• Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kotawaringin Timur (Kotim) baru mencapai 38,5% per minggu pertama November 2026.
• Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim menargetkan 46% capaian CKG untuk tahun 2026 dan berupaya mengejar target tersebut dalam sisa waktu satu bulan lebih ini, dengan memperluas pemeriksaan hingga tingkat RT.
• Menurut Kepala Dinkes Kotim, Umar Kaderi, CKG penting untuk deteksi dini penyakit seperti hipertensi dan diabetes yang banyak ditemukan dari hasil skrining.
• Dinkes Kotim juga menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mengelompokkan layanan kesehatan menjadi lima klaster, serta memperkuat pelayanan hingga tingkat desa melalui puskesmas pembantu (pustu).
• Sistem pendataan SATUSEHAT digunakan sebagai basis pemantauan kondisi warga untuk intervensi kesehatan yang terarah, mulai dari tingkat desa hingga rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.
SAMPIT, kanalindependen.id – Pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga November 2026 baru mencapai sekitar 38,5 persen.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim masih berupaya mengejar target 46 persen dalam sisa waktu tahun ini, dengan memperluas pemeriksaan hingga tingkat rukun tetangga (RT) dan menyasar masyarakat yang belum memanfaatkan layanan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kotim Umar Kaderi mengatakan, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pihaknya berharap target tahunan dapat tercapai, bahkan jika memungkinkan melampauinya.
”Hingga minggu ke-45 atau minggu pertama November CKG di Kotim sudah mencapai 38,5 persen. Target kami tahun ini 46 persen. Mudah-mudahan dengan sisa waktu satu bulan lebih ini bisa tercapai 46 persen,” kata Umar Kaderi, Kepala Dinkes Kotim saat acara peresmian Puskesmas Gunung Makmur di Kecamatan Antang Kalang, Senin (16/11/2026).
Umar mengatakan CKG bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan instrumen penting untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan masyarakat secara lebih luas.
Data hasil pemeriksaan dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengetahui kecenderungan penyakit yang banyak ditemukan sekaligus menentukan langkah penanganan.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dihimpun tahun ini, hipertensi dan diabetes menjadi dua penyakit yang ditemukan dalam skrining kesehatan masyarakat.
”Masyarakat yang memanfaatkan layanan CKG jadi mengetahui tekanan darah, kadar gula darahnya. Sehingga, nakes kami bisa melakukan langkah preventif kepada masyarakat untuk melakukan apa yang harus dilakukan, baik intervensinya, maupun rekomendasi obat-obatan sesuai anjuran dokter,” jelasnya.
Umar mengakui, belum optimalnya capaian CKG tidak terlepas dari masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya.
Padahal, Dinkes bersama jajaran puskesmas telah berupaya mendekatkan pelayanan dengan turun langsung hingga ke lingkungan RT. Sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat mengetahui manfaat pemeriksaan kesehatan gratis dan bersedia memanfaatkannya.
”Kami sudah berupaya memberikan layanan sampai ke RT untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Namun, masyarakat kita memang masih perlu disosialisasikan lagi pentingnya CKG,” ungkapnya.
Umar menilai pemeriksaan kesehatan seharusnya menjadi kebutuhan setiap orang. Sebab, seseorang tidak harus menunggu sakit untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
”Mestinya masyarakatlah yang butuh kesehatan itu, bukan kita yang butuh masyarakat. Namun, kita tetap berupaya semaksimal mungkin supaya cek kesehatan gratis ini bisa menjadi program unggulan kita semua,” tegas Umar.
Karena itu, ia berharap masyarakat lebih proaktif memanfaatkan kesempatan pemeriksaan yang telah disediakan pemerintah. Deteksi dini dinilai penting agar potensi gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
”Kesadaran masyarakat untuk skrining pemeriksaan kesehatan secara berkala masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Dinkes Petakan Wilayah dengan Capaian Rendah
Untuk mempercepat realisasi target, pelaksanaan CKG di Kotim tidak hanya diserahkan kepada 22 puskesmas yang tersebar di Kotim. Dinkes juga mengambil peran melalui pemetaan wilayah yang masih memiliki cakupan pemeriksaan rendah.
Umar menjelaskan, penentuan lokasi kegiatan dilakukan secara situasional berdasarkan data yang tersedia. Dengan demikian, kegiatan pemeriksaan dapat diarahkan ke wilayah yang memang membutuhkan peningkatan cakupan.
”Layanan CKG itu situasional. Kita sudah lihat petanya. Oh, daerah sini misalnya masih kurang. Tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas langsung lakukan layanan CKG di situ dan didukung oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Puskesmas tetap menjadi ujung tombak pelaksanaan pelayanan karena memiliki data masyarakat di wilayah kerjanya. Namun, Dinkes turut turun ke lapangan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan petugas puskesmas setempat.
