• Warga mendirikan pondok di lokasi yang diklaim sebagai lahan mereka pada Minggu (8/11/2026) di bawah pengawasan sekuriti PT Binasawit Abadipratama (BAP) sebagai penanda fisik klaim dan bentuk penghormatan proses hukum.
• Gugatan perdata klasifikasi perbuatan melawan hukum diajukan oleh warga terhadap PT BAP di Pengadilan Negeri Sampit, terdaftar serentak pada Senin (19/10/2026) dengan nomor perkara 89/Pdt.G/2026/PN Spt dan 90/Pdt.G/2026/PN Spt.
• Objek sengketa mencakup total sekitar 268,36 hektare lahan adat di Desa Selunuk, Seruyan (120 ha) dan Desa Sebabi, Kotawaringin Timur (148,36 ha), dengan PT BAP sebagai tergugat dan beberapa menteri serta bupati setempat sebagai turut tergugat.
• Persidangan perdana telah berlangsung pada 2 dan 3 November 2026, namun ditunda karena turut tergugat belum hadir; sidang lanjutan dijadwalkan Selasa (17/11/2026) untuk perkara 89 dan Rabu (18/11/2026) untuk perkara 90.
SAMPIT, kanalindependen.id – Tiang kayu dipancang merobek tanah, menyusul bentangan terpal yang diikat kuat menjadi atap. Sejumlah warga mendirikan pondok sederhana tersebut di bawah pengawasan sekuriti PT Binasawit Abadipratama (BAP) yang memantau dari jarak sekitar 100 meter.
Aksi pada Minggu (8/11/2026) itu menjadi penanda fisik atas klaim lahan yang selama bertahun-tahun dikuasai perusahaan perkebunan sawit grup Sinar Mas tersebut.
Lewat bangunan kayu itu, warga menyampaikan pesan tegas: meminta PT BAP menghormati proses persidangan yang kini tengah diuji di meja hijau.
”Sekarang sudah masuk hukum. Hormatilah hukum karena kami sudah mematuhi hukum. Kami pun menghormati pihak perusahaan juga,” kata Yusmadianto, salah seorang penggugat, saat ditemui di lokasi.
Keterangan tersebut diamini Risna, penggugat lain dalam perkara terpisah, beserta sejumlah warga yang memilih bertahan di hamparan tanah itu.
Jalur hukum yang ditempuh warga bermuara pada dua gugatan perdata klasifikasi perbuatan melawan hukum.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Sampit merekam perkara Nomor 89/Pdt.G/2026/PN Spt dan Nomor 90/Pdt.G/2026/PN Spt didaftarkan secara serentak pada Senin (19/10/2026). Jika hamparan tanah dari dua gugatan ini disatukan, luas objek sengketa mencapai sekitar 268,36 hektare.
Dua Perkara, Dua Kabupaten
Gugatan pertama, perkara 89, menyangkut objek seluas 120 hektare di kawasan Jalan Simpang Ilat RT 003.
Kawasan ini kini masuk ke dalam wilayah administratif Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan.
Tiga orang maju sebagai penggugat, yakni Dori Wulandari, Risna, dan Desi Ratna Sari, yang menuntut hak atas empat bidang tanah adat berukuran masing-masing 30 hektare.
Klaim dalam perkara 89 ini berpijak pada deretan surat pernyataan tertanggal 6 November 2003.
Dokumen itu ditandatangani para saksi serta diketahui Kepala Dusun Selunuk dan Camat Danau Sembuluh pada era sebelum pemekaran wilayah.
Salah satu bidang disebut bersumber dari garapan almarhum Kasih alias Kasih Sarjani sejak 1990 hingga 1998, yang kini diklaim Dori Wulandari sebagai ahli waris. Tiga bidang lainnya diklaim oleh Risna dan Desi Ratna Sari berdasarkan penyerahan dari pemilik sebelumnya.
Sementara itu, perkara 90 mencakup satu hamparan tanah adat milik bersama seluas sekitar 148,36 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Penggugatnya terdiri dari Dodi Handoko, Yusmadianto, Hadriansyah, dan Suliawati. Mereka melayangkan gugatan berbekal hak membuka tanah dan memungut hasil hutan sesuai amanat Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, dengan batas yang dirinci tajam dalam 43 titik koordinat.
Hitungan spasial ulang Kanal Independen terhadap 43 titik koordinat tersebut menghasilkan luas sekitar 147,7 hektare, terpaut sangat tipis, kurang dari satu hektare, dari angka dalam gugatan.
Seluruh titik koordinat ini menancap di sisi wilayah Kotim, menurut garis batas Kotim-Seruyan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2019.
Melalui dua gugatan ini, para penggugat meminta majelis hakim menyatakan hak mereka atas tanah adat tersebut.
Mereka juga meminta PT BAP dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum mengeluarkan objek sengketa dari areal perizinan melalui skema enclave.
Kedua gugatan juga menarik Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kehutanan, Kepala Kantor Pertanahan, dan Bupati setempat sebagai turut tergugat.
Anggota tim kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. & Rekan, Ardon, mengatakan persidangan saat ini masih berkutat pada tahap pemanggilan para pihak.
Sidang perdana perkara 90 telah bergulir Senin (2/11/2026), disusul perkara 89 pada Selasa (3/11/2026). Menurut dia, penggugat dan PT BAP selaku tergugat sudah hadir, namun masih ada turut tergugat yang belum memenuhi panggilan pengadilan.
