✨ Intinya sih...

• Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi tantangan serius dalam peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) setelah nilai evaluasi KLA 2026 merosot signifikan dari evaluasi mandiri 805,10 menjadi 439,65 pada tahap konsinyasi, berada di bawah ambang batas minimal Pratama (500 poin).
• Persoalan utama yang diidentifikasi meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, belum terintegrasinya data perlindungan anak, ketidaklengkapan dokumen pendukung, "ego sektoral" antar-OPD, dan mutasi sumber daya manusia.
• Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Gugus Tugas KLA di Aula DPPP3AP2KB Kotim pada Rabu, 18 November 2026, yang membahas Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan KLA di Kotim.
• Meskipun Kotim telah menyandang predikat KLA kategori Pratama sejak 2023 dan kembali memperoleh kategori yang sama pada 2025, predikat tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi perlindungan anak di lapangan.
• Kepala DPPPAPPKB Kotim, dr Ahmad Yusi, mendesak seluruh perangkat daerah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data, menunjuk petugas penghubung (PIC), serta disiplin terhadap tenggat waktu penyelesaian dokumen evaluasi agar dapat memperbaiki hasil KLA di masa mendatang.

SAMPIT, kanalindependen.id – Upaya Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) masih menghadapi sejumlah persoalan.

Lemahnya koordinasi antarinstansi, belum terintegrasinya data perlindungan anak, hingga ketidaklengkapan dokumen pendukung menjadi catatan dalam evaluasi KLA tahun 2026.

Berdasarkan hasil Konsinyasi Peninjauan Ulang Evaluasi (PUVA) KLA 2026, Kotim memperoleh nilai evaluasi mandiri sebesar 805,10. Namun, angka tersebut turun menjadi 585,41 pada tahapan verifikasi administrasi dan kembali merosot menjadi 439,65 pada tahapan PUVA.

Hasil tersebut menjadi perhatian mengingat Kotim telah menyandang predikat KLA kategori Pratama sejak 2023 dan kembali memperoleh kategori yang sama pada 2025.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP3AP2KB) Kotim, Rabu (18/11/2026).

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah, Sylvana Anethe, memaparkan sejumlah persoalan tersebut dalam materi Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan KLA adalah belum adanya kesamaan pemahaman antarorganisasi perangkat daerah (OPD), instansi maupun sektor terkait pembangunan perlindungan anak secara komprehensif.

”Ego sektoral juga masih menjadi kendala. Koordinasi cenderung terbatas pada kelembagaan dan komitmen, belum menyentuh tahapan perencanaan program hingga pengalokasian anggaran secara terpadu,” kata Sylvana.

Selain itu, belum tersedia sistem data dan informasi anak yang terintegrasi secara digital. Mutasi sumber daya manusia (SDM) turut memengaruhi kesinambungan pelaksanaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.

”Lemahnya koordinasi antar-OPD, instansi dan sektor serta terjadinya mutasi sumber daya manusia, ini yang menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan KLA,” katanya.

Menurut Sylvana, pembangunan Kabupaten Layak Anak membutuhkan kesamaan pemahaman dan keterlibatan seluruh perangkat daerah.

”Program perlindungan anak tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena indikator penilaiannya bersinggungan dengan berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.

Nilai Berada di Bawah Ambang Batas Pratama

Jika mengacu pada kategori dan bobot penilaian KLA, hasil evaluasi mandiri Kotim sebenarnya telah berada dalam rentang kategori Utama. Namun, setelah melalui verifikasi administrasi, nilainya hanya berada dalam rentang kategori Pratama.

Hasil konsinyasi PUVA bahkan berada di bawah ambang batas minimal kategori Pratama, yakni 500 poin.

Kategori penilaian KLA terdiri atas Pratama dengan rentang nilai 500–600, Madya 601–700, Nindya 701–800, Utama 801–900 dan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan rentang nilai 901–1.000.

Kendati demikian, hasil konsinyasi PUVA tersebut belum merupakan keputusan resmi mengenai penetapan predikat akhir Kabupaten Layak Anak tahun 2026.

Sylvana menjelaskan instrumen evaluasi KLA mencakup komponen kelembagaan, lima klaster pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta penyelenggaraan desa dan kelurahan layak anak. Keseluruhan komponen tersebut memiliki bobot maksimal 1.000 poin.

Komponen kelembagaan memiliki bobot maksimal 164 poin, klaster hak sipil dan kebebasan 115 poin, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 156 poin, kesehatan dasar dan kesejahteraan 150 poin, serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 110 poin.

”Untuk klaster perlindungan khusus anak memiliki bobot tertinggi, yakni 205 poin. Sementara, penyelenggaraan desa dan kelurahan layak anak memiliki bobot maksimal 100 poin,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sylvana mengatakan bahwa penetapan peringkat KLA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, mempertimbangkan pencapaian atau prestasi penyelenggaraan KLA yang dapat dipertanggungjawabkan, keterlibatan seluruh anggota gugus tugas dan instansi vertikal, partisipasi anak, serta kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang terjadi di daerah.

Partisipasi anak harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam program pembangunan sesuai tingkat usia dan kematangannya, dengan tetap memperhatikan pandangan, suara dan aspirasi anak.

”Pemerintah daerah juga harus memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi dan komprehensif,” ujarnya.

