- Bisri, 67 tahun, sekitar enam tahun tinggal di gubuk sempit di kompleks pemakaman Jalan Kopi Selatan, Sampit. Bupati Kotim Halikinnor mendatanginya pada Selasa (17/11/2026), kurang dari sehari setelah Nasi Darurat Sampit memuat unggahan lanjutan yang kemudian viral. Halikinnor mengaku tahu kondisi Bisri dari media sosial dan informasi komunitas.
- BPS mencatat 27.700 penduduk miskin di Kotim pada Maret 2025, terbanyak di Kalimantan Tengah dan sama dengan angka 2017. Target RPJMD sudah meleset sejak tahun pertama: untuk 2025 dipasang 4,84 persen, sedangkan BPS mencatat 5,83 persen.
- Anggaran Dinas Sosial dalam APBD 2026 hanya Rp5,09 miliar, turun sekitar 19 persen dari 2025 dan sekitar 0,26 persen dari belanja daerah. Sementara itu, gedung serbaguna Rp149 miliar untuk 2027, atau sekitar 29 kali anggaran Dinas Sosial, lolos pembahasan bersama DPRD tanpa penolakan.
SAMPIT, kanalindependen.id – Bilik dari papan bekas, seng, dan terpal yang sebagian sisinya terbuka itu terlalu sempit untuk merebahkan tubuh dengan leluasa.
Bisri harus menekuk kakinya setiap kali tidur. Pria 67 tahun tersebut sudah sekitar enam tahun bertahan di gubuk itu. Di tengah kompleks pemakaman Jalan Kopi Selatan, Sampit.
Komunitas Nasi Darurat Sampit mulai membagikan kisahnya pada Sabtu (14/11/2026). Ketika ditanya ingin meminta apa, menurut komunitas itu, Bisri hanya meminta racun rumput supaya bisa membersihkan rumput di pemakaman.
Cerita pria lansia itu rupanya sampai ke telinga Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor. Dia melangkahkan kaki mendatangi gubuk Bisri Selasa (17/11/2026) siang, usai menghadiri workshop peringatan HUT PGRI di Gedung Serba Guna.
Sang Bupati menorehkan janji. Memperbaiki tempat tinggal Bisri, serta mengurus KTP, kartu keluarga, hingga BPJS Kesehatan-nya.
Kunjungan itu datang kurang dari sehari setelah Nasi Darurat memuat unggahan lanjutan soal Bisri. Unggahan tersebut meledak di media sosial.
Bisri merupakan satu wajah dari angka yang jauh lebih besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 27.700 penduduk miskin di Kotim pada Maret 2025, jumlah terbanyak di Kalimantan Tengah. Lebih perih lagi, angka itu sama dengan catatan BPS delapan tahun sebelumnya; 2017.
Halikinnor mengaku kabar soal Bisri sampai kepadanya lewat media sosial dan informasi komunitas.
”Nah, ini yang sering saya sampaikan, tolonglah kalau ada menemukan warga seperti ini, camat dan lurah setempat lebih peka, karena kita tahunya dari medsos,” kata Halikinnor, Selasa (17/11).
Penelusuran Kanal Independen, sebelas bulan sebelum kalimat itu meluncur, Pemkab Kotim telah menggariskan cara pandangnya sendiri terhadap kemiskinan.
Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 15 Desember 2025, sambutan tertulis Halikinnor yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah saat itu, Umar Kaderi, menyebut kemiskinan sebagai persoalan multidimensi yang tidak dapat ditangani secara parsial.
Rp20 Ribu yang Datang Sesekali
Bisri berasal dari Kecamatan Kota Besi. Lahir pada 1959 dan sudah membantu membersihkan area pemakaman itu sejak 2002.
Halikinnor menyebut, pekerjaan itulah yang membuat Bisri diizinkan tinggal di sana. Istrinya meninggal bertahun-tahun lalu.
Gubuk itu berjarak sekitar 100 meter dari pintu masuk pemakaman. Malam hari hanya nyala lampu templok yang meneranginya.
Unggahan pertama Komunitas Nasi Darurat menulis, gubuk itu tidak berlistrik. Di sisi lain, Bisri juga gagap teknologi. Dia tidak tahu cara menggunakan telepon genggam.
Untuk memasak, Bisri menggunakan tungku kayu bakar. Makanan untuk sehari-hari pun, menurut komunitas, tidak selalu ada.
Nasi Darurat kemudian berjanji menanggung kebutuhan sembakonya seumur hidup, selama mereka masih mampu.
