Pilah-Pilih Menyidik Api: Polda Kalteng Buka Opsi SP3, DAD Kotim Tagih Korporasi ke Meja Hijau

SAMPIT, kanalindependen.id – Patroli darat dan udara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) tak lagi mendapati lidah api di sejumlah wilayah, kendati titik panas masih mengintai di beberapa daerah.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebut sudah terkendali. Akan tetapi, neraca penegakan hukumnya masih berat sebelah.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut 50 warga telah berstatus tersangka, sementara korporasi yang dijerat status serupa baru dua dan perkaranya masih berjalan, Senin (9/11/2026).

Dua korporasi tersangka yang diumumkan Polda sejauh ini, PT BWL dan PT PWN, beroperasi di Kapuas dan Lamandau, jauh di luar batas administratif Kotawaringin Timur (Kotim).

Pada kesempatan yang sama, Iwan menggariskan muara yang menanti perkara dengan alat bukti tak lengkap, yakni penghentian lewat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Sehari kemudian, Selasa (10/11/2026), Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim mengingatkan agar meredanya api di lapangan tidak ikut memadamkan pengusutan perkara korporasi.

Lembaga adat ini mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla sepanjang 2026.

DAD turut menyodorkan jalur pertanggungjawaban lain yang berjalan beriringan dengan hukum negara, yakni peradilan adat.

”Kalau bukti sudah cukup, seret ke pengadilan. Jangan sampai masyarakat berbulan-bulan menghirup asap, tetapi perusahaan yang bertanggung jawab justru tidak tersentuh hukum,” tegas Ketua Harian DAD Kotim Gahara.

Desakan itu menggema ketika kepolisian belum mengumumkan satu pun nama korporasi tersangka karhutla di Kotim.

Penetapan tersangka korporasi untuk wilayah Kotim yang diumumkan resmi, lengkap dengan titik lokasi dan hamparan luas kebakarannya, justru lahir dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Jumat (30/10/2026) dua pekan lalu, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan mengumumkan penetapan PT GAP, perusahaan penanaman modal asing asal Singapura, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana kehutanan.

Perkara itu berpangkal pada kebakaran di areal kebun sawit dalam kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi.

Api yang melanda areal tersebut pada 2025 dan 2026 menghanguskan 901,4 hektare lahan. Penyidikannya bergulir dari surat perintah penyidikan tertanggal 9 September 2026, sementara nilai kerugian ekologisnya masih dalam tahap perhitungan.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu menjelaskan, penetapan tersangka itu berpijak pada hasil penyidikan dan pembuktian.

Rangkaian pembuktian tersebut merentang dari pemeriksaan aktivitas di lokasi, kewajiban hukum perusahaan, hingga dugaan perbuatan atau kelalaian.

Secara nasional, Gakkum Kehutanan tengah menangani 15 korporasi dalam perkara kebakaran hutan, yakni 11 perkara masih dalam penyidikan umum, dua berkas telah dinyatakan lengkap, dan dua korporasi menyandang status tersangka.

PT GAP merupakan satu dari dua korporasi tersangka tersebut, sedangkan satu entitas lainnya berada di Kalimantan Barat.

Serupa dengan langkah Polda, Kemenhut hanya merilis inisial perusahaan. Kepingan inisial dan lokasi itu cocok dengan PT Globalindo Alam Perkasa, perusahaan dalam jejaring Musim Mas Group yang kebunnya berada di Kota Besi.

Hingga naskah ini disusun, belum ada tanggapan perusahaan atas penetapan tersebut.

”Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, Jumat (30/10/2026).

Menurut Dwi, asal-usul modal perusahaan, entah dari dalam negeri atau asing, tak sedikit pun menggugurkan kewajiban hukumnya di Indonesia.

Jurang Angka di Meja Penyidik

Deretan angka di meja kepolisian memperlihatkan ketimpangan yang disorot DAD. PT BWL dan PT PWN diumumkan sebagai tersangka bersama direktur masing-masing pada 21 Oktober, dengan luasan lahan terbakar sekitar 587 hektare dan 664 hektare.

