Tanduk Banteng Berbalik ke Kandang: Lima Babak Saling Seruduk PDIP Kalteng

PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Yustinus Tenung masih menyebut dirinya Bendahara DPD saat menyebar pesan klarifikasi kepada seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan se-Kalimantan Tengah, Senin (9/11/2026).

Ia menepis keras konten TikTok yang menuding dirinya dan Sekretaris DPD Zuli Eko Prasetyo melaporkan Ketua DPD Yohanes ke Polda Kalteng. Sang bendahara lantas menawarkan sebuah panggung penjelasan, yakni jumpa pers bertiga antara ketua, sekretaris, dan dirinya.

”Mari kita semua menjaga kewarasan akal sehat kita,” pesan Yustinus dalam klarifikasinya.

Jakarta ternyata memutar jarum jam lebih cepat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto meneken Surat Keputusan DPP Nomor 119/KPTS/DPP/XI/2026.

Salinan dokumen yang diperoleh Kanal Independen membebastugaskan Zuli dari kursi sekretaris dan Yustinus dari jabatan bendahara DPD PDI Perjuangan Kalteng.

Tongkat kepengurusan langsung diserahkan kepada dua politisi berbasis Kapuas: Bupati Kapuas Wiyatno sebagai sekretaris dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan selaku bendahara.

Dua dari tiga sosok yang dijanjikan tampil satu meja itu terdepak tepat pada hari janji tersebut diucapkan.

Alasan resmi dalam lembar SK terdengar sepenuhnya administratif. Keduanya antara lain dinilai jarang hadir dalam rapat dan kegiatan partai. Jejak dokumen justru membongkar cerita berbeda.

Usulan pergantian itu ternyata lahir dari rahim DPD Kalteng sendiri lewat surat bertanggal 1 Agustus 2026.

Bambang Irawan belakangan menyuarakan pengakuan kepada wartawan, bahwa ketidakharmonisan ikut menyulut pergeseran tersebut, termasuk perihal isu pelaporan terhadap ketua.

Tanduk banteng Kalteng kini tajam mengarah ke kandangnya sendiri. Konflik ini tidak meledak tiba-tiba, melainkan merayap di depan mata publik melewati lima babak.

Kuda Hitam, Dua Nama dari Jakarta

Suhu internal memanas jauh sebelum mesin Konferensi Daerah dinyalakan. Pengamat politik FISIP Universitas Palangka Raya, Ricky Zulfauzan, sudah mengingatkan pada Juli 2025 bahwa dinamika internal partai mulai bergejolak.

Dia menegaskan, kunci penentu kursi ketua DPD tak pernah beranjak dari tangan Ketua Umum.

Sejumlah nama jadi sorotan tajam dua pekan sebelum Konferda. Bursa calon ketua antara lain diisi Sigit K Yunianto, yang ketika itu duduk sebagai Sekretaris DPD sekaligus anggota DPR RI, serta Wiyatno yang kala itu berstatus Bendahara DPD dan Bupati Kapuas. Pengamat Ari Junaedi bahkan merekomendasikan nama Sigit.

Hotel Bahalap Palangka Raya menjelma menjadi panggung Konferda VI pada Rabu, 3 Desember 2025.

Wakil Bendahara DPP PDIP Yuke Yurike membacakan keputusan yang menobatkan Yohanes sebagai Ketua DPD PDIP Kalteng masa bakti 2025-2030.

Yohanes menjabat Wakil Ketua I DPRD Kapuas dan mengantongi rekam jejak memimpin DPC PDIP Kapuas. Yohanes sejatinya bukan nama yang paling santer diprediksi.

DPP turut menyematkan jabatan sekretaris kepada Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, dan bendahara kepada Yustinus Tenung.

Keduanya disebut-sebut berada dalam jejaring politik Sigit K Yunianto. Masuknya nama mereka dinilai sebagai sinyal bahwa pengaruh Sigit di tingkat pusat masih kuat.