Uang datang sesekali ke tangannya. Biasanya dari warga yang makam keluarganya ia bersihkan. Jumlahnya tidak menentu.
”Biasanya ada orang memberi Rp5 ribu sampai Rp20 ribu,” kata Bisri.
Bisri menolak meminta-minta. ”Kalau orang memberi saya terima, tapi kalau saya yang harus minta, saya enggak mau,” ucapnya.
Sebagai gambaran, BPS menetapkan garis kemiskinan Kotim pada Maret 2025 sebesar Rp596.118 per kapita per bulan, atau sekitar Rp19.870 per hari jika dibagi 30 hari.
Pemberian Rp20 ribu, angka tertinggi yang disebut Bisri, hanya setara batas miskin satu orang untuk satu hari. Pemberian itu pun tidak datang setiap hari.
Angka yang Berputar di Tempat Sejak 2017
Data BPS memperlihatkan jumlah penduduk miskin Kotim tidak beranjak dari posisinya pada 2017. Angkanya tercatat 27.700 orang pada 2017, lalu bergerak naik turun di kisaran 26.570 hingga 28.200 orang dengan titik terendah pada 2023.
Catatan tahun 2025 menunjukkan jumlahnya bertambah 1.010 jiwa dari 26.690 jiwa pada 2024, diikuti kenaikan persentase dari 5,66 menjadi 5,83 persen. Hasil akhirnya kembali ke angka 27.700 orang.
Persentasenya memang turun dari 6,24 persen pada 2017 karena jumlah penduduk terus bertambah. Namun, jumlah penduduk miskin yang dicatat BPS tidak berkurang. Kanal Independen sebelumnya telah memberitakan angka yang membeku ini.
Secara persentase, Kotim menempati urutan keempat di Kalimantan Tengah setelah Seruyan, Murung Raya, dan Barito Timur. Angkanya berada di atas rata-rata provinsi 5,19 persen, meski masih di bawah rata-rata nasional 8,47 persen.
BPS menjelaskan kenaikan tahun 2025 terjadi karena daya beli melemah akibat naiknya harga kebutuhan pokok, ditambah terbatasnya kesempatan kerja.
Ekonomi Kotim tumbuh 6,17 persen pada triwulan I 2025, tetapi pertumbuhan itu disumbang sektor yang tidak padat karya, seperti pertambangan dan sektor formal lainnya.
Sebagian besar penduduk miskin tinggal di perdesaan dan masih menggantungkan hidup pada hasil perkebunan, yang harganya sangat dipengaruhi kebijakan nasional.
Masih mengacu laporan BPS, kemiskinan itu juga kian dalam. Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 0,96 pada 2024 menjadi 1,00 pada 2025, tanda rata-rata pengeluaran warga miskin makin menjauh dari garis kemiskinan.
Indeks keparahan turut naik dari 0,24 menjadi 0,27, tanda kesenjangan di antara sesama warga miskin melebar.
Dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kotim 2025, BPS menulis kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya memperkecil jumlah penduduk miskin. Kebijakan itu juga harus mengurangi kedalaman dan keparahannya.
Target Satu Persen
Pada Juni 2025, Pemkab Kotim menggelar rapat penetapan target indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Rapat itu mematok tingkat kemiskinan turun dari 4,84 persen pada 2025 menjadi 1 persen pada 2029. Halikinnor mengaku sengaja memasang target yang cukup tinggi.
”Walaupun target tinggi belum tentu tercapai, namun kita harus berusaha semaksimal mungkin,” kata Halikinnor saat itu, seperti dimuat laman Media Center Kotim.
Halikinnor juga menjanjikan intervensi yang lebih tepat sasaran, mulai dari raskin daerah, sembako bulanan, hingga bantuan modal usaha.
Angka tahun pertama langsung berselisih hampir satu poin. Target rapat itu untuk 2025 dipasang sebesar 4,84 persen, sedangkan BPS mencatat 5,83 persen.
Jika jumlah penduduk dianggap tetap sekitar 457 ribu jiwa sesuai proyeksi BPS untuk 2026, angka satu persen setara sekitar 4.600 orang.
Hitungan Kanal Independen menunjukkan, dari 27.700 orang pada 2025, jumlah penduduk miskin harus turun bersih sekitar 23.100 orang hingga 2029.
Sementara target dipasang tinggi, anggaran Dinas Sosial makin tipis. Peraturan Daerah Kotim Nomor 5 Tahun 2025 tentang APBD 2026 menetapkan anggaran Dinas Sosial Rp5,09 miliar, seluruhnya belanja operasi tanpa belanja modal.
