• Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hanya berhasil memverifikasi ulang 35 dari 131 item evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diminta kementerian dalam waktu tiga hari, yakni 16-18 November 2026.
• Kepala DPPPAPPKB Kotim, dr Ahmad Yusi, mengungkapkan kendala meliputi keterbatasan waktu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum optimal, serta tuntutan kelengkapan dokumen yang semakin terperinci.
• Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DPPPAPPKB Kotim, Nenny Triana Boru Lumban Gaol, menjelaskan bahwa dokumen yang diminta tidak hanya kebijakan, tetapi juga bukti pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hingga detail pasal/ayat serta lokasi kegiatan.
• Meskipun telah membentuk gugus tugas KLA melibatkan sekitar 50 pihak dan anggaran KLA terintegrasi dalam program masing-masing OPD, koordinasi masih menjadi tantangan. Pemkab Kotim juga telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA pada 2026 yang menunggu tanda tangan bupati.
• Dengan hasil verifikasi yang minim, DPPPAPPKB Kotim mengakui sulit mempertahankan predikat KLA kategori Pratama yang pernah diraih pada tahun 2023 dan 2025.
SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hanya mampu menyelesaikan verifikasi ulang terhadap 35 dari 131 item evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam waktu tiga hari.
Keterbatasan waktu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta tuntutan kelengkapan dokumen yang semakin terperinci menjadi kendala dalam menindaklanjuti catatan kementerian.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kotim dr Ahmad Yusi mengatakan, penyelenggaraan KLA bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas yang menangani urusan perlindungan anak.
Pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan berbagai unsur masyarakat sesuai tugas serta kewenangannya.
”KLA bukan tugas dinas kami saja. Ini tugas semua pihak. Di dalamnya ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan termasuk media. Kami di sini lebih banyak mengoordinasikan dan mengumpulkan serta mendorong penyelesaian penginputan dokumen,” kata dr Ahmad Yusi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kotim telah membentuk satuan gugus tugas KLA melalui surat keputusan bupati yang mengatur keanggotaan dan pembagian peran masing-masing unsur. Gugus tugas tersebut melibatkan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal dan stakeholder yang berjumlah sekitar 50 pihak.
Namun, banyaknya unsur yang terlibat belum otomatis membuat koordinasi berjalan optimal. Setiap OPD memiliki tugas pokok dan beban pelayanan masing-masing sehingga pemenuhan indikator KLA harus diselaraskan dengan program utama yang sedang dijalankan.
Pergantian personel akibat rotasi jabatan juga berpengaruh terhadap kesinambungan pelaksanaan. Petugas yang sebelumnya memahami indikator, kebijakan, dan mekanisme pengumpulan dokumen bisa berganti sehingga diperlukan penyesuaian kembali.
”Untuk menjaga koordinasi tetap berjalan, DPPPAPPKB mengupayakan pertemuan lintas OPD hampir setiap triwulan di Bapperida maupun di kantor DPPPAPPKB Kotim,” ujar Yusi.
Meski demikian, Yusi mengakui komunikasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas masing-masing OPD masih perlu ditingkatkan. Belum optimalnya wadah komunikasi yang dapat digunakan secara cepat oleh seluruh anggota gugus tugas juga menjadi salah satu tantangan.
Anggaran KLA Terintegrasi dalam Program Masing-Masing OPD
Mengenai dukungan anggaran, Yusi menyebut Pemkab Kotim tidak memiliki alokasi khusus yang secara tersendiri diperuntukkan bagi penyelenggaraan KLA.
Pemenuhan hak anak diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah sesuai tugas serta kewenangannya. Dengan pola tersebut, setiap OPD diharapkan menjalankan tanggung jawab melalui kebijakan, pelayanan, maupun kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan anak.
Karena itu, pelaksanaan KLA tidak semestinya hanya dibebankan kepada DPPPAPPKB. OPD yang memiliki kewenangan terhadap pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, lingkungan, dan pelayanan lainnya juga harus berkontribusi.
”Keterlibatan seluruh perangkat daerah sangat diperlukan karena indikator KLA mencakup berbagai aspek kehidupan anak. Koordinasi tidak cukup hanya dilakukan ketika evaluasi berlangsung, tetapi harus berjalan dalam pelaksanaan program sehari-hari,” ujarnya.
Perda KLA Selesai Disusun, Menunggu Tanda Tangan Bupati
Sebagai salah satu landasan penyelenggaraan KLA, Pemkab Kotim juga telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak pada 2026.
