• Batamad Kecamatan Telawang menyebut PT Binasawit Abadipratama (BAP), anak usaha Sinar Mas, dua kali mencoba memanen dalam lima hari di lahan 1.607 hektare yang sudah dieksekusi Majelis Basara Hai. Pada Rabu (18/11/2026), menurut Batamad, rombongan perusahaan masuk lewat jalan baru di tengah blok, dan 40 janjang yang tak sempat terangkut disita.
• Batamad menyebut rombongan perusahaan datang bersama personel TNI dan anggota Komcad. Video 41 detik yang diterima Kanal Independen memperlihatkan sekitar sepuluh orang berseragam loreng, yang statusnya belum dapat dipastikan.
• Kedua upaya panen terjadi saat gugatan Rp120,99 miliar PT BAP terhadap enam warga pengadu Basara Hai masih dimediasi di Pengadilan Negeri Sampit, dengan sidang lanjutan pada Selasa (24/11/2026). PT BAP belum menjawab pertanyaan konfirmasi Kanal Independen.
SAMPIT, kanalindependen.id – Jalan terobosan itu belum ada sehari sebelumnya, ketika tim patroli Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) Kecamatan Telawang berkeliling kebun.
Rabu (18/11/2026) pagi, mereka mendapati jalan baru menembus tengah blok kebun sawit di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Sejumlah jalur, menurut Batamad, sudah dipanen. Beberapa puluh janjang telah diangkut keluar, sementara 40 janjang yang tak sempat terbawa tertinggal di lokasi.
Hamparan itu bagian dari 1.607 hektare lahan yang dieksekusi Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai pada 24 September 2026. Tanah itu dikembalikan kepada masyarakat adat Sebabi serta Bangkal.
Pihak yang memanennya, menurut Batamad, merupakan PT Binasawit Abadipratama (BAP), anak usaha Golden Agri-Resources (GAR) dari Sinar Mas Group.
Pagi itu menjadi upaya kedua perusahaan dalam lima hari, setelah rombongan pertama dihadang pada Sabtu (14/11/2026) sebelum pemanennya sempat masuk.
Kedua upaya itu berlangsung saat gugatan PT BAP sendiri masih dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Sampit.
Perkara perdata bernomor 81/Pdt.G/2026/PN Spt yang diajukan perusahaan terhadap enam warga pengadu Basara Hai, dengan nilai tuntutan Rp120,99 miliar, dijadwalkan kembali bersidang pada Selasa (24/11/2026), enam hari setelah panen Rabu itu.
Batamad menyebut rombongan perusahaan pagi itu datang bersama personel TNI dan anggota Komponen Cadangan (Komcad).
Rekaman video berdurasi 41 detik yang diterima Kanal Independen memperlihatkan sekitar sepuluh orang berseragam loreng berdiri di antara puluhan orang dari pihak perusahaan.
”Mereka sudah tahu itu dilarang, tetapi memaksa masuk dengan dekengan TNI. Ada dokumentasinya,” kata Leo, koordinator lapangan pengamanan lahan eksekusi adat dari Batamad Kecamatan Telawang.
Masuk dari Tengah Blok
Panen itu, menurut Leo, dimulai sekitar pukul 06.30. Ketika tim patroli hendak berkeliling, panen sudah berjalan dan buah telah dibawa keluar dengan tiga sampai empat bentor.
Leo memperkirakan jumlahnya cukup banyak, sekaligus menduga perusahaan sudah mengantongi jadwal patroli Batamad.
Rombongan itu tidak melewati jalan poros. Mereka membuka jalan sendiri dari tengah blok, yang menurut Leo kemungkinan dibuat malam sebelumnya. Bukaan jalan itu kini disegel Batamad dengan kain kuning.
”Mereka seperti pencuri. Masuk lewat tengah blok, tidak lewat jalan poros. Ketika melihat kami datang, mereka langsung pergi,” kata Leo.
Batamad, katanya, tidak berniat bertindak keras. Dialog bahkan belum sempat terbangun ketika para pemanen itu pergi.
”Jika mereka memang masih merasa memiliki tanah ini, enggak mungkin mereka kabur seperti itu,” ujarnya.
Sisa 40 janjang yang tak sempat terangkut kemudian disita Batamad. Foto yang diterima Kanal Independen memperlihatkan tandan-tandan sawit tergeletak di sela gulma dan pelepah, dengan bekas potongan tangkai yang masih putih.
Leo menyebut panen itu dilakukan terburu-buru. ”Kalau memang ini punya mereka, enggak mungkin mereka seperti itu. Berarti mereka yang menggarong punya masyarakat sekarang. Tuduhan mereka selama ini bahwa masyarakat menggarong buah PT itu keliru. Yang terjadi sekarang malah mereka,” katanya.
