• Sengketa tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, resmi memasuki pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Sampit pada Kamis (19/11/2026) setelah mediasi dinyatakan gagal.
• Gugatan perdata ini diajukan oleh lima warga Desa Sebabi terhadap PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK), PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, serta Menteri Kehutanan, terkait klaim kepemilikan tanah yang disebut tidak pernah diganti rugi.
• Bersamaan dengan gugatan perdata, salah satu penggugat, Ahmad Robbi Hidayat, tengah menghadapi pemanggilan klarifikasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng pada 14 September 2026 atas dugaan pencurian dengan pemberatan dan/atau penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh pihak PT BSK.
• Pada hari yang sama, kuasa hukum warga juga melaporkan PT BSK, oknum sekuriti perusahaan, dan enam oknum anggota Brimob ke kepolisian atas dugaan perusakan pagar batas klaim tanah pada 27 Agustus 2026.
• Kuasa hukum warga meminta seluruh pihak, termasuk sekuriti perusahaan dan aparat BKO di lokasi sengketa, untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang berjalan guna menghindari intimidasi atau potensi kerusuhan, menyusul adanya peristiwa pendirian tenda dan upaya masuk ke lokasi oleh pihak perusahaan.
• Sidang selanjutnya akan beragendakan jawab-menjawab secara elektronik melalui sistem e-Court, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.
SAMPIT, kanalindependen.id – Upaya damai menemui jalan buntu. Sengketa tanah adat sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, resmi memasuki pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Sampit, Kamis (19/11/2026).
PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK), yang absen pada mediasi terakhir 4 November lalu, kali ini datang lewat kuasa hukumnya ketika gugatan lima warga dibacakan.
Pembacaan gugatan baru saja tuntas, tetapi kecemasan para penggugat justru mengarah ke luar ruang sidang, tepat ke sekitar lahan yang mereka gugat.
Usai persidangan, kuasa hukum warga, Sapriyadi, mengingatkan sekuriti, pihak perusahaan, serta aparat berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO) yang berjaga di lokasi lahan maupun perusahaan agar tidak bersikap arogan.
”Itu akan memancing suasana atau chaos di lapangan,” katanya.
Sapriyadi meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
”Kita berharap supaya menahan diri semuanya, mengikuti proses persidangan yang berlaku, dan tidak ada intimidasi dalam bentuk apa pun, baik itu dari penegak hukumnya, mau kriminalisasi maupun intimidasi-intimidasi lainnya,” ujar Sapriyadi.
Pondok, Tenda, dan Dua Laporan September
Peringatan itu bertumpu pada cerita lapangan yang dipaparkan Sapriyadi dan Yanti, salah satu penggugat. Sapriyadi menilai rangkaian peristiwa di tepi objek sengketa tersebut sebagai bentuk intimidasi.
Menurut Yanti, pihak perusahaan mendirikan tenda di pinggir lahan sengketa, tepat bersebelahan dengan tanah yang digugat warga, dan beberapa kali berupaya masuk ke lokasi.
Pihak perusahaan juga disebut datang membawa aparat untuk mengumpulkan bukti sekaligus mengimbau warga agar tidak datang ke lapangan.
Sapriyadi menilai, arah pengumpulan bukti itu hendak menyudutkan warga sebagai pencuri.
Yanti mengungkapkan, pihaknya menepis tuduhan tersebut. Dia menegaskan, pencuri tidak akan mendirikan pondok di lokasi. Tim keamanan perusahaan akhirnya bersedia ditarik mundur setelah diminta.
Gesekan di sekitar lahan memang telah lebih dulu menjalar ke meja kepolisian. Bersamaan dengan gugatan perdata yang kini bergulir, salah satu penggugat juga tengah menghadapi proses pidana di Polda Kalimantan Tengah.
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/224/IX/2026/SPKT/Polda Kalimantan Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng memanggil Ahmad Robbi Hidayat bersama dua petani lain untuk klarifikasi pada 14 September 2026.
Pemanggilan itu menyangkut dugaan pencurian dengan pemberatan dan/atau penyerobotan lahan yang dikaitkan dengan tindak pidana perkebunan. Menurut kuasa hukum warga, pelapornya berasal dari pihak PT BSK.
Hari itu pula, giliran kuasa hukum warga yang melayangkan surat laporan ke kepolisian. Mereka melaporkan PT BSK, oknum sekuriti perusahaan, dan enam oknum anggota Brimob yang disebut berjaga di lokasi PT BSK atas dugaan perusakan pagar batas klaim tanah pada 27 Agustus 2026.
Lima Warga, Enam Tergugat, dan Layar e-Court
Perseteruan di PN Sampit ini mempertemukan lima warga Desa Sebabi dengan enam pihak sekaligus. Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Kecamatan Telawang yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.
Gugatan mereka menarik enam tergugat: PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, serta Menteri Kehutanan.
Kelima penggugat hadir langsung saat gugatan dibacakan. Selain PT BSK, PT Agro Indomas juga datang lewat kuasa hukum, bersama perwakilan Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur. Sementara itu, Notaris Martina dan Menteri Kehutanan tidak hadir.
Perkara ini berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara setelah mediasi pada 4 November dinyatakan gagal.
Kala itu, PT BSK tidak hadir, sedangkan warga menolak tawaran damai terpisah dari PT Agro Indomas karena menilai kedua perusahaan saling terkait dalam sengketa ini.
Rampungnya pembacaan gugatan sekaligus memindahkan adu argumen dari ruang sidang ke layar elektronik.
”Hari ini telah dilakukan pembacaan gugatan dan diagendakan untuk sidang selanjutnya adalah untuk jawab-menjawab melalui e-Court,” kata Sapriyadi.
Mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, para pihak akan menyampaikan jawaban, replik, dan duplik secara elektronik lewat sistem tersebut.
Berhadapan dengan korporasi, notaris, hingga pejabat negara, Sapriyadi menegaskan keyakinannya atas kepemilikan lahan tersebut.
”Keyakinan kami selaku kuasa hukum, bahwasanya memang ini milik masyarakat adat, yang dimiliki oleh lima orang penggugat,” katanya.
PT BSK telah beberapa kali dikonfirmasi Kanal Independen soal perkara ini, tetapi tidak pernah merespons. (ign)