Desain Perkara Zirkon Rp1,3 Triliun di Kalteng: Total Vonis Tak Sampai Separuh Tuntutan

PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Pasir puya dari Tewang Pajangan, desa lokasi izin tambang PT Investasi Mandiri (IM) di Kabupaten Gunung Mas, hanya berkadar 10 persen.

Kesaksian Rahmat Noor, supervisor PT IM pada 2018 sampai 2023, dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya itu menyingkap timpangnya mutu pasir di lahan resmi perusahaan.

Sebab, puya yang dibeli dari penambang rakyat, kata Rahmat, biasanya berkadar 35 sampai 40 persen.

Dapur produksi pabrik PT IM di Tumbang Empas, Gunung Mas, nyatanya memang disuapi pasir dari luar konsesi.

Majelis hakim perdata PN Palangka Raya pada 2024 menyatakan PT IM menerima puya yang bukan berasal dari wilayah izinnya.

Menurut surat dakwaan jaksa dan kesaksian para pekerja dalam perkara perdata, puya untuk pabrik itu datang dari penambang tak berizin di Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, dan sejumlah tempat lain di Gunung Mas.

Pembelinya adalah CV Dayak Lestari (DL). Sepanjang April 2020 sampai Juni 2023, PT IM mengalirkan Rp519,46 miliar ke rekening CV itu.

Agar pasir dari luar pagar izin itu bisa melenggang ke pasar, stempel birokrasi mengambil peran.

Menurut jaksa, persetujuan rencana kerja dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Tengah dipakai sebagai dalih supaya pasir itu bisa dijual dan diekspor atas nama PT IM.

Dokumen pengajuannya, menurut dakwaan, justru disusun konsultan yang dikendalikan Vent Christway, pejabat dinas itu sendiri yang belakangan naik menjadi kepala dinasnya.

Kamis (12/11/2026) lalu, ketuk palu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Palangka Raya yang diketuai Ricky Fardinand menutup babak pertama perkara itu.

Vent bersama lima terdakwa lain dinyatakan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Namun, dari total tuntutan 60 tahun penjara yang dilayangkan jaksa, hakim menjatuhkan total 28 tahun 6 bulan, atau 47,5 persen dari tuntutan.

Jurang angka yang lebih lebar membentang pada nilai pemulihan uang. Uang yang diperintahkan dirampas dalam perkara mereka, ditambah sisa uang pengganti yang dibebankan kepada Vent, berjumlah sekitar Rp5,5 miliar.

Angka itu, yang belum termasuk hasil lelang aset dan denda, kurang dari setengah persen taksiran kerugian negara Rp1,3 triliun yang diumumkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng pada awal penyidikan, September 2025.

Sementara itu, dua korporasi yang menurut dakwaan diperkaya, PT IM dan PT Kirana Bhumi Mineral (KBM), berstatus tersangka sejak Juli 2026.

Hingga Minggu (15/11/2026), penelusuran Kanal Independen di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Palangka Raya belum menemukan perkara tipikor dengan kedua perusahaan itu sebagai terdakwa.

Kanal Independen menelusuri surat dakwaan Vent serta tuntutan dan amar putusan keenam perkara di SIPP, lalu menyandingkannya dengan dua putusan perdata PN Palangka Raya tahun 2024 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Jauh sebelum penyidik kejaksaan menyegel pabrik, kedua perkara perdata tersebut telah lebih dulu membuka isi perut bisnis ini akibat pecahnya sengketa antara PT IM dan pemasoknya sendiri, CV DL. Dalam salah satunya, CV DL mengaku selama ini dijadikan tameng.

”Penggugat sudah dibikin sebagai tameng pekerjaan ilegal para Tergugat yang seakan-akan legal,” tulis Hendi Andi Wahyudi, Direktur CV DL, melalui kuasa hukumnya dalam gugatan perkara Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Plk.

Pasir Liar di Luar Pagar Izin

PT IM memegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) zirkon seluas 2.032 hektare di Desa Tewang Pajangan dan Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Gunung Mas.

Menurut dakwaan, izin itu lahir lewat keputusan Bupati Gunung Mas pada 2010. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalteng kemudian memperpanjang masa berlakunya pada 15 Mei 2020 untuk lima tahun hingga 1 September 2025, dan terbatas hanya untuk komoditas zirkon.

Dakwaan mencatat, sepanjang Januari sampai April 2020 PT IM tidak menambang di wilayah izinnya. Perusahaan membeli puya, sebutan untuk konsentrat pasir mineral berat, dari penambang ilegal melalui CV DL.

”Pada saat itu PT Investasi Mandiri baru melaksanakan pekerjaan infrastruktur tambang dan belum melakukan kegiatan penambangan, namun PT Investasi Mandiri telah melakukan ekspor,” tulis jaksa dalam surat dakwaan Vent.

Mesin dagang PT IM sudah berputar dari bahan baku luar tersebut. Dakwaan mencatat penjualan domestik Rp655,8 juta dan ekspor US$8,61 juta.

Pola yang sama berulang sepanjang 2021, ketika PT IM kembali tidak menambang di wilayah izinnya dan mengekspor zirkon senilai US$11,61 juta dari puya yang dibeli lewat CV DL.

Jaksa juga mengutip larangan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, yang berlaku sejak 6 Maret 2020, bagi pemegang IUP untuk menjual hasil penambangan yang bukan dari tambangnya sendiri.

Payung Undang-Undang Mineral dan Batubara menempatkan mineral sebagai kekayaan nasional yang dikuasai negara.

Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dipakai jaksa menghitung kerugian negara atas penjualan ilmenit, zirkon, dan rutil PT IM, meski izinnya hanya mencakup zirkon.

