✨ Intinya sih...

• Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi mengakhiri status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan pada 15 November 2026, setelah lima kali perpanjangan.
• Mulai 16 November hingga 30 November 2026, status penanganan diturunkan menjadi fase transisi pemulihan.
• Keputusan ini didasari oleh masuknya musim hujan dan penurunan signifikan jumlah titik panas, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati dalam rapat evaluasi pada Senin, 16 November 2026.
• Hingga 16 November 2026, luas lahan yang terbakar di Kotim mencapai 2.254 hektare dengan akumulasi 54.377 titik panas sepanjang tahun.
• Dengan berakhirnya status tanggap darurat, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak lagi dapat digunakan sejak 15 November 2026, namun posko penanganan tetap beroperasi dengan personel terbatas dari BPBD.

SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi mengakhiri status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan setelah lima kali melakukan perpanjangan.

Terhitung 16 November hingga 30 November 2026, status penanganan diturunkan menjadi fase transisi pemulihan, seiring masuknya musim hujan dan menurunnya jumlah titik panas secara signifikan.

Perubahan status tersebut diputuskan dalam rapat evaluasi penanganan karhutla dan kekeringan di Aula Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) BPBD Kotim, Senin (16/11/2026).

Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan keputusan menurunkan status tanggap menjadi fase pemulihan ditetapkan setelah mempertimbangkan perkembangan kondisi lapangan, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

”Sebagaimana kita ketahui dari hasil pemantauan lapangan, laporan BPBD, dan juga dari BMKG, untuk Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memasuki musim hujan, sehingga Pemkab Kotim memutuskan mengakhiri status tanggap darurat dan menetapkan fase pemulihan selama 15 hari,” kata Irawati, Wabup Kotim.

Ia menyebut, penurunan jumlah titik panas dan membaiknya kondisi cuaca juga menjadi pertimbangan utama perubahan status tersebut.

”Jadi, dalam hal ini kita melihat tidak adanya atau penurunan drastis jumlah titik hotspot yang terjadi di lapangan dan juga kondisi cuaca yang sudah membaik,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Kotim telah menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan selama 185 hari, mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026. Namun, meningkatnya jumlah hotspot dan kejadian kebakaran membuat pemerintah harus meningkatkan status penanganan menjadi tanggap darurat sejak 30 Juli 2026.

Status tanggap darurat pertama kali diberlakukan selama 28 hari, yakni 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Karena kondisi kebakaran belum terkendali, pemerintah kemudian melakukan lima kali perpanjangan.

Perpanjangan pertama berlaku pada 27 Agustus hingga 15 September 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi 24 Agustus karena cuaca panas masih berlangsung dan titik api terus meluas.

Selanjutnya, perpanjangan kedua diberlakukan pada 16–30 September 2026 selama 15 hari. Pertimbangannya, titik api masih banyak ditemukan, sementara sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering sehingga menyulitkan upaya pemadaman.

Perpanjangan ketiga berlaku pada 1–15 Oktober 2026. Keputusan yang ditetapkan dalam rapat evaluasi 29 September itu diarahkan untuk memperkuat pemadaman sekaligus distribusi air bersih kepada masyarakat.

Pemerintah kemudian memperpanjang status untuk keempat kalinya pada 16–30 Oktober 2026. Kebijakan tersebut menyesuaikan perkembangan penanganan di tingkat provinsi karena kabut asap dan titik panas masih tersebar di sejumlah wilayah.

Perpanjangan kelima berlaku pada 31 Oktober hingga 15 November 2026. Keputusan dalam rapat evaluasi 29 Oktober tersebut difokuskan pada upaya pendinginan lahan gambut, meskipun hujan mulai turun di beberapa titik.

Setelah rangkaian perpanjangan itu, Pemkab Kotim akhirnya mengakhiri masa tanggap darurat pada 15 November dan menetapkan status transisi dari tanggap darurat menjadi fase pemulihan terhitung 16–30 November 2026.

Luas Kebakaran Capai 2.254 Hektare

Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti mengatakan, berdasarkan data terakhir hingga 16 November 2026, luas lahan yang terbakar selama kejadian karhutla di Kotim mencapai 2.254 hektare, dengan 1.728 kejadian yang ditangani.

Kecamatan Baamang menjadi wilayah dengan luasan kebakaran paling besar dengan jumlah 877 kejadian.

Sementara itu, berdasarkan rekap hotspot hingga 16 November 2026 berjumlah 54.377. Angka ini merupakan akumulasi selama kurang lebih 11 bulan. Dengan titik panas tertinggi terjadi pada periode September sebanyak 23.686.

Data hotspot 2026 juga menunjukkan lonjakan drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya berjumlah 453 titik panas.

”Jadi sesuai dengan perkembangan laporan dari BMKG, Kotim sudah mulai masuk musim hujan, walaupun masih intensitasnya rendah sampai yang menengah. Tapi, data hotspot juga mengalami penurunan drastis. Per hari ini cuma ada satu titik. Jadi sejak tanggal 7 sampai sekarang, jumlah titik panas harian tidak lagi sampai puluhan titik,” jelas Imam.

Ia memastikan seluruh kebakaran yang ditangani tim selama masa tanggap darurat telah berhasil dipadamkan. Namun, angka 2.254 hektare tersebut masih merupakan data berdasarkan lokasi yang didatangi dan ditangani langsung oleh tim BPBD.

