• Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana membangun gedung multiguna senilai sekitar Rp149 miliar pada tahun 2027, dengan anggaran yang telah disetujui DPRD Kotim tanpa penolakan fraksi maupun komisi.
• Rencana pembangunan gedung ini telah memicu kritik dari mayoritas warganet (90,4% dari 847 komentar yang disisir Kanal Independen) di media sosial sejak Januari 2026, yang mempertanyakan urgensi dan lebih menuntut perbaikan jalan di tengah kondisi 967,66 km jalan rusak berat pada 2025.
• Ketua DPRD Kotim Rimbun menyatakan proyek tersebut merespons aspirasi masyarakat akan tempat pertemuan berdaya tampung besar dan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sejak 2025, meskipun RPJMD secara eksplisit tidak menyebut nama gedung tersebut.
• Angka anggaran (bergeser dari Rp49 miliar hingga Rp150 miliar), kapasitas (3.000 hingga 15.000 orang), dan luas lahan (3,7 hektare hingga 10 hektare) proyek ini menunjukkan inkonsistensi dalam pernyataan pejabat Pemkab Kotim dari waktu ke waktu.
• Pengurukan lahan untuk gedung multiguna senilai Rp5,95 miliar telah dilaksanakan sejak Juli 2026 di kawasan Lingkar Selatan yang disebut rawan banjir, sementara dokumen studi kelayakan dan DED proyek belum terbuka untuk publik.
SAMPIT, kanalindependen.id – Satu pertanyaan soal uang Rp149 miliar dilempar Andreas Weri Kristiawan ke grup Facebook Jual Beli Sampit yang dihuni sekitar 185 ribu akun.
Jumat pagi lalu, 30 Oktober 2026, dia bertanya apakah warga Sampit setuju dana sebesar itu dipakai membangun gedung multiguna.
Dari 40 komentar utama yang masuk, 39 menolak, mempertanyakan, atau menagih kebutuhan lain. Satu komentar tersisa cuma menitip pesan agar lokasinya strategis.
Tujuh belas hari kemudian, Senin (16/11/2026), arah sebaliknya muncul dari rapat kompilasi anggaran 2027 antara Badan Anggaran DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rencana gedung itu melaju mulus. Anggarannya disebut telah melewati pembahasan bersama DPRD tanpa penolakan dari fraksi maupun komisi.
Ketua DPRD Kotim Rimbun, mengatakan, gedung itu merespons aspirasi masyarakat yang membutuhkan tempat pertemuan berdaya tampung lebih besar.
Linimasa warga menyimpan catatan yang bertolak belakang. Kanal Independen menyisir satu per satu 847 komentar utama (di luar balasan antarwarganet) hingga Kamis (19/11/2026) pagi, pada 20 unggahan soal gedung itu di Facebook, TikTok, dan Instagram yang terbit sejak Januari hingga 18 November 2026.
Unggahan tersebut berasal dari akun media, akun informasi daerah, grup warga, hingga akun pribadi.
Hasilnya sangat timpang. Sebanyak 766 komentar atau 90,4 persen menolak, mempertanyakan, atau membenturkan proyek itu dengan kebutuhan lain.
Dukungan hanya menyembul dalam 34 komentar, atau 4 persen. Sisanya netral, berupa emoji, tanda nama, atau pertanyaan soal lokasi. Bila balasan ikut dihitung, riuh percakapan pada 20 unggahan itu menghimpun sekitar 1.100 komentar.
Nada kritis merata di tiga platform: 89,8 persen di Facebook, 91,5 persen di TikTok, dan 91 persen di Instagram. Pada unggahan akun pribadi, 187 dari 208 komentar juga bernada sama.
Jalan dan jembatan memuncaki daftar keluhan, disebut dalam 295 komentar atau hampir empat dari sepuluh komentar kritis.