Kesaksian para pekerja dalam perkara perdata menambahkan cerita soal kadar. Rahmat bertugas mengawasi, menimbang puya, dan menjalankan produksi, termasuk meja goyang yang memisahkan zirkon dari pasir. Dari pekerjaan itulah ia tahu kadar bahan baku yang masuk dan hasil olahannya.

”Biasanya dari petani kadarnya 35 persen sampai 40 persen, kita produksi bisa sampai 60 persen,” kata Rahmat, seperti tercatat dalam putusan perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Plk.

Keterangan Rahmat bersambut dengan kesaksian Fransiskus Erick Ricky H. A. Paulus, pencari puya sekaligus kepala gudang CV DL pada 2020 sampai Mei 2023.

Dia bersaksi bahwa semua lokasi tempat ia membeli puya berada di luar IUP PT IM. Fransiskus pula yang menjelaskan mengapa CV DL tidak membangun gudang di lahan izin resmi perusahaan.

”Tidak membangun gudang di situ karena di situ kadarnya jelek,” demikian keterangannya yang tercatat dalam putusan perkara 199.

Ketergantungan pabrik pada pasokan dari luar itu diperkuat oleh Sri Kasih Wulan Sari, admin pembayaran di pabrik Tumbang Empas pada Oktober 2018 sampai Oktober 2023.

Dia menerangkan dari pintu mana pabrik mendapat bahan baku selama kerja sama dengan CV DL berjalan.

”Tergugat I (PT Investasi Mandiri) tidak ada mengambil barang lain selain dari CV Dayak Lestari (Penggugat),” demikian keterangan Sri Kasih dalam putusan yang sama.

Setengah Triliun ke Rekening “Tameng”

Pintu tunggal bernama CV DL itu ternyata bukan pihak luar bagi PT IM. Menurut dakwaan, CV DL didirikan Danny Paulus, warga negara asing.

Sejak Februari 2010, Danny memegang kuasa penuh dari direktur PT IM untuk menjalankan dokumen pertambangan sekaligus mendatangkan investor.

”Atas dasar surat kuasa tersebut, maka Sdr. Danny Paulus menjadi pengendali PT Investasi Mandiri,” tulis jaksa.

Sejak Maret 2019, Danny juga memegang kuasa direktur untuk menjalankan PT IM. CV DL kemudian berdiri pada 28 Januari 2020, dengan menempatkan Hendi sebagai direktur.

Tujuannya, menurut dakwaan, membeli puya dari penambang ilegal. Dalam gugatannya, Hendi menyebut dirinya orang lama yang bekerja sebagai supervisor pabrik PT IM sejak 2015, sampai manajemen baru dari pihak Oliver Bernard Hasler masuk pada 2019. Gugatan itu ditujukan kepada PT IM, jajaran direksi dan komisarisnya, serta Hasler.

”Pada bulan Januari 2020 Para Tergugat membentuk CV Dayak Lestari (…) sebagai subkon/subkontraktor yang seakan-akan legal/sah menurut hukum,” tulis Hendi.

Menurut gugatan itu, pekerjaan CV DL membeli bahan baku pasir zirkon di seluruh Kalimantan Tengah dari penambang ilegal sampai 2023.

Namun, lembaran kontrak formalnya bercerita lain. Pada 1 April 2020, CV DL dan PT IM meneken perjanjian kerja sama kontraktor pertambangan.

PT IM juga menyerahkan ke pengadilan kontrak bertanggal 31 Juli 2020 yang menyebutkan tugas CV DL mengawasi area tambang perusahaan, tetapi Hendi menyangkal pernah menekennya.

Dia menyebut kedua dokumen itu sebagai perjanjian pura-pura. Dalam perkara 184, PT IM berposisi sebagai penggugat dan Hendi sebagai tergugat.

”Maksud dan tujuan yang tercantum di dalam perjanjian bukan yang sebenarnya, adapun maksud dan tujuan Penggugat yang sebenarnya adalah Penggugat hendak membeli pasir zirkon dari penambang masyarakat dengan melibatkan Tergugat sebagai perantara yang mencari dan membeli pasir zirkon untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik modal,” tulis Hendi dalam jawabannya di perkara 184.

Pada bagian lain jawabannya, ia menyebut siapa yang memprakarsai kontrak itu dan untuk apa skenario tersebut dirancang.

”Untuk melegalkan pasir zirkon yang dibeli Penggugat dari masyarakat secara melawan hukum, seolah-olah sebagai hasil produksi dari lokasi tambang milik Penggugat, maka Penggugat menginisiasi terbitnya Perjanjian Kerjasama Kontraktor Pertambangan tanggal 1 April 2020,” tulisnya.

Menurut gugatan balik Hendi, dari peran itu CV DL berhak atas bayaran tetap Rp160 juta sebulan ditambah fee yang dihitung dari tonase dan kadar puya.

Arus uang pembelian mengalir deras lewat rekening CV DL di Bank CIMB Niaga dan Bank Mandiri. PT IM sendiri yang membuka angkanya di pengadilan.

Dalam gugatannya terhadap Hendi, PT IM menyebut telah memberikan uang muka (advance payment) Rp519.459.871.744 selama 2020 sampai 2023 melalui rekening atas nama CV DL di kedua bank itu.

Hendi membenarkan angka lebih dari setengah triliun rupiah itu. Majelis hakim lalu menyimpulkan ke mana uang tersebut pergi.

”Dana sejumlah Rp519.459.871.744 dari PT Investasi Mandiri (Penggugat) kepada CV Dayak Lestari (Tergugat) sejak awal kerja sama bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2023 telah pula dipergunakan Tergugat untuk membeli zirkon dari masyarakat dan biaya-biaya yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat,” tulis majelis hakim dalam pertimbangan putusan perkara 184.

Menurut CV DL, puya yang dipasok selama periode itu menembus 39.261.966 kilogram. Hitungan Kanal Independen: bila seluruh dana Rp519,46 miliar dibagi volume itu, nilainya setara sekitar Rp13.230 per kilogram.

