Editorial: Jangan Putihkan Tunggakan Api!

HUKUM karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun ini bergerak cepat ke satu arah. Catatan kepolisian memperlihatkan 50 warga telah berstatus tersangka. Korporasi yang dijerat Polda justru baru dua. Dan keduanya beroperasi jauh dari Kotawaringin Timur (Kotim).

Polres Kotim mencatat 13 tersangka, yang seluruhnya perorangan. Data awal Oktober menunjukkan sepuluh dari sebelas tersangka yang tercatat saat itu mengaku membakar lahan milik sendiri.

Kepolisian belum mengumumkan nama satu pun korporasi di Kotim sebagai tersangka. Padahal, konsesi sejumlah kebun ikut terbakar.

Prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun sudah ditegaskan pejabat negara dan dituntut Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim. Deretan angka itu justru memperlihatkan penegakan hukum yang belum sejalan dengannya.

Baca Juga: Pilah-Pilih Menyidik Api: Polda Kalteng Buka Opsi SP3, DAD Kotim Tagih Korporasi ke Meja Hijau

Kerumitan pembuktian perkara korporasi memang nyata, tetapi tidak menjelaskan mengapa perusahaan yang sudah disidik pun dibiarkan tanpa nama.

Perkara korporasi di Kotim yang ditangani Polda telah naik ke penyidikan sejak awal September. Kepolisian juga menyebut perusahaan itu tak memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai ketentuan.

Dua bulan berlalu, identitas perusahaan itu belum juga diungkap. Kapolda, saat meninjau Sampit pada 27 Oktober, sempat mengiyakan ada satu korporasi tersangka di Kotim tanpa menyebut namanya, padahal dua korporasi tersangka yang diumumkan Polda berada di Kapuas dan Lamandau.

Berlindung di Balik Inisial

Nama justru lebih benderang ketika perkara masih di tahap awal. Pada 24 Agustus, empat perusahaan yang arealnya terbakar sempat muncul. Tiga di antaranya dengan nama lengkap, dan satu-satunya yang berlokasi di Kotim adalah PT Nusantara Sawit Persada.

Keempat perusahaan itu tak lagi disebut dalam pernyataan resmi kepolisian yang tercatat di sumber terbuka. Yang muncul kemudian hanya inisial, atau keterangan tentang satu korporasi di Kotim tanpa identitas.

Penetapan tersangka korporasi untuk Kotim yang diumumkan lengkap dengan lokasi dan luas kebakaran justru datang dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan itu pun hanya berupa inisial: PT GAP.

Inisial telah menjadi tirai. Polda menyebut PT BWL dan PT PWN, Kemenhut menyebut PT GAP, dan publik dibiarkan menebak setelah berbulan-bulan dikepung asap. Kepercayaan warga kini menjadi pertaruhan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng mencatat sedikitnya 81.587 hektare lahan terbakar di Kalteng sepanjang Januari hingga September.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng yang dikutip lembaga itu merekam 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober. Warga yang menghirup asap itu berhak tahu nama perusahaan yang sedang diperiksa.

Kini, ketika api disebut terkendali, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) mulai disodorkan sebagai muara bagi perkara yang buktinya tak lengkap. Secara hukum, itu sah.

Masalahnya ada pada cara perkara korporasi dibicarakan. Sebanyak 12 perkara korporasi pada 18 Oktober disebut sudah naik ke penyidikan.

Tiga pekan kemudian, sejumlah korporasi disebut masih berada dalam penyelidikan. SP3 pun sudah pernah terbit musim ini. Data Polda hingga 25 September mencatat satu perkara karhutla dihentikan, tanpa keterangan apakah perkara itu menyangkut perorangan atau korporasi.

Istilah yang bergeser tanpa penjelasan membuat publik tak bisa memastikan kedua keterangan itu merujuk perkara yang sama, apalagi mengukur seberapa jauh perkara korporasi benar-benar bergerak.