Kecurigaan bahwa proyek itu bakal menjadi lahan korupsi menyusul dalam 190 komentar. Sebanyak 178 komentar mengungkit proyek yang mangkrak atau tak terawat, seperti Gedung Expo Sampit, atau khawatir gedung baru ini bernasib sama. Adapun 150 komentar mempertanyakan urgensi, manfaat, serta biayanya.
Penghitungan hingga Kamis (19/11/2026) ini bukan survei dan tidak mewakili seluruh warga Kotim. Setiap komentar dimasukkan ke satu kelompok sikap, tetapi bisa memuat lebih dari satu keluhan, sehingga angka per tema tidak dapat dijumlahkan.
Komentar bernada menerima, sekalipun samar, dicatat sebagai dukungan, dan tidak mencantumkan nama warganet yang berkomentar.
Keluhan soal jalan punya pijakan keras pada angka resmi. Publikasi Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026 terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kondisi jalan kabupaten yang pincang.
Dari 2.024 kilometer pada 2025, hanya 478 kilometer atau 23,63 persen yang berada dalam kondisi baik. Sebaliknya, 967,66 kilometer berstatus rusak berat.
Memakai patokan biaya ruas Kandan-Camba sekitar Rp5,6 miliar per kilometer, Kanal Independen sebelumnya menghitung dana Rp149 miliar kira-kira setara 27 kilometer peningkatan jalan sejenis.
Klaim Aspirasi dari Gedung Dewan
Seusai rapat kompilasi, Rimbun membentangkan penjelasannya di hadapan wartawan. Menurut dia, pemerintah daerah semula mengajukan dua rencana bangunan: gedung serbaguna dan gedung baru DPRD di kawasan Jalan Lingkar Utara.
Kantong keuangan daerah, katanya, tak sanggup menampung keduanya, sehingga rencana kantor dewan harus menepi.
”Kemarin ada dua program, program pembangunan gedung serbaguna dan program pembangunan gedung DPRD. Lokasi lahannya sudah ada di Lingkar Utara. Tapi dengan adanya kemampuan keuangan ini masih kurang, maka ditundalah di DPRD,” kata Rimbun.
Rimbun menuturkan, gedung serbaguna bukan tamu mendadak dalam pembahasan RAPBD 2027. Rencana itu, katanya, sudah masuk visi dan misi kepala daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dibahas dan disepakati sejak 2025, lalu tertunda pada 2026 akibat persoalan sinkronisasi.
Penundaan tersebut dipicu kelengkapan administrasi yang belum rampung. APBD 2026 lantas membiayai pengurukan lahan, sementara fisik gedung beserta fasilitas pendukungnya direncanakan dibangun pada 2027.
Soal kebutuhan, Rimbun menyinggung acara yang melibatkan banyak orang. Selama ini, kegiatan semacam itu kerap digelar di kawasan taman yang bertetangga dengan rumah sakit, hingga menuai keluhan karena dinilai mengusik kenyamanan pasien.
”Ini juga dilema dan problem bagi kita. Di sisi kita melaksanakan kegiatan yang mulia, tapi mengganggu kesehatan warga kita yang dirawat di rumah sakit,” ujarnya.
Rimbun menyebut proyek tersebut lahir dari analisis bupati dan wakil bupati. ”Kenapa itu diprogramkan dianalisa kepala daerah Pak Bupati dan Wakil Bupati, ini juga menanggapi atau merespon aspirasi masyarakat,” tuturnya, seperti dikutip dari Katakata.
Bangunan itu direncanakan tegak di atas lahan sekitar 4,5 hektare dengan daya tampung 3.000 hingga 5.000 orang. Seluruh pengerjaannya ditargetkan tuntas dalam satu tahun anggaran.
”Langsung selesai, karena kita itu adalah program reguler, tidak tahun jamak atau tidak multiyears. Tahun 2027 ini langsung kegiatan selesai,” tegasnya.