Angka ini rasio total dana terhadap volume pasokan, bukan harga beli puya semata, sebab dana tersebut juga mencakup biaya-biaya yang disepakati.

Selama 39 bulan kerja sama, rata-rata dana yang mengalir sekitar Rp13,3 miliar sebulan. Sebagai gambaran di tingkat tapak, Fransiskus bersaksi harga puya dari tangan penambang berkisar Rp4.000 sampai hampir Rp15.000 per kilogram.

Kesaksian dalam perkara perdata memperlihatkan bagaimana jaringan pembeliannya dibangun bak rantai pasok yang tertata.

Bukti yang diajukan Hendi memuat biaya pembangunan dan operasional belasan gudang penampungan, membentang dari Teluk Ahas dan Keramat di Kapuas sampai Tangkiling dan Tewai Baru.

Eka Kusuma Putra, kepala gudang CV DL di Kapuas, bersaksi bahwa pembangunan gudang dibiayai PT IM, dengan bangunan dari papan dan seng. Penambang diberi panjar Rp30 juta sampai Rp200 juta, dicicil dari hasil setoran.

Menurut Hendi, ikatan uang muka itu ditempuh karena PT IM sebagai eksportir yang sudah punya pelanggan di luar negeri perlu menjamin pasokan bahan baku.

”Penggugat PT Investasi Mandiri sejak awal kerja sama telah mengizinkan Tergugat CV Dayak Lestari memberikan biaya operasional/uang muka kepada para penambang tidak lain sebagai ikatan agar penambang hanya bisa menjual hasil tambangnya kepada CV Dayak Lestari/Tergugat,” tulis Hendi.

Dua kepala gudang CV DL bersaksi bahwa PT IM mengirim truk untuk menjemput puya.

”PT Investasi Mandiri mengirim truknya dan dalam satu bulan zirkon/puya bisa sampai 200 sampai 300 ton,” kata Eka, seperti tercatat dalam putusan perkara 184.

Sementara itu, Rahmat menerangkan CV DL mengantar puya ke pabrik menggunakan truk.

Setibanya di pabrik, setiap muatan yang masuk ditimbang, diuji kadarnya, lalu dibuatkan nota yang mencantumkan gudang asal. Sri Kasih menerangkan, nota itu ia foto lalu kirim ke sebuah grup WhatsApp.

Anggotanya antara lain “Mr. Oliver” dan Herbowo Seswanto. Menurut dakwaan, Herbowo menjadi manajer keuangan PT IM sejak Maret 2020 dan direktur sejak September 2020.

”Barang yang diterima PT Investasi Mandiri puluhan ribu ton,” kata Sri Kasih.

Operasi penyerapan pasir rakyat ini bukan gerakan sembunyi-sembunyi di belakang manajemen. Fransiskus bersaksi, perintah membeli puya di luar IUP datang dari PT IM dan petinggi-petinggi pengurusnya.

”Mereka tahu kami membeli puya di luar IUP Tergugat I (PT Investasi Mandiri) dan Tergugat I (PT Investasi Mandiri) tidak masalah,” kata Fransiskus. Ia juga menyebut siapa yang membiayai pembelian itu.

”Semua uang dari Oliver Bernard Hasler (Tergugat VII), ia yang memberi modal untuk membeli puya di lokasi,” katanya.

Menurut dakwaan, Hasler adalah Chairman dan CEO PYX Resources Ltd sekaligus konsultan tenaga asing di PT IM berdasarkan perjanjian pinjaman dari PYX. PYX tercatat di National Stock Exchange of Australia (NSX) dan London Stock Exchange (LSE).

Anak usahanya, Takmur Pte Limited, memegang hak kontraktual eksklusif atas operasi serta manajemen proyek dan pabrik Mandiri.

Stempel Ganda Kantor Dinas

Puluhan ribu ton pasir dari luar izin itu membutuhkan sabuk pengaman administrasi. Menurut jaksa, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) adalah kunci agar pasir dari luar izin bisa dijual dan diekspor.

RKAB diajukan perusahaan tambang untuk disetujui pemerintah. Dalam perkara ini, persetujuan RKAB oleh Dinas ESDM Kalteng antara lain memuat kuota produksi dan penjualan PT IM.

”Persetujuan RKAB Tahun 2020 tersebut hanya digunakan sebagai dalih untuk melegalkan produksi serta penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya yang berasal dari penambangan di luar IUP OP PT Investasi Mandiri,” tulis jaksa.

Sosok yang memegang kunci di meja birokrasi itu adalah Vent. Ia menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalteng sejak 6 Januari 2017, lalu Kepala Dinas sejak 14 April 2022 hingga 11 Desember 2025.

Menurut dakwaan, Vent mendirikan CV Jasmin dengan istrinya sebagai direktur. CV inilah yang menyusun dokumen perpanjangan izin dan RKAB PT IM serta PT KBM pada 2020 sampai 2025.

Sebagian dokumen teknisnya dikerjakan Indra Himawijaya, pegawai Dinas ESDM, yang dibayar dari rekening CV Jasmin.

”Pengelolaan keuangan dan pengendalian operasional CV Jasmin dilakukan oleh terdakwa,” tulis jaksa.

Jaksa juga merumuskan peran ganda Vent dalam satu kalimat.

”Dalam jabatan selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan persetujuan dokumen-dokumen tersebut dengan menerima sejumlah uang,” tulis jaksa.

Fulus pengurusan dokumen itu mengalir langsung maupun lewat perantara. Pada 18 Februari 2020, menurut dakwaan, Erna Tri Susilowati atas persetujuan Danny mentransfer Rp250 juta dari rekening PT IM ke rekening CV Jasmin untuk pengurusan perpanjangan IUP.

