• Polemik pembagian hasil kebun plasma sawit di Kotawaringin Timur (Kotim) mencuat akibat perbedaan drastis antara klaim pendapatan anggota. Bupati Kotim Halikinnor (14/11/2026) menyebut hasil satu kartu plasma bisa mencapai Rp4-5 juta per bulan, sementara laporan yang diterima Ketua DPRD Kotim Rimbun (17/11/2026) dan aduan warga menunjukkan banyak anggota hanya menerima puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan.
• Ketimpangan pendapatan ini diduga kuat terjadi karena praktik penjualan kartu anggota, membengkaknya jumlah anggota koperasi tanpa diikuti perluasan lahan, serta kurangnya transparansi dan dugaan pengurus koperasi memperkaya diri sendiri dengan gaji tinggi.
• Pemerintah Kabupaten Kotim berencana menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penataan plasma sawit dan menargetkan pendataan lengkap seluruh koperasi serta anggotanya rampung pada Oktober 2026. Pembahasan raperda tersebut diagendakan pada 2027.
• Ketua DPRD Kotim Rimbun mengusulkan agar pembagian hasil plasma langsung ditransfer ke rekening masing-masing anggota untuk mencegah penyalahgunaan oleh pengurus koperasi.
• Praktisi hukum Bambang Nugroho menegaskan adanya potensi jerat pidana penggelapan (Pasal 486 atau 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berlaku sejak 2 Januari 2026) dengan ancaman hingga lima tahun penjara, jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian pengurus yang merugikan anggota. Jalur gugatan perdata juga terbuka untuk pemulihan hak.
• Pengawasan terhadap koperasi di Kotim dinilai lemah, terbukti dari data Dinas Koperasi Kotim yang menunjukkan minimnya koperasi (hanya 79 dari lebih dari 580 unit pada 2025) yang menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan kewajiban hukum sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
SAMPIT, kanalindependen.id – Selisih waktunya cuma tiga hari, tetapi dua angka tentang isi kantong anggota kebun plasma di Kotawaringin Timur (Kotim) seolah lahir dari dua dunia yang sama sekali berlainan. Jarak keduanya melampaui seratus kali lipat.
Sabtu (14/11/2026) lalu, Bupati Kotim Halikinnor menyodorkan contoh yang menakar hasil selembar kartu plasma pada kisaran Rp4 juta hingga Rp5 juta setiap bulan.
”Hasil satu kartu itu ada sampai Rp4 juta, bahkan ada sampai Rp5 juta,” kata Halikinnor.
Tiga hari berselang, Selasa (17/11/2026), Ketua DPRD Kotim Rimbun membawa kabar yang jauh berbeda. Laporan yang masuk kepadanya menyebut ada anggota koperasi yang hanya mengantongi Rp100 ribu untuk tiga bulan.
Mengacu pada contoh bupati, satu keluarga pemegang empat kartu bisa membawa pulang Rp20 juta sebulan. Sebaliknya, bila Rp100 ribu dalam kabar yang diterima Rimbun dibagi tiga bulan, jatahnya setara sekitar Rp33 ribu per bulan.
Hitungan redaksi menempatkan contoh Rp4-5 juta per kartu itu pada kisaran 120 hingga 150 kali lipat angka tersebut.
Kedua angka itu melayang tanpa alamat pasti. Tidak ada nama koperasi yang disebut, tidak ada lembaran pembukuan yang dibuka, dan Rimbun pun tidak merinci berapa kartu yang digenggam anggota dalam laporan yang ia terima.
Rimbun memilih bicara lurus tanpa memutar kalimat.
”Jujur saja, lebih frontal saya sampaikan, justru yang kaya ini adalah pengurus koperasinya, anggotanya tetap miskin. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami,” kata Rimbun.
Menurut Rimbun, kebun plasma yang dikelola koperasi di Kotim membentang hampir 55 ribu hektare. Hamparan seluas itu belum cukup mengangkat seluruh warga sekitar dari kesulitan ekonomi, sementara pembagian hasilnya dinilai tidak merata.
Persoalan tersebut, katanya, akan mendapat perhatian serius DPRD Kotim dalam penyusunan regulasi penataan plasma sawit.
Kartu ”Beranak”, Bagian Menyusut
Kegelisahan senada bergema di media sosial. Kolom komentar unggahan Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim Gahara Ramadhan yang menyoal plasma pekan ini memuat sejumlah cerita warga.
