✨ Intinya sih...

• Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperpanjang status tanggap darurat Karhutla selama 15 hari, berlaku mulai 1 hingga 15 Oktober 2026, karena kabut asap yang terus mengganggu kesehatan, pendidikan, dan penerbangan.
• Bupati Kotim Halikinnor menargetkan dua hal utama: aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah kembali normal paling lambat 5 Oktober, dan operasional penerbangan di Bandara Haji Asan pulih.
• Untuk mencapai target tersebut, Bupati meminta seluruh unsur penanganan Karhutla segera melakukan rapat teknis pada 30 September guna menyamakan persepsi dan menentukan titik-titik prioritas penanganan.
• Indikator pemulihan dari Karhutla dan kabut asap akan dilihat dari kembalinya anak-anak ke sekolah dan normalnya penerbangan, bukan hanya dari berkurangnya titik api.
• Jika kondisi kabut asap belum membaik setelah 15 Oktober 2026, Pemkab Kotim akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta mempertimbangkan pemberian bantuan pangan atau dukungan modal bagi UMKM terdampak.

SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap akibat karhutla yang berlangsung berbulan-bulan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin mengkhawatirkan.

Kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap kian mengancam kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, kabut asap juga telah mengganggu aktivitas pendidikan serta operasional penerbangan di Bandara Haji Asan.

Karena itu, perpanjangan status tanggap darurat selama 15 hari yang terhitung sejak 1 hingga 15 Oktober 2026, tidak ingin dijadikan sekadar perpanjangan status tanggap darurat.

Bupati Kotim Halikinnor memasang dua target yang harus dicapai: aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah kembali normal dan operasional penerbangan berjalan normal sesuai jadwal.

”Kita berharap anak-anak kita bisa kembali sekolah tatap muka mulai 1 Oktober, paling lambat 5 Oktober. Kemudian Bandara Haji Asan juga bisa kembali normal,” kata Halikinnor saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (29/9/2026).

Halikinnor mengatakan perpanjangan status tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk memulihkan aktivitas masyarakat yang selama ini terdampak asap, bukan hanya mengejar berkurangnya titik api.

Untuk mengejar target tersebut, Halikinnor meminta seluruh unsur penanganan segera melakukan rapat teknis. Rapat yang direncanakan pada 30 September itu melibatkan para pimpinan dan personel yang selama ini berada di lapangan.

Ia ingin seluruh tim memiliki gambaran yang sama mengenai titik-titik yang harus menjadi prioritas, terutama lokasi yang asapnya paling mengganggu masyarakat maupun fasilitas penting.

”Kita harus duduk bersama lagi untuk merapatkan secara teknis. Semua ketua tim dan personel yang terlibat harus tahu titik mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Halikinnor menilai penanganan tidak dapat dilakukan tanpa skala prioritas. Kawasan perkotaan secara umum disebut mulai mendekati kondisi padam, sementara persoalan lebih berat masih berada pada sejumlah lokasi yang sulit dijangkau.

Karena itu, titik yang menghasilkan asap tebal dan mengganggu aktivitas masyarakat harus segera mendapat perhatian.

”Kalau ada titik yang asapnya sangat mengganggu, itu harus kita prioritaskan. Kita tidak bisa bekerja tanpa menentukan mana yang paling urgent,” katanya.

Sekolah dan Penerbangan Jadi Indikator Pemulihan

Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian karena kondisi asap telah memengaruhi proses pembelajaran siswa.

Halikinnor ingin pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan dalam waktu dekat. Target 1 Oktober, atau paling lambat 5 Oktober, diberikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi karhutla dan kualitas udara.

Sekolah yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran juga diminta menjadi bagian dari pemetaan prioritas. Pemerintah ingin memastikan lingkungan pendidikan aman sebelum kegiatan tatap muka kembali berjalan.

”Objek vital seperti bandara dan sekolah harus mendapat perhatian khusus, karena ini mejadi indikator daerah kita pulih dari karhutla dan pulih dari kabut asap,” tegas Halikinnor.

Dengan demikian, keberhasilan penanganan tidak hanya dilihat dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengembalikan aktivitas masyarakat yang sempat terganggu.

Jika anak-anak sudah kembali ke sekolah dan penerbangan kembali normal, dua kondisi tersebut menjadi indikator konkret yang ingin dicapai pemerintah selama perpanjangan status tanggap darurat diaktifkan.

