Terkunci di Semua Lini: Manuver 24 Jam Gibran Berakhir dengan Kabar Surat Mundur di Halim

JAKARTA, kanalindependen.id – Manuver Gibran Rakabuming Raka untuk bertahan di tampuk kekuasaan menemui jalan terjal dalam kurun waktu sehari semalam. Klaimnya bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya bertarung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat bantahan terbuka dari lingkar Istana.

Terkepung usulan pemakzulan dari 120 anggota DPR, Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri saat Presiden mendarat di Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026) sore.

Gejolak 24 jam itu bermula pada Selasa (10/11/2026). Sekitar pukul 17.34 WIB, Gibran bergegas meninggalkan Istana Wakil Presiden.

Dia menaiki Toyota Innova Zenix hitam berpelat sipil, tanpa kendaraan dinas berpelat Indonesia 2, sesaat setelah memberi keterangan kepada wartawan tentang saran fight di PTUN tersebut.

Sehari kemudian, Rabu sore, kepergiannya dari Istana Wapres luput dari pantauan wartawan. Gibran dikabarkan menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, tempat surat mundurnya disebut berpindah tangan begitu Prabowo pulang dari Aceh.

Rentang sehari semalam menjadi saksi bagaimana sebuah manuver politik berbalik arah. Klaim Gibran soal saran Presiden dibantah terbuka oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Isi saran pembuktian dokumen yang ia sampaikan pun sama dengan langkah yang sudah ditempuh tim hukumnya sejak akhir Oktober.

Bersamaan dengan itu, arus usulan pemakzulan kian membesar. Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) diteken oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi, termasuk 11 kawan koalisi dari Gerindra, partai Presiden.

Sidang lanjutan gugatan di PTUN pun dijadwalkan Kamis pukul 10.00 WIB, jam yang sama ketika surat pengunduran dirinya disebut akan diteruskan ke meja pimpinan MPR.

Tekanan maha berat ini berakar pada dua palu peradilan. Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusan yang dibacakan 6 Oktober 2026, menyatakan permohonan soal syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Putusan itu tidak membatalkan pelantikan maupun secara langsung memberhentikan Gibran. Namun, dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran menamatkan pendidikan luar negeri setara SMA, lalu menyerahkan tindak lanjutnya kepada lembaga berwenang.

Pukulan susulan datang dari Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim mengabulkan kasasi advokat Subhan Palal lewat putusan 30 Oktober, dan memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran terbitan 2019.

Salinan lengkap putusan itu baru diunggah pada Selasa, 10 November, bertepatan dengan hari pertemuan Gibran dan Prabowo.

Gejolak juga menjalar ke lingkar terdekatnya. Sehari sebelum pertemuan tersebut, tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang duduk di kabinet keluar dari gerbong partai pimpinan adik Gibran, Kaesang Pangarep.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beralasan ingin fokus membantu Presiden Prabowo, sementara Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menyebut dirinya tidak lagi sejalan dengan partai.

Mereka keluar bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

Tiga Versi dari Widya Chandra

Sejumlah informasi yang dihimpun, rentetan peristiwa tersebut dipicu pertemuan di kompleks Widya Chandra, Selasa sekitar pukul 10.00 WIB. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

Selepas pertemuan, Gibran masih tampak berdampingan dengan Prabowo dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara.

Namun, apa yang sebenarnya terucap di balik pintu tertutup itu melahirkan narasi yang terbelah.

Versi resmi pertama meluncur dari Prasetyo. Dia membenarkan Gibran menyatakan niat mundur menghadapi dinamika putusan MK dan MA, sekaligus menepis kabar bahwa Prabowo menolak niat itu.

”Tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Presiden memberikan banyak saran, sementara permohonan membuktikan keabsahan dokumen lewat PTUN disebut Prasetyo datang dari Gibran. Istana mempersilakan langkah itu, sekaligus menghormati penggunaan hak DPR.

”Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen,” ujarnya.