Bahasa daerah yang ditulis pemilik akun Facebook Kenyala Hermanto merangkum penantian panjang yang berujung tipis.
”Nah, bujur te, Ketua. Duit tunggu maka duit tunggu ih, baya seratus ribu satu bulan. Bosan kia nunggu ah, maka dijual kartu ah,” tulisnya.
Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu kurang lebih berarti uang yang lama ditunggu ternyata hanya Rp100 ribu sebulan, sehingga orang bosan menunggu dan memilih menjual kartu.
Lewat akun Facebook pribadinya, Gahara menilai rencana peraturan daerah (perda) penertiban plasma dan kemitraan sebagai langkah tepat.
Selama ini, menurutnya, banyak warga yang semestinya menerima manfaat justru terabaikan. Ia lalu mengurai simpul persoalannya.
”Ada beberapa faktor penyebab, di antaranya dijual oleh anggotanya sendiri, serta dijual oleh pengurus secara sepihak demi keuntungan pribadi. Sehingga jumlah anggota koperasi membengkak dan imbasnya hasil SHU menjadi berkurang,” tulis Gahara.
”Jual beli kartu anggota dan tidak transparannya pengurus dalam pengelolaan membuat anggota semakin terhimpit, sementara pengurus semakin kaya,” lanjutnya.
Selasa (17/11/2026), Gahara memaparkan ketimpangan itu lewat angka dari pengaduan warga yang masuk ke lembaganya.
”Masa sebulan dapat Sisa Hasil Usaha (SHU) miliaran, yang dibagikan kepada anggota hanya seratus atau dua ratus juta dengan nilai per orang hanya di angka Rp50-100 ribu saja per bulannya. Sementara sisanya untuk operasional pengurus yang tidak jelas,” ujarnya.
Dia menyebut gaji pengurus mencapai puluhan juta rupiah, sementara anggota hanya menerima ratusan ribu. Gahara turut menyoroti masuknya orang luar, dan kabarnya aparatur sipil negara (ASN), ke jajaran pengurus koperasi plasma atau kemitraan.
Salah satu keluhan yang terus berulang di kolom komentar menyorot jumlah penerima yang membengkak di atas hamparan kebun yang tidak ikut melebar.
Pemilik akun Mahmud, yang menanggapi unggahan Facebook Gahara, melukiskan bagaimana tambahan anggota perlahan menggerus jatah per orang.
”Mereka jual SK. Per orang 2 hektare. Seharusnya sekali panen 5 juta. Mereka tambah anggota terus, akhirnya bagiannya tambah sedikit. Ada yang dapat 1 juta, ada yang cuma ratusan ribu,” tulisnya.
Hitungan serupa dilontarkan pemilik akun Muhlasin Sin pada unggahan lain soal plasma. Ia menakar jumlah kartu lewat matematika luas lahan.
”Masalahnya, jumlah kartu yang dicetak sama lahan enggak sama. Contoh, misal lahan 500 hektare, kalau satu kartu 2 hektare, artinya cetak kartunya 250 lembar. Ini bisa lebih, kartunya dijual oleh oknum pengurus koperasi,” tulisnya.
Pemilik akun MustadiSampit memadatkan keluhan itu dalam satu kalimat sindiran yang menohok.
”Kartunya sakti, bisa beranak, makanya banyak bagiannya,” tulisnya.
Nominal bagi hasil yang diungkap warganet pun terbentang lebar. Ada yang mengaku hanya mengantongi Rp35 ribu per tiga bulan, bahkan ada yang menyebut Rp10 ribu sebulan.
Pemilik akun Raju Khan Ode berkisah tentang kawannya yang membeli tiga kartu dari anggota koperasi di sebuah desa, setara enam hektare, tetapi hanya menerima SHU Rp900 ribu sebulan untuk ketiganya, atau sekitar Rp300 ribu per kartu.
Pemilik akun Tingang Mantaya bercerita tentang kebun kawannya yang ditanam pada 2007 dan hanya menghasilkan sekitar Rp200 ribu sebulan pada 2025, hingga kartu itu dijual karena hasilnya tak kunjung naik.
Sebaliknya, cerita berbeda datang dari pemilik akun Vitri Ani yang menyebut kartu milik suaminya menghasilkan Rp4 juta hingga Rp5 juta per tiga bulan.
Berpindahnya kartu plasma ke tangan warga luar daerah ikut memantik sorotan Rimbun. Skema plasma sejak awal dirancang untuk menyejahterakan masyarakat lokal, terutama warga yang tinggal di tepian perkebunan besar swasta.