”Proses penyusunan Perda ini sudah dimulai sejak 2023, tahun ini sudah selesai, tinggal menunggu penandatanganan Bupati Kotim,” ujarnya.
Yusi mengatakan, penyelesaian rancangan Perda itu dilakukan melalui koordinasi dengan bagian hukum dan Bapperida. Setelah ditandatangani, regulasi tersebut akan disosialisasikan kepada anggota gugus tugas agar setiap unsur memahami tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak anak.
”Dengan terbitnya Perda diharapkan menjadi landasan hukum bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan kebijakan serta program yang mendukung penyelenggaraan KLA,” ujarnya.
131 Item Harus Diverifikasi Ulang dalam Tiga Hari
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DPPPAPPKB Kotim Nenny Triana Boru Lumban Gaol menjelaskan, terdapat 131 item dalam catatan kementerian yang harus diperbaiki dan diverifikasi ulang oleh pemerintah daerah.
Pemkab Kotim hanya diberikan waktu tiga hari, yakni 16-18 November 2026, untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Namun, hingga batas akhir pada Rabu (18/11/2026) pukul 23.59 WIB, baru 35 item yang berhasil dilengkapi dan diverifikasi.
”Untuk evaluasi verifikasi ulang ini, kami hanya diberikan waktu yang cukup singkat selama tiga hari hingga pukul 23.59 malam tadi. Dari 131 catatan kementerian yang harus diverifikasi, yang sudah bisa terverifikasi baru 35 item,” ungkap Nenny yang mengaku sudah berupaya begadang hingga larut malam mempelajari aturan kebijakan dan melengkapi dokumen.
Berdasarkan jumlah tersebut, masih ada 96 item yang belum berhasil diverifikasi hingga tenggat waktu berakhir. Artinya, perbaikan terhadap seluruh catatan kementerian belum dapat diselesaikan dalam waktu yang disediakan.
Nenny mengakui, waktu yang diberikan sangat terbatas untuk memenuhi seluruh permintaan perbaikan. Terlebih, dokumen yang diminta tidak sekadar berupa kebijakan atau surat keputusan, tetapi harus disertai uraian terperinci dan bukti pelaksanaan program.
”Kalau mengharapkan operator saja, rasanya tidak mungkin. Waktunya sangat singkat, sementara data yang diminta itu tidak selalu berada di satu bidang saja,” ujarnya.
Menurut Nenny, persoalan dalam pemenuhan indikator KLA bukan semata-mata karena pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan atau program terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Sejumlah kebijakan sebenarnya sudah tersedia dan kegiatan juga telah dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Namun, terdapat perbedaan pemahaman antara pemerintah daerah dan kementerian mengenai tingkat kedalaman dokumen yang harus disampaikan sebagai bukti pemenuhan indikator.
Dalam penilaian mandiri, masing-masing OPD telah memiliki operator yang bertugas mengumpulkan dan mengunggah dokumen sesuai indikator. Ketika diminta melampirkan suatu kebijakan, OPD mengirimkan dokumen kebijakan yang dimaksud.
Akan tetapi, dalam proses verifikasi, kementerian masih meminta penjelasan lebih spesifik mengenai isi dan implementasinya.
Nenny mencontohkan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki surat keputusan terkait pencegahan tersebut. Namun, dokumen yang disampaikan belum menjelaskan secara terperinci mekanisme pencegahan sebagaimana yang diminta dalam indikator penilaian.
”Misalnya diminta kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak. SK itu ada di sini. Tetapi kementerian meminta dijelaskan bagaimana cara mencegahnya, termasuk ketentuan rekomendasi perkawinan dari Pengadilan Agama, pemeriksaan psikologis dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang sebelumnya tidak kami pahami,” jelasnya.
Dengan demikian, keberadaan sebuah kebijakan belum otomatis membuat seluruh indikator memperoleh nilai maksimal. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bagian dari aturan yang secara spesifik menjawab kebutuhan indikator penilaian.
Kondisi serupa juga terjadi pada indikator kebijakan penanganan bencana dan konflik. Nenny mengaku harus membaca kembali dokumen peraturan yang disampaikan OPD untuk menemukan ketentuan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak.