Predikat Belum Menjamin Terpenuhinya Hak Anak

Sylvana turut menyoroti persoalan yang lebih mendasar dalam penyelenggaraan KLA. Predikat yang diperoleh suatu daerah belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi perlindungan dan pemenuhan hak anak di lapangan.

Materi paparannya mempertanyakan sejauh mana predikat KLA mampu menggambarkan terjaminnya hak dan perlindungan anak, mengingat masih munculnya anak sebagai korban, bahkan di kabupaten/kota yang telah memperoleh predikat tersebut.

”Pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi indikator KLA juga belum sepenuhnya berlangsung secara tersistem,” ujarnya.

Sejumlah contoh persoalan antara lain anak di panti asuhan yang belum memiliki akta kelahiran, anak berhadapan dengan hukum di lembaga pemasyarakatan yang tidak memperoleh hak pendidikan, hingga anak yang putus sekolah akibat perkawinan usia anak, kehamilan maupun bekerja.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Sylvana menekankan pentingnya optimalisasi keberfungsian Gugus Tugas KLA di tingkat daerah.

”Komitmen yang dibangun tidak boleh berhenti pada pimpinan instansi, tetapi harus diteruskan hingga perangkat daerah dan unit pelayanan teknis,” katanya.

Program yang bersinggungan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak harus diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antarinstansi.

”Sinergikan program yang beririsan antar-OPD, dunia usaha, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan lainnya, agar saat dijalankan di daerah dapat saling melengkapi satu sama lain dan tidak tumpang tindih,” demikian rekomendasi Sylvana.

Menurutnya, hasil evaluasi tidak semestinya berhenti sebagai laporan penilaian tahunan. Pemerintah daerah perlu menjadikannya sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan, menyusun program hingga menentukan kebutuhan anggaran.

”Seluruh OPD yang terlibat dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA juga harus berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang mampu menggambarkan pelaksanaan KLA sepanjang tahun, bukan hanya ketika menghadapi tahapan penilaian.

Dukungan pembiayaan melalui APBD dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus diperkuat. Program penyelenggaraan KLA perlu tercantum secara jelas dalam dokumen rencana kerja daerah agar memperoleh dukungan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, keterlibatan organisasi nonpemerintah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Forum Anak, Forkopimda hingga media massa turut dibutuhkan dalam memperkuat jejaring penyelenggaraan KLA.

Tegaskan Seluruh OPD Harus Bergerak

Sementara itu, Kepala DPPPAPPKB Kotim, dr Ahmad Yusi, menegaskan bahwa evaluasi KLA harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Dia mengingatkan bahwa program tersebut bukan sekadar mengejar predikat atau penghargaan dari pemerintah pusat.

”Agenda rapat hari ini sangat spesifik dan krusial, yaitu membahas evaluasi penilaian Kabupaten Layak Anak. Perlu kita pahami bersama bahwa KLA bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan komitmen nyata kita dalam menghadirkan sistem perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kotim,” kata Yusi.

Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu fondasi utama dalam pelaksanaan evaluasi. Setiap perangkat daerah harus mampu mempertanggungjawabkan data maupun laporan kegiatan yang disampaikan sesuai bidang tugasnya.

”Inti dari evaluasi KLA ini bertumpu pada satu hal yang mutlak, yaitu ketersediaan dan kevalidan data,” tegasnya.

Yusi mengingatkan bahwa pemenuhan seluruh indikator penilaian KLA tidak mungkin hanya mengandalkan DPPPAPPKB. Lima klaster penilaian mencakup berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

”Indikator KLA yang mencakup lima klaster tidak mungkin bisa dipenuhi oleh DPPPAPPKB sendiri. Keberhasilan kita meraih hasil terbaik sangat ditentukan oleh kontribusi aktif dan kolektif dari seluruh OPD terkait,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Yusi menekankan tiga langkah penting yang harus segera dilaksanakan seluruh perangkat daerah.

Pertama, melakukan validasi dan pemutakhiran data. Setiap OPD diminta segera menyerahkan seluruh dokumen pendukung dan laporan kegiatan sesuai instrumen evaluasi.

”Mohon setiap OPD segera menyerahkan data dukung dan laporan kegiatan yang akurat sesuai instrumen KLA. Pastikan data yang dimasukkan benar-benar up to date,” katanya.

Kedua, setiap perangkat daerah wajib menunjuk petugas penghubung atau person in charge (PIC) yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan data evaluasi KLA.

Penunjukan petugas tersebut diperlukan untuk memastikan koordinasi antara perangkat daerah dan sekretariat gugus tugas berjalan efektif, sekaligus mencegah adanya data maupun dokumen pendukung yang terlewat.

”Setiap OPD wajib menunjuk petugas penghubung atau person in charge yang aktif dan sigap berkoordinasi dengan sekretariat gugus tugas agar tidak ada data yang terlewat,” tegasnya.

Ketiga, seluruh perangkat daerah diminta disiplin terhadap tenggat waktu penyelesaian dokumen evaluasi. Waktu yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memastikan seluruh kebutuhan instrumen penilaian dapat terpenuhi.

”Mengingat tenggat waktu penginputan yang semakin dekat, mari kita bekerja cepat dan terukur agar seluruh instrumen data selesai tepat waktu,” ucapnya.

Yusi berharap rapat koordinasi tersebut mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemkab Kotim.

”Kepentingan dan masa depan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap program yang dijalankan perangkat daerah. Karena, anak-anak di Kotawaringin Timur menanti kerja nyata kita hari ini,” pungkasnya. (hgn/ign)