Bambang Irawan, yang kini menjadi bendahara, kala itu mendapat posisi Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Perempuan dan Anak. Nama Wiyatno lenyap, tak secuil pun tercantum dalam susunan pengurus tersebut.

”Saya Ketua DPD, bukan kepala,” kata Yohanes usai ditetapkan.

Yohanes memagari pernyataannya dengan ketegasan bahwa segala urusan partai harus diketok bersama dalam rapat pengurus.

Dia juga tak menampik adanya kader utama yang menyeberang partai serta robeknya keutuhan internal setelah Pilkada 2024.

Ambulans, Absensi, dan Rapat Selasa

DPP mengesahkan arsitektur lengkap DPD lewat SK Nomor 21/KPTS-DPD/DPP/II/2026 tertanggal 6 Februari 2026. Jakarta memasang sabuk pengaman disiplin dua bulan kemudian.

Megawati membuka pelatihan bagi ketua, sekretaris, dan bendahara pengurus daerah se-Indonesia pada 16 April 2026. Sang Ketua Umum menjatuhkan aturan main berupa rapat rutin minimal sekali seminggu setiap Selasa dengan absensi yang ketat.

”Sekretaris itu tanggung jawab jalannya partai,” kata Megawati dalam pelatihan itu, seperti dikutip JPNN.

Sebuah profil di media online pada tahun yang sama masih menyebut Zuli sebagai motor utama PDIP Kalteng.

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K Yunianto menyerahkan bantuan ambulans kepada DPC PDIP Barito Selatan melalui tangan Zuli pada Mei 2026, disaksikan Yustinus.

”Penyerahan ambulans sebagai bentuk penghargaan kepada struktur partai yang berprestasi, disiplin partai, dan solid,” kata Zuli kala itu, merujuk laporan Gesuri.id.

Urusan kehadiran justru berubah menjadi salah satu alasan ia dicopot enam bulan kemudian.

SK yang membebastugaskan Zuli dan Yustinus juga menugasi pengganti mereka untuk meningkatkan disiplin dan kehadiran dalam rapat serta kegiatan partai.

Musyawarah Anak Cabang (Musancab) memutar rodanya pada periode yang sama. Antara merekam geliat musancab PDIP Barito Selatan pada 25 April 2026, sementara RRI mencatat Bupati Kapuas Wiyatno menampakkan diri dalam pendidikan politik Musancab PDI Perjuangan pada pertengahan Mei 2026.

Belakangan, SK DPP secara khusus mencatat Yustinus tidak terlibat dalam konsolidasi organisasi di tingkat Anak Cabang.

Dua Front dalam Sehari

DPD PDIP Kalteng menanggapi somasi dari kuasa hukum mantan Ketua DPD PDIP Kalteng, R. Atu Narang, pada Juli 2026.

Somasi ini mempersoalkan status kepemilikan tanah dan bangunan eks kantor partai di Jalan RTA Milono, Palangka Raya. Pihak DPD memasang perisai bantahan, menyebut kantor itu diresmikan langsung oleh Megawati ketika Atu Narang masih memimpin DPD.

Kuasa hukum keluarga Atu Narang, Suriansyah Halim, melaporkan DPD ke Polda Kalteng atas dugaan penguasaan tanah dan bangunan tersebut pada 27 Juli 2026.

Kuasa hukum DPD, Ziburahman, membalas lima hari kemudian, Sabtu, 1 Agustus 2026, lewat laporan balik atas dugaan perusakan, pemagaran ilegal, dan pencurian fasilitas kantor.

Tim kuasa hukum kemudian terjun ke lokasi atas instruksi dan arahan Ketua DPD serta DPP. Suriansyah menangkis tuduhan perusakan dan menyebut pagar dipasang murni demi mengamankan aset yang sertifikat hak miliknya masih tertera atas nama istri Atu Narang.