Catatan Polres Kotim hingga awal November memuat 13 orang tersangka dari 12 perkara karhutla, dengan satu perkara di antaranya ditarik ke Polda Kalteng.

Tak ada korporasi dalam daftar itu. Per 1 Oktober, sepuluh dari sebelas tersangka yang terdata saat itu mengaku membakar lahan milik sendiri, sementara perkara dua korporasi di Kotim berada di tangan Polda.

Penanganan perkara korporasi Kotim di tingkat Polda itu pun belum berujung pada pengumuman tersangka.

Pada 8 September, Polda menyatakan satu korporasi di Kotim telah naik ke tahap penyidikan dengan lahan terbakar sekitar 30 hektare.

Sehari kemudian, kepolisian membeberkan bahwa perusahaan tersebut tidak mengantongi sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai ketentuan, serta merupakan satu dari empat korporasi yang sebelumnya diselidiki.

Identitas perusahaan itu tak pernah diungkap Polda. Akan tetapi, dari empat nama perusahaan yang arealnya terbakar dan sempat diumumkan Polda pada 24 Agustus, satu-satunya yang berlokasi di Kotim adalah PT Nusantara Sawit Persada (NSP).

Saat ditanya wartawan kala meninjau Sampit pada 27 Oktober, Iwan sempat mengungkapkan adanya satu korporasi tersangka di Kotim, tanpa merinci namanya.

Hingga Senin (9/11/2026), jumlah korporasi tersangka yang disebut Polda tak beranjak dari angka dua, persis seperti saat PT BWL dan PT PWN pertama kali diumumkan.

Jurang angka itulah yang ditolak DAD. Gahara meminta timbangan penegakan hukum tidak membedakan pelaku perorangan dengan korporasi.

”Jangan hanya berani menindak masyarakat kecil. Kalau korporasi terbukti melanggar, tindak juga. Hukum harus berlaku sama, siapa pun yang berada di belakangnya,” tegasnya.

Bayang-Bayang Kandasnya Perkara

Iwan memastikan pengusutan perkara tidak ikut berhenti seiring padamnya api.

”Ada dua korporasi dan itu terus berproses. Termasuk sejumlah korporasi lain yang saat ini masih dalam penyelidikan. Jadi, penanganan perkara ini tidak berhenti hanya karena kebakaran sudah berhasil dipadamkan,” kata Iwan.

Pucuk pimpinan kepolisian Kalteng ini tetap menggariskan dua ujung bagi setiap berkas perkara.

”Kita buktikan, alat bukti lengkap maka proses hingga sidang pengadilan. Jika tidak, maka SP3 dan itu harus ada kepastian hukum. Laporan terus kami terima, baik datang langsung maupun tertulis, pasti akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Terbitnya SP3 memang telah terjadi pada musim kebakaran tahun ini. Merujuk data Polda Kalteng hingga 25 September, satu perkara karhutla tercatat telah dihentikan melalui surat perintah tersebut.

Istilah tahapan hukum yang digunakan untuk perkara korporasi pun tampak bergeser. Pada 18 Oktober, Iwan menyatakan 12 perkara korporasi sudah dinaikkan ke tahap penyidikan dan satu korporasi telah ditetapkan tersangka.

Pada Senin (9/11/2026), ia menyebut sejumlah korporasi lain masih berada dalam penyelidikan.

Kedua istilah itu memisahkan dua fase hukum yang berlainan. Penyelidikan adalah tahap menyisir ada tidaknya tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan tahap mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka. SP3 merupakan surat perintah untuk menghentikan tahap yang kedua.

Gahara menolak apabila penegakan hukum terhadap korporasi terhenti di tengah jalan. Menurut dia, pengusutan perkara tidak boleh mandek pada tahap pemeriksaan atau penetapan tersangka semata.

