✨ Intinya sih...

• Kualitas air Sungai Mentaya di sejumlah kecamatan di Kotawaringin Timur (Kotim), termasuk wilayah selatan hingga Kota Sampit, masih payau dan belum layak konsumsi.
• Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim tetap melanjutkan distribusi air layak konsumsi untuk masyarakat di wilayah terdampak, khususnya Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang.
• Status penanganan bencana karhutla dan kekeringan di Kotim telah berubah dari tanggap darurat menjadi fase transisi pemulihan, berlaku mulai 16 hingga 30 November 2026.
• Meskipun status berubah, posko penanganan bencana di BPBD Kotim tetap beroperasi 24 jam untuk mengoordinasikan kegiatan distribusi air bersih.
• Selain penanganan dampak kekeringan, BPBD Kotim mulai melakukan antisipasi potensi bencana banjir seiring perubahan musim, dengan memetakan wilayah rawan banjir.
• Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di Kotim pada November 2026 tidak setinggi tahun sebelumnya karena fenomena El Nino yang panjang, namun potensi curah hujan tinggi pada tahun 2027 tetap perlu diwaspadai.

SAMPIT, kanalindependen.id – Meredanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya mengakhiri persoalan kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Kondisi air Sungai Mentaya yang disejumlah kecamatan di wilayah selatan hingga wilayah Kota Sampit masih terasa payau alias asin dan belum layak dikonsumsi.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim tetap melanjutkan distribusi air layak konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun status tanggap darurat telah berubah menjadi fase transisi pemulihan.

Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, kondisi perubahan kualitas air sudah terjadi sekitar awal September 2026 di wilayah selatan, kemudian keluhan warga merembet hingga di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang yang berada di Kota Sampit.

”Dari laporan Perumdam Tirta Mentaya bahwa air masih belum layak dikonsumsi. Termsuk di wilayah Ketapang dan Baamang masih payau,” kata Irawati usai memimpin rapat evaluasi penanganan karhutla dan kekeringan, di Aula Pusdalops BPBD Kotim, Senin (16/11/2026).

Persoalan air payau juga membuat masyarakat di wilayah terdampak belum dapat sepenuhnya mengandalkan sumber air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Karena itu, bantuan air layak konsumsi masih diperlukan sampai kualitas air kembali membaik.

Irawati menyebutkan, permintaan distribusi air bersih yang masih diterima pemerintah daerah sejauh ini berasal dari dua kecamatan, yakni Baamang dan Mentawa Baru Ketapang.

Namun, pemerintah tetap membuka kemungkinan memperluas penyaluran apabila kebutuhan serupa muncul di wilayah lain.

”Untuk pemenuhan atau permintaan air bersih masih kami terima di kecamatan, dua kecamatan yaitu Kecamatan Baamang dan Ketapang, tetapi juga tidak menutup kemungkinan sampai menyasar ke wilayah selatan,” ujarnya.

Pemkab Kotim memastikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan tetap berjalan meskipun status tanggap darurat karhutla dan kekeringan telah berakhir.

Saat ini, status penanganan bencana karhutla dan kekeringan telah diturunkan menjadi fase transisi pemulihan terhitung 16–30 November 2026.

Perubahan status tersebut berpengaruh terhadap skala pengerahan personel dan pola penanganan di lapangan, tetapi tidak menghentikan kegiatan pemenuhan kebutuhan air masyarakat.

Irawati menjelaskan, posko penanganan bencana di BPBD Kotim tetap beroperasi selama 24 jam. Koordinasi kegiatan distribusi air bersih berada di bawah Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti.

Sementara itu, organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan tetap dapat menjalankan kegiatan penyaluran bantuan sesuai tugas dan kemampuan masing-masing.

”Posko tetap beroperasi di BPBF, tetapi tidak lagi mengerahkan personel dalam jumlah besar. Walaupun begitu, OPD lain masih bisa  menyuplai air bersih sesuai kebutuhan dan permintaan masyarakat,” jelas Irawati.

BPBD Mulai Antisipasi  Banjir

Selain memastikan penanganan dampak kekeringan tetap berjalan, pemerintah daerah mulai mengalihkan perhatian pada potensi bencana banjir, seiring perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti mengatakan, pemetaan wilayah rawan banjir menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan setelah penanganan karhutla memasuki tahap pascabencana.

Pemetaan tersebut akan mengacu pada data kejadian banjir pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, wilayah yang selama ini kerap mengalami banjir umumnya tidak banyak berubah sehingga catatan kejadian terdahulu dapat menjadi dasar untuk menentukan daerah yang perlu mendapat perhatian.

”Setelah pascabencana karhutla ini, pemerintah daerah perlu mengantisipasi bencana banjir tahunan yang terjadi setiap musim hujan. Pemetaan titik rawan banjir biasanya  tidak banyak berubah, terjadi dibeberapa kecamatan terutama wilayah utara dan sebagian ruas jalan perkotaan yang juga menjadi perhatian kita,” ungkap Imam.

Berdasarkan data tersebut, BPBD akan meminta para camat melakukan langkah antisipasi di wilayah masing-masing.

Pemerintah kecamatan diharapkan dapat mengenali kembali lokasi yang berpotensi terdampak sekaligus mempersiapkan langkah yang diperlukan apabila banjir terjadi.

Selain pemetaan, kesiapan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi perhatian. Hal ini diperlukan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika kondisi cuaca memicu terjadinya banjir.

”Kita akan meminta Pak Camat antisipasi termasuk kita juga persiapan sarana-prasarana pendukung,” ujarnya.

Langkah antisipasi tersebut dilakukan lebih awal agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi, tetapi sudah memiliki gambaran wilayah terdampak dan kebutuhan penanganannya.

Imam menyebut intensitas curah hujan di Kotim saat ini masih relatif lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diterimanya, kondisi hujan pada November tahun ini belum setinggi tahun lalu.

Dia mengaitkan kondisi tersebut dengan fenomena El Nino yang berlangsung cukup panjang.

”Kotim salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi fenomena El Nino panjang. Tahun lalu curah hujan pada periode  November cukup tinggi, namun pada periode yang sama tahun ini curah hujan diprediksi tidak setinggi tahun lalu,” jelasnya.

Namun, perkiraan itu tidak berarti risiko banjir dapat diabaikan karena perkembangan cuaca masih perlu terus dipantau.

”Tahun ini kemungkinan curah hujan lebih sedikit, tapi untuk di 2027, kemungkinan curah hujan tinggi masih perlu kita waspadai ,” tandasnya. (hgn/ign)