Tanggal 1 Agustus menyimpan cerita kedua di balik layarnya. DPD PDIP Kalteng menerbitkan surat Nomor 86/IN/DPDP-PDIP.62/VIII/2026 bertanggal 1 Agustus 2026, perihal usulan reposisi dan pergantian pengurus DPD.

Surat inilah yang kelak menjadi salah satu rujukan pencopotan sekretaris dan bendahara.

DPD bertarung di dua palagan dalam satu hari. Menangkis mantan ketuanya lewat laporan polisi dan mengusulkan pergantian pengurus intinya sendiri. Sosok-sosok yang dihadapi di kedua palagan itu sama-sama lahir dari kandang banteng.

Senin yang Sama, Dua Surat

Sementara usulan itu menunggu putusan DPP, Zuli tetap memegang kendali kursi Ketua DPRD Seruyan. Dia memimpin rentetan rapat paripurna di Kuala Pembuang sepanjang September dan Oktober 2026, termasuk mengawal pembahasan APBD Seruyan 2027.

SK DPP merujuk undangan konsolidasi organisasi internal partai pada 27 Oktober 2026, serta rapat pleno DPP pada tanggal yang sama.

Konflik merembes cepat ke layar ponsel. Sebuah konten TikTok menyebut Yustinus dan Zuli diduga melaporkan Yohanes ke Polda Kalteng, serta mengaitkannya dengan urusan dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

”Apa yang ada di konten TikTok tersebut tidak benar,” tulis Yustinus dalam klarifikasinya.

Keterangan resmi kepolisian yang mengonfirmasi adanya laporan terhadap Yohanes belum terdengar hingga klarifikasi itu diberitakan.

SK DPP yang diteken pada Senin yang sama tak menyentuh hiruk-pikuk laporan polisi. Dokumen itu memakai kata membebastugaskan, menghindar dari bahasa sanksi, meski mencantumkan Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Disiplin sebagai salah satu dasarnya.

DPP membedah alasan pencopotan Zuli secara spesifik.

”Rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan kegiatan Partai, terbatasnya keterlibatan dalam konsolidasi organisasi, serta belum optimalnya komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian administrasi kesekretariatan, yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan tugas organisasi dan program Partai,” demikian tertulis dalam bagian menimbang SK tersebut.

Catatan untuk Yustinus menukik lurus pada urusan administrasi keuangan.

”Belum optimalnya koordinasi dan penyelesaian administrasi keuangan Partai, termasuk dengan pihak perbankan dan instansi terkait, sehingga pelaksanaan tugas kebendaharaan belum berjalan secara efektif,” tulis DPP.

Dua Versi, Satu Poros

Pernyataan dari pucuk partai memantulkan nada berbeda pada Selasa, 10 November 2026.

”Ya, kami menerima SK DPP mengenai evaluasi terhadap sekretaris dan bendahara DPD,” kata Yohanes, tanpa merinci alasan pencopotan.

Yohanes memaparkan alasan evaluasi DPP, seraya menyebut koordinasi perbankan turut menjadi bagian pertimbangan. Dia menyatakan reposisi itu bagian dari konsolidasi menyongsong agenda politik mendatang dan berharap seluruh jajaran menjaga kebersamaan.

Sekretaris barunya menjawab dengan ritme yang jauh lebih tenang.

”Apa yang menjadi amanah ini akan kami jalankan,” kata Wiyatno.

Sang bendahara baru justru memecah kesunyian dengan bahasa yang jauh lebih blak-blakan. Bambang menyebut ketidakharmonisan ikut menyuburkan dinamika itu saat ditanya soal isu pelaporan ketua ke Polda.

Dia menilai persoalan itu semestinya dibereskan di bilik internal partai.

”Ya, itu kan justru dia melaporkan ketua. Dia sendiri kok yang melaporkan,” kata Bambang, seperti dikutip dari Tabengan.

Dua keping cerita itu kini berdiri saling berhadapan. Bendahara baru menyebut ada pelaporan terhadap ketua, sementara bendahara lama menepis mentah-mentah tudingan itu.