”Kalau orang luarnya menikmati, orang lokal menonton. Nah, ini pemikiran Pak Bupati untuk mengusulkan rencana perda itu,” katanya.
Suara dari ruang digital tidak sepenuhnya seragam. Pemilik akun Romy Mentaya menolak narasi yang menyamaratakan seluruh pengurus koperasi.
”Kelihatannya narasi ini pukul rata dengan semua pengurus koperasi. Kalau soal gaji, itu sudah ditentukan dengan AD/ART-nya,” tulisnya.
Pendapatan kotor kebun, menurut Romy, tidak otomatis jatuh utuh ke tangan anggota. Hasil panen lebih dulu dipotong untuk upah, pupuk, pajak, perawatan, dan dana wajib yang tercatat dalam pembukuan koperasi.
”Sisa dari potongan itu berapa, itulah yang dibagikan,” tulisnya.
Pengawasan Tanpa Peta
Kegaduhan soal pembagian hasil plasma bukan lagu baru di Kotim. Maret 2025 lalu, Rimbun sudah melontarkan penilaian serupa.
”Itu tidak bisa dibantah karena memang faktanya bahwa koperasi-koperasi plasma ini sebagian besar jadi tempat untuk memperkaya oknum pengurusnya,” kata Rimbun kala itu.
Catatan resmi memperlihatkan bahwa mekanisme kontrol paling dasar di dalam koperasi pun belum menjadi kebiasaan.
Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026 merekam hanya 78 dari 384 koperasi aktif yang menggelar rapat anggota tahunan (RAT) pada 2024, atau sekitar satu dari lima.
Setahun kemudian, jumlah koperasi aktif melonjak melampaui 580 unit, lonjakan yang menurut BPS dipicu program Koperasi Merah Putih. Koperasi yang tercatat menggelar RAT nyaris jalan di tempat: hanya bertambah satu menjadi 79 unit.
Padahal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
Forum itu wajib digelar paling sedikit sekali setahun, sedangkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
Sorotan tajam pun diarahkan praktisi hukum di Sampit, Bambang Nugroho, ke Dinas Koperasi.
Dia menilai dinas perlu mengambil langkah konkret atas pengaduan masyarakat dan menyisir seluruh sisi keuangan koperasi, mulai dari pendapatan kebun, dasar penetapan gaji pengurus, potongan hasil plasma, kewajiban utang, biaya operasional, hingga besaran pembagian hasil kepada anggota.
”Kalau persoalan seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun, patut dipertanyakan bagaimana pengawasan Dinas Koperasi selama ini. Apakah laporan keuangannya pernah diperiksa? Apakah pengaduan anggota ditindaklanjuti? Jangan sampai koperasi dianggap sehat hanya karena rutin melaksanakan RAT,” katanya.
Persoalan tidak berhenti pada sepinya rapat tahunan. Buku statistik resmi daerah pun belum menyimpan peta utuh koperasi plasma.
Angka RAT dalam publikasi BPS mencakup seluruh koperasi tanpa kolom khusus plasma, sebab pemilahannya hanya terbagi atas KUD, KPRI, koperasi karyawan, dan jenis lainnya.
Edisi sebelumnya, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2025, bahkan memuat dua angka anggota koperasi yang berselisih tajam untuk tahun yang sama.
Tabel ringkasan kondisi koperasi 2024 mencatat 49.165 anggota, sedangkan tabel anggota koperasi aktif per jenis dan kecamatan pada tahun itu menjumlahkan 109.249 orang, tanpa catatan yang menjelaskan selisihnya.
Pemerintah Kabupaten Kotim sendiri masih menyusun kepingan data dasar tersebut. Rapat koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan di Setda Kotim, Senin (5/10/2026), menjadi salah satu ikhtiarnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotim Hawianan meminta seluruh koperasi plasma aktif segera mendata jumlah anggotanya, termasuk memetakan siapa yang sudah dan belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pemkab menargetkan seluruh data koperasi plasma dan anggotanya terkumpul pada Oktober 2026. Pada pertemuan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kotim Dwi Ari Wibowo menyebut sekitar 70 koperasi diundang.
Halikinnor pun mengaku telah meminta daftar penerima plasma itu.
”Saya sudah minta datanya, karena saya ingin memperbaiki SK-nya,” kata Halikinnor, Sabtu (14/11/2026).
