• Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memasuki fase kritis prabencana akibat musim kemarau, yang ditandai dengan lonjakan titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) baru serta lumpuhnya pasokan air bersih di wilayah pedesaan, per Selasa (14/7/2026).
• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mendeteksi lima titik karhutla baru secara simultan. Dua di antaranya, di wilayah Ramban dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, masih belum berhasil dikendalikan sepenuhnya.
• Bersamaan dengan penanganan karhutla, BPBD Kotim menerima permohonan bantuan pasokan air bersih dari empat desa yang terdampak kekeringan, yakni Desa Regei Lestari, Desa Lampuyang, Desa Jaya Karet, dan Desa Kuin Permai (dalam proses pengajuan administratif).
• Setiap desa diperkirakan membutuhkan 15.000 hingga 20.000 liter air bersih dalam satu kali distribusi, dan BPBD Kotim telah berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) untuk penyaluran.
SAMPIT, Kanalindependen.id – Siklus musim kemarau di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini resmi memasuki fase kritis prabencana yang mengancam sirkuit kebutuhan dasar masyarakat. Tidak hanya dipaksa berjibaku melawan kepungan asap di garis depan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim kini harus menghadapi front pertempuran baru. Krisis kembar meletus secara bersamaan seiring melonjaknya titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area baru yang dibarengi dengan lumpuhnya pasokan air bersih di wilayah pedesaan pada Selasa (14/7/2026).
Ledakan Karhutla di Sektor Baru dan Laporan Penanganan Ramban yang Masih Gelap
Sirkuit penanganan darurat BPBD Kotim mencatat adanya eskalasi serangan api yang merambah ke wilayah-wilayah baru. Dalam manifes penanganan harian, satgas darat mendeteksi dan mengintervensi sedikitnya lima titik kebakaran yang muncul secara simultan di lokasi yang sebelumnya steril.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, membenarkan adanya lonjakan titik api baru tersebut. Meskipun tim gabungan berhasil menjinakkan sebagian besar amukan api di sektor-sektor utama, terdapat dua wilayah kritis yang hingga kini dilaporkan masih membara and belum berhasil dikendalikan sepenuhnya.
“Ada lima titik yang terbakar di daerah baru. Semuanya dapat kami padamkan, kecuali yang berada di wilayah Ramban dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Untuk dua lokasi itu, kami belum bisa memberikan informasi perkembangan terbaru karena penanganan masih berlangsung,” urai Multazam saat memaparkan manifes taktis pergerakan api pada Selasa (14/7/2026).
Manifes Krisis Air Bersih Puluhan Ribu Liter Mengintai Empat Desa Pedalaman
Di saat armada tangki air tersedot habis untuk memblokir sirkuit api di Ramban and Mentaya Hilir Selatan, BPBD Kotim dihantam gelombang permohonan bantuan kemanusiaan dari tingkat tapak. Kekeringan yang ugal-ugalan membuat sumber air tanah warga menyusut drastis, memaksa aparatur desa melemparkan sinyal darurat pasokan air bersih.
Hingga berita ini diturunkan, sirkuit kedaruratan mencatat total empat desa yang resmi mengajukan manifes permohonan pasokan air bersih darurat: Desa Regei Lestari dan Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit. Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Sementara Desa Kuin Permai: Status saat ini masih pengajuan administratif.
Guna mengeksekusi penyelamatan domestik ini, BPBD Kotim bergerak cepat membangun sirkuit koordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Kotim. Berdasarkan kalkulasi makro di lapangan, setiap desa setidaknya membutuhkan pasokan logistik air bersih berkisar antara 15.000 hingga 20.000 liter dalam satu kali sirkuit distribusi agar kebutuhan konsumsi dasar warga dapat terpenuhi.
Meletusnya krisis kembar di mana 5 titik karhutla baru meledak bersamaan dengan jeritan minta air bersih dari 4 desa pedalaman adalah manifes otentik dari rapuh dan amatirannya manajemen krisis prabencana di Kotim. Karhutla and kekeringan di Lampuyang atau Jaya Karet bukanlah fenomena ajaib yang datang tiba-tiba, melainkan ritual tahunan yang polanya sangat rigid and terbaca. Fakta bahwa warga pedesaan langsung kehabisan air bersih begitu kemarau baru berjalan beberapa pekan membuktikan bahwa Pemkab Kotim gagal total dalam membangun ketahanan hidrologi domestik (domestic hydrological resilience) di wilayah rural.
Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang tajam and tidak berkompromi. Ketergantungan total BPBD pada Perumdam untuk menyalurkan 15.000 hingga 20.000 liter air per desa secara estafet menggunakan truk tangki adalah solusi jangka pendek yang sangat menguras energi, mahal, and tidak berkelanjutan. Di saat yang sama, truk tangki tersebut juga harus membagi fokus memadamkan api yang masih menyala di Ramban and Mentaya Hilir Selatan. Pembiaran ini menciptakan sirkuit dilema logistik yang berbahaya: apakah air harus disemprotkan ke tanah untuk memadamkan semak belukar, atau dituangkan ke jerican warga untuk menyambung hidup manusia?
Bupati Kotim and jajaran legislatif tidak boleh terus berlindung di balik alasan faktor alam. Sudah saatnya dialokasikan anggaran radikal untuk membangun infrastruktur pipanisasi permanen, instalasi pemanen air hujan makro, serta sumur bor dalam di kawasan pesisir and pedalaman rawan kekeringan.
Jika tata kelola logistik air ini tetap dibiarkan berjalan pasif and mengandalkan skema pemadam kebakaran (firefighting approach), maka di sisa tahun 2026 ini, sirkuit kedaruratan Kotim akan total ambruk karena kehabisan armada, and warga pedalaman akan dipaksa mengonsumsi air keruh sisa parit yang beracun. (***)