Menyangkut jalur persetujuan, Rimbun menyebut program itu sudah melintasi pembahasan KUA-PPAS, rapat komisi bersama mitra kerja, hingga pemandangan umum fraksi.
Seluruh tahapan yang ia sebut berlangsung dalam forum antara pemerintah daerah dan DPRD. Sebelumnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Kotim Muhammad Idi juga menyebut usulan itu telah disetujui di tingkat komisi.
Angka dan Lokasi yang Terus Bergeser
Target rampung dalam setahun itu bersimpang jalan dengan keterangan Bupati Kotim Halikinnor dua pekan sebelumnya. Pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan sekitar Rp49 miliar untuk pembangunan tahap awal.
”Anggarannya kita lakukan secara bertahap. Perkiraan saya pembangunan ini membutuhkan waktu sekitar dua tahun karena masih ada kebutuhan lainnya yang juga harus kita prioritaskan,” kata Halikinnor, Selasa (3/11/2026).
Versi ketiga muncul dari dinas pelaksana. Pada Jumat (6/11/2026), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Kotim Rifarna Montazriani menyebut kebutuhan dana mencapai Rp150 miliar.
Hal itu berdasarkan rancangan teknis rinci atau detail engineering design (DED), mencakup halaman, taman, serta area yang direncanakan untuk balap motor.
Saat itu, dua opsi tengah dibahas, yakni dianggarkan sekaligus pada 2027, atau dipecah dua tahap dengan sebagian pekerjaan berlanjut pada 2028.
Tak cuma skema anggaran, angka kapasitas dan luas lahan ikut berganti dari waktu ke waktu di ruang publik. Saat mengutarakan rencana ini kepada ANTARA pada Mei 2025, Halikinnor menyebut gedung itu sanggup menampung 10.000 hingga 15.000 orang.
Dalam berita ANTARA yang sama, Kepala DCKTRP kala itu, Rafiq Riswandi, menaksir kebutuhan lahannya sekitar 10 hektare.
Memasuki awal November 2026, Seputar Borneo mencatat kapasitas minimal 3.000 orang. Rifarna menyebut 2.000 hingga 4.000 orang di dalam gedung, atau mencapai 15.000 orang bila halaman ikut dihitung, di atas lahan seluas 3,7 hektare.
Pada 16 November, angka dari Rimbun bergeser lagi menjadi 3.000 hingga 5.000 orang di lahan sekitar 4,5 hektare.
Urutan prioritasnya berbalik. Pada Mei 2025, Mata Kalteng memberitakan gedung serbaguna akan disiapkan di lahan empat hektare di Lingkar Utara bersama kantor baru DPRD. Waktu itu, Halikinnor menegaskan kantor dewan yang didahulukan.
”Meski kantor bupati juga perlu renovasi, namun kita dahulukan kantor DPRD, karena ini merupakan kantor rakyat, jadi biar mereka dulu yang dibangun,” kata Halikinnor, Senin (5/5/2025), seperti dikutip Mata Kalteng.
Pada hari yang sama, kepada ANTARA, Halikinnor menyampaikan terima kasih karena DPRD sudah mengizinkan rencana gedung pertemuan.
Dia menargetkan pembangunannya dimulai tahun berikutnya. Jejak berita ini menguatkan klaim Rimbun bahwa rencana tersebut disepakati sejak 2025.
Bedanya, giliran kini berputar. Kantor DPRD yang ditunda, sedangkan pembangunan gedung pertemuan mundur ke 2027.
Keterangan soal lokasi sempat tak seragam. Saat itu, Rafiq menyebut sejumlah alternatif lahan, mulai dari dekat Bundaran Balanga, sekitar Jalan Lingkar Utara dan Selatan, hingga Jalan Pelita Barat.
Belakangan, pilihan jatuh pada hamparan lahan di kawasan Lingkar Selatan yang semula diperuntukkan bagi rumah dinas anggota DPRD.