Pembayaran berikutnya berputar melewati CV Kahayan Lestari, perusahaan yang menurut dakwaan didirikan Danny dan direkturnya mengelola dana taktis PT IM.

Bukti tagihannya berlabel Mining License Renewal. Jaksa menyebut setoran tunai Rp150 juta ke rekening CV Jasmin pada Mei 2020 sebagai pemberian untuk Vent.

Proses birokrasinya pun bergerak lincah. Pertimbangan teknis Dinas ESDM untuk perpanjangan izin itu keluar lewat nota dinas pada 11 Mei 2020. Keputusan perpanjangannya terbit empat hari kemudian, dan tiga hari setelahnya uang menyusul.

”Pada tanggal 18 Mei 2020 saksi Herbowo Seswanto selaku Manager Finance PT Investasi Mandiri mentransfer Rp400.000.000 ke CV Kahayan Lestari untuk penerbitan persetujuan perpanjangan IUP Operasi Produksi PT Investasi Mandiri yang kemudian diberikan kepada Terdakwa Vent Christway melalui CV Jasmin,” tulis jaksa.

Persetujuan RKAB 2020 dan 2021 diteken kepala dinas saat itu, sementara evaluasinya, menurut dakwaan, diperintahkan oleh Vent sebagai kepala bidang.

RKAB 2020 disetujui 15 hari setelah diajukan, meski permohonannya melewati batas waktu. RKAB 2021 disetujui pada 7 Desember 2020, hanya enam hari setelah permohonan masuk.

Hasil evaluasinya bahkan memasukkan olahan ilmenit dan rutil, padahal izin PT IM hanya untuk zirkon. Untuk pengurusannya, PT IM mentransfer Rp250 juta ke CV Kahayan Lestari yang dicatat sebagai additional mining consultant fee.

”Hasil evaluasi RKAB Tahun 2021 PT Investasi Mandiri dapat disetujui, meskipun surat permohonan tersebut masih terdapat kekurangan,” tulis jaksa.

Memasuki pengurusan RKAB 2022, bola justru dijemput sendiri oleh sang pejabat.

”Pada tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa Vent Christway selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah serta pengendali operasional CV Jasmin mengajukan ke PT Investasi Mandiri untuk melakukan pengurusan dokumen persetujuan RKAB Tahun 2022 dengan biaya sebesar Rp650.000.000,” tulis jaksa.

Herbowo meminta persetujuan Hasler sebelum uang dikirim lewat CV Kahayan Lestari ke CV Jasmin.

Pada 13 April 2022, tepat pada tanggal surat keputusan pengangkatan Vent sebagai Kepala Dinas, Herbowo dan Vent membicarakan paket dokumen baru.

Paket itu berisi revisi studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan (amdal) PT IM, serta dokumen RKAB dua perusahaan yang menurut dakwaan milik Danny. CV Jasmin mematok Rp1,3 miliar, angka yang memicu tawar-menawar.

”Harga tersebut dirasa terlalu mahal bagi Sdr. Oliver Bernard Hasler dan meminta Sdr. Danny Paulus untuk melakukan negosiasi, yang kemudian dari hasil negosiasi disepakati sebesar Rp900.000.000,” tulis jaksa.

RKAB 2022 PT IM baru disetujui pada 4 Agustus 2022 dengan kuota 6.000 ton zirkon, padahal perusahaan sudah berjualan sejak Januari.

Saat Satuan Tugas (Satgas) Pertambangan Dinas ESDM turun pada Oktober 2022, mereka menemukan penjualan Januari sampai September sudah menembus 6.196 ton, lalu merekomendasikan revisi RKAB. Rekomendasi itu tak dijalankan.

Penjualan sepanjang 2022 terus melaju hingga 9.272 ton, melampaui kapasitas 6.000 ton per tahun dalam kelayakan lingkungan perusahaan.

”Proses penyusunan dan persetujuan dokumen RKAB Tahun 2022 tetap disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan kuota produksi dan penjualan sebesar 6.000 ton untuk komoditas zirkon meskipun PT Investasi Mandiri belum memenuhi seluruh persyaratan substantif,” tulis jaksa.

Syarat substantif yang belum dipenuhi itu antara lain pemberdayaan masyarakat, pemasangan tanda batas, izin lingkungan, dan revisi studi kelayakan.

Ekspor 6.705 ton pada 2021 juga tak dicantumkan sebagai realisasi produksi, dan perusahaan tak pernah punya kepala teknik tambang yang disahkan.

Pada 21 September 2022, Vent menandatangani persetujuan akhir studi kelayakan PT IM.

Menurut jaksa, revisi studi kelayakan itu tidak memuat pernyataan orang berkompeten soal sumber daya dan cadangan.

Uraian jaksa merangkai seluruh kepingan itu menjadi satu siklus yang utuh. Biaya pengurusan izin dan RKAB mengalir ke CV Jasmin, pasir dibeli dari luar izin, lalu persetujuan RKAB dipakai agar mineral itu tampak sebagai produksi PT IM sendiri.

Menurut dakwaan, berdasarkan dua laporan audit BPKP yang terbit Maret dan Juni 2026, perbuatan itu memperkaya PT IM sebesar US$59,39 juta dan Rp38,49 miliar serta PT KBM Rp242,19 miliar. Nilai yang sama dicatat sebagai kerugian keuangan negara.

Pecah Kongsi Usai Keran Uang Mampet

Mesin pengumpul puya antara PT IM dan CV DL itu akhirnya tersendat pada pertengahan 2023, ketika kiriman uang dari PT IM untuk membeli pasir di lapangan terhenti.

”PT Investasi Mandiri tidak kirim dana lagi, jadi kita di lapangan tidak ada modal,” kata Eka, seperti tercatat dalam putusan perkara 184.