CNN Indonesia pukul 17.12 WIB memuat versi kedua. Seorang petinggi negara yang mengetahui pertemuan itu menyebut Prabowo mempersilakan Gibran mundur bila putusan MK dan MA memang sudah kuat.

”Sarannya kalau memang putusan MK dan MA sudah kuat, ya mundur saja,” ujar petinggi negara itu menirukan Prabowo.

Versi ketiga menyeruak dari bibir Gibran sekitar pukul 17.30 WIB di pintu utama Istana Wapres. ”Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” katanya.

”Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” lanjutnya.

Dalam kalimat yang sama, Gibran menyebut saran Presiden itu mencakup penghadiran seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

”Saya juga tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.

Dalam keterangan itu, Gibran tidak secara gamblang menyinggung niat mundur yang sebelumnya diungkap Prasetyo.

Ketiga keterangan itu menekankan hal berbeda. Prasetyo menyebut jalur PTUN adalah permohonan Gibran.

Petinggi negara yang dikutip CNN Indonesia menyebut saran Presiden adalah mundur bila putusan sudah kuat. Sementara Gibran menyatakan jalur PTUN adalah saran Presiden. Bantahan tegas secara terbuka atas narasi PTUN ini baru datang belakangan dari Syahganda Nainggolan.

Pertarungan Sejak Oktober

Kubu Gibran sesungguhnya sudah bertarung jauh hari di PTUN. Gugatan atas surat keterangan penyetaraan terdaftar dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT, diajukan PT Mercy Toga Kirana pada 15 Juli 2026, dengan Gibran berstatus tergugat II intervensi.

Pada sidang 29 Oktober, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, memperlihatkan pindaian dokumen pendidikan kepada majelis hakim dan wartawan, antara lain berupa ijazah SD, SMP, certificate of attendance dari UTS Insearch, diploma MDIS, dan ijazah S1 University of Bradford.

Tim beranggotakan sembilan orang, termasuk mantan hakim MK Patrialis Akbar, ini berjanji menghadirkan dokumen asli pada tahap pembuktian.

Langkah menyodorkan certificate of attendance itu berkontras tajam dengan putusan MA yang diucapkan sehari kemudian pada 30 Oktober.

MA menyebut surat keterangan penyetaraan Gibran didasarkan pada certificate of attendance, academic records, explanation of grades, maupun dokumen lain, yang sekadar menerangkan kehadiran perkuliahan, bukan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan.

Pada hari yang sama putusan MA diucapkan, Gibran mengaku sudah menyiapkan semua dokumen untuk sidang pembuktian. ”Kami juga siap buka-bukaan, tapi mau bagaimana lagi, penggugatnya malah mundur,” katanya pada 30 Oktober 2026.

Pernyataan itu merujuk pada kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, yang sempat mengajukan pencabutan gugatan karena pihak Kemendikdasmen tak kunjung menghadirkan dokumen primer. Majelis hakim PTUN Jakarta menolak permohonan pencabutan pada 5 November karena tergugat dan tergugat II intervensi keberatan.

Dengan demikian, isi saran soal PTUN yang Selasa sore disebut Gibran datang dari Presiden, yakni menghadirkan dokumen SD sampai S1, selaras dengan langkah yang sudah ditempuh tim hukumnya sejak akhir Oktober.

Adapun mengenai PK, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti hingga 6 November menyatakan belum ada proses hukum lebih lanjut atas putusan MA.

Pintu Istana yang Tertutup Rapat

Pernyataan lingkar Istana menilai langkah hukum tersebut tidak lagi memiliki pijakan yang berguna. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dalam pernyataan yang diberitakan sekitar pukul 18.00 WIB pada Selasa, menyebut materinya sama dengan perkara kasasi.

”Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final,” kata Yusril.

Menurut Yusril, Gibran tidak berstatus tergugat intervensi dalam perkara Subhan yang diputus MA, sehingga tak bisa menempuh PK.

Dia a memperkirakan perkara di PTUN Jakarta akan dihentikan dengan sendirinya karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi.