Barisan Loreng di Seberang Kain Merah
Video Rabu itu merekam babak akhir peristiwanya. Dua lapis kain merah terbentang di atas patok kayu, membelah sebuah tanah lapang bergawang bola di tengah kebun.
Anggota Batamad berseragam hitam, sebagian berikat kepala merah, berjaga di sisi tali. Puluhan orang dari pihak perusahaan berkumpul di seberangnya.
Sebagian memakai helm putih, sebagian berkemeja krem bercelana cokelat, dan sekitar sepuluh orang mengenakan seragam loreng.
Salah seorang yang berseragam loreng memakai rompi gelap dan helm putih, serupa dengan helm yang dipakai sejumlah orang dari pihak perusahaan dalam video itu.
Kanal Independen belum dapat memastikan apakah orang-orang berseragam loreng itu prajurit aktif, anggota Komcad, atau petugas keamanan perusahaan.
Rombongan Rabu itu disebut Leo lebih besar daripada rombongan Sabtu. Isinya petugas keamanan perusahaan, anggota Komcad, dan personel TNI, dengan jumlah TNI yang menurut dia mencapai puluhan.
Dalam rekaman itu, yang berseragam loreng terlihat sekitar sepuluh orang. Saat itu, katanya, ada tiga manajer perusahaan di lokasi, sementara polisi tidak terlihat.
”Ada Komcad, ada petugas keamanan, ada TNI,” kata Leo.
Batamad meminta rombongan itu pulang. ”Silakan bubar aja, Pak, karena sudah jelas ada putusan adatnya,” seru seorang anggota Batamad dalam video itu.
”Enggak usah disampaikan lagi putusan adat karena sudah tahu semua, manajer sampai sekuriti tahu semua. Silakan pulang semua,” lanjutnya, sembari mempersilakan manajer yang ingin bernegosiasi untuk datang ke pengadilan.
Para manajer di lokasi, menurut Leo, hanya mengutus seorang petugas keamanan untuk menemui Batamad dan membicarakan rencana masuk.
Utusan itu justru mengeluh sudah lelah berkonflik. Manajer akhirnya batal masuk, dan rombongan mundur. Video itu tidak memperlihatkan kontak fisik.
Leo menduga ada upaya mengadu domba Batamad dengan petugas keamanan.
”Untung rekan-rekan sabar dan tidak terpancing emosi. Kami bertindak sesuai SOP. Tidak ada yang langsung menyerang atau melewati garis merah. Kami menunggu di garis kami. Kalau perusahaan punya video, pasti ada buktinya,” katanya.
”Kalau kami mau sama-sama keras tadi, pasti sudah terjadi konflik,” ujar Leo.
Sabtu yang Lebih Dulu Diadang
Upaya pertama terjadi pada Sabtu (14/11/2026), sekitar pukul 13.30-14.00 WIB. Patroli Batamad memergoki rombongan perusahaan berkumpul di depan areal, bersiap masuk untuk memanen.
Kabar itu diteruskan lewat grup percakapan, dan anggota Batamad merapat ke sana. Jumlah Batamad yang turun hari itu, kata Leo, lebih sedikit karena kabarnya mendadak.
Rombongan Sabtu itu, menurut Leo, terdiri atas tiga sampai empat asisten kebun, petugas keamanan, dan personel TNI yang berpakaian preman, dengan total mencapai puluhan orang. Pemanen belum sempat masuk.
Ketua Batamad Kecamatan Telawang, Yastok, menemui rombongan itu. Yastok juga satu dari enam pengadu Basara Hai yang kini digugat PT BAP dalam perkara 81.
Video berdurasi hampir tujuh menit yang diterima Kanal Independen memperlihatkan dialog melingkar di jalan kebun antara anggota Batamad dan beberapa pria berkaus polo gelap bertopi rimba. Setidaknya seorang pria berseragam loreng lengkap dengan rompi gelap ikut berdiri dalam lingkaran itu.
”Waktu itu tidak ada manajer, cuma asisten. Mereka juga mengeluh sudah capek ditekan seperti ini,” kata Leo.
Para pekerja lapangan perusahaan, menurut dia, sebenarnya sudah memahami putusan adat. ”Sebenarnya tim lapangan pihak PT sudah mengerti aturan, batasan, dan keputusan Basara Hai. Mereka sudah menghargai dan menghormati,” ujarnya.
Informasi yang diperoleh Batamad dari sumber terpercaya di lingkaran perusahaan, kata Leo, menyebut para pekerja terpaksa memanen karena ditekan pimpinan perusahaan.