“Kita ada datanya, sehingga teman-teman dinas inilah yang turun ke lapangan, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat, karena data mereka ada di puskesmas,” paparnya.
Integrasi Layanan Primer Diperkuat Hingga Tingkat Desa
Selain mempercepat program CKG, Dinkes Kotim juga menjalankan perubahan sistem pelayanan kesehatan melalui penerapan integrasi layanan primer (ILP).
Umar menjelaskan, perubahan paradigma pelayanan tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang sebelumnya berjalan berdasarkan pembagian poli.
Jika sebelumnya masyarakat mengenal poli umum, poli gigi, poli kesehatan ibu dan anak (KIA), dan sejumlah unit pelayanan lainnya, kini pelayanan diintegrasikan berdasarkan lima kelompok klaster.
”Kalau dulu kita mengenal poli umum, poli gigi, poli KIA, dan sebagainya, tahun ini kita sudah melaksanakan integrasi layanan primer. Jadi, sudah terintegrasi antara klaster satu, dua, tiga, empat, dan lima. Itu sudah berjalan di Kabupaten Kotim,” terangnya.
Lima klaster tersebut diantaranya, Klaster Manajemen, Klaster Ibu dan Anak, Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia, Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan kelima Lintas Klaster yaitu layanan penunjang dan penghubung antar-klaster yang mencakup pelayanan gawat darurat, kefarmasian, laboratoriuk serta kesehatan gigi dan mulut.
”Penerapan ILP ini, didukung oleh 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang dijalankan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan, pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh kecamatan. Bahkan, dalam satu kecamatan terdapat dua hingga tiga puskesmas yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan masyarakat.
”Termasuk penguatan pelayanan yang juga dilakukan hingga tingkat desa melalui keberadaan puskesmas pembantu (pustu),” ujarnya.
Dalam konsep integrasi layanan primer, pustu didukung dua tenaga kesehatan, yakni seorang perawat dan seorang bidan, serta dua kader kesehatan yang membantu pelayanan di tingkat desa.
”Dengan pembagian lima klaster ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin dekat dengan masyarakat. Pemantauan kondisi kesehatan tidak hanya bergantung pada kunjungan warga ke puskesmas, tetapi juga dilakukan melalui keterlibatan tenaga kesehatan dan kader di lingkungan tempat tinggal masyarakat,” ujar Umar.
SATUSEHAT Menjadi Basis Pemantauan Kondisi Warga
Umar mengatakan, pendataan masyarakat melalui basis data SATUSEHAT menjadi bagian penting dalam penerapan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi.
Melalui basis data tersebut, tenaga kesehatan dapat mengetahui keluhan serta kondisi masyarakat sehingga langkah promosi kesehatan maupun intervensi medis dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
”Konsep sekarang yang kita berikan adalah masyarakat tentunya harus sudah terdaftar di basis data SATUSEHAT, sehingga kita bisa melihat dan mengetahui apa yang menjadi keluhan masyarakat. Di situlah intervensi yang kami lakukan, baik promosinya maupun intervensi apa yang harus dilakukan terkait kondisi yang ada di daerah,” jelasnya.
Jika ditemukan masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, tenaga kesehatan di tingkat desa dapat mengarahkan warga ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan.
“Manakala teman-teman mendapatkan data masyarakat yang perlu penanganan lebih lanjut, akan kita rujuk ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan, kemudian bisa lanjut ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit,” katanya.
Sistem tersebut diharapkan membuat pelayanan kesehatan berjalan lebih terarah, mulai dari tingkat desa hingga fasilitas kesehatan rujukan. Seluruh fasilitas juga disiapkan mengikuti standar pelayanan yang telah digariskan pemerintah pusat.
Umar menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan masyarakat Kotim mendapatkan hak dasar pelayanan kesehatan tanpa terkendala lokasi tempat tinggal.
Dengan dukungan fasilitas tersebut, pemerintah daerah berupaya agar masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
”Semua masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan karena itu adalah hak dasar dan kewajiban pemerintah serta pemerintah daerah untuk menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengupayakan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis sesuai program dan ketentuan yang berlaku.
Umar berharap penerapan integrasi layanan primer, dukungan pendataan SATUSEHAT, serta optimalisasi fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyakit di Kotim.
Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan ketika masyarakat sakit, tetapi juga semakin mengutamakan promosi kesehatan, pemeriksaan dini, dan penanganan berdasarkan kondisi kesehatan warga.
”Yang kita harapkan, saat ini pemerintah daerah menyiapkan semua fasilitas kesehatan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tentunya banyak perubahan nantinya yang kita dapatkan sesuai dengan standar layanan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (hgn/ign)