Sebagian angka yang sedang dicari pemerintah daerah tersebut sebenarnya sudah diwajibkan aturan untuk mengalir setiap bulan dari pintu pabrik.
Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra mengharuskan pabrik kelapa sawit melapor paling sedikit sebulan sekali kepada kepala dinas provinsi.
Laporan bulanan itu memuat harga pembelian tandan buah segar (TBS), volume TBS yang diolah, produksi minyak sawit mentah dan inti sawit, serta jumlah pekebun dan luasan mitra plasma maupun swadaya, meski bukan daftar nama pemegang kartu.
Rantai laporan itu tidak berhenti di provinsi. Kepala dinas provinsi menyampaikan hasilnya kepada gubernur, lalu diteruskan kepada bupati atau wali kota sebagai rekomendasi kebijakan atas perizinan pabrik.
Aturan itu juga mengatur sanksi berjenjang: pabrik yang tidak melapor dapat dikenai peringatan tertulis paling banyak dua kali oleh pemberi perizinan berusaha, lalu dicabut perizinan berusahanya.
Kementerian Pertanian pada akhir Mei 2026 pun sudah meminta seluruh kepala daerah aktif menjalankan Permentan tersebut dalam tata kelola penetapan harga TBS, seperti diberitakan Republika.
Jalur provinsi pula yang hendak ditempuh DPRD Kotim. Untuk perusahaan perkebunan yang belum memenuhi kewajiban plasma, Rimbun menyatakan DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi di sektor perkebunan.
Adapun pengawasan koperasi yang anggotanya berada dalam satu kabupaten menjadi wilayah kerja pemerintah kabupaten, sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DKUKMPP Kotim 2024 mencatat pagu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi tahun itu sebesar Rp112,67 juta.
Sebagai gambaran, bila pagu itu dibagi rata ke 384 koperasi aktif pada 2024, hitungan redaksi menghasilkan sekitar Rp293 ribu per koperasi untuk setahun penuh.
Kepala DKUKMPP Kotim Muslih, Senin (16/11/2026), menegaskan penataan kepemilikan plasma masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan. Pemerintah juga berencana berdialog dengan pengurus koperasi dan perusahaan mitra.
Rekening Anggota dan Rambu Aturan
Melihat celah pada jalur pembagian hasil, Rimbun menyodorkan gagasan memotong perantara. Hak uang anggota, menurutnya, sebaiknya langsung mengalir ke rekening masing-masing tanpa melalui pengurus koperasi.
”Kalau boleh, anggota ini kalau dijadikan uang, ini masuk ke rekeningnya masing-masing. Enggak ada lagi tergantung pengurus yang membagi bulan ini dapat Rp300 ribu, bulan depan Rp100 ribu, bulan depannya lagi Rp500 ribu. Ini kita hindari,” ujar Rimbun.
Pengurus, lanjut Rimbun, tetap memegang peran pengelolaan administrasi, sementara honor atau gaji mereka dapat diatur lewat ketentuan tersendiri agar tidak merugikan anggota.
Namun, Rimbun mengingatkan aturan daerah yang kelak diterbitkan tidak boleh menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Salah satu rambu yang bersinggungan langsung adalah Pasal 6 Permentan Nomor 13 Tahun 2024.
Pasal itu mengharuskan perjanjian kerja sama memuat kewajiban pabrik kelapa sawit membayar pekebun mitra melalui kelembagaan pekebun, yakni lembaga yang ditumbuhkembangkan dari dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
Aturan yang sama mewajibkan penghitungan berat dan sortasi TBS disaksikan petugas yang mewakili pekebun mitra, tetapi tidak mengatur rekening tujuan pembayaran ke setiap anggota.
Simpul lanjutan dari kas koperasi menuju rekening anggota itulah yang hendak dikunci lewat gagasan Rimbun.
Kebutuhan atas jejak pembayaran yang jelas pernah pula tercatat dalam kesimpulan rapat dengar pendapat DPRD Kotim, 18 Mei 2026, saat membahas sengketa fee desa Koperasi Kapuk Mandiri di Kecamatan Mentaya Hulu.
Salah satu rekomendasinya meminta pembagian hasil dilengkapi berita acara dari perusahaan kepada koperasi.
Rimbun mendukung langkah Bupati Halikinnor mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) penataan plasma sawit.
Pembahasan regulasi itu, menurutnya, diagendakan pada 2027, dan ia berharap pemerintah daerah melakukan studi ke daerah lain sebagai bahan penyusunan.