”Mereka sebenarnya sudah lelah dan sudah mengerti aturan-aturan adat di sini. Cuma, tim manajemen tidak mau tahu,” tutur Leo.
Keterangan serupa pernah muncul pada September 2026, sebelum eksekusi. Patroli Batamad saat itu memergoki panen perusahaan di lahan yang sama, lalu menyita buah sawit yang diperkirakan mencapai 10 ton di sepuluh tempat pengumpulan hasil (TPH).
Sejumlah asisten dan karyawan perusahaan di lapangan beralasan hanya menjalankan instruksi pimpinan, lalu memilih patuh ketika dilarang memindahkan buah.
Petugas keamanan perusahaan yang sempat ikut berjaga juga mengaku tidak mendapat penjelasan dari pimpinan soal duduk perkara sengketa, sebagaimana diberitakan Kanal Independen saat itu.
Liputan Kanal Independen edisi Mei 2026 mencatat panen PT BAP di lahan sengketa Sebabi pada 4 September 2025, setahun sebelumnya, dikawal sekuriti dan aparat bersenjata.
Peristiwa itu kemudian menyeret seorang warga, Petrus Limbas, menjadi tersangka penganiayaan. Petrus juga termasuk enam warga yang digugat dalam perkara 81.
Kain Merah yang Disebut Kain Biasa
Satu kabar dari lapangan membuat Batamad tersinggung. Orang yang menyampaikan pesan manajer kepada Batamad pagi itu, menurut Leo, menyebut sang manajer tidak takut pada tali yang dipasang Batamad, menganggapnya cuma kain biasa, dan mengajak rombongannya masuk.
”Itu kain merah, itu hinting (portal adat, Red) kami. Menurut manajernya, itu kain biasa saja, penghalang biasa, masuk saja. Itu yang membuat kami agak marah karena mereka sudah mulai tidak menghargai adat kami,” kata Leo.
Majelis Basara Hai pada September lalu memang memerintahkan pengikatan kain merah pada TPH berisi buah sitaan sebagai segel adat. Yastok saat itu menjelaskan makna kain tersebut.
”Kain merah melambangkan leluhur dan adat Dayak Kalimantan Tengah. Bagi kami, kain merah tidak boleh diperlakukan sembarangan. Ibaratnya seperti Bendera Merah Putih, yang harus dihormati,” tegas Yastok, Kamis (10/9/2026).
Yastok saat itu juga menyebut pihak perusahaan tidak berani mendekati patok maupun spanduk status quo yang dipasang Majelis, dan hanya melihat dari kejauhan.
Leo kembali menyinggung ucapan soal ‘kain biasa’ itu. ”Kami tidak mau mendengar kata-kata seperti tadi. Itu sangat menyayat hati: ‘Itu cuma kain biasa, bukan apa-apa.’ Justru itu yang kami jaga. Kalau mereka sudah berani seperti itu, berarti mereka sudah berani menginjak-injak adat kami,” katanya.
Leo memastikan kejadian Rabu akan masuk laporan Batamad kepada Majelis Basara Hai.
Izin yang Pernah Diberikan
Leo menegaskan, Batamad tidak menutup semua akses. Pertimbangan kemanusiaan dan permintaan Basara Hai membuat akses ke kolam atau waduk dibuka agar air bisa mengalir ke bedeng.
Perbaikan dan penggantian mesin juga diizinkan setelah ada konfirmasi dari Majelis. Kelonggaran itu sejalan dengan ruang kemanusiaan untuk mess karyawan dan penggunaan sumur yang disampaikan Hermas saat eksekusi.
”Itu pun kami izinkan karena sudah ada izin dan konfirmasi dari Basara Hai. Tapi untuk yang tadi, tidak ada izin,” ucap Leo.
”Sebagai tim pengaman hasil putusan Basara Hai, kami tidak mau tinggal diam. Selama tidak ada izin dari tim Basara Hai, kami tidak akan mengizinkan. Kalau ada konfirmasi langsung kepada kami bahwa orang tertentu boleh masuk, kami persilakan,” ujarnya.
Saat Gugatan Masih Dimediasi
Sehari setelah eksekusi, 25 September 2026, PT BAP mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum itu terhadap enam warga pengadu Basara Hai.
Enam warga hadir langsung saat mediasi pada 20 Oktober, sedangkan PT BAP hanya mengutus kuasa hukum tanpa kehadiran prinsipalnya.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 membatasi proses mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, dan masa itu bisa diperpanjang 30 hari atas kesepakatan para pihak.
Dihitung sejak 20 Oktober, dua upaya panen itu jatuh di pekan terakhir masa 30 hari tersebut.
Perusahaan yang sama pada April 2026 juga menggugat Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius senilai Rp104 miliar dalam perkara terpisah.