Meski seluruh kebakaran yang terjadi disejumlah lokasi telah dipadamkan, Pemkab Kotim masih menghadapi pekerjaan lanjutan berupa pendataan kerugian, pemetaan dampak kebakaran, hingga pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak.

”Alhamdulillah, sejak beberapa kali turun hujan, sejumlah lokasi yang terbakar sudah padam semua. Hanya saja mungkin nanti setelah ini kami akan menghitung  kerugian dan dampak lain pascabencana yang melibatkan data riil di lapangan dari laporan Camat,” ungkap Imam.

Pendataan tersebut mencakup lokasi dan luasan lahan yang terbakar, termasuk wilayah yang belum sempat dijangkau oleh tim pemadam.

Menurut Imam, data yang telah dihimpun BPBD sejauh ini merupakan hasil penanganan langsung terhadap lokasi yang didatangi dan dipadamkan.

Sementara itu, kebakaran di lokasi yang tidak terjangkau masih perlu dipetakan agar keseluruhan dampaknya dapat diketahui.

”Jadi, data riil di lapangan dari dampak dan kerugian atas kejadian karhutla menjadi acuan untuk langkah pemulihan ke depan yang harus dilakukan pascakarhutla,” katanya.

Imam mengatakan, upaya pemulihan nantinya membutuhkan keterlibatan OPD teknis. Seperti, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan menjadi dua instansi yang akan dilibatkan untuk mengidentifikasi dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sektor pertanian dan perikanan.

Selain itu, OPD lainnya juga akan dilibatkan sesuai kebutuhan yang ditemukan dalam proses pendataan.

”Mungkin juga dinas-dinas yang lain juga dilibatkan untuk kita menggerakkan lagi ekonomi masyarakat yang terdampak oleh karhutla dan kekeringan,” jelasnya.

Salah satu kebutuhan yang turut menjadi perhatian adalah ketersediaan sumber air di kawasan terdampak. Termasuk di dalamnya usulan pemetaan titik-titik yang membutuhkan pembangunan sumur bor dalam.

Namun, Imam menegaskan, rencana tersebut masih harus melalui kajian teknis. Pemerintah perlu mengidentifikasi terlebih dahulu lokasi yang membutuhkan sumber air serta kaitannya dengan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

”Jadi pascabencana nanti, di titik-titik ekonomi mana yang harus kita hidupkan, apakah di situ perlu sumur bor? Nah, nanti OPD teknis yang akan mengkaji beserta tim lainnya,” ujarnya.

Imam menambahkan, BPBD masih menyiapkan pembahasan bersama OPD terkait untuk melakukan penghitungan kerugian pascabencana. Hasil penghitungan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebutuhan pemulihan.

”Pembangunan sarana pendukung seperti sumur bor tidak langsung diputuskan tanpa kajian, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di lokasi terdampak,” ujarnya.

Dana BTT Tidak Bisa Lagi Digunakan

Meskipun status tanggap darurat telah berakhir, pemerintah daerah memastikan kegiatan penanganan karhutla dan kekeringan tidak dihentikan. Posko tetap beroperasi selama 24 jam di BPBD dengan koordinasi di bawah Kepala Pelaksana BPBD Kotim.

Dalam hal ini, penurunan status hanya mengubah skala penanganan. Pemerintah tidak lagi melakukan pengerahan personel dan sumber daya dalam porsi besar mencapai 400an personel gabungan.

”Selama fase transisi pemulihan posko di BPBD tetap beroperasi, namun tidak lagi melibatkan personel berskala besar dan hanya memaksimalkan personel BPBD,” ujarnya.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan di lapangan selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing OPD dan kecamatan sesuai tugasnya. Namun, dukungan TNI dan Polri tetap dapat diberikan apabila diperlukan.

Lebih lanjut, Imam menjelaskan perubahan status juga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran penanganan bencana.

”Setelah status tanggap berakhir, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah tidak dapat digunakan lagi sejak 15 November 2026,” ujarnya.

Untuk kegiatan penanganan mulai 16 November, BPBD menggunakan anggaran yang tersedia pada instansinya. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan skala personel yang lebih terbatas.

”Karena BTT sudah tidak boleh digunakan lagi sejak 15 November. Jadi 16 November ini kita menggunakan dana BPBD yang ada di BPBD,” ungkap Imam.

Berakhirnya masa tanggap darurat juga menjadi momentum bagi BPBD untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan karhutla sepanjang 2026. Evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan dalam mempersiapkan penanganan dan pencegahan kebakaran pada tahun berikutnya.

Imam menyebut, ada dua aspek utama yang menjadi perhatian, yakni kesiapan personel serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Menurutnya, perencanaan dan prediksi terhadap potensi bencana memang dapat dilakukan. Namun, kondisi di lapangan ketika bencana terjadi tidak selalu dapat diperkirakan sepenuhnya dan terkadang berada di luar kemampuan penanganan.

”Ya, minimal kita evaluasi dari sisi personel, evaluasi dari sarana prasarana pendukung. Karena, kita bisa memprediksi, tetapi kan nanti pada saat kejadian ini kan ada hal yang di luar kemampuan kita,” tuturnya.

Selain memperbaiki kesiapan sumber daya, BPBD juga akan melanjutkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla.

”Bencana karhutla yang terjadi, ada yang memang karena alam, ada yang karena ulah kesengajaan manusia. Jadi, ini yang perlu kita edukasi terus menerus, termasuk juga mengingatkan konsekuensi sanksi kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan,”  tandasnya. (hgn/ign)