Menurut Rimbun, lahan itu diserahkan ke pemerintah daerah pada 2025. Halikinnor menyodorkan alasan di balik peralihan tersebut.
”Dulu tanah itu diperuntukkan bagi perumahan. Namun, karena banyak anggota DPRD yang berasal dari wilayah sekitar sudah memiliki rumah sendiri, ditambah kondisi lahannya rawan banjir, akhirnya disepakati untuk dialihkan menjadi lokasi pembangunan gedung pertemuan berkapasitas besar,” kata Halikinnor, Selasa (3/11/2026).
Kritik Sejak Januari, Tender Jelang Tengah Malam
Suara keberatan warga bukan baru menyala ketika angka Rp149 miliar mencuat pada akhir Oktober. Jejak penolakan paling awal yang ditemukan Kanal Independen di media sosial bertanggal Januari 2026, saat Halikinnor kembali memaparkan rencana gedung multiguna sekaligus arena grasstrack.
”Yang sudah kita programkan dan saya anggap mendesak karena ini pemecahan masalah, yaitu pembangunan gedung multiguna sekaligus arena grasstrack untuk anak-anak muda,” kata Halikinnor, Kamis (8/1/2026).
Dari 22 komentar utama pada unggahan berita itu, 20 bernada kritis. Tujuh belas di antaranya menagih perbaikan jalan.
Gelombang kedua bergulir pada pertengahan Juni. Pada 17 Juni 2026, seorang warganet menulis di akun Facebook-nya bahwa urusan mendesak lazimnya dikerjakan secepat mungkin, sedangkan gedung ini dibangun bertahap tanpa kepastian kapan bisa dipakai.
Dua hari kemudian, berita soal proyek strategis 2026 yang memuat persiapan pematangan lahan gedung itu kembali memantik reaksi. Dari 91 komentar utama pada dua unggahan pertengahan Juni tersebut, 85 bernada kritis.
Malam 19 Juni itu, ketika jarum jam menunjuk pukul 23.45 WIB, paket Pematangan Lahan Gedung Pertemuan Terpadu diumumkan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kotim dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp6,02 miliar.
Paket tersebut sudah dibuat di sistem sejak 20 Mei 2026, sebelum gelombang kritik Juni.
Dari 11 peserta terdaftar, hanya satu yang memasukkan penawaran. Jadwal evaluasinya diubah dua kali, sebelum tender dinyatakan gagal pada 3 Juli karena penawar tunggal itu tidak memenuhi persyaratan teknis. SPSE tidak merinci persyaratan apa yang tidak terpenuhi.
Malam itu juga, tender ulang langsung diumumkan. Dari 12 peserta terdaftar, penawarnya kembali hanya satu: penyedia yang sama, dengan angka penawaran yang persis sama, Rp5.960.200.000.
Kali ini penawaran tersebut lolos evaluasi. Pada 16 Juli 2026, penyedia bernama Winn Terus Selamanya yang beralamat di Palangka Raya ditetapkan sebagai pemenang dengan harga negosiasi Rp5,954 miliar, atau 98,9 persen dari HPS.
Arus komentar tak berbalik arah kendati rencana itu dibingkai sebagai kabar baik. Pada 1 November, sebuah akun pribadi mengunggah tulisan di grup Facebook Info SAMPIT bahwa Pemkab Kotim akhirnya menjawab keluhan warga, lalu mengajak anggota grup menulis pendapat. Hasilnya, 83 dari 94 komentar utama justru bernada kritis.
”Apakah ada studi kelayakannya? Ide pembangunannya dari mana? Pernah diusulkan di Musrenbang?” tulis salah satu anggota grup.
Kritik serupa menumpuk pada unggahan kolaborasi BeritaSampit.com dengan akun Instagram Kominfo Kotim pada 4 November. Dari 51 komentar utama, 48 bernada kritis.
