SAMPIT, kanalindependen.id – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2027 disepakati sebesar Rp319.766 atau naik 8,51 persen menjadi Rp4.076.409.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembahasan alot selama sekitar dua jam dalam rapat Dewan Pengupahan di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, Jumat (20/11/2026).
Perundingan sempat diwarnai perbedaan usulan antara pengusaha dan serikat pekerja terkait peggunaan faktor alfa dalam formula penghitungan upah.
Penetapan UMK 2027 naik 2,96 persen jika dibandingkan pada 2026 dengan 5,55 persen (Rp197.531) yang ditetapkan pada 19 Desember 2025 dengan kesepakatan sebesar Rp3.756.643 pada UMK 2026.
Selain UMK, rapat juga menyepakati Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027 sebesar Rp4.083.151 atau naik Rp320.294, yang diberlakukan untuk sektor pertanian, perhutanan, dan perkebunan buah kelapa sawit.
Kepala Disnakertrans Kotim Rusnah mengatakan, angka tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama unsur Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah, akademisi, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
”Berdasarkan kesepakatan bersama, UMK Kotim tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.076.409. Kenaikannya Rp319.766 atau 8,51 persen. Lebih tinggi persentasenya dibandingkan tahun lalu 5,55 persen,” kata Rusnah, Jumat (20/11/2026).
Penentuan besaran UMK tersebut menggunakan formula penghitungan sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Metode penghitungan masih menggunakan formula yang sama seperti tahun sebelumnya, yakni dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa.
Perbedaan utama dalam penghitungan tahun ini terletak pada besaran faktor alfa yang disepakati. Jika pada penetapan UMK 2026 menggunakan alfa 0,80, untuk 2027 Dewan Pengupahan menyepakati penggunaan alfa 0,60.
Rusnah menjelaskan, usulan UMK dan UMSK tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kotim untuk direkomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dewan Pengupahan Provinsi.
”Hasil kesepakatan penetapan UMK 2027 akan kami serahkan ke tingkat provinsi pada Senin 23 November. Karena, batas akhir penetapan UMK paling lambat harus ditetapkan pada 25 November 2026,” ujarnya.
Dia berharap besaran upah yang telah disepakati dapat dipatuhi seluruh perusahaan dan pemberi kerja di Kotim.
”Ketetapan UMK ini berlaku mulai 1 Januari 2027 dan wajib ditaati oleh perusahaan besar maupun sektor usaha lainnya. Kami akan melakukan sosialisasi dan pengecekan di lapangan agar pemberi kerja membayarkan upah sesuai besaran yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Rusnah juga mengingatkan konsekuensi bagi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan pengupahan. Pemerintah telah mengatur sanksi bagi pengusaha atau pemberi kerja yang membayarkan upah di bawah upah minimum.
”Ketetapan UMK ini wajib dijalankan karena merupakan aturan pemerintah. Apabila ditemukan ada perusahaan maupun pengusaha yang membayar karyawannya di bawah UMK, pegawai pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kalteng yang berwenang menindaknya,” jelasnya.
Rusnah menilai kenaikan upah harus tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Sebab, besaran upah yang meningkat memang menguntungkan pekerja, tetapi perusahaan juga harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Jika beban pengupahan tidak seimbang dengan kemampuan usaha, dampaknya dapat merembet pada pengurangan tenaga kerja dan meningkatnya angka pengangguran.
Dalam proses pembahasan, pemerintah juga memperhatikan arahan agar UMK kabupaten/kota berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP). Artinya, besaran UMK Kotim 2027 tidak boleh lebih rendah dibandingkan UMP Kalteng 2027.
Sebagai informasi, UMP Kalteng 2027 telah ditetapkan dan ditandatangani Gubernur Kalteng Agustiar Sabran pada 18 November 2026 sebesar Rp3.949.697 per bulan. Angka tersebut naik 7,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026.
UMP, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Dasar Penghitungan
Di awal rapat, Pejabat Fungsional Ahli Muda Mediator Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kotim Wahyu Nasution memberikan penjelasan singkat terkait penghitungan UMK 2027 yang menggunakan indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai formula yang berlaku.
Inflasi yang digunakan merupakan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 5,02 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi menggunakan data masing-masing kabupaten/kota. Untuk Kotim, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,82 persen.
Dengan demikian, kedua indikator tersebut menjadi dasar penghitungan bersama faktor alfa yang ditentukan melalui kesepakatan Dewan Pengupahan.
”Formulanya masih seperti tahun lalu, berbeda pada angka alfanya saja. Tahun lalu menggunakan alfa 0,80, sedangkan setelah disepakati dalam forum rapat kali ini menggunakan alfa 0,60,” jelas Wahyu.