Zuli Eko Prasetyo belum menampakkan diri untuk menyampaikan tanggapan terbuka hingga naskah ini disusun.

Jejak tinta dokumen mencatat usulan pergantian dari DPD meluncur sejak 1 Agustus. Isu laporan polisi itu, sejauh tercatat di sumber terbuka, baru mendidih ke publik pada 9 November, lebih dari tiga bulan kemudian.

Tiga kursi inti DPD kini disapu bersih oleh politisi berbasis Kapuas pasca-keluarnya SK. Yohanes duduk sebagai Wakil Ketua I DPRD Kapuas, dan Wiyatno menyandang posisi Bupati Kapuas.

Bambang terpilih ke DPRD Kalteng pada Pileg 2024 dari dapil yang juga meloloskan Wiyatno sebelum ia menjadi bupati, dan pernah menyuarakan usulan pembangunan dari desa-desa di Kapuas.

Yohanes dan Wiyatno tercatat beberapa kali tampil berdampingan. Koran Jakarta, misalnya, memberitakan keduanya meninjau perakitan 100 handtraktor bantuan Kementerian Pertanian di Kapuas pada awal Oktober 2026.

Posisi petinggi partai ini memikul beban riwayat tersendiri. Kursi sekretaris pernah diduduki Sigit K Yunianto dengan Wiyatno bersiaga sebagai bendahara pada kepengurusan sebelumnya.

Jabatan sekretaris berpindah tangan dari Sigit ke Zuli pada Desember 2025, sebelum akhirnya beralih ke Wiyatno sebelas bulan kemudian. Kursi bendahara melompat dari Wiyatno ke Yustinus, lalu mendarat di tangan Bambang.

Pertaruhan Tanda Tangan dan Dana Publik

Bara perselisihan ini menembus tebalnya pagar kantor partai. Lima orang berada di pusat arena pergantian ini, yakni tiga pimpinan hasil Konferda dan dua pengganti.

Sedikitnya empat di antaranya menggenggam kekuasaan di ranah publik: seorang bupati, ketua DPRD kabupaten, wakil ketua DPRD kabupaten, dan wakil ketua komisi di DPRD provinsi.

Kursi sekretaris memegang gembok pencalonan. Aturan pencalonan Pemilu 2024 (PKPU 10/2023) mewajibkan daftar bakal calon anggota DPRD provinsi dibubuhi cap partai serta diteken oleh ketua dan sekretaris partai tingkat provinsi.

Jika regulasi ini tak berubah pada Pemilu 2029, tanda tangan sekretaris DPD menjadi salah satu urat nadi sahnya pengajuan caleg DPRD Kalteng dari PDIP.

Kewenangan bendahara bersinggungan langsung dengan aliran uang publik. SK menugasi sekretaris dan bendahara baru mengurus administrasi rekening dan bantuan keuangan partai politik dengan pihak terkait.

PDIP, pemilik kursi terbanyak di DPRD Kalteng dengan 10 dari 45 kursi, tercatat menerima bantuan keuangan APBD Kalteng Rp1,6 miliar pada 2025, porsi paling besar di antara sembilan partai penerima.

Nilai itu dikalkulasi dari 320.645 suara sah dengan patokan Rp5.000 per suara.

Babak berikutnya tengah disiapkan. Diktum keempat SK memerintahkan sekretaris dan bendahara baru, bersama ketua, segera menyusun usulan penyesuaian struktur, komposisi, dan personalia DPD untuk ditetapkan DPP. Gerbong pengurus lain kini bersiap menghadapi pergeseran.

Jumpa pers bertiga yang dijanjikan Yustinus pada Senin itu belum sedikit pun terlacak dalam pemberitaan hingga naskah ini disusun. Ketukan palu dari Jakarta mendarat lebih dulu, memisahkan ketiganya sebelum mereka sempat duduk di satu meja. (ign)