Catatan SIPP mengonfirmasi sidang perkara 89 ditunda demi memanggil Turut Tergugat I, III, dan IV, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kehutanan, dan Bupati Seruyan.
Perkara 90 mengalami penundaan serupa karena turut tergugat tidak hadir. Hakim merancang jadwal sidang lanjutan pada Selasa (17/11/2026) untuk perkara 89 dan Rabu (18/11/2026) untuk perkara 90. Tepat pada celah jeda persidangan inilah warga mendirikan pondok kayu mereka.
Dari Ladang ke Meja Hijau
Bagi Yusmadianto, urat sengketa lahan ini sudah tertanam sangat lama.
”Kami sebagai penggugat ini bukan dari sekarang, tetapi dari dulu,” katanya.
Selama rentang waktu itu, kata dia, warga selalu dibenturkan dengan hukum maupun pemerintah setiap kali menyuarakan tuntutan. Dia mengaku mulai menggarap lahan tersebut sejak 2003, sedangkan pihak perusahaan baru masuk empat tahun kemudian.
”Sudah habis dibabat oleh perusahaan. Sudah tidak ada hutan. Kebun kami pun mereka garap. Tanam tumbuh kami juga habis,” ujarnya.
Jejak keberadaan warga di kawasan itu, kata dia, telah ada lebih dulu melintasi waktu daripada kehadiran perusahaan.
”Dari dulu kehidupan kami di sini berladang. Tidak usah dipertanyakan kehidupan sehari-hari kami. Kami orang Dayak ini dulu berladang. Kalau tidak salah, tahun 1990 kami sudah ada di sini. Saya keturunan ke berapa, saya tidak tahu. Intinya, kami pernah berladang di sini,” tuturnya.
Menurut Yusmadianto, ia pernah berhadapan langsung dengan manajemen perusahaan untuk menagih hak, bahkan sempat mengantongi janji. Namun, jawaban yang datang kemudian selalu menemui jalan buntu: lahan telah diganti rugi.
Kadang-kadang warga juga diberi tahu bahwa hamparan tanah tersebut adalah milik pemerintah.
”Kalau seperti itu, ke mana kami mengadu? Sampai sekarang kami tempuh jalur hukum,” ucapnya.
”Kami ini punya keterbatasan, Pak. Begini kehidupan kami,” katanya.
Bukti klaim warga, kata dia, tidak hanya bertumpu pada secarik surat. Tanam tumbuh yang digarap perusahaan tanpa ganti rugi menjadi bukti fisik di lapangan. Kini, seluruh urusan hukum itu mereka letakkan di pundak kuasa hukum.
”Sekarang kami serahkan kepada kuasa hukum kami supaya kami tahu hukum yang sebenarnya. Supaya ada yang menengahi kami,” ujarnya.
Ardon meyakini para kliennya memiliki fondasi yang kokoh untuk menggugat secara perdata.
”Objek yang disengketakan ini belum pernah diganti rugi. Pihak penggugat juga belum pernah menjual tanah yang mereka miliki tersebut,” kata Ardon.
Terkait keputusan warga turun ke lapangan, Ardon memandangnya sebagai aktivitas lumrah.
”Saat ini mereka melakukan aktivitas, yaitu mendirikan pondok, karena mereka merasa bahwa tanah di sini adalah milik mereka. Sebelumnya, tanah di sini dikuasai oleh perusahaan PT BAP,” ujarnya.
”Tuntutan kepada perusahaan adalah meminta agar lahan yang sekarang dikuasai oleh pihak PT BAP dikembalikan,” kata Ardon.
Sementara untuk urusan ganti rugi, menurut Ardon, hal itu akan dikupas lebih jauh dalam tahapan mediasi.
”Kalau pihak perusahaan PT BAP menyetujui apa yang kami minta, mungkin bisa diselesaikan dalam mediasi,” ujarnya.
”Jangan Mencari Kesalahan Kami”
Sembari menanti ketukan palu hakim, warga menitipkan harapan kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah.
”Harapan kami, perusahaan jangan membantah kami. Karena kami merasa itu hak milik kami, sampai di mana pun kami tetap memperjuangkannya. Masalah menang atau kalah di pengadilan tergantung hukum yang menimbang kami,” kata Yusmadianto.
Kepada pemerintah daerah, ia menyampaikan satu permintaan agar warga dilihat secara adil.
”Harapan kami, pemerintah daerah tolong bantu kami. Kalau kami salah atau melanggar hukum, tegur kami. Tetapi jangan mencari kesalahan kami,” ujarnya.
Dia memberi penegasan, pantang bagi warga mundur selama status lahan itu masih bersengketa.
”Kalau mereka memaksa kami keluar dari sini, tidak mungkin. Lahan ini masih sengketa dengan kami. Harapan kami kepada perusahaan, di tempat sengketa yang kami kuasai sekarang, tolong jangan diganggu dulu. Kami sudah menempuh jalur hukum,” katanya.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari PT BAP terkait sengketa tersebut. Catatan Kanal Independen dalam sejumlah sengketa yang melibatkan jaringan Sinar Mas, pihak perusahaan tak pernah merespons konfirmasi yang dilayangkan terkait konflik yang terjadi dengan warga. (ign)
