✨ Intinya sih...

• Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyelenggarakan bimbingan teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi SDM perencana perangkat daerah.
• Acara ini berlangsung di Aula Anggrek Tewu, Sekretariat Daerah Kotim, pada Rabu, 18 November 2026, yang dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan.
• Diana Setiawan menegaskan PPRG diperlukan untuk memastikan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pemerintah memperhitungkan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi seluruh kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas) secara adil dan merata.
• Bimbingan teknis bertujuan meningkatkan kemampuan perencana dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, bukan hanya mengejar target fisik atau administratif.
• Peserta dibekali penggunaan instrumen analisis gender seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Analysis Budget (GAB), yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kotim.
• Pj Sekda Kotim berharap hasil bimbingan teknis ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga diterapkan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih responsif gender dan memberikan manfaat nyata.

SAMPIT, kanalindependen.id – Penyusunan anggaran pembangunan daerah dituntut tidak hanya berorientasi pada besaran belanja dan target fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan berbeda yang dihadapi masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) kepada sumber daya manusia (SDM) perencana perangkat daerah, termasuk pembekalan penggunaan instrumen analisis gender.

Bimbingan teknis ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan para perencana dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Diana Setiawan menegaskan, perencanaan dan penganggaran responsif gender diperlukan agar kebijakan, program, kegiatan, serta anggaran pemerintah benar-benar memperhitungkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

”Perencanaan dan penganggaran pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target fisik dan penyerapan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat,” tegas Diana, saat memberikan sambutannya di Aula Anggrek Tewu, Sekretariat Daerah Kotim, Rabu (18/11/2026).

Diana mengatakan pembangunan daerah harus memberikan manfaat dan kesempatan yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat lainnya.

Namun, setiap kelompok memiliki kebutuhan, pengalaman, permasalahan, serta akses dan kesempatan yang berbeda. Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk ketika pemerintah menyusun program dan menetapkan alokasi anggaran.

”PPRG bukan berarti pemerintah harus membuat program yang hanya diperuntukkan bagi perempuan. Pendekatan tersebut juga bukan untuk memisahkan kepentingan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan,” katanya.

Sebaliknya, lanjut Diana, PPRG merupakan strategi untuk memastikan setiap kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran telah mempertimbangkan kebutuhan, permasalahan, serta dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

”Dengan pemahaman yang sama, perangkat daerah diharapkan mampu menyusun program pembangunan berdasarkan persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan manfaat secara adil, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Perencana Harus Mampu Mengidentifikasi Kesenjangan Gender

Diana menekankan, pengarusutamaan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan. Seluruh perangkat daerah memiliki kewajiban yang sama untuk menerapkannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan. Karena itu, keberadaan SDM perencana menjadi sangat penting untuk memastikan pendekatan tersebut diterapkan sejak proses penyusunan program.

”Para perencana harus mampu mengidentifikasi kesenjangan gender, menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta merumuskan program dan kegiatan yang mampu menjawab permasalahan tersebut,” ujarnya.

Kemampuan tersebut diperlukan agar perencanaan pembangunan tidak disusun berdasarkan asumsi umum mengenai kebutuhan masyarakat.

Perencana harus dapat mengenali persoalan yang dihadapi kelompok sasaran, melihat kesenjangan akses maupun kesempatan, kemudian menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan kegiatan yang sesuai.

Melalui bimbingan teknis yang dinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kotim, Diana berharap seluruh peserta memahami sekaligus mampu menerapkan instrumen PPRG, khususnya Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Analysis Budget (GAB).

Kedua instrumen tersebut penting dalam memastikan perencanaan pembangunan telah didasarkan pada analisis gender yang tepat dan didukung alokasi anggaran sesuai kebutuhan.

”Saya berharap pembekalan ini dapat meningkatkan kompetensi peserta, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep pengarusutamaan gender, tetapi juga memiliki kemampuan teknis untuk menerapkannya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah masing-masing,” ujarnya.

Diana juga mengingatkan agar hasil bimbingan teknis tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta.

Hal yang lebih penting adalah penerapan hasil pembelajaran dalam pekerjaan dan proses penyusunan perencanaan pembangunan di masing-masing perangkat daerah.

”Jangan sampai kegiatan bimbingan teknis ini hanya menjadi kegiatan seremonial dan rutinitas tahunan, tetapi harus mampu menghasilkan perubahan nyata dalam pola pikir, cara kerja, serta kualitas perencanaan pembangunan yang lebih responsif gender,” tegasnya.

Penegasan itu menjadi perhatian bagi seluruh perangkat daerah agar penerapan PPRG tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi. Analisis gender harus benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan program, menentukan sasaran kegiatan, serta menyusun kebutuhan anggaran.

”Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan dan perhatian terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender,” ujarnya.

Para pejabat perencana dan pengelola program juga diminta aktif berkoordinasi dengan DP3AP2KB Kotim sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten.

Koordinasi tersebut diperlukan agar penerapan PPRG di setiap perangkat daerah berjalan sesuai kebutuhan dan memiliki kesinambungan dalam proses perencanaan maupun penganggaran pembangunan.

Materi Harus Aplikatif dan Bisa Diterapkan

Selain menekankan tanggung jawab perangkat daerah, Diana juga memberikan perhatian terhadap metode pembelajaran selama kegiatan berlangsung.

”Kepada para narasumber, ia berharap materi yang disampaikan tidak hanya berupa penjelasan konseptual, tetapi juga dilengkapi contoh dan praktik penyusunan GAP serta GBS,” ujarnya.

Ia menilai peningkatan kompetensi perencana menjadi salah satu kebutuhan dalam mendorong kualitas perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pemkab Kotim berkomitmen terus mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender.

”Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang telah dibelanjakan atau seberapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan, serta memberikan kesempatan dan manfaat yang setara bagi seluruh warga,” pungkasnya. (hgn/ign)