Riwayat memberi alasan untuk merawat curiga. Laporan Walhi Kalteng atas empat perusahaan pada 2023, menurut lembaga itu, hingga kini tak jelas ujungnya, sementara keempat perusahaan tersebut tetap beroperasi.

Perkara karhutla korporasi 2019 yang sempat sampai ke meja hijau berakhir dengan vonis di bawah dua tahun bagi tiga manajer kebun, dan lahan salah satu perusahaannya kembali terbakar pada Oktober 2023.

Catatan Greenpeace Indonesia menunjukkan, dari kewajiban pembayaran senilai Rp18,9 triliun dalam putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perusahaan pembakar dan perusak hutan periode 2015 hingga 2019, baru Rp78 miliar yang masuk kas negara.

Polanya terus berulang. Api padam, perkara korporasi meredup, lalu pada musim kemarau berikutnya siklus kembali dimulai dari nol.

Peringatan Jalur Adat

Pintu pengawasan publik pun menyempit. Penghentian penyidikan hanya bisa diuji lewat praperadilan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berlaku pada 2 Januari 2026.

Aturan lama sempat membuka ruang yang sama bagi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lewat putusan Mahkamah Konstitusi.

Kapolda menyatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti, dan pada hari yang sama Walhi Kalteng melaporkan delapan perusahaan.

Kunci praperadilan untuk laporan atas delapan perusahaan itu kini juga ada di tangan pelapornya. Keterbukaan aparat menjadi jaminan terpenting bahwa penyidikan korporasi dalam perkara lain tidak dihentikan dalam senyap.

Karena itu, desakan DAD Kotim patut dibaca serius. Kepercayaan terhadap penegak hukum sedang diuji ketika sebuah lembaga adat mengingatkan bahwa korporasi juga bisa diadili secara adat.

Peringatan itu bukan peluru hampa, meski dua preseden berikut berasal dari sengketa lahan, bukan perkara api.

Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai menghukum PT Binasawit Abadipratama membayar sekitar Rp438,1 miliar dalam sengketa lahan Desa Sebabi dan Desa Bangkal, serta mengeksekusi lahan sengketa tanpa perlawanan di lapangan.

Putusan adat terhadap PT Hutanindo Agro Lestari dalam perkara penggarapan lahan makam di Tualan Hulu sempat dibatalkan Pengadilan Negeri Sampit, lalu kembali berlaku setelah Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan gugatan pembatalan itu tidak dapat diterima, dan akhirnya dilaksanakan perusahaan.

DAD menempatkan jalur adat berdampingan dengan hukum negara, bukan sebagai penggantinya. Tetapi bila penegak hukum terus lamban terhadap korporasi, jangan heran jika warga lebih percaya pada peradilan adat ketimbang meja hijau negara.

Menagih Nyali Negara

Negara punya pekerjaan rumah yang jelas sebelum siklus kemarau berikutnya datang memanggang lahan. Polda Kalteng dan Kemenhut berutang nyali untuk mengumumkan nama lengkap korporasi yang diperiksa beserta status setiap perkaranya, termasuk perkara korporasi Kotim yang disidik sejak September.

Setiap SP3 harus dibuka alasannya agar pelapor bisa mengujinya. Laporan Walhi Kalteng atas delapan perusahaan, sedikitnya dua di antaranya beroperasi di Kotim, mesti diproses secepat perkara warga, dan nasib laporan 2023 perlu dijelaskan.

Jalur perdata dan administratif harus berjalan untuk memaksa pemulihan, termasuk membuka hasil penghitungan kerugian ekologis dalam perkara PT GAP.

Api memang disebut sudah terkendali. Tetapi tunggakan perkara korporasinya masih menggunung, dan negara tak berhak memutihkannya diam-diam.

Setiap perkara perusahaan yang berakhir di laci adalah utang yang dibayar warga dengan napasnya sendiri. (redaksi)