Pada 6 November, pekerjaan pengurukan di lapangan diinformasikan sudah berjalan. Rifarna menyebut progres pematangan lahan mencapai sekitar 35 persen, dengan lapisan tanah gambut yang telah dikupas sekitar 20 sentimeter.
Anggaran 2026 sebesar Rp5,9 miliar itu masih di bawah kebutuhan sekitar Rp9 miliar menurut DED, sehingga penimbunan akan dilanjutkan pada 2027 bersamaan dengan pembangunan gedung.
Jurang Pagu dan Tiga Paket dalam Sehari
Pertanyaan warga soal asal-usul gedung itu dapat dilacak lewat dokumen perencanaan daerah. Naskah lengkap Peraturan Daerah Kotim Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029 setebal 496 halaman tersedia di laman Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim.
Sebaliknya, versi yang terunggah di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kotim hanya memuat 14 halaman, tanpa bab program.
RPJMD tersebut mencantumkan 14 prioritas pembangunan yang, menurut dokumen itu, disusun berdasarkan janji politik bupati dan wakil bupati.
Prioritas ke-11 berupa pembangunan atau revitalisasi gedung dan sarana prasarana pendukungnya.
Uraiannya menyebut perbaikan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali fasilitas kegiatan publik seperti sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan sarana umum lainnya, termasuk membangun gedung baru sesuai kebutuhan.
Kanal Independen tidak menemukan frasa gedung pertemuan, gedung multiguna, maupun arena grasstrack di sepanjang naskah itu.
Nama gedung tersebut justru muncul dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang ditetapkan lewat Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025.
Pada daftar 14 prioritas pembangunan 2026-2029, prioritas ke-11 diberi catatan dalam kurung: Gedung Pertemuan Terpadu.
Keterangan itu memberi pijakan bagi klaim Rimbun bahwa rencana ini sudah masuk jalur RPJMD, meski RPJMD sendiri tidak menyebut namanya.
Jalur anggarannya terbaca lewat kode. Tabel RPJMD menautkan prioritas ke-11 dengan Program Penataan Bangunan Gedung yang diampu DCKTRP.
Program itu memuat subkegiatan berlabel Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
Label tersebut berasal dari nomenklatur baku Kementerian Dalam Negeri yang dipakai semua daerah, sehingga tabel program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan hanya mencantumkan nama subkegiatan, bukan nama proyek.
RKPD 2026 memberi subkegiatan itu pagu indikatif Rp15 miliar dari pendapatan asli daerah, tanpa merinci bangunan apa saja yang dibiayai.
Kaitannya dengan gedung pertemuan baru tersingkap jelas dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Kelima paket gedung itu, mulai dari studi kelayakan pada 2025 hingga pengurukan dan pengawasannya pada 2026, tercatat bernaung di bawah satu kode subkegiatan yang sama: 1.03.08.2.01.0021.
Payung kepentingan strategis daerah tersebut bukan milik gedung pertemuan semata. Pada 2025, kode yang sama dipakai membangun Kantor Kecamatan Mentaya Hilir Utara serta menyusun dokumen perencanaan Markas Komando Polres Kotim.
Pada APBD murni 2026, SIRUP mencatat 17 paket penyedia DCKTRP di bawah kode itu dengan total pagu sekitar Rp12,98 miliar.
Rinciannya antara lain pembangunan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah, rencana induk kantor Kejaksaan Negeri, rehabilitasi pagar Kompi Senapan A Yonif 631, hingga perencanaan revitalisasi Taman Kota Sampit. Dua paket milik gedung pertemuan menyerap Rp6,13 miliar, hampir separuhnya.
Paket perdana proyek ini masuk lewat APBD Perubahan 2025. Pada 8 September 2025, DCKTRP membuat tiga paket konsultansi sekaligus: studi kelayakan, rencana induk, dan DED Gedung Pertemuan Terpadu.
Ketiganya diumumkan serentak pada 19 September, lalu pemenangnya ditetapkan bersamaan pada 29 Oktober 2025.