Jalur adat sendiri sudah diarahkan ke meja Gubernur. Ketua Let Adat, Wawan Embang, saat eksekusi menyatakan Majelis akan menyerahkan kelanjutan perkara kepada Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang juga Gubernur Kalteng, sembari mengingatkan ada batas masa tunggu.
Ketika ditanya pada 4 Oktober soal gugatan PT BAP terhadap enam warga dan tiga tokoh Sebabi, Agustiar menyebut pihaknya sedang memediasi dengan perusahaan.
Aturan Main Seragam Loreng
Kehadiran sejumlah orang berseragam loreng dalam rombongan perusahaan bersinggungan dengan dua aturan berbeda.
Kementerian Pertahanan menyebut anggota Komcad berstatus militer hanya saat dinas aktif, yakni ketika pendidikan dan mobilisasi, dan di luar itu berstatus warga sipil.
Pangkat Komcad juga hanya dipakai pada masa aktif. Mobilisasi itu sendiri dinyatakan Presiden dengan persetujuan DPR.
Presiden RI saat dijabat Joko Widodo, ketika menetapkan 3.103 anggota Komcad pada Oktober 2021, menegaskan Komcad tidak boleh dipakai untuk kepentingan lain selain pertahanan.
Sinar Mas sendiri meneken perjanjian kerja sama dengan Kemhan pada Mei 2025 untuk mengikutsertakan 500 karyawannya dalam Komcad Matra Darat.
Selain jajaran managing director Sinar Mas, pimpinan unit usaha yang tercatat hadir saat penandatanganan, menurut laman Kemhan, berasal dari unit pulp dan kertas serta properti.
Unit perkebunan sawit tidak disebut. Kanal Independen belum dapat memastikan apakah ada karyawan PT BAP di antara peserta program itu.
Untuk TNI, keterangan DPR yang disampaikan Utut Adianto dalam sidang uji materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi pada Desember 2025 menyebut bantuan TNI kepada pemerintah daerah dalam penanganan konflik memakai kata “dapat”, berdasarkan permintaan daerah, dan dikoordinasikan Polri.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 juga mengatur bahwa pengerahan kekuatan TNI untuk menghentikan konflik sosial baru dilakukan setelah pemerintah daerah atau pemerintah pusat menetapkan status keadaan konflik.
Kanal Independen belum menemukan penetapan status keadaan konflik untuk wilayah Sebabi di sumber terbuka. Di sisi lain, Leo mengaku tidak melihat polisi di lokasi.
Kanal Independen juga belum memperoleh keterangan resmi soal status orang-orang berseragam loreng dalam rombongan itu.
Komitmen Induk Usaha
Penelusuran Kanal Independen sebelumnya menunjukkan PT BAP dimiliki sepenuhnya oleh GAR, induk usaha sawit Sinar Mas yang sahamnya tercatat di papan utama Bursa Efek Singapura sejak Juli 1999.
Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (GSEP) memuat komitmen penanganan keluhan dan penyelesaian konflik secara bertanggung jawab, penghormatan hak asasi manusia, dan penghormatan hak atas tanah.
Kebijakan yang sama menyatakan GAR menolak penggunaan kekerasan dalam sengketa apa pun, oleh pihak mana pun.
Kanal Independen mengirim pertanyaan kepada Manager Perizinan PT BAP, Asean, lewat WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) malam terkait upaya panen tersebut. Namun, belum ada respons sampai berita ini diterbitkan.
Selama konflik bergulir, PT BAP terkesan menutup saluran konfirmasi. Sejumlah upaya klarifikasi yang dilakukan Kanal Independen tak pernah direspons.
Perwakilan manajemen PT BAP dari Jakarta, Reinhard, pada 9 September lalu ketika diwawancara langsung juga menolak memberi tanggapan saat ditanya soal vonis Basara Hai.
Pesan untuk Perusahaan
Rabu itu, sekitar 50 anggota Batamad turun ke lokasi, terdiri atas tim patroli harian dan 38 anggota tambahan.
Batamad Telawang, yang pada September disebut berkekuatan 110 hingga 115 orang, beranggotakan warga dari sejumlah desa, termasuk Sebabi, Tanah Putih, dan Kenyala. Leo memastikan penjagaan akan diperketat dengan personel tambahan.
Pada akhir pernyataannya, Leo menyampaikan pesan kepada perusahaan. ”Cepat selesaikan masalah ini. Kalau mau dikembalikan, ya kembalikan. Kalau mau diambil, cepat ganti rugi. Kami tidak meminta apa-apa. Yang menjadi hak, ya dikembalikan. Kewajibannya dipenuhi,” tegasnya. (ign)