Penggunaan inflasi provinsi dilakukan karena belum seluruh kabupaten/kota memiliki penghitungan inflasi sendiri yang dapat dijadikan acuan.
Sebenarnya, BPS Kotim memiliki data inflasi. Namun, karena penghitungan inflasi belum dilakukan secara merata di seluruh kabupaten/kota, acuan yang digunakan dalam penghitungan upah minimum masih inflasi tingkat provinsi.
Akademisi Ingatkan Daya Beli Pekerja dan Beban Perusahaan
Sebelum angka 0,60 disepakati, Rektor Universitas Darwan Ali (UNDA) Wendy Kesuma memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi dan dampaknya terhadap kemampuan perusahaan maupun kesejahteraan pekerja.
Wendy menegaskan, pandangannya disampaikan secara pribadi berdasarkan analisis ekonomi, bukan mewakili kepentingan pengusaha maupun kelompok tertentu.
Dia mengawali paparannya dengan membandingkan kenaikan UMK Kotim tahun sebelumnya dengan inflasi. Pada 2026, UMK naik 5,55 persen menjadi Rp3.756.643, sementara inflasi berada di kisaran 5 persen.
”Tahun lalu itu masih bagus. Kenaikan 5,55 persen telah membantu menjaga daya beli pekerja karena berada di atas inflasi,” kata Wendy Kesuma.
Kendati demikian, Wendy mengungkapkan kondisi ekonomi yang dihadapi pada 2027 dinilainya memiliki tantangan berbeda. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah hanya sebesar 2,05 persen, sementara inflasi mencapai 5,02 persen.
Kondisi tersebut berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen dengan inflasi 3,28 persen.
”Pertumbuhan ekonominya rendah, tetapi inflasinya cukup tinggi. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi kurang baik. Di sisi lain, daya beli juga perlu dijaga,” paparnya.
Wendy juga mengingatkan bahwa kemampuan perusahaan menghadapi tahun 2027 tidak bisa dilepaskan dari berbagai tekanan ekonomi, terutama suku bunga, nilai tukar rupiah, dan biaya produksi.
Dia menilai kenaikan suku bunga menjadi 6 persen akan meningkatkan beban finansial perusahaan, khususnya pelaku usaha yang memiliki pinjaman perbankan maupun kewajiban dalam valuta asing.
Pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya pembelian mesin, pupuk, bahan baku, dan transportasi yang masih bergantung pada barang impor.
”Artinya, beban finansial perusahaan cukup tinggi. Ditambah dengan kurs. Bagi pengusaha yang punya utang luar negeri, bebannya akan lebih tinggi lagi. Jadi, suku bunganya tinggi, kursnya juga tinggi,” ujarnya.
Wendy secara khusus menyinggung sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu penopang perekonomian Kotim.
Pelemahan rupiah memang dapat memberikan keuntungan dari sisi nilai ekspor ketika dikonversikan ke rupiah. Namun, perusahaan juga menghadapi kenaikan biaya mesin, pupuk, transportasi, dan kebutuhan produksi lainnya.
Selain itu, dia mengingatkan penerapan aturan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember 2026.
Ketentuan tersebut mengharuskan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa memenuhi persyaratan ketertelusuran dan bebas dari deforestasi.
”Kebijakan ini menjadi tambahan beban bagi perusahaan sawit, terutama perkebunan swadaya masyarakat yang membutuhkan kesiapan administrasi dan sertifikasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Wendy menegaskan bahwa kenaikan upah tetap harus memperhatikan kebutuhan dasar pekerja. Dia menyoroti inflasi pangan yang berada di atas 7,5 persen.
Karena itu, kenaikan UMK perlu di atas angka inflasi agar daya beli pekerja tidak tergerus.
”Yang paling penting, paling tidak bagi pekerja, kebutuhan dasar berupa pangan itu cukup. Ini yang inflasinya paling tinggi di antara yang lain. Saya rasa kenaikan UMK harus di atas 7,5 persen,” tegasnya.
Meski demikian, Wendy mengingatkan agar kenaikan upah tidak ditetapkan terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Sebab, perusahaan yang mengalami tekanan biaya berpotensi mengambil langkah efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja.
”Kalau ditambah dengan kenaikan gaji yang terlalu tinggi, saya lumayan yakin tingkat pengangguran berpotensi naik,” katanya.
Wendy membandingkan UMP 2027 menggunakan alfa 0,60 dan ia merekomendasikan penggunaan alfa 0,60 hingga 0,65. Imenilai angka tersebut menjadi pilihan yang cukup rasional untuk menjaga daya beli pekerja tanpa mengabaikan risiko yang dihadapi perusahaan.
