kemudian menyimpulkan lahan kelolaan mitra operasi Agrinas tersebut sebagai milik warga Trobos, lewat dokumen rekomendasi tertanggal 6 Oktober 2026.
Dokumen itu berupa rekomendasi penyelesaian, bukan putusan pengadilan, dan kepastian tindak lanjutnya masih menjadi persoalan.
Senin pekan depan, sengketa ini bergeser dari ruang mediasi menuju hamparan kebun. Tim DAD akan membedah lahan yang diklaim KMHA sebagai hak masyarakat adat, sementara negara masih mencatatnya sebagai hasil penertiban kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Agrinas. (ign)