Ia menemukan bahwa salah satu peraturan telah memuat ketentuan mengenai kelompok rentan, termasuk anak dan lanjut usia. Pada bagian lain, terdapat ketentuan tentang keberlanjutan pendidikan anak ketika terjadi bencana, meskipun kegiatan belajar harus dilaksanakan di tempat alternatif.
Temuan tersebut kemudian dijelaskan kembali dengan menyebutkan pasal dan bagian aturan yang relevan agar pihak kementerian dapat melihat keterkaitan kebijakan tersebut dengan indikator KLA.
”Saya coba membaca sendiri kebijakan yang dikirimkan. Ternyata ada pasal yang menyebutkan kelompok rentan termasuk anak dan orang tua. Kemudian ada juga ketentuan bahwa pendidikan anak tetap harus berjalan meskipun terjadi bencana. Hal-hal seperti itu harus kami tunjukkan secara terperinci, termasuk pasal dan ayatnya,” tuturnya.
Bukti Pelaksanaan Harus Dilengkapi Hingga Monitoring dan Evaluasi
Selain ketepatan isi kebijakan, sistem penilaian KLA juga menuntut bukti nyata pelaksanaan program. Dokumen yang diunggah tidak cukup hanya berupa SK, peraturan, atau laporan kegiatan secara umum.
Nenny menjelaskan, kementerian dapat meminta bukti pendukung mulai dari kerangka acuan kerja (TOR), daftar hadir, notulen rapat, dokumentasi kegiatan, lokasi pelaksanaan, hingga hasil monitoring dan evaluasi.
Artinya, setiap kebijakan yang diklaim telah dilaksanakan harus dapat ditelusuri melalui bukti administrasi dan pelaksanaan di lapangan.
”Kalau ada satu kebijakan, misalnya tentang pencegahan terhadap anak, akan ditanya juga apakah ada monitoring dan evaluasinya. Sampai absensi, notulen rapat, kemudian monitoring dan evaluasi juga harus dilengkapi,” katanya.
Ia mencontohkan indikator penurunan angka stunting. OPD tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya. Mereka harus menjelaskan program yang dilakukan, melampirkan TOR, daftar hadir, dokumentasi, serta menyebutkan lokasi kegiatan hingga tingkat kecamatan atau desa/kelurahan.
Hal tersebut membuat proses pemenuhan setiap indikator membutuhkan pengumpulan data dari berbagai sumber dan perangkat daerah.
Menurut Nenny, sistem penilaian sekarang juga lebih terperinci dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setiap indikator memiliki bobot nilai yang relatif kecil, bahkan ada yang hanya bernilai satu poin atau berupa pecahan nilai seperti 0,7, 0,25, dan 0,3.
Meski bobotnya kecil, seluruh persyaratan pendukung tetap harus dipenuhi agar indikator tersebut mendapatkan nilai sesuai ketentuan.
”Sekarang penilaiannya lebih detail. Nilainya ada yang hanya satu, bahkan ada yang nol koma tujuh, nol koma dua lima atau nol koma tiga. Tetapi semua persyaratan tetap harus dilengkapi. Jadi, untuk mendapatkan satu poin saja sekarang tidak mudah,” ungkapnya.
Data Tersebar di Berbagai Bidang, Operator Kesulitan Berkoordinasi
Kendala lainnya berkaitan dengan mekanisme pengumpulan data di masing-masing OPD. Meskipun sudah ada operator yang ditunjuk, tidak semua dokumen yang diperlukan berada di bidang tempat operator tersebut bertugas.
Sebagian data justru tersimpan di bidang lain sehingga operator harus berkoordinasi dengan kepala bidang atau staf yang menguasai dokumen tersebut.
Nenny menilai kondisi itu menjadi salah satu hambatan ketika permintaan kelengkapan dokumen harus dipenuhi dalam waktu singkat. Operator yang umumnya merupakan staf terkadang mengalami kesulitan meminta data kepada bidang lain, terutama apabila tidak ada arahan langsung dari pimpinan OPD.
”Operator itu kan staf. Data yang dicari ternyata tidak hanya berada di satu bidang. Ada juga di bidang lain. Mereka mungkin sungkan meminta kepada kepala bidang atau bagian lain. Seharusnya kepala bidang ikut menggerakkan agar data yang diperlukan bisa dikumpulkan,” jelasnya.
Sebelum batas akhir perbaikan, pihaknya telah mengingatkan operator melalui grup komunikasi agar segera mengirimkan dokumen yang diminta. Namun, tidak seluruh OPD merespons dengan melengkapi berkas.