”Tahun lalu memang alfa kita 0,80. Tapi, dengan seluruh kondisi yang ada, saya pribadi merekomendasikan 0,60 sampai 0,65 saja. Sudah di atas inflasi,” jelasnya.
Apindo Usulkan Alfa Lebih Rendah, Ungkap Kondisi Perusahaan
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kotim Siswanto menyampaikan bahwa penetapan UMK harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan.
Hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha sekaligus menciptakan kesejahteraan.
”Pengusaha tidak akan bisa tanpa buruh, buruh juga tidak akan bisa tanpa pengusaha. Harapannya, kita semuanya sejahtera,” ujarnya.
Siswanto menjelaskan, anggota Apindo berasal dari berbagai sektor usaha, mulai perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Khusus di sektor perkebunan kelapa sawit, terdapat 54 perusahaan yang aktif beroperasi di Kotim. Sementara perusahaan yang bernaung di Apindo mencapai 78 perusahaan, termasuk sejumlah perusahaan yang juga tergabung dalam organisasi perkebunan lainnya.
Besarnya peran sektor perkebunan membuat kondisi usaha di Kotim turut memengaruhi perekonomian Kalimantan Tengah.
”Sektor usaha sawit menyerap tenaga kerja maupun buruh yang cukup besar di Kotawaringin Timur. Apabila Kotawaringin Timur goyang, akan goyang juga Kalimantan Tengah. Makanya, pihak Apindo dan yang lain selalu condong membantu Kotawaringin Timur,” ujarnya.
Namun, Siswanto mengungkapkan bahwa pelaku usaha perkebunan sedang menghadapi persoalan akibat kebijakan penertiban dan penyitaan lahan oleh satuan tugas penertiban kawasan hutan (Satgas PKH).
Dengan terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2025 serta langkah penertiban lahan yang menimbulkan ketidakpastian bagi sejumlah perusahaan perkebunan.
”Dengan hadirnya satgas bentukan pemerintah, kita sama-sama tahu bahwa perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kotawaringin Timur, mengalami keguncangan. Kenapa? Karena lahannya banyak disita,” ujarnya.
Siswanto mempersoalkan proses pengambilalihan lahan yang dinilainya berlangsung terlalu cepat, sementara proses verifikasi dan pemeriksaan di lapangan belum sepenuhnya selesai.
Dia juga menyoroti langkah pengelolaan lahan oleh Agrinas setelah penyitaan. Menurutnya, tindakan pemanenan tanpa memperhatikan keberlanjutan perawatan tanaman dapat berdampak pada produktivitas kebun.
”Setelah dipanen, sekarang tidak ada lagi yang bisa dipanen. Sawit itu perlu perawatan seperti bayi, seperti manusia. Apabila tidak diberi makan, diberi susu, dan sebagainya, dia tidak akan tumbuh dengan sempurna atau stabil. Begitu juga sawit,” ungkapnya.
Dia menyebut persoalan tersebut menjadi beban tambahan bagi perusahaan karena selain menghadapi ketidakpastian penguasaan lahan, terdapat pula potensi kewajiban denda yang disebut mencapai Rp25 juta per hektare sesuai ketentuan yang dipersoalkan.
Siswanto juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap perkebunan milik masyarakat. Menurutnya, kebijakan penertiban lahan tidak hanya berkaitan dengan perusahaan besar, tetapi juga menyangkut sumber penghidupan petani dan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari perkebunan.
”Kalau pengusaha masih bisa hidup, tetapi bagaimana dengan milik masyarakat, petani, dan sebagainya, padahal itu merupakan harapan dan hasil mereka?” ujarnya.
Selain persoalan perkebunan, Siswanto menekankan bahwa kemampuan setiap perusahaan dalam memenuhi UMK tidak sama.
Perusahaan besar mungkin masih memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti kenaikan upah, tetapi kondisi tersebut belum tentu berlaku bagi usaha kecil dan menengah.
Dia mengaku menerima keluhan dari sejumlah anggota Apindo yang bergerak di sektor nonperkebunan karena kesulitan memenuhi ketentuan upah minimum.
”Kalau kita paksakan harus satu UMK, mereka pasti akan mengurangi satu orang. Bahkan, ada juga yang dengan nilai UMK yang ada untuk menggaji tiga orang karyawan,” katanya.
Siswanto juga menilai ketidakpastian kondisi ekonomi dan investasi pada 2027 membuat pengusaha harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Dengan mempertimbangkan berbagai tekanan tersebut, Apindo awalnya mengusulkan penggunaan faktor alfa 0,50. Usulan itu kemudian berubah menjadi 0,55 sebelum akhirnya mencapai angka 0,60 dalam pembahasan lanjutan.