Perkara dengan bukti yang cukup harus dituntaskan demi menghadirkan kepastian hukum atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Pada hari yang sama dengan pernyataan Iwan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng melayangkan laporan terhadap delapan perusahaan ke Polda Kalteng.

Enam di antaranya bergerak di sektor perkebunan sawit, meliputi PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia dari Genting Plantations Group; PT Arjuna Utama Sawit dari First Borneo Group; PT Tapian Nadenggan dari Sinar Mas Group/GAR; serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa dari Musim Mas Group.

Dua entitas lainnya adalah pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yakni PT Industrial Forest Plantation dari Nusantara Fiber Group dan PT Baratama Putra Perkasa.

Sedikitnya dua korporasi terlapor beroperasi di lanskap Kotim, yakni GAP di Kota Besi dan MAS. Pabrik beserta kebun MAS membentang di Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, dengan estate lain di Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu.

Walhi menyebut kedelapan konsesi itu terindikasi kuat memiliki area terbakar, dan tiga di antaranya telah diverifikasi lewat pemantauan lapangan sebagai sampel.

”Jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Janang Firman Palanungkai, Senin (9/11/2026).

Janang mengingatkan, penegakan hukum jangan sampai lemah di hadapan korporasi, tetapi tajam menyasar masyarakat kecil.

Walhi turut membuka kembali ingatan atas laporan terhadap empat perusahaan yang dilayangkan bersama Save Our Borneo dan LBH Palangka Raya pada 2023 silam.

Menurut Walhi, nasib laporan lama itu tak jelas tindak lanjutnya, sementara keempat perusahaan masih leluasa beroperasi. Kebiasaan Bareskrim Polri dan Polda Kalteng yang hanya merilis inisial dalam perkara korporasi pun tak luput dari sorotan organisasi lingkungan tersebut.

Catatan Walhi merinci sedikitnya 81.587 hektare lahan hangus terbakar di Kalteng sepanjang Januari hingga September 2026.

Laporan ini juga mengutip data BPBD Kalteng yang merekam 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober.

Dengan laporan resmi itu, Walhi kini berkedudukan sebagai pelapor. Posisi hukum ini memegang peranan penting semenjak KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026.

Merujuk Pasal 161 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, permohonan praperadilan untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan kini hanya dapat diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya.

Aturan lama sempat membuka pintu itu lebih lebar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, yang mengakui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga sebagai pihak yang berhak mengajukan praperadilan.

Jalur Sunyi Palu Adat

Menurut Gahara, luka lingkungan akibat karhutla jauh melampaui hamparan lahan yang hangus. Bagi masyarakat Dayak, tanah dan hutan merupakan bagian dari denyut kehidupan, sumber penghidupan, sekaligus warisan leluhur yang wajib dijaga keberlangsungannya.

Dia juga mengingatkan bahwa masyarakat Dayak memiliki ketentuan adat untuk merawat keseimbangan alam dan melindungi wilayah kehidupan masyarakat. Karena itu, dugaan pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat adat dapat ditelaah melalui mekanisme hukum adat.

”Bahkan perusahaan yang terlibat karhutla pun bisa diadili melalui peradilan adat. Kalau perbuatannya melanggar ketentuan adat dan merugikan masyarakat adat, tentu ada mekanisme untuk meminta pertanggungjawabannya. Jangan menganggap hukum adat tidak berlaku terhadap perusahaan,” ujar Gahara.

Lewat keterangannya, DAD Kotim menegaskan bahwa penerapan hukum adat tetap memperhatikan kewenangan lembaga adat, wilayah berlakunya ketentuan adat, serta pembuktian pelanggaran.

Jalur adat ini juga dipastikan tidak menggantikan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana karhutla.

Pijakan regulasi jalur tersebut pernah dibentangkan Gahara. Saat menghadiri pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada 19 Oktober lalu, ia menyebut kedudukan damang sebagai hakim adat.

Rujukannya bertumpu pada Perda Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008, Perda Kotim Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak, serta Perda Kotim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hukum Acara Peradilan Adat.