Rimbun mengungkapkan, menata ulang plasma merupakan beban moral lembaga yang ia pimpin. DPRD, katanya, tidak ingin hamparan sawit seluas itu gagal menghadirkan manfaat ekonomi yang semestinya bagi masyarakat sekitar.
Jerat Pidana dan Gugatan Perdata
Dari kacamata hukum yang berlaku saat ini, Bambang menilai polemik pengelolaan plasma tak cukup berhenti pada keluhan. Penelusuran harus menyentuh laporan keuangan koperasi. Terlebih setelah muncul keluhan soal gaji pengurus yang tidak sebanding dengan pendapatan anggota.
”Uang koperasi bukan uang pribadi pengurus. Kalau uang itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, tentu ada konsekuensi pidana. Jangan sampai jabatan pengurus justru dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan hak anggota,” ujar Bambang.
Setiap rupiah yang keluar dari kas koperasi, menurut Bambang, wajib berdiri di atas dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penetapan gaji, tunjangan, fasilitas, hingga biaya operasional pengurus.
Apabila ditemukan unsur penggelapan, pengurus dapat dijerat Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman paling lama empat tahun penjara.
Ancamannya naik menjadi paling lama lima tahun bila memenuhi unsur Pasal 488, yakni penggelapan atas barang yang dikuasai karena hubungan kerja, profesi, atau upah.
KUHP baru tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026. Pada KUHP lama, ancaman serupa tercantum dalam Pasal 372 dan Pasal 374.
Pengesahan laporan pertanggungjawaban dalam RAT pun, menurut Bambang, bukan perisai yang otomatis menghapus tanggung jawab pidana.
”Jangan berlindung di balik keputusan RAT. Kalau ternyata ada manipulasi laporan keuangan atau penggelapan uang koperasi, sekalipun laporan itu sudah disahkan, proses hukum tetap bisa berjalan,” tegasnya.
Namun, Bambang memberi garis batas yang tegas: besarnya gaji pengurus tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Kepastian mengenai ada tidaknya penyimpangan tetap bergantung pada pemeriksaan dasar penetapan gaji, pembukuan, dan aliran dana koperasi.
Jalur pemulihan hak ekonomi anggota, menurut Bambang, juga terbuka lewat gugatan perdata. Untuk kerugian yang diderita koperasi, Pasal 34 ayat (1) UU Perkoperasian menyatakan pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian itu bila timbul karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
Ayat (2) pasal yang sama menegaskan, bila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, penggantian kerugian tidak menutup kemungkinan penuntut umum melakukan penuntutan.
”Jangan berpikir setelah mengundurkan diri atau tidak lagi menjadi pengurus, persoalan hukum selesai. Kalau selama menjabat ada perbuatan yang menimbulkan kerugian, tanggung jawab hukumnya tetap bisa dituntut,” kata Bambang.
Anggota yang mengalami kerugian langsung akibat perbuatan melawan hukum pengurus, lanjut Bambang, dapat pula menggugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Harta pribadi pengurus bahkan bisa dimohonkan sita jaminan, sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan mendapat persetujuan pengadilan.
”Masyarakat jangan hanya menuntut pergantian pengurus. Kalau memang ada hak mereka yang tidak diberikan karena perbuatan melawan hukum, tuntut pengembaliannya. Jangan sampai pengurus berganti, tetapi kerugian masyarakat tidak pernah diselesaikan,” tegas Bambang.
Desakan serupa disuarakan DAD Kotim. Gahara meminta pemerintah daerah membongkar laporan keuangan koperasi yang bermasalah, mencakup pendapatan, biaya operasional, gaji pengurus, hingga pembagian hasil kepada anggota.
Lembaga adat itu juga mendorong aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Bambang menambahkan, hasil pemeriksaan pemerintah dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak pidana.
Kewenangan pembinaan dan pengawasan koperasi yang dipegang pemerintah, menurut dia, harus bekerja untuk melindungi anggota.
”Jangan hanya memanggil pengurus ketika masyarakat sudah ribut. Pengawasan itu harus berjalan secara berkala. Kalau ada pengaduan masyarakat tetapi terus dibiarkan, pemerintah juga harus dievaluasi. Jangan sampai lemahnya pengawasan justru memberi ruang bagi penyimpangan,” tegasnya.
Pembahasan raperda penataan plasma, menurut Rimbun, baru diagendakan pada 2027. (ign)