Angka itu turun dari Rp6,31 miliar dalam APBD murni 2025, seperti tercatat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kotim 2025 yang dipasang di laman resmi dinas itu.
Anggaran tahun ini bahkan lebih kecil dari realisasi belanja dinas tersebut sepanjang 2025, yakni Rp5,52 miliar.
Menurut hitungan Kanal Independen, anggaran Dinas Sosial turun sekitar 19 persen, sedikit lebih dalam dibanding total belanja daerah yang menyusut sekitar 16 persen, dari Rp2,35 triliun menjadi Rp1,98 triliun. Porsinya hanya sekitar 0,26 persen dari belanja daerah.
Dinas Sosial memang bukan satu-satunya pemegang anggaran kemiskinan. Dalam rakor Desember 2025, Umar Kaderi meminta semua organisasi perangkat daerah mengintegrasikan program dan anggarannya untuk penanggulangan kemiskinan, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas PU.
LKjIP yang sama mencatat seluruh 290 PPKS yang ditargetkan tertangani lewat rehabilitasi sosial pada 2025, capaian 100 persen. Kabar soal Bisri sampai ke meja Bupati lewat media sosial dan laporan komunitas.
Bertepatan dengan hari Halikinnor mendatangi gubuk Bisri, satu proyek lain melaju tanpa penolakan. Selasa (17/11) pukul 11.20 WIB, Pemkab Kotim tetap memprioritaskan pembangunan gedung serbaguna senilai Rp149 miliar pada 2027, meski kemampuan keuangan daerah terbatas.
Proyek tersebut disetujui setelah melalui pembahasan bersama DPRD Kotim tanpa penolakan dari fraksi maupun komisi. Masuk APBD murni 2027, gedung serbaguna dikerjakan dalam satu tahun anggaran.
Ketua DPRD Kotim Rimbun menyatakan kemampuan fiskal daerah belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan.
Rancangan APBD 2027 ditetapkan Rp1,97 triliun dengan defisit Rp35 miliar dan dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna 20 November.
Menurut hitungan Kanal Independen, nilai gedung serbaguna itu setara sekitar 29 kali anggaran Dinas Sosial 2026, atau 7,6 persen dari Rancangan APBD 2027.
Pintu Program yang Terkunci
Bisri tidak lagi memegang KTP. Admin Nasi Darurat menulis, dari sekian banyak pembagian bantuan, termasuk program Huma Betang, Bisri tidak pernah kebagian.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotim Wiyono mengatakan, perekaman ulang data kependudukan Bisri sudah dilakukan.
Datanya masih diproses melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan tidak ada data ganda.
”Biasanya sekitar 24 jam sudah muncul datanya. Katanya dulu pernah punya KTP, tetapi hilang,” kata Wiyono.
Disdukcapil Kotim sebenarnya punya layanan jemput bola. Laman resmi dinas itu mencatat, pada Juni 2025 Disdukcapil kembali menggelar layanan jemput bola administrasi kependudukan di Desa Patai, Kecamatan Cempaga.
Sasarannya warga yang sulit menjangkau kantor dinas, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Kegiatan itu juga disebut mendukung pemutakhiran data menjelang pendataan kesejahteraan sosial.
Seorang warganet bercerita di kolom komentar unggahan Facebook Nasi Darurat soal layanan administrasi kependudukan keliling yang mendatangi rumah lansia di daerahnya. Admin menjawab singkat.
”Di sini belum ada, kak,” tulis admin.
Selasa malam, setelah Bupati datang, admin menjawab warganet lain yang menyarankan Bisri diantar ke kantor untuk membuat KTP.
”Udah beres, kak, tanpa perlu ke kantor,” tulis admin Nasi Darurat di Instagram.
Identitas merupakan pintu pertama. Dalam rakor Desember 2025, Umar Kaderi menyebut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mewajibkan program penanggulangan kemiskinan memakai sasaran berbasis nama, alamat, dan NIK, yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Usulan pemutakhiran DTSEN dimulai dari ketua RT atau RW, kepala dusun, kepala desa atau lurah, dan pekerja sosial, dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, lalu diteruskan berjenjang melalui dinas sosial hingga Kementerian Sosial.
Apa pun status Bisri dalam data itu, kabar soal kondisinya tidak sampai ke Bupati lewat jalur tersebut. Halikinnor sendiri menduga pertemuan rutin RT di kelurahan itu tidak berjalan.
