Mandau Talawang, Rimbun, dan Pertarungan Versi
Panggung KSO Agrinas juga diwarnai saling tuding antara Ormas Tantara Lawung Adat Mandau Talawang dan Ketua DPRD Kotim Rimbun.
Rimbun menempuh jalur hukum dengan melaporkan koordinator aksi Mandau Talawang atas dugaan pencemaran nama baik setelah dirinya disebut menerima uang dari koperasi mitra Agrinas.
Mandau Talawang merespons dengan mengklaim memiliki ”peluru” berupa dokumen, rekaman pembicaraan, pengakuan, hingga surat resmi lembaga daerah terkait perjanjian KSO dan pembatalannya, yang mereka sebut mengarah pada dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.
Perselisihan itu merambat ke ranah penegak hukum, dari kepolisian hingga lembaga antikorupsi, sesuai klaim Mandau Talawang.
Proses ini bisa menjadi ajang klarifikasi, tetapi juga berisiko menjerumuskan publik dalam kabut narasi sepihak bila penanganan kasus tertutup dan bertele-tele.
Masyarakat berhak atas jawaban terang, apakah benar ada gratifikasi dalam proses KSO, atau tuduhan tersebut hanya manuver politik untuk menekan dan menegosiasikan ulang posisi dalam pembagian lahan dan fee sawit.
Tiga Pekerjaan Rumah
Kisruh KSO Agrinas di Kotim menyingkap setidaknya tiga pekerjaan rumah. Pertama, pembenahan basis data kelompok tani dan koperasi mitra, termasuk status hukum, kepengurusan, dan keanggotaan yang mutakhir.
Tanpa itu, rekomendasi akan terus rawan disusupi nama-nama organisasi yang secara faktual sudah tidak mewakili siapa pun.
Kedua, keterbukaan penuh atas proses rekomendasi dan isi perjanjian KSO, mulai dari skema pembagian hasil, fee pendampingan, hingga alur komunikasi antar lembaga.
Dokumen yang selama ini hanya beredar di ruang tertutup dan di tangan segelintir elit harus dibuka, sehingga publik dapat mengawasi, bukan sekadar dijadikan objek pengatasnamaan.
Ketiga, memastikan suara petani di tingkat tapak—seperti eks anggota Palampang Tarung yang kini berhimpun di Tanah Ulayat—menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan terkait lahan sitaan dan kerja sama baru.
Tanpa partisipasi yang nyata, semua klaim ”membela masyarakat” jatuh menjadi slogan yang hanya menguntungkan pihak paling vokal dan paling lihai mengendalikan dokumen.