Fransiskus menceritakan hari-hari terakhir operasional mereka pada Mei 2023, ketika sekitar 35 ton puya petani sudah terkumpul dan siap diangkut.

”Saksi telepon Pak Hendi dan mengatakan ini barang punya penambang sudah siap, kapan uangnya keluar, kata Pak Hendi belum dapat uang dari Tergugat I (PT Investasi Mandiri) untuk membeli barang tapi kata Pak Hendi orangnya Tergugat I (PT Investasi Mandiri) atas nama Herbowo menyuruh petani kalau mau mengantar sendiri barangnya dibawa ke pabrik,” demikian keterangan Fransiskus.

”Petaninya tidak mau, takut, katanya sudah jauh, risiko di jalan kalau ketemu polisi segala macam,” lanjutnya.

Hendi menjelaskan ketakutan para penambang itu dalam jawabannya di pengadilan.

”Para penambang khawatir bila dirazia polisi, karena hampir semua penambang rakyat tidak memiliki izin tambang dari institusi yang berwenang,” tulis Hendi.

Kongsi PT IM dan CV DL pun putus dan berujung saling gugat di meja hijau. Pada 17 Oktober 2023, PT IM yang diwakili Herbowo selaku direktur menggugat Hendi, dengan Erna sebagai turut tergugat. Perusahaan menuntut sekitar Rp6,68 miliar.

Sebagian besar dari jumlah itu, Rp5,06 miliar, adalah uang muka yang penggunaannya menurut PT IM tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hendi membalas pada 13 November 2023 lewat gugatan perbuatan melawan hukum atas nama CV DL terhadap PT IM, jajaran direksi dan komisarisnya, serta Hasler. Ia menuntut ganti rugi Rp101 miliar.

PT IM membantah pernah memerintahkan CV DL menjadi tameng.

”Para Tergugat tidak pernah menjadikan Penggugat sebagai tameng untuk pekerjaan ilegal, karena faktanya tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang memerintahkan Penggugat sebagai tameng untuk pekerjaan ilegal,” tulis PT IM dan para tergugat lain melalui kuasa hukumnya dalam jawaban perkara 199.

Sambil menggugat balik Rp10 miliar, PT IM dalam jawabannya menyatakan bahwa hingga gugatan CV DL diajukan, belum ada satu pun putusan pengadilan maupun putusan administratif instansi pemerintah yang menyatakan mereka melanggar peraturan yang didalilkan CV DL.

Perusahaan justru khawatir relasi bisnisnya akan menganggap mereka melanggar hukum, sehingga kredibilitas dan nama baik mereka rusak.

”Gugatan perkara Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Plk tersebut saat ini dapat diakses via internet oleh siapa pun, baik di dalam maupun di luar negeri,” tulis PT IM.

Kecemasan PT IM berbuah kenyataan pada Selasa, 30 April 2024, saat majelis hakim perdata PN Palangka Raya yang diketuai Hotma Edison Parlindungan Sipahutar membacakan putusan kedua perkara. Gugatan PT IM kandas, ditolak seluruhnya.

”Tergugat telah memenuhi prestasinya sehingga Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji,” tulis majelis dalam putusan perkara 184.

Sebaliknya, gugatan CV DL dikabulkan sebagian. Majelis menyatakan PT IM dan para tergugat lain melakukan perbuatan melawan hukum.

”Para Tergugat telah menerima puya/zirkon dari para penambang melalui CV Dayak Lestari (Penggugat) yang bukan berasal dari IUP Tergugat I,” tulis majelis dalam pertimbangan putusan perkara 199.

Menurut majelis, para tergugat patut mengetahui hal itu, sebab asal barang tercatat dalam data hasil penimbangan zirkon milik PT IM sendiri.

Amar putusan itu turut mengabadikan kata tameng, dirangkai dengan frasa “dan/atau”, dengan CV DL sebagai penggugat.

”Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau menggunakan Penggugat sebagai tameng perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, dan/atau Para Tergugat telah melanggar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Komoditas Zirkon kepada PT Investasi Mandiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum,” bunyi amar putusan tersebut.

Tuntutan ganti rugi CV DL ditolak karena majelis menilai kerugian harus dibuktikan secara nyata dan rinci. CV DL juga meminta salinan putusan dikirim ke DPMPTSP Kalteng supaya izin PT IM ditinjau.

”Supaya izin usaha pertambangan (IUP) Para Tergugat dapat dilakukan pertimbangan kembali untuk pencabutan dan/atau tidak diperpanjangnya lagi karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum,” bunyi petitum CV DL.

Majelis menolak permintaan itu.

”Pengadilan ataupun majelis hakim tidak mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” tulis majelis.

PT IM, bersama para tergugat lain di perkara 199, sempat mengajukan banding atas kedua putusan, sebelum akhirnya mundur. SIPP mencatat permohonan itu dicabut pada 7 Juni 2024 untuk perkara 199 dan 10 Juni 2024 untuk perkara 184.

Lembaran putusan perkara 184 masih menyimpan detail lain. Pada 22 Juni 2023, CV DL mengirim email yang ditujukan antara lain kepada Herbowo, berisi laporan penggunaan dana.

Laporan itu memuat pos ”Taktis” Rp775 juta, dengan rincian antara lain ”Kahayan” Rp554 juta dan ”IM” Rp139 juta.

Pos lain-lain senilai Rp780 juta mencantumkan “Donation Police” Rp100 juta, di samping biaya membuka gudang, menyewa ekskavator, dan memperbaiki jalan. Majelis menilai Hendi telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana Rp5.059.513.840 kepada PT IM lewat email tersebut.

Pertimbangan hakim perdata itu hanya menyangkut pertanggungjawaban uang dari CV DL kepada PT IM.

