SAMPIT, kanalindependen.id – Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali menjalani monitoring implementasi indikator Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Tiga tahun setelah memperoleh predikat Istimewa dengan nilai 92 dan dikukuhkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi nasional di tahun 2023, konsistensi penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali dipantau.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kotim Halikinnor menyambut dan mengapresiasi kehadiran tim monitoring KPK RI yang dipimpin Ariz Dedy Arham.
”Selamat datang Tim Monitoring KPK RI di Desa Bagendang Hilir. Kunjungan bapak dan ibu, menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Halikinnor saat menyampaikan sambutannya di Aula Sungai Lepeh, Desa Bagendang Hilir, Kamis (19/11/2026).
Halikinnor mengatakan, monitoring implementasi indikator Desa Antikorupsi tidak hanya dipandang sebagai proses penilaian atau pemenuhan dokumen administrasi.
Hal yang lebih mendasar adalah memastikan nilai integritas benar-benar menjadi bagian dari perilaku penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
”Monitoring ini harus menjadi sarana evaluasi untuk melihat sejauh mana nilai-nilai integritas benar-benar telah diterapkan dalam kehidupan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan, keberadaan baliho, papan informasi, maupun dokumen administrasi memang diperlukan untuk mendukung penerapan indikator Desa Antikorupsi. Namun, seluruh kelengkapan tersebut tidak akan memiliki makna apabila tidak disertai perubahan perilaku dan komitmen nyata dari aparatur pemerintah desa.
”Saya ingin mengingatkan bahwa keberhasilan membangun desa antikorupsi tidak cukup hanya dengan memasang baliho, membuat papan informasi, atau melengkapi dokumen administrasi. Semua itu memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun budaya integritas dalam perilaku sehari-hari,” tegasnya.
Menurut Halikinnor, tanggung jawab membangun budaya antikorupsi harus dijalankan oleh seluruh unsur pemerintahan desa. Kepala desa harus menjadi teladan, perangkat desa dituntut bekerja profesional, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
”Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawal jalannya pemerintahan. Warga diharapkan berani mengingatkan apabila menemukan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Berawal dari Tiga Desa yang Diusulkan pada 2023
Desa Bagendang Hilir memiliki perjalanan tersendiri sebelum ditetapkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi. Pada 2023, terdapat tiga desa di Kabupaten Kotim yang diusulkan sebagai calon desa antikorupsi, yakni Desa Beringin Tunggal Jaya, Desa Mekar Jaya, dan Desa Bagendang Hilir.
Dalam tahapan penilaian berikutnya, Bagendang Hilir terpilih menjadi desa percontohan yang mewakili Kalimantan Tengah yang saat itu memiliki 1.432 desa.
Penilaian melibatkan KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, serta Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.
Terdapat lima komponen dengan 18 indikator yang menjadi dasar penilaian. Aspek yang dinilai berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Pada pleno penilaian akhir 25 Oktober 2023, Desa Bagendang Hilir memperoleh skor 92 dengan predikat Istimewa. Hasil tersebut mengantarkan desa ini ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Capaian itu kemudian berlanjut pada pengukuhan tingkat nasional. Pada 28 November 2023, Bagendang Hilir resmi diluncurkan sebagai salah satu dari 22 Desa Percontohan Antikorupsi nasional tahun 2023 yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah.
Penetapan tersebut memberikan tanggung jawab lanjutan bagi pemerintah desa untuk mempertahankan praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pengalaman Bagendang Hilir juga diharapkan dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi desa-desa lain di Kotim maupun Kalimantan Tengah, termasuk dalam pengembangan BUMDes dan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kekurangan Hasil Monitoring Harus Ditindaklanjuti
Dalam sambutannya, Halikinnor menegaskan komitmen Pemkab Kotim untuk terus memperkuat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
”Kita ingin seluruh desa di Kotim berkembang menjadi desa yang mandiri, maju, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat.
Secara khusus, Halikinnor meminta Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Camat Mentaya Hilir Utara agar terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Pemerintah Desa Bagendang Hilir.
Ia juga meminta agar setiap kekurangan yang ditemukan dalam monitoring segera diperbaiki. Hal tersebut mencakup aspek administrasi, kelembagaan, keterbukaan informasi, maupun pelaksanaan indikator lainnya.
”Apabila dalam kegiatan monitoring ini masih ditemukan kekurangan, baik dari sisi administrasi, kelembagaan, keterbukaan informasi, maupun pelaksanaan indikator lainnya, agar segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur,” pesannya.
Hasil monitoring, lanjutnya, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, setiap catatan evaluasi harus dimanfaatkan untuk mengetahui bagian yang masih perlu dibenahi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
”Jangan menjadikan hasil monitoring sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi jadikanlah sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa,” ujarnya.
Halikinnor berharap Bagendang Hilir tidak hanya mampu memenuhi indikator Desa Antikorupsi ketika menjalani penilaian, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pemerintahan secara konsisten dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Halikinnor mengingatkan bahwa korupsi bukan semata-mata persoalan hukum. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan moral, budaya, serta tanggung jawab penyelenggara pemerintahan terhadap masyarakat.
”Setiap jabatan adalah amanah. Setiap anggaran adalah tanggung jawab. Dan setiap kebijakan yang kita ambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, penerapan budaya antikorupsi harus terlihat dari cara pemerintah desa menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, mengambil keputusan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Halikinnor mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Bagendang Hilir sebagai desa yang maju, mandiri, berdaya saing, dan memiliki ekonomi masyarakat yang produktif. Seluruh upaya pembangunan tersebut harus didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas perhatian, pendampingan, dan pembinaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya Desa Bagendang Hilir.
”Kita berharap monitoring ini memberikan hasil positif dan menjadi momentum untuk semakin memperkuat budaya antikorupsi di seluruh desa di Kabupaten Kotawaringin Timur,” tandasnya. (hgn/ign)