Lebih jauh, pada 24 Agustus, Gahara menegaskan DAD Kotim berpegang pada 96 pasal adat, yang di antaranya membuka denda adat bagi pembakar lahan pemicu bencana karhutla.

Kotim punya preseden penggunaan palu sidang adat terhadap korporasi, kendati bukan untuk perkara api.

Pada 28 Agustus 2026, Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai menghukum PT Binasawit Abadipratama (BAP) membayar sekitar Rp438,1 miliar dalam sengketa lahan Desa Sebabi dan Desa Bangkal.

Majelis kemudian menjalankan eksekusi atas lahan sengketa tersebut pada 24 September tanpa perlawanan perusahaan.

Jauh sebelumnya, Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu lewat putusan 2 Mei 2024 menghukum PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) membayar Rp259 juta sebagai ganti rugi atas penggarapan lahan makam.

Pengadilan Negeri Sampit memang sempat membatalkan putusan adat itu pada 29 April 2025, tetapi Pengadilan Tinggi Palangka Raya menganulir putusan tingkat pertama tersebut dalam sidang 25 Juli 2025.

Dalam aksi damai warga pada 24 Februari 2026, perusahaan akhirnya menyatakan menerima dan melaksanakan putusan adat Damang Tualan Hulu, termasuk sanksi yang ditetapkan.

Khusus untuk perkara karhutla, jalur adat terhadap korporasi belum tercatat pernah ditempuh di sumber terbuka.

Menagih Ongkos Ekologis

Gahara menilai keberadaan investasi korporasi di Kotim harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai adat dan ruang hidup masyarakat.

”Silakan perusahaan berusaha, tetapi jangan abaikan tanah dan lingkungan tempat masyarakat hidup. Kalau sudah rusak, siapa yang menanggung? Jangan semuanya dibebankan kepada masyarakat,” katanya.

Selain menuntut pertanggungjawaban pidana dan membuka kemungkinan sanksi adat, Gahara menyoroti kewajiban pemulihan lingkungan.

Menurutnya, kerusakan akibat kebakaran meninggalkan dampak panjang terhadap sumber penghidupan warga, termasuk masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada tanah dan hutan.

Pihak yang terbukti bertanggung jawab perlu memenuhi kewajiban pemulihan sesuai ketentuan hukum, supaya kerugian lingkungan tidak seluruhnya jatuh menjadi beban masyarakat dan pemerintah.

Potret di tingkat nasional memperlihatkan jarak yang masih menganga antara ketukan palu putusan dan realisasi pemulihan.

Catatan Greenpeace Indonesia menunjukkan, dari denda berkekuatan hukum tetap senilai Rp18,9 triliun terhadap perusahaan pembakar dan perusak hutan sepanjang periode 2015 hingga 2019, baru Rp78 miliar yang mengalir masuk ke kas negara.

Sementara itu, Kemenhut melaporkan 32 perusahaan telah dijatuhi sanksi pencabutan, pembekuan, dan pemaksaan pemulihan ekosistem hutan. Nilai kerugian ekologis untuk perkara PT GAP saat ini masih dihitung.

Jejak lama di Kalteng turut memperlihatkan bagaimana api kembali menjilat tempat yang sama. Perkara karhutla korporasi tahun 2019 yang bergulir sampai ke meja hijau berujung vonis kurang dari dua tahun penjara bagi tiga manajer kebun.

Lahan PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK) di Kecamatan Sebangau, Palangka Raya, salah satu perusahaan dalam perkara itu, nyatanya kembali terbakar pada Oktober 2023.

”Musim kemarau sudah lewat, tetapi urusan hukumnya jangan ikut selesai. Tanah dan hutan yang rusak itu menyangkut kehidupan anak cucu kita. Kalau ada yang harus bertanggung jawab, tuntaskan. Jangan tunggu kebakaran berikutnya baru ribut lagi,” ujar Gahara. (ign)