Pihaknya juga sempat mengundang Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Sylvana Anethe Provinsi Kalteng pada 18 November 2026 ke Aula DPPPAPPKB Kotim, untuk memberikan penjelasan teknis kepada OPD terkait. Namun, karena waktu semakin terbatas, penjelasan akhirnya diberikan melalui pembagian indikator berdasarkan klaster.
Di antara operator yang terlibat, terdapat pula yang dinilai responsif. Nenny mencontohkan operator Balai
”Saat pertemuan rapat Rabu kemarin, ada operator Pemasyarakatan (Bapas) yang langsung aktif bertanya ketika menghadapi kendala pengunggahan foto dokumen dan Bu Sylvana sebagai narasumber yang kami undang, langsung bantu menghubungi pihak kementerian, sehingga kendalanya bisa teratasi,” ujarnya.
Meski demikian, respons sejumlah operator belum cukup untuk menuntaskan seluruh catatan dalam tenggat waktu yang tersedia.
Nenny menyebutkan, pemenuhan 131 item yang diminta untuk diverifikasi ulang melibatkan sekitar 12 OPD.
”Dari 12 OPD, ada tiga OPD memiliki porsi kelengkapan dokumen paling besar. Dan, ini memerlukan waktu yang tidak cukup tiga hari,” ujarnya.
Fasilitas Ramah Anak Belum Seluruhnya Memenuhi Standar
Selain persoalan dokumen, Nenny menjelaskan masih terdapat pekerjaan rumah dalam pemenuhan standar fasilitas ramah anak di Kotim. Keberadaan fasilitas belum otomatis membuat suatu indikator terpenuhi apabila belum sesuai dengan ketentuan kementerian.
Contohnya rumah ibadah ramah anak. Penilaiannya bukan sekadar melihat keberadaan tempat ibadah, tetapi juga memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak, termasuk lingkungan yang bebas asap rokok serta tersedianya fasilitas yang sesuai kebutuhan mereka.
Hal serupa berlaku untuk ruang terbuka hijau dan taman bermain. Fasilitas yang sudah dibangun masih harus dinilai berdasarkan standar kelayakan dan keamanan bagi anak.
Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) juga membutuhkan pengaturan khusus, termasuk penyediaan bahan bacaan dan materi informasi yang sesuai dengan kelompok usia anak serta area layanan yang mendukung kebutuhan mereka.
”Kalau di Kotawaringin Barat mereka sudah ada yang memenuhi standardisasi. Kotim belum sepenuhnya mencapai standardisasi yang dipersyaratkan untuk fasilitas-fasilitas ramah anak. Karena, pemenuhan indikator tidak cukup hanya tersedianya sarana, tetapi harus dilanjutkan dengan pembenahan sesuai standar,” jelas Nenny.
Mempertahankan Predikat Pratama Bukan Perkara Mudah
Dengan hasil perbaikan yang baru mencapai 35 dari 131 item, Nenny mengakui upaya Kotim mempertahankan predikat KLA kategori Pratama menghadapi tantangan.
Saat ditanya, apakah Kotim bisa mempertahankan predikat pratama yang pernah diraih di tahun 2023 dan 2025. Ia mengaku tidak dapat memastikan hasil akhir evaluasi karena nilai setelah proses verifikasi ulang tidak lagi ditampilkan. Namun, berdasarkan pengalaman menangani evaluasi KLA dan melihat semakin terperincinya persyaratan penilaian, ia menilai upaya mempertahankan predikat tersebut tidak mudah.
”Wallahualam bishawab, kami sudah berupaya, hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah saja. Karena, untuk mendapatkan satu poin itu saja susah,” ujarnya dengan nada pesimis.
Penilaian yang semakin mendalam membuat pemerintah daerah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa program dan kebijakan telah tersedia. Setiap OPD harus mampu membuktikan pelaksanaan sekaligus menjelaskan keterkaitannya dengan pemenuhan hak anak.
Bagi DPPPAPPKB Kotim, pekerjaan berikutnya bukan hanya memperbaiki dokumen yang menjadi catatan kementerian, tetapi juga mendorong seluruh anggota gugus tugas agar lebih aktif menjalankan perannya.
”Seperti yang disampaikan Pak Kadis. Capaian KLA tidak ditentukan oleh kelengkapan administrasi satu dinas saja. Pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hingga lembaga dan instansi vertikal yang diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing,” pungkasnya. (hgn/ign)