Uraian yang dikutip dalam putusan tidak mengidentifikasi penerima maupun menjelaskan bukti penyerahan uang tersebut.

Putusan yang ditelusuri Kanal Independen juga tidak menetapkan bahwa pos itu merupakan pemberian kepada institusi atau anggota kepolisian tertentu, dan tidak menjelaskan arti “Kahayan”.

Dari dokumen yang ditelusuri, tidak ada yang memastikan pos itu merujuk pada CV Kahayan Lestari, pengelola dana taktis PT IM menurut dakwaan.

Saat putusan perdata itu dibacakan pada April 2024, Vent sudah dua tahun menjabat Kepala Dinas ESDM Kalteng. Kejati kelak menyebut persetujuan RKAB PT IM yang tidak sesuai ketentuan terus membentang dari 2020 sampai 2025.

Kursi Kosong Sang Pengendali

Angin baru berbalik arah pada paruh pertama 2025. Menurut laporan PYX kepada bursa, PT IM dan produsen zirkon lain di Kalteng menerima pemberitahuan dari Dinas ESDM bahwa RKAB mereka ditangguhkan.

Empat belas perusahaan menerima pemberitahuan itu. Masa berlaku perpanjangan izin PT IM sendiri habis pada 1 September 2025, menurut dakwaan.

Kejati bergerak pada pekan itu juga, enam belas bulan setelah putusan perdata dibacakan. Penyidik menyegel kantor PT IM di Palangka Raya, lalu enam hari kemudian, 9 September 2025, menyegel pabrik zirkon di Tumbang Empas.

Tiga hari setelah pabrik disegel, dalam laporan setengah tahun yang diumumkan 12 September 2025, PYX menyatakan izin Mandiri telah berakhir.

Perusahaan menyebut pihaknya menunda perpanjangan izin karena ketidakpastian regulasi, sehingga operasi Mandiri dihentikan sementara. Kantor CV DL menyusul digeledah pada 17 September.

”Seakan-akan dokumen itu melegalkan penjualan komoditas yang tidak berasal dari IUP PT IM,” kata Asisten Intelijen Kejati Kalteng saat itu, Hendri Hanafi.

Hendri juga menyebut taksiran kerugian Rp1,3 triliun itu belum termasuk potensi pajak daerah, kerusakan lingkungan, dan aktivitas tambang di kawasan hutan tanpa izin.

Kejati sempat membuka kemungkinan menjerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun tak satu pun dari enam perkara yang diputus Kamis lalu memuat pasal pencucian uang.

Vent dan Herbowo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Desember 2025.

”Dia diduga menerima pemberian atau janji sehubungan dengan jabatannya,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalteng saat itu, Wahyudi Eko Husodo, tentang Vent, seperti diberitakan EmitenNews.

Pemberian atau janji itu, kata Wahyudi, terkait penerbitan persetujuan RKAB PT IM dan pertimbangan teknis untuk perpanjangan IUP OP perusahaan tersebut.

Empat nama lain menyusul ke kursi terdakwa. Indra adalah pegawai Dinas ESDM yang mengerjakan dokumen teknis.

Dakwaan menguraikan peran Erna dalam keuangan PT IM, CV DL, dan PT KBM. Hendi, selain memimpin CV DL, juga menjabat direktur PT KBM.

Adapun Fransisco Cosida, juga direktur PT KBM, menurut dakwaan diminta Danny berkomunikasi dengan Vent soal pembuatan dokumen perizinan dan RKAB PT IM. Berkas mereka dilimpahkan ke pengadilan pada Juni 2026, dan persidangan dimulai pada Juli 2026.

Pada Juli 2026 pula, Kejati menetapkan PT IM dan PT KBM sebagai tersangka korporasi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalteng Dodik Mahendra menyebut penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup.

Angka kerugian yang disebutkan sama dengan angka audit BPKP dalam dakwaan: US$59,39 juta ditambah Rp38,49 miliar untuk PT IM, dan Rp242,19 miliar untuk PT KBM.

Dodik juga menyatakan penyidikan masih dikembangkan untuk mengungkap pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab.

Namun, masih ada nama di dalam surat dakwaan yang belum terlihat di kursi pesakitan.

Dakwaan menyebut tiga nama lain bertindak bersama-sama dengan para terdakwa: Danny Paulus, Oliver Bernard Hasler, dan Direktur Utama PT KBM Lupi Salim Bong. Lima nama lain dalam daftar itu disertai keterangan “dilakukan penuntutan secara terpisah”, sedangkan nama ketiganya tidak disertai keterangan tersebut.

Pengumuman tersangka korporasi pada Juli juga tidak menyebut nama perorangan. Kanal belum memperoleh kepastian status hukum ketiganya.

PT KBM sempat melawan lewat praperadilan. SIPP PN Palangka Raya mencatat dua permohonan PT KBM tentang sah tidaknya penyitaan oleh Kejati Kalteng dan Kejaksaan Negeri Gunung Mas.

Permohonan pertama dinyatakan tidak dapat diterima pada 29 Juni 2026, dan permohonan kedua ditolak pada 22 Juli 2026.

Dalam permohonan kedua, PT KBM yang diwakili Lupi selaku direktur utama menyebut dirinya pihak ketiga. Yang dipersoalkan antara lain dokumen yang disita pada 17 September 2025 serta karung-karung berisi rutil, ilmenit, dan pasir zirkon.

PYX sendiri tersandung di lantai bursa. NSX menghentikan sementara perdagangan sahamnya pada 17 Maret 2026 karena perusahaan tidak menyerahkan laporan keuangan pendahuluan, lalu membekukannya sejak 19 Maret 2026.

PYX juga meminta perdagangan sahamnya di LSE dihentikan mulai 1 Mei 2026 karena laporan tahunan 2025 tak rampung tepat waktu. Dalam pengumuman kepada bursa, PYX menyebut deposit Mandiri telah berproduksi sejak 2015.