Aturan daerah menyisakan celah. Peraturan Bupati Kotim Nomor 5 Tahun 2023 tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS) mendefinisikan JPS sebagai bantuan sosial tak terencana berupa uang bagi penduduk Kotim dan/atau bukan penduduk Kotim.
Salah satu sasarannya adalah orang lanjut usia telantar yang belum masuk daftar penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar.
Saat mengajukan permohonan, pemohon boleh melampirkan fotokopi KTP dan/atau kartu keluarga, atau surat keterangan domisili dari RT, RW, atau lurah.
Permohonan juga dilampiri bukti terdaftar di DTKS atau, bagi yang belum terdaftar, surat keterangan miskin dari lurah dengan persetujuan camat. Namun, ketentuan lain dalam peraturan yang sama mensyaratkan penerima memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Halikinnor sendiri berpegang pada prinsip yang sejalan.
”Jadi hal-hal seperti ini, walaupun bukan warga kita, kalau sudah tinggal di sini, itu menjadi tanggung jawab kita,” kata Halikinnor.
Program bedah rumah lebih tertutup lagi. Perbup Kotim Nomor 28 Tahun 2025 tentang bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan pada 25 Agustus 2025.
Aturan itu mensyaratkan penerima memiliki KTP dan KK di Kotim, serta surat tanda kepemilikan tanah berupa sertifikat atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Bisri tinggal di tanah kuburan.
”Saya bilang, langsung sebagai penjaga makam. Jadi, nanti kita perbaiki sedikit, tapi tidak permanen, karena ini tanah kuburan,” kata Halikinnor.
Program untuk lansia juga berjalan. Pada September 2024, Kepala Dinsos Kotim saat itu, Hawianan, menyampaikan dinasnya rutin menjalankan program bantuan bagi warga lansia sejak Januari 2024 atas instruksi bupati dan wakil bupati.
Sasarannya lansia yang tidak bisa bekerja atau mencari nafkah sendiri dan hanya bisa bergantung kepada orang lain. Menurut komunitas, Bisri tidak pernah kebagian bantuan.
Jaring jaminan kesehatan juga berlubang. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kotim 2025, yang diolah BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, mencatat 36 persen penduduk dari kelompok 40 persen pengeluaran terbawah tidak memiliki jaminan kesehatan apa pun.
Dari 23 Suka ke 6.200 Reaksi
Kisah Bisri sudah beredar sejak Sabtu (14/11). Reel pertama yang diunggah Nasi Darurat di Instagram hari itu disukai 565 akun hingga Rabu (18/11) dini hari, sedangkan unggahan fotonya disukai sekitar 1.700 akun.
Teks dalam video itu menyebut Bisri sudah enam tahun tinggal di gubuk reot dan tidak mau pindah, meski komunitas sudah menawarkan tempat tinggal baru.
Versi Facebook reel itu hanya disukai 23 akun dengan sekitar 727 tayangan. Video tersebut dimuat lewat profil Fatiha, yang dicantumkan Nasi Darurat sebagai akun Facebook mereka.
Minggu (15/11), menurut unggahan Nasi Darurat, komunitas itu menemui lurah untuk membicarakan kondisi Bisri, dua hari sebelum Bupati datang.
”Kami usahakan, Kakek Bisri mendapatkan KTP, BPJS serta jaminan kesejahteraan lainnya,” tulis Nasi Darurat.
Dalam unggahan yang sama, mereka menulis Bisri tidak mau pindah ke rumah barak yang hendak mereka sewakan.
Versi Facebook-nya disukai 20 akun. Senin (16/11) sore, unggahan permintaan bahan bangunan untuk memperbaiki gubuk mendapat 37 reaksi di Facebook.
Senin pukul 18.49 WIB, nada unggahan komunitas itu berubah.
”Jujur menurut kalian, pantas nggak ada petugas Dinsos yang mengatakan, ‘Nggak bisa dapat bantuan karena nggak punya KTP,’ lalu setelah itu menyuruh Kakek Bisri mengurus sendiri urusannya?” tulis Nasi Darurat.
Unggahan itu ditutup dengan pertanyaan apakah untuk urusan sesepele itu admin harus melapor ke Bupati lagi.
Unggahan itu meledak. Hingga Rabu (18/11) dini hari, versi Facebook-nya mengumpulkan sekitar 6.200 reaksi, 820 komentar, dan dibagikan 461 kali, sedangkan versi Instagram-nya disukai sekitar 7.300 akun dan dikomentari 927 kali.
Kepada warganet, admin kemudian menyebut sudah melapor ke Bupati. Halikinnor tiba di gubuk Bisri kurang dari sehari setelah unggahan itu terbit.