Studi kelayakan, kajian untuk menimbang layak tidaknya gedung itu dibangun, dilelang dan dimenangkan pada hari yang sama dengan desain rincinya.
CV Berlian Kalimantan Engineering asal Palangka Raya memenangi studi kelayakan senilai Rp283,8 juta sebagai satu-satunya penawar dari sembilan peserta terdaftar.
Perusahaan yang sama menggenggam paket rencana induk senilai Rp492 juta, sedangkan PT Nidisa Estetika asal Jakarta Timur memenangi DED senilai Rp1,22 miliar.
Jika ditambah pengurukan lahan sekitar Rp5,95 miliar dan jasa pengawasannya sebesar Rp98 juta pada 2026, nilai kontrak dan hasil negosiasi untuk proyek ini sudah mencapai sekitar Rp8,05 miliar sebelum DPRD meloloskan anggaran konstruksinya.
Jurang terbesar tampak pada skala anggaran. Tabel kerangka pendanaan RPJMD hanya mencantumkan pagu indikatif Rp1,07 miliar untuk seluruh Program Penataan Bangunan Gedung pada 2027, tahun ketika gedung itu hendak dibangun.
Angka itu bahkan tak sampai satu persen dari Rp149 miliar. Untuk rentang lima tahun, 2026 hingga 2030, total pagu indikatif program tersebut sekitar Rp60,07 miliar, atau sekitar 40 persen dari nilai satu gedung.
Pagu dalam RPJMD bersifat indikatif dan bisa disesuaikan dalam rencana kerja tahunan. Pada 2026, pagu program itu Rp15,17 miliar, sejalan dengan pagu subkegiatan tadi dalam RKPD 2026.
Evaluasi dalam RKPD 2026 turut memotret daya serap dinas pelaksananya. Pada 2024, subkegiatan yang sama hanya terealisasi 25,57 persen dari pagu Rp4,41 miliar.
Realisasi keuangan DCKTRP secara keseluruhan tercatat 63,72 persen dari pagu Rp19,72 miliar, yang dalam evaluasi itu masuk kriteria rendah.
Nilai gedung yang ditargetkan rampung dalam setahun tersebut sekitar tujuh setengah kali lipat pagu belanja dinas itu pada 2024.
Rancangan akhir RKPD 2027 telah dipaparkan dalam fasilitasi di Bapperida Kalimantan Tengah pada Juni 2026, tetapi peraturan bupatinya belum ditemukan di laman Bapperida maupun JDIH. Sebelumnya, Rifarna menyebut anggaran Rp150 miliar sudah tertuang dalam rencana kerja DCKTRP.
Usulan dari Desa, Kajian yang Tertutup
Siklus perencanaan tahunan menyediakan ruang bagi suara warga. Dalam orientasi penyusunan RKPD 2027 pada 8 Desember 2025, Bapperida memaparkan tahapan mulai dari penyusunan rancangan awal, forum konsultasi publik, penyempurnaan rancangan, Musrenbang RKPD, hingga penetapan lewat peraturan bupati.
Usulan mengalir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari desa dan kelurahan, pokok pikiran DPRD, serta hibah dan bantuan sosial.
Rilis kegiatan itu juga memperkenalkan 14 program prioritas, termasuk revitalisasi gedung dan sarana prasarana publik, tanpa menyebut gedung pertemuan.
Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD 2027 digelar pada 12 Februari 2026. Menurut rilis Bapperida, Ketua DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam forum tersebut.
Musrenbang RKPD 2027 menyusul pada 26 Maret 2026, menghimpun 2.766 usulan dari desa dan kelurahan di 17 kecamatan, 660 usulan pokok pikiran DPRD, serta 23 usulan organisasi masyarakat.