Penanganan perkara korporasi juga tercermin dalam amar putusan pekan lalu. Dalam amar putusan Herbowo, majelis mengembalikan lebih dari seribu nomor barang bukti kepada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara korporasi PT IM. Amar putusan Hendi memuat perintah serupa untuk perkara PT KBM.

Palu Hakim Pemangkas Tuntutan

Tuntutan untuk keenam terdakwa dibacakan pada Senin (2/11/2026), disusul vonis sepuluh hari berselang. Vent dituntut 9 tahun dan divonis 6 tahun.

Indra dituntut 6 tahun dan divonis 4 tahun. Erna dituntut paling berat, 12 tahun, dan divonis 5 tahun.

Herbowo dituntut 11 tahun dan divonis 4 tahun 6 bulan. Fransisco dituntut 11 tahun dan divonis 5 tahun. Hendi dituntut 11 tahun dan divonis 4 tahun. Denda ikut dipangkas, kecuali untuk Vent yang tetap Rp1 miliar.

Terselip ironi dalam komposisi angka itu. Jaksa sendiri awalnya menuntut Vent, sang pejabat, lebih ringan daripada empat orang dari pihak perusahaan.

Namun, potongan hakim membalik urutan tersebut. Dua aparatur Dinas ESDM menerima tepat dua pertiga tuntutan, sedangkan empat orang dari pihak perusahaan hanya sekitar 36 sampai 45 persen. Setelah putusan, Vent menerima pidana penjara paling lama di antara keenam terdakwa.

Selain pasal kerugian negara, lima terdakwa juga dinyatakan terbukti pada dakwaan kedua, yang dalam tuntutan jaksa dirumuskan dengan Pasal 606 KUHP.

Untuk Vent dan Indra, jaksa memakai ayat (2), tentang pejabat yang menerima hadiah atau janji. Untuk Erna, Herbowo, dan Fransisco, jaksa memakai ayat (1), tentang pemberinya. Hendi hanya dinyatakan terbukti pada dakwaan primair.

Majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan yang tidak ada dalam tuntutan jaksa.

Vent diwajibkan membayar uang pengganti Rp4,28 miliar, yakni kewajiban mengembalikan uang hasil korupsi, dan Indra dibebani uang pengganti Rp415 juta. Majelis juga memerintahkan penutupan perusahaan konsultan yang dikendalikan Vent.

”Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa penutupan seluruh perusahaan CV Jasmin selama 1 (satu) tahun,” bunyi amar putusan Vent.

Uang pengganti Vent diperhitungkan dengan uang titipan Vent Rp1,8 miliar, uang titipan empat saksi Rp1,243 miliar, serta Rp415 juta yang diteruskan kepada Indra dan dirampas dalam perkara Indra. Sisanya Rp822 juta.

Bila tak dibayar, harta Vent disita dan dilelang, dan bila tak mencukupi ia menjalani tambahan satu tahun penjara. Uang pengganti Indra seluruhnya tertutup uang titipannya.

Majelis memerintahkan sejumlah aset dirampas untuk dilelang guna membayar uang pengganti dan denda Vent.

Aset itu adalah satu unit apartemen di Yogyakarta yang dipesan pada 27 Juli 2020, sebidang tanah dan bangunan di Kabupaten Sleman yang dibeli pada Agustus 2023 dan tercatat atas nama pihak lain, serta sebuah Toyota Fortuner atas nama istri Vent.

Sebaliknya, rumah di Kapuas yang dibeli pada 2011 dan satu apartemen yang dipesan pada 2019 dikembalikan kepada Vent. Jaksa sebelumnya meminta rumah di Kapuas itu dirampas.

Usai sidang tuntutan, penasihat hukum Vent, Jeffriko Seran, menyebut jaksa tidak membebankan uang pengganti kepada kliennya.

Menurut dia, uang Rp1,8 miliar dititipkan sebagai iktikad baik untuk mengganti kerugian negara bila Vent memang bersalah, seperti diberitakan Antara pada 3 November 2026.

”Menurut kami, tuntutan sembilan tahun itu sangat tinggi,” kata Jeffriko.

Ia juga menyatakan tim akan membantah fakta persidangan soal RKAB, IUP, pengawasan tambang, dan pembelian dari luar wilayah izin dalam pledoi.

Usai sidang pledoi, Kamis (5/11/2026), Jeffriko menyebut ada pelanggaran yang tidak disampaikan kepada Vent, pembelian puya dari masyarakat tidak berkaitan dengan kliennya, dan tidak ada pemberian persentase dari perusahaan.

Dia juga menyatakan pihaknya mengakui kesalahan dan memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, seperti diberitakan Antara.

Penasihat hukum Indra, Reni Adhani Efratasari, usai sidang yang sama menyebut penerbitan persetujuan RKAB 2020 dan 2022 dilakukan atas perintah Vent. Usai vonis, Vent memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa lain menunjuk ke arah atasan. Henricho Fransiscust, penasihat hukum Herbowo, menyebut timnya sebenarnya menginginkan putusan bebas atau pidana percobaan, sesuai pledoi.

Dia juga menyebut dua warga negara asing sebagai pihak yang menurutnya mengendalikan aktivitas perusahaan.

Penasihat hukum Fransisco, Windu Sukmono, menilai kliennya tak punya kewenangan mengendalikan keuangan maupun operasional perusahaan. Pernyataan keduanya diberitakan Tribun Kalteng.

”Dia berjalan berdasarkan perintah,” kata Nugraha Kalisa Marsetyo, penasihat hukum Erna, seperti diberitakan Tribun Kalteng.

