• Warga Desa Ujung Pandaran, Sampit, melepaskan seekor buaya yang terikat ke Sungai Bengamat pada Selasa malam (3/3/2026).
• Buaya tersebut terjerat jaring nelayan sejak Jumat (27/2/2026) dan dibiarkan terikat karena tidak adanya penanganan dari instansi berwenang.
• Kepala Desa Ujung Pandaran, Taufik, menyatakan pelepasan buaya dilakukan atas inisiatif warga dan pemerintah desa demi keselamatan, mengingat buaya sudah berhari-hari menjadi tontonan di area pantai.
• Penanganan buaya terhambat oleh kebingungan kewenangan antara Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menunggu petunjuk teknis dari KKP RI (sejak Agustus 2024) dan BKSDA Pos Sampit yang menunggu permintaan resmi dari KKP.
• Kondisi buaya sebagai satwa dilindungi yang sudah berhari-hari tanpa makan dan minum turut menjadi pertimbangan warga untuk bertindak di tengah lambatnya respons negara.
SAMPIT, Kanalindependen.id – Warga Desa Ujung Pandaran kembali dipaksa mengambil keputusan sendiri. Seekor buaya yang berhari-hari terikat di kawasan Pantai Ujung Pandaran akhirnya dilepas ke Sungai Bengamat, Selasa malam (3/3/2026). Keputusan itu diambil bukan karena prosedur negara berjalan, melainkan karena kebingungan birokrasi yang tak kunjung selesai.
Pelepasan dilakukan sekitar enam kilometer dari permukiman. Kepala Desa Ujung Pandaran, Taufik, menyebut langkah itu sebagai pilihan paling masuk akal demi keselamatan warga.
“Kalau dilepas di pantai, risikonya besar. Nelayan setiap hari beraktivitas, anak-anak sering mandi. Kami tidak mau menunggu korban,” ujarnya.
Masalahnya, keputusan krusial ini sepenuhnya lahir dari musyawarah warga dan pemerintah desa tanpa pendampingan teknis otoritas konservasi. Negara, dalam kasus ini, hadir sebagai wacana, bukan tindakan.
Sejak buaya itu terjerat jaring nelayan pada Jumat, 27 Februari 2026, penanganannya berjalan tanpa arah.
Predator air tersebut diikat dan diletakkan di bawah pohon cemara, menjadi tontonan publik. Anak-anak mendekat, sebagian warga memancing reaksinya dengan kayu. Situasi berbahaya dibiarkan berhari-hari.
Ironisnya, saat warga membutuhkan kejelasan, instansi terkait justru saling menunggu. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan belum bisa bertindak karena menunggu petunjuk teknis pasca peralihan kewenangan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peralihan itu disebut berlaku sejak Agustus 2024 namun hingga Maret 2026, SOP penanganan konflik buaya tak juga turun.
Di sisi lain, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pos Sampit menegaskan tak bisa bergerak tanpa permintaan resmi dari KKP. Alasannya klasik: risiko hukum bila terjadi insiden. Alhasil, satu satwa dilindungi, satu desa pesisir, dan satu potensi konflik dibiarkan menggantung di ruang abu-abu kewenangan.
Kondisi buaya yang sudah berhari-hari terikat tanpa makan dan minum menjadi alasan tambahan warga bertindak. “Awalnya kami kira mati. Kalau mati, mau dikubur. Tapi ternyata masih hidup,” kata Taufik.
Pertimbangan keselamatan manusia bercampur dengan rasa kemanusiaan terhadap satwa dua hal yang seharusnya dipandu negara, bukan ditanggung desa.
Warga setempat menyebut buaya itu sebagai “buaya sapit”, jenis yang selama ini hanya memakan ikan dan tak pernah dilaporkan menyerang manusia. Kemunculannya memang kerap terlihat, namun konflik serius nyaris tak ada. Tradisi lokal selamatan kampung di tepi pantai sebagai bentuk syukur dan tolak bala selama ini menjadi mekanisme sosial menjaga harmoni dengan alam.
Namun tradisi tidak bisa menggantikan tata kelola. Ketika konflik satwa makin sering di wilayah pesisir, ketergantungan pada kearifan lokal tanpa dukungan sistem negara justru berbahaya.
BKSDA mendorong pembentukan tim gabungan lintas instansi untuk menangani konflik manusia-buaya. Dorongan itu patut dicatat, tapi lebih mendesak adalah kejelasan kewenangan dan prosedur operasional yang konkret. Tanpa itu, kejadian di Ujung Pandaran akan berulang: warga bertindak, negara menyusul atau tidak sama sekali.
Kasus buaya Ujung Pandaran menelanjangi satu hal: kebingungan regulasi bukan sekadar masalah administratif. Ia nyata, berisiko, dan bisa berujung pada korban manusia maupun satwa. Ketika negara terlambat, desa dipaksa menjadi pemadam kebakaran. (***)