Pada forum itu, bupati meminta perencanaan 2027 adaptif terhadap keterbatasan fiskal dan berfokus pada program yang memberi manfaat langsung, seperti infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta pendidikan dan kesehatan. Rilis Bapperida tentang kedua forum itu tidak menyebut gedung pertemuan.
Ketika menjelaskan persetujuan gedung itu, Rimbun juga tidak menyinggung forum konsultasi publik maupun Musrenbang.
Isi kajiannya belum terbuka bagi publik. Pemkab sudah menyebut keberadaan DED, misalnya saat DCKTRP menghitung kebutuhan Rp150 miliar, tetapi dokumen utuh studi kelayakan maupun DED tidak ditemukan di sumber terbuka.
Pada Rabu (4/11/2026), Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Kotim melalui Wakil Ketua Umum Moch. Isror Habibulloh meminta pemerintah membuka dokumen studi kelayakan, rincian anggaran, analisis manfaat ekonomi, dan proyeksi pendapatan asli daerah dari gedung itu.
Warga yang Memilih Berisik
Andreas tidak berhenti pada jajak pendapat Jumat pagi itu. Sabtu (31/10/2026) dini hari, lewat akun Instagram-nya, ia menulis bahwa dari ratusan komentar pada unggahannya, tak satu pun yang setuju dengan proyek itu. Ia lalu mengarahkan gugatannya kepada anggota Komisi IV yang menyetujuinya.
”Jadi anggota DPRD Komisi 4 yang setuju proyek ini berjalan, kalian mewakili suara rakyat mana?” tulis Andreas.
Pada unggahan yang sama, Andreas bertanya apakah warga boleh menyurati bupati untuk meminta audiensi.
Dia menyebut dirinya warga biasa yang tidak mengerti birokrasi dan hukum, tetapi merasa rakyat berhak tahu visi dan misi di balik pembangunan gedung itu.
Saat ditelusuri Kanal Independen, unggahan jajak pendapatnya di grup Jual Beli Sampit telah menghimpun 54 komentar, termasuk balasan.
Sepekan berselang, Sabtu (7/11/2026) malam, ia mengunggah foto poster bertuliskan ”Gedung Multi Guna Rp149 Miliar, Urgensi Apa?” disertai pernyataan yang lebih keras.
”Saya tidak akan berhenti untuk berisik kalau masih belum mendapatkan penjabaran dari Bapak, kenapa gedung 149 M ini begitu ngotot untuk dibangun,” tulisnya.
Dari 38 komentar utama pada unggahan itu, 37 sejalan dengan keberatannya. Salah satunya cuma berisi lima kata: ”DPRD mewakili suara siapa nih.”
Sembilan hari kemudian, rencana gedung itu melenggang di meja anggaran.
Sehari setelahnya, Selasa (17/11/2026), Halikinnor mendatangi gubuk Bisri, lansia 67 tahun yang tinggal di kompleks pemakaman Jalan Kopi Selatan, Sampit.
Kunjungan itu berlangsung kurang dari sehari setelah unggahan Komunitas Nasi Darurat Sampit soal kondisi Bisri meledak di media sosial. Halikinnor mengaku kabar tersebut sampai kepadanya lewat media sosial dan informasi komunitas.
”Nah, ini yang sering saya sampaikan, tolonglah kalau ada menemukan warga seperti ini, camat dan lurah setempat lebih peka, karena kita tahunya dari medsos,” kata Halikinnor.
Media sosial, jalur yang menurut bupati mengantar kabar Bisri kepadanya, juga memuat 766 komentar bernada kritis terhadap gedung serbaguna sejak Januari.
Dari 847 komentar yang dibaca Kanal Independen, hanya 34 komentar yang menerima rencana itu. Pengurukan di Lingkar Selatan, di atas lahan yang menurut bupati sendiri rawan banjir, sudah berjalan dengan nilai hasil negosiasi sekitar Rp5,95 miliar, bahkan sebelum anggaran gedungnya disetujui. (ign)