Tim penasihat hukum Herbowo dan Erna belum menentukan sikap atas putusan. Penasihat hukum Hendi, Suriansyah Halim, sebelumnya menyebut kliennya karyawan yang namanya dipinjam, dan usai vonis menyatakan tim akan membaca dan mempelajari putusan lebih dulu sebelum menentukan langkah hukum.

Jaksa juga sempat menimbang langkah. Usai sidang putusan, jaksa I Wayan Suryawan menyebut timnya masih pikir-pikir karena sejumlah pertimbangan majelis berbeda dengan pertimbangan jaksa.

Majelis memberi para terdakwa tujuh hari untuk menyatakan sikap, seperti diberitakan Prokalteng.

Jaksa Kejati Kalteng kemudian mengajukan banding untuk keenam perkara pada Jumat (13/11/2026), sehari setelah putusan, termasuk untuk Vent dan Indra yang vonisnya persis di garis dua pertiga. Hingga Minggu (15/11/2026), SIPP belum mencatat banding dari terdakwa.

Garis dua pertiga dikenal dalam praktik kejaksaan, meski bukan satu-satunya pertimbangan. Hukumonline, mengutip sejumlah jaksa, menyebut banding biasanya diajukan bila putusan belum mencapai dua pertiga tuntutan, semacam prosedur operasional baku.

Pada 2025, misalnya, Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding atas vonis terhadap dua hakim PN Surabaya yang sebelumnya membebaskan Ronald Tannur.

Alasannya, hukuman keduanya sudah memenuhi dua pertiga tuntutan, dalil jaksa telah dipertimbangkan majelis, dan keduanya menerima putusan.

Persimpangan Rezim Pidana Baru

Vonis yang jatuh di bawah separuh total tuntutan ini berdiri di persimpangan masa transisi hukum pidana nasional.

Jaksa mendakwa keenamnya dengan Pasal 603 KUHP baru, pengganti Pasal 2 UU Tipikor sejak 2 Januari 2026. Pasal itu mengancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, rentang yang tetap setelah KUHP disesuaikan lewat Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Batas bawah pasal baru ini lebih rendah daripada batas bawah pasal lama, yakni 4 tahun.

Sebelum KUHP baru berlaku, Mahkamah Agung (MA) memakai Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai kompas pemidanaan.

Untuk kerugian negara di atas Rp100 miliar, rentangnya 10 sampai 13 tahun bila tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah; 13 sampai 16 tahun bila sedang; serta 16 sampai 20 tahun atau seumur hidup bila tinggi. Sebagai pembanding historis, keenam vonis berada di bawah rentang terendah itu.

Secara numerik, tuntutan 11 dan 12 tahun terhadap empat terdakwa dari pihak perusahaan berada dalam rentang 10 sampai 13 tahun tersebut.

Perbandingan ini tidak dengan sendirinya menunjukkan majelis melanggar pedoman, juga tidak menunjukkan klasifikasi kesalahan yang dipakai jaksa.

Penerapan Perma itu terhadap pasal KUHP baru masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan akademisi dan hakim.

Dalam artikel ilmiah di jurnal Integritas terbitan KPK pada 2024, Andi Muhammad Alief berpendapat Perma 1/2020 tidak berlaku sejak 2 Januari 2026.

Hakim agung kamar pidana Achmad Setyo Pudjoharsoyo, dalam tulisan di MARINews yang ia nyatakan sebagai pendapat pribadi, menyarankan prinsip-prinsip Perma tetap dipakai, termasuk untuk perkara yang perbuatannya terjadi sebelum 2026 tetapi diadili dengan Pasal 603.

Saiful Arif, hakim ad hoc tipikor PN Mataram, menulis di Dandapala pada September 2026 bahwa Perma itu secara formal masih ada, tetapi tidak lagi bisa diterapkan begitu saja dan perlu disesuaikan.

Salinan lengkap putusan pidana keenam terdakwa, yang memuat alasan majelis menjatuhkan hukuman, belum dapat diakses Kanal Independen hingga naskah ini disusun.

Angka pemulihan dalam amar vonis pun perlu dibaca hati-hati. Uang yang diperintahkan dirampas dalam perkara Vent, Indra, dan Herbowo berjumlah sekitar Rp4,68 miliar.

Uang itu terdiri atas uang titipan Vent, uang titipan empat saksi, uang titipan Indra, serta Rp1,22 miliar dalam perkara Herbowo yang dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian keuangan negara.

Ditambah sisa uang pengganti Rp822 juta yang dibebankan kepada Vent menurut amar putusan, jumlahnya sekitar Rp5,5 miliar.

Perhitungan itu bukan laporan realisasi penerimaan kas negara. Putusannya pun belum berkekuatan hukum tetap karena jaksa mengajukan banding.

Hasil lelang aset, denda, dan kemungkinan pemulihan lewat perkara korporasi juga belum masuk hitungan.

Terhadap taksiran awal kerugian Rp1,3 triliun yang diumumkan Kejati, nilainya kurang dari setengah persen. Perbandingan ini hanya menunjukkan perbedaan skala, bukan tingkat pemulihan akhir perkara.

Dakwaan mencatat seluruh nilai kerugian itu memperkaya dua korporasi, PT IM dan PT KBM. Perkembangan perkara keduanya, termasuk berapa nilai yang bisa dipulihkan dari mereka, belum tergambar dalam dokumen yang ditelusuri Kanal.

Mesin pengumpul puya itu telah lama berhenti berputar. Sejak pekerjaan berhenti pada 2023, lahan untuk gudang papan itu tak lagi disewa, kata Eka saat bersaksi dalam perkara perdata.

Yang tertinggal adalah deretan angka yang kontras: Rp519 miliar yang mengalir ke CV DL, taksiran kerugian negara Rp1,3 triliun, 28 tahun 6 bulan penjara untuk enam orang, dan sekitar Rp5,5 miliar yang diperintahkan dirampas serta dibebankan kepada mereka. (ign)