”Harapan kami, untuk menjaga keseimbangan, kita bergerak di angka alfa 0,50,” ujarnya dalam penyampaian usulan awal sebelumnya keputusan akhir di angka 0 60.
Serikat Pekerja Usulkan Alfa 0,75, Minta Perlindungan Buruh Diperhatikan
Dari unsur pekerja, perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kotim menyampaikan usulan penggunaan faktor alfa 0,75. Usulan tersebut didasarkan pada keinginan meningkatkan kesejahteraan sekaligus melindungi hak-hak pekerja.
Namun, perwakilan serikat pekerja juga mengakui bahwa kenaikan upah yang terlalu tinggi harus mempertimbangkan kondisi perusahaan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerja sendiri.
Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, masih banyak pekerja di lapangan yang belum merasakan peningkatan kesejahteraan secara memadai.
Kondisi tersebut terutama dialami pekerja lepas, buruh borongan, dan pekerja lapangan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, kenaikan upah minimum tidak serta-merta dirasakan seluruh pekerja karena sebagian masih bergantung pada target pekerjaan dan sistem pengupahan berdasarkan hasil kerja.
”Yang di bawah belum merasakan dampaknya. Yang merasakan mungkin yang di atas, manajer, asisten. Tetapi, yang di bawah, yang borongan dan sebagainya, masih belum merasakan. Mereka masih bergelut dengan target, dan nilai upahnya tetap segitu saja,” ungkapnya.
Selain persoalan upah, KSPSI meminta perusahaan memperhatikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja tanpa membedakan status hubungan kerja.
Dia meminta pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), harian lepas, borongan, maupun pekerja lepas tetap agar didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
”Ada pekerja yang 11 tahun tidak punya BPJS. Ada beberapa tempat yang kami temukan. Mereka mengeluh, kalau sakit, kami berobat sendiri,” katanya.
Dia berharap perusahaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan besaran upah, tetapi juga memastikan pekerja memperoleh hak perlindungan sosial.
”Jangan sampai upah ini naik setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, tetapi pekerja yang ada di situ tidak sejahtera,” tegasnya.
Perundingan Alot, Alfa Akhirnya Disepakati 0,60
Perbedaan usulan faktor alfa membuat pembahasan berlangsung alot. Dalam rapat yang dihadiri sekitar 40 peserta tersebut, Wendy Kesuma merekomendasikan penggunaan alfa 0,60, Apindo mengusulkan 0,50, sedangkan perwakilan serikat pekerja mengajukan 0,75.
Setelah masing-masing pihak menyampaikan pandangan, pembahasan sempat dihentikan selama lima menit untuk memberikan kesempatan kepada perwakilan serikat pekerja melakukan perundingan.
Dalam perkembangan berikutnya, Apindo menyampaikan perubahan usulan dari 0,50 menjadi 0,55. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai masukan, pihak pengusaha akhirnya menyampaikan angka maksimal 0,60.
Siswanto menegaskan bahwa angka tersebut merupakan batas maksimal yang dapat diterima pihak pengusaha dalam perundingan kali ini.
”Angka 0,60 ini mau atau tidak? Kalau tidak mau, kami akan keluar. Kami serahkan kepada Ketua Dewan Pengupahan,” tegas Siswanto saat menyampaikan sikap Apindo.
Siswanto kemudian meminta perwakilan pekerja mempertimbangkan tawaran tersebut. Menurutnya, penggunaan alfa 0,60 sudah menghasilkan kenaikan UMK yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP Kalimantan Tengah.
Dalam pembahasan itu, peserta juga diingatkan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan, ketentuan upah minimum provinsi menjadi acuan. UMP Kalimantan Tengah 2027 yang disampaikan dalam rapat sebesar Rp3.949.690.
Dengan UMK yang disepakati sebesar Rp4.076.409, pekerja di Kotim memperoleh selisih nilai upah minimum Rp126.712 lebih tinggi dibandingkan UMP Kalteng 2027.
Setelah mendengarkan tawaran akhir dari pengusaha, perwakilan serikat pekerja menyatakan menerima penggunaan alfa 0,60.
”Dengan bismillah, kami akan mengikuti di angka 0,60. Semoga angka ini yang terbaik untuk kepentingan orang banyak, terutama karyawan,” ujar perwakilan serikat pekerja.
Kesepakatan tersebut sekaligus mengakhiri perbedaan pandangan yang sebelumnya berlangsung selama sekitar dua jam.
Dengan penggunaan alfa 0,60, inflasi 5,02 persen, dan pertumbuhan ekonomi Kotim 5,82 persen, UMK 2027 ditetapkan dalam kesepakatan rapat sebesar Rp4.076.409 dan UMSK ditetapkan sebesar Rp4.083.151. (hgn/ign)