Yusril meminta publik mencermati pertimbangan putusan MA soal pelanggaran serius, dan menafsirkannya sebagai dua pilihan bagi Gibran: berhenti atau diberhentikan.

Terkait hak, UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun, rumah kediaman, serta kendaraan milik negara.

Soal pengunduran diri, Yusril menyatakan kesiapannya membantu. ”Andai kata beliau mengatakan bagaimana cara mundurnya, saya akan carikan jalan,” katanya.

Bantahan lebih berani meluncur dari Kepala Bakom Syahganda Nainggolan, yang menjadikan Yusril sebagai representasi hukum Presiden. Saat berkunjung ke LKBN Antara pada Rabu, Syahganda mengaku sempat berdiskusi sekitar 15 menit dengan Yusril sebelum Menko Hukum itu masuk ke ruangan Presiden pada Selasa.

”Karena Pak Yusril yang belakangan keluar dari Istana, tentu yang benar Pak Yusril,” kata Syahganda.

Dia juga mengomentari klaim kedekatan Gibran. ”Seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya,” ucapnya.

Syahganda sempat mengaku tidak mengetahui soal klaim Gibran diminta Presiden terus maju. Pada Rabu, ia menegaskan sikapnya. ”Presiden gak ada dorong Gibran fight di PTUN,” katanya.

Syahganda kemudian mengaitkan sikap Presiden dengan kasus penyadapan, menyebut bahwa Presiden sedang menelusuri pengguna hasil sadapan.

”Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun,” ujar Syahganda.

Kasus itu menyeret eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi sebagai tersangka penyadapan nomor Presiden.

Hingga 7 November, menurut catatan Kompas.com, penyidik Bareskrim Polri belum mengungkap motif, tidak menyebut Jokowi, maupun mengaitkan Gibran dengan perkara itu.

Riuh Etalase Maya dan Parlemen

Selasa malam, tatkala ruang gerak politik menipis, akun Instagram Gibran mendadak memompa rentetan aktivitas yang tak biasa. Sebanyak 26 unggahan berisi rekaman kegiatan lama dirilis nyaris tanpa henti sejak sekitar pukul 19.20 WIB hingga Rabu dini hari sekitar pukul 01.17 WIB.

Komentar teratas didominasi pendukung yang membaca rentetan itu sebagai langkah strategis, dengan frasa populer ”Mas Gibran sedang memasak”.

Pantauan Kanal Independen, hingga Rabu malam tidak ada unggahan baru di linimasa akun itu.

Gelombang usulan pemakzulan kian deras. Juru Bicara Gerindra Kamrussamad pada Selasa pagi menyebut fraksinya belum bersikap soal HMP. Hari itu, usulan baru diteken sekitar 50 anggota dari enam fraksi.

Rabu siang, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menerima usulan HMP yang telah bengkak menjadi 120 anggota dari delapan fraksi.

Usulan ini merujuk ketentuan UU MD3 tentang hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat.

Saan menyebut syarat pengajuan HMP sekurang-kurangnya 25 anggota dari lebih dari satu fraksi. Jumlah pengusul kali ini hampir lima kali syarat minimal itu.

Menurut Saan, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPR, lalu ke Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

Sebelas anggota Fraksi Gerindra ikut meneken. Juru bicara pengusul HMP dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyebut fraksinya ingin polemik segera diakhiri, tetapi tidak membacakan nama-nama penandatangan. ”Kami mohon izin tidak menyebutkan 11 orang itu,” katanya.

Beberapa jam sebelum forum itu, Ketua Panitia HUT ke-15 NasDem Sugeng Suparwoto juga mengimbau Gibran mundur. “Sudahlah mundurlah dengan elegan, dengan baik demi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Sugeng. Pimpinan DPR menjadwalkan pengumuman HMP dalam rapat paripurna Kamis.

Sepucuk Surat di Halim

Rabu pagi, Prabowo terbang meresmikan fasilitas keagamaan dan sekolah di Aceh. Menurut Kompas, sekitar pukul 15.00 WIB, Gibran disebut meninggalkan kantornya tanpa terpantau.