”Kemarin ada, makanya saya terima kasih ada komunitas Nasi Darurat Sampit segala itu menginformasikan,” kata Halikinnor.
Cerita soal penolakan petugas Dinsos itu sepenuhnya versi komunitas. Belum ada tanggapan Dinsos Kotim atas klaim itu.
Pemerintah juga menawari Bisri pindah, tetapi ia menolak.
”Beliau ini sebenarnya masih sehat, tetapi kondisi tempat tinggalnya memang tidak layak. Kita sudah tawarkan untuk pindah, ada rumah susun dan tempat penampungan. Namun, beliau tidak bersedia. Ada saudara dan anak tirinya juga, tetapi beliau memilih tinggal sendiri,” kata Halikinnor.
Menurut Halikinnor, Bisri sudah mendapat izin dari pihak pengelola pemakaman. Bisri punya alasannya sendiri untuk bertahan.
”Saya tidak mau. Karena kurang enak kalau di tempat orang lain. Saya sudah terbiasa di sini,” kata Bisri.
Dua Lansia, Satu Kecamatan
Bisri bukan lansia sebatang kara pertama yang didatangi Halikinnor dalam sebulan terakhir. Senin (26/10/2026), Halikinnor mengunjungi rumah Hj. Rokayah, 78 tahun, yang hidup sebatang kara di Jalan Metro TV RT 16, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Perempuan asal Kalimantan Selatan itu sudah sekitar tujuh tahun hidup seorang diri di Sampit. Selama tiga bulan terakhir, Komunitas Nasi Darurat Sampit bersama warga sekitar memastikan ia tetap bisa makan.
Rumah Rokayah berada di kecamatan yang sama dengan gubuk Bisri.
Lewat unggahan Instagram pribadinya hari itu, Halikinnor menulis kunjungan dilakukan bersama Kepala Dinas Sosial dan lurah. Ia meminta fasilitas kesehatan mendahulukan pasien dan mengurus administrasi BPJS belakangan.
”Jangan sampai warga kita yang butuh pertolongan terhambat karena urusan administrasi,” tulis Halikinnor.
Dia juga berpesan kepada RT, RW, lurah, hingga camat.
”Mari kita lebih peka dan aktif memantau warga di sekitar kita. Terutama warga kita yang membutuhkan, yang kurang mampu, dan yang tinggal sendiri. Jangan sampai ada satu pun warga Kotim yang merasa sendiri dan luput dari perhatian pemerintah,” tulisnya.
Dua puluh dua hari kemudian, giliran Bisri, yang juga hidup sendiri di kecamatan yang sama dan juga didampingi Nasi Darurat.
Pesan untuk aparat di bawah sudah berulang kali disampaikan. Pada April 2021, Halikinnor mengingatkan kepala desa, ketua RT, atau aparatur lain mengutamakan keluarganya masuk daftar penerima bantuan, dan meminta pemerintah desa menyampaikan data penerima bansos yang valid.
Pada Juli 2024, saat menyalurkan sembako untuk nelayan Ujung Pandaran, ia menyebut telah mengingatkan setiap camat, lurah, dan kepala desa agar memantau kondisi warga masing-masing. Saat mengunjungi Bisri, Selasa (17/11), ia mengulangnya lagi.
”Itulah yang saya bilang tadi, karena harusnya itu RT. Tolong lurah, camat, ini disampaikan ke RT. Kelihatannya pertemuan rutin enggak ada di kelurahan itu. Harusnya tiga bulan sekali ada. Nanti kita instruksikan saja,” kata Halikinnor.
Gubuk Bisri akan dilebarkan dan diperpanjang dengan kayu, serta dibenahi atapnya karena musim hujan mulai datang. Bangunannya tetap tidak permanen lantaran berdiri di atas tanah kuburan.
Halikinnor menegaskan, persoalan sosial semestinya bisa diketahui sejak dini lewat kepedulian dan komunikasi di lingkungan sekitar, bukan baru terungkap setelah ramai diperbincangkan di media sosial.
”Saya katakan tadi, kita tidak mungkin tahu semua yang terjadi di lingkungan masyarakat kita,” katanya.
Jumlah warga miskin itu sebenarnya diumumkan BPS setiap tahun. Pada Maret 2025, angkanya 27.700 orang, sama dengan angka delapan tahun sebelumnya. Bisri hanyalah potret kecil dari angka itu. Potret yang baru sampai ke meja Bupati lewat media sosial. (ign)