Asap Ganggu Penerbangan, Dampaknya Merembet ke Ekonomi

Bandara Haji Asan menjadi perhatian tersendiri karena kabut asap membatasi jarak pandang dan berdampak terhadap operasional penerbangan.

Halikinnor berharap kondisi asap membaik sebelum 15 Oktober sehingga pesawat kembali dapat mendarat dan berangkat secara normal.

”Harapan saya sebelum tanggal 15 Oktober hujan sudah turun sehingga bandara bisa normal. Pesawat bisa mendarat seperti biasa,” ujarnya.

Gangguan penerbangan tersebut bukan sekadar persoalan mobilitas penumpang. Halikinnor mengatakan, ketika pesawat tidak dapat mendarat dan harus berputar atau kembali ke bandara asal, terdapat konsekuensi operasional yang ikut muncul, termasuk penggunaan bahan bakar yang lebih banyak.

Ia sendiri mengalami dampak tersebut ketika harus bepergian. Halikinnor mengungkapkan, selama dua hari dirinya tidak dapat terbang dari Sampit maupun Pangkalan Bun sehingga agenda menghadiri penyerahan penghargaan digitalisasi tidak dapat diikutinya secara langsung.

”Dua hari saya tidak bisa terbang dari Sampit maupun Pangkalan Bun,” ungkapnya.

Dampak serupa dirasakan sektor pariwisata. Halikinnor menyebut aktivitas wisata sungai menggunakan kelotok ikut sepi karena kondisi asap membuat masyarakat maupun wisatawan tidak nyaman untuk beraktivitas.

”Kelotok wisata sekarang sepi. Orang juga tidak nyaman kalau kondisi seperti ini,” katanya.

Meski demikian, Halikinnor tidak menyebut angka kerugian ekonomi akibat kondisi tersebut. Menurutnya, besaran dampak harus dihitung berdasarkan data yang lebih objektif.

Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilibatkan untuk menghitung dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi daerah.

”Kalau dampak ekonominya mau dihitung, BPS yang bisa menghitung secara lebih jelas,” kata Halikinnor.

Artinya, pemerintah saat ini baru melihat sejumlah aktivitas ekonomi yang terdampak, sementara nilai kerugian secara keseluruhan belum dihitung.

Jika Berlanjut, Bantuan Bisa Diperluas

Halikinnor juga menyiapkan kemungkinan langkah lanjutan apabila kondisi karhutla belum membaik setelah 15 Oktober.

Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat jika persoalan asap dan kebakaran masih berlanjut.

Bantuan untuk masyarakat terdampak juga dapat dipertimbangkan, termasuk bantuan pangan maupun dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.

”Kalau sampai nanti setelah 15 Oktober masih seperti ini, kita akan koordinasikan dengan provinsi dan pusat. Bisa saja nanti ada bantuan pangan atau dukungan modal untuk UMKM,” ujarnya.

Langkah tersebut baru akan ditempuh apabila kondisi memang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan mengenai dampak ekonomi tanpa perhitungan yang jelas.

Karena itu, Halikinnor menempatkan 15 Oktober sebagai batas penting untuk melihat apakah kondisi sudah benar-benar bergerak menuju pemulihan.

Jika hujan sudah turun dengan intensitas memadai, asap berkurang dan titik api tidak lagi muncul, penanganan darurat akan diakhiri dan pemerintah masuk ke tahap pemulihan.

Sebaliknya, apabila kondisi belum memungkinkan, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan dilakukan untuk menentukan langkah berikutnya.

Halikinnor ingin hasil kerja 15 hari ke depan dapat menunjukkan aktivitas masyarakat kembali normal, bukan hanya melaporkan penanganan kebakaran.

Dua tanda yang ia pasang pun sederhana: anak-anak kembali ke ruang kelas dan operasional penerbangan di Bandara Haji Asan kembali lancar.

”Kalau dua itu sudah tercapai, berarti pekerjaan kita sudah sesuai target,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kemampuan manusia memiliki batas dalam menghadapi kondisi tersebut.

”Kemampuan manusia ada batasnya, selain terus bekerja dan brupaya, kita semua harus tetap berdoa agar hujan segera turun dan kondisi Kotim kembali normal,” pungkasnya. (hgn/ign)