SAMPIT, Kanalindependen.id  – Perubahan siklus cuaca di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak hanya membawa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melainkan juga mulai memicu krisis kesehatan masyarakat. Seiring dengan datangnya musim kemarau yang membuat udara semakin panas dan kering, potensi merebaknya berbagai jenis penyakit infeksi kini berada pada level yang sangat diwaspadai. Dinas Kesehatan Kotim secara rigid menempatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare sebagai dua momok penyakit utama yang paling mengancam ketenteraman warga di tingkat tapak.

Prediksi Kemarau Panjang BMKG and Risiko Gangguan Pernapasan

Kepala Dinas Kesehatan Kotim, Umar Kaderi, membeberkan bahwa berdasarkan manifes prakiraan cuaca dari BMKG, musim kemarau tahun ini diprediksi akan berlangsung dalam durasi yang lebih panjang dengan paparan suhu udara yang jauh lebih panas. Kondisi ekstrem tersebut dipastikan bakal berdampak destruktif pada sirkuit kesehatan masyarakat apabila tidak dilakukan langkah mitigasi taktis sejak dini.

Kombinasi antara parameter udara yang kering, debu jalanan yang beterbangan, hingga potensi kepulan asap pekat akibat karhutla dinilai menjadi motor penggerak utama yang memperbesar risiko gangguan saluran pernapasan pada warga.

Di sisi lain, menyusutnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah pelosok juga menjadi pemicu utama di balik merangkaknya kasus diare, terutama jika higienitas makanan dan sirkuit sanitasi lingkungan tidak dijaga secara ketat oleh masyarakat.

“Biasanya saat musim kemarau kasus diare dan ISPA mengalami peningkatan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan serta menjaga daya tahan tubuh,” urai Umar Kaderi saat memberikan konfirmasi pada Selasa (7/7/2026).

Manifes Kesiapan Logistik Medis and Pemetaan Zona Merah Diare

Guna menghadapi potensi lonjakan pasien di sisa musim kering ini, Dinas Kesehatan Kotim mengklaim telah mengaktifkan status siaga dengan mengamankan pasokan logistik medis hulu. Langkah taktis yang diambil meliputi: Penyediaan stok obat-obatan esensial yang memadai di seluruh lini pelayanan. Pengadaan cadangan masker dalam jumlah masif untuk didistribusikan saat kualitas udara memburuk. Mobilisasi tenaga kesehatan (SDM) and penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) agar tetap optimal memberikan penanganan darurat.

“Kesiapan sudah kami lakukan. Masker, obat-obatan, SDM, dan fasilitas kesehatan sudah kami siapkan agar pelayanan tetap optimal apabila terjadi peningkatan kasus akibat musim kemarau maupun dampak karhutla,” tegas Umar.

Selain penguatan logistik, Dinkes Kotim juga telah merampungkan sirkuit pemetaan wilayah rawan (vulnerability mapping) yang selama ini memiliki rekam jejak historis lonjakan kasus diare tertinggi saat kemarau melanda. Peta risiko ini dijadikan acuan rigid bagi para petugas kesehatan di tingkat Puskesmas hingga Posyandu untuk mempertegas sirkuit edukasi mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Warga diimbau kuat untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi cairan agar terhindar dari dehidrasi, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mulai merasakan gejala klinis ISPA atau diare.

Peringatan dari Dinas Kesehatan Kotim mengenai ancaman ISPA and diare di awal Juli 2026 ini adalah manifes rutinitas birokrasi yang klise and selalu berulang setiap tahun tanpa ada terobosan solutif di tingkat hulu. Membagikan masker and menumpuk stok obat-obatan di Puskesmas adalah strategi kuratif-defensif yang hanya mengobati gejala, bukan menyelesaikan akar masalah. Ketika Dinkes menyatakan bahwa debu, asap karhutla, and berkurangnya air bersih adalah pemicu utama penyakit, mereka sebenarnya sedang menelanjangi kegagalan lintas sektoral Pemkab Kotim dalam melindungi hak-hak dasar rakyat atas lingkungan and air bersih.

Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam terkait ancaman wabah diare akibat menyusutnya air bersih. Masalah ini bukan semata-mata karena faktor “alam yang mengering”, melainkan akibat belum meratanya infrastruktur pipa air bersih (PDAM) hingga ke pemukiman pelosok and desa-desa riparian di Kotim. Saat kemarau tiba, warga miskin di pinggiran kota and pedalaman terpaksa mengonsumsi air sungai atau sumur gali yang surut and telah tercemar bakteri demi bertahan hidup. Menyuruh masyarakat menjaga sanitasi tanpa memberikan akses air bersih yang layak adalah sebuah ironi kebijakan yang tidak adil.

Dinkes Kotim and jajaran lintas dinas tidak boleh hanya berlindung di balik tameng imbauan moral agar warga “rajin berolahraga and minum air putih”.

Pemkab Kotim harus melakukan intervensi struktural: aktifkan armada tangki air bersih untuk menyuplai zona-zona merah diare secara gratis, pasang alat monitor kualitas udara (ISPU) yang transparan di ruang publik, and tindak tegas faskes atau Puskesmas yang lamban dalam melayani pasien miskin terdampak ISPA.

Jika penanganan kesehatan ini tetap dikelola dengan mentalitas proyek tahunan yang reaktif, maka warga Kotim terutama anak-anak and lansia akan terus dipaksa menjadi korban musiman yang bertaruh nyawa di tengah kepungan debu asap and krisis air bersih. (***)