Setelahnya, santer beredar kabar bahwa ia merapat ke Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma untuk menanti kepulangan Presiden. Kompas.com mencatat Gibran kembali ke lingkungan Istana Wapres sebelum hari gelap.

Konfirmasi mengalir dari luar Istana. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran mundur.

”Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata orang dekat Gibran, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com secara terpisah.

Kabar penyerahan surat itu turut ditanggapi pihak PSI. Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga tidak membantah kabar pengunduran diri tersebut, tetapi menegaskan bahwa Gibran masih berstatus wakil presiden.

”Per malam ini, Mas Gibran masih Wapres,” kata Ronald, sembari meminta pewarta melihat perkembangan esok hari.

Hingga Rabu malam, Istana maupun Sekretariat Wakil Presiden belum memberikan pernyataan resmi.

Menurut informasi, Gibran semula berencana mengumumkan keputusannya malam itu, dan wartawan telah bersiaga sejak pukul 18.00 WIB menunggu konferensi pers.

Namun, jumpa pers yang sudah diagendakan di Istana Wapres dibatalkan mendadak tanpa alasan yang jelas. Budi Arie menyebut konferensi pers baru akan digelar Kamis.

Sekitar pukul 18.30 WIB, menyitir laporan Kompas.com, Toyota Innova Zenix hitam milik Wapres terparkir di depan area Istana Wapres dengan lampu menyala dan mesin dipanaskan.

Wartawan bersiaga menanti mobil itu keluar. Setelah sekitar 30 menit, mobil tersebut justru bergerak ke arah lain. Tak lama kemudian, seorang staf Sekretariat Wakil Presiden meminta wartawan kembali menunggu di kantin di lingkungan Istana Wapres.

Sekitar pukul 19.00 WIB, suasana haru menyeruak. Sebagian ASN di kompleks Kantor Wapres saling berpelukan dengan mata berkaca-kaca, sementara staf pribadi Gibran sesekali menyalami dan menepuk bahu para pegawai.

Pada jam yang sama, terlihat pemandangan yang sangat kontras dari gerbang Istana. Gibran keluar, berlari-lari kecil, lalu melanjutkan jogging di Jalan Kebon Sirih.

Dia mengenakan jersey lari hijau, celana pendek, dan topi, dengan dua pria bertubuh tegap di dekatnya. Momen itu terjadi saat wartawan sedang bergerak menuju kantin.

Sejumlah media nasional menyebut rencana meneruskan surat Gibran ke MPR pada Kamis sekitar pukul 10.00 WIB dengan status yang belum pasti. Waktu tersebut berjalan beriringan dengan jadwal sidang perkara 255 di PTUN Jakarta.

Rabu malam, sekitar pukul 20.00 WIB, Prabowo tiba di puncak HUT ke-15 NasDem didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menko PMK Sugiono, tanpa kehadiran Gibran.

Saat menyapa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dari atas mimbar, Prabowo menyadari dirinya keliru urutan dalam menyapa pimpinan partai politik.

Dia kemudian meminta maaf kepada Bahlil dan hadirin, menyebut beberapa hari terakhir penuh dinamika, lalu berkelakar sambil memeriksa bagian bawah podium.

”Minta maaf, berapa hari ini agak penuh dinamika. Jangan-jangan disadap aku,” kata Prabowo.

Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut maksud kelakarnya yang memancing tawa hadirin tersebut.

Pada hari yang sama, ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, bersaksi dalam sidang perkara tudingan ijazah palsu Jokowi dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jakarta Timur.

Seusai sidang, ia enggan mengungkap ada atau tidaknya komunikasi Jokowi dengan Gibran belakangan ini.

Isi lengkap pertemuan di Widya Chandra belum dibuka kepada publik hingga Rabu malam. Gibran, menurut orang-orang dekatnya, sudah menyerahkan surat mundur. Prabowo, malam itu, hanya menyinggung dinamika dari atas mimbar, lalu berkelakar soal penyadapan. (ign)