SAMPIT, kanalindependen.id – Kolom alasan penundaan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Kamis (19/11/2026), hanya memuat empat kata: majelis hakim masih bermusyawarah.
Untuk kedua kalinya dalam dua pekan, putusan gugatan Rp104 miliar PT Binasawit Abadipratama (BAP) terhadap tiga tokoh Desa Sebabi batal dibacakan.
Palu hakim belum juga turun, kabar dari kebun sudah lebih dulu sampai ke telinga kuasa hukum ketiga tergugat, Sapriyadi.
”Saya juga mendengar bahwa di lapangan terjadi upaya panen paksa dari perusahaan PT BAP. Padahal, prosesnya masih tahap persidangan dan hari ini kita menunggu putusan itu,” kata Sapriyadi kepada Kanal Independen pada hari yang sama.
Dia mengimbau perusahaan menahan diri. Menurutnya, sengketa itu tengah berproses melalui dua jalur sekaligus, hukum positif dan hukum adat.
”Jangan sampai perusahaan terus melakukan pancingan-pancingan di lapangan sehingga ini chaos di lapangan. Kami tidak mengharapkan itu,” ujarnya.
Imbauan itu menyusul catatan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) Kecamatan Telawang bahwa sepanjang 14 hingga 18 November, PT BAP dua kali mencoba memanen di lahan 1.607 hektare.
Hamparan itulah yang dieksekusi Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai pada 24 September 2026 dan dikembalikan kepada masyarakat adat Sebabi serta Bangkal.
Sementara riak di kebun meninggi, perkara perdata di PN Sampit sudah bergulir sekitar tujuh bulan. Selama rentang itu pula, sertifikat hak guna usaha (HGU) yang dikutip perusahaan dalam repliknya tak sekali pun masuk ke dalam daftar bukti surat.
Musyawarah yang Melewati Tenggat
Perkara bernomor 28/Pdt.G/2026/PN Spt mendudukkan tiga tokoh lokal di kursi tergugat: Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius.
PT BAP, anak usaha Golden Agri-Resources (GAR) dari Sinar Mas Group, menggugat ketiganya atas penguasaan lahan seluas 50,38 hektare yang diklaim perusahaan sebagai areal kebunnya.
Gugatan itu sempat menyulut kritik dari Senayan sampai gedung dewan di Sampit. Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Sigit Karyawan Yunianto, menyebutnya ngawur pada akhir Juli. Pada akhir Agustus, Komisi II DPRD Kotawaringin Timur mendesak PT BAP mencabutnya.
Persidangan perkara ini bermula pada 29 April 2026. Setelah melewati tahap jawab-menjawab, pembuktian, dan pemeriksaan setempat, kedua pihak menyerahkan kesimpulan pada sidang ke-15, Rabu (21/10/2026).
Sejak hari itu, berkas perkara mengendap di meja musyawarah majelis hakim yang diketuai Gorga Guntur.
Jadwal putusan pertama pada Kamis (5/11/2026) meleset. SIPP menuliskannya dalam tiga kata: putusan belum siap.
Dua pekan berselang, catatan itu berganti menjadi majelis hakim masih bermusyawarah. Layar SIPP kini memasang jadwal baru: Selasa (24/11/2026) pukul 15.00 di ruang sidang elektronik.
Satu ketukan palu kelak menjawab dua tuntutan yang saling berhadapan. PT BAP menuntut ganti rugi Rp104,48 miliar dan, sejak petitum awal, memohon putusan serta merta agar eksekusi lahan berjalan sebelum upaya banding tuntas.
Sebaliknya, ketiga tergugat melayangkan gugatan balik (rekonvensi) senilai Rp8,8 miliar, terdiri atas kerugian materiil Rp300 juta dan immateriil Rp8,5 miliar.
Mereka juga meminta sita jaminan atas aset operasional PT BAP di Kabupaten Seruyan, mulai dari kantor, mes karyawan, hingga hamparan kebun sawit, disertai uang paksa Rp35 juta per hari.
Kalender perkara ini telah melampaui patokan waktu Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 membatasi penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat lima bulan, sudah termasuk minutasi atau pemberkasan.
Sejumlah pengadilan negeri dalam standar pelayanan dan sosialisasinya menghitung tenggat tersebut sejak perkara didaftarkan.
Dihitung dari sidang perdana 29 April saja, batas lima bulan sudah terlewat sejak akhir September, tiga pekan sebelum kesimpulan diserahkan, dan hitungan sebenarnya lebih panjang karena pendaftaran dilakukan lebih awal.
Saat jadwal putusan 24 November tiba, perkara ini telah menyentuh hampir tujuh bulan sejak sidang pertama.
SEMA yang sama memang menyediakan pintu bagi perkara yang karena sifat dan keadaannya melampaui lima bulan.
Majelis hakim berkewajiban membuat laporan kepada ketua pengadilan tingkat pertama, dengan tembusan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan Ketua Mahkamah Agung.
Sertifikat yang Tak Pernah Disodorkan
Bagi Sapriyadi, persoalan pokok gugatan Rp104 miliar ini justru bertumpu pada satu dokumen yang tak pernah diperlihatkan sepanjang persidangan.
”Selama persidangan kemarin pun, kita tidak melihat bukti-bukti surat mereka itu disuguhkan di depan pengadilan ataupun dihadirkan di persidangan. Hak guna usaha mereka tidak ada,” kata Sapriyadi.
Dia menegaskan, sertifikat HGU tak pernah hadir di antara deretan bukti surat perusahaan. Gugatan awal PT BAP hanya menyertakan perizinan yang bukan bukti hak atas tanah.
Nama sertifikat HGU baru muncul dalam replik perusahaan pada 3 Juni 2026, setelah pihak tergugat mempersoalkan ketiadaannya dalam eksepsi.
Dalam replik itu, PT BAP menyebut sertifikat bernomor 17/Asam Baru dan Terawan, seluas 20.152,79 hektare, terbit 18 Maret 2008, serta mencakup Desa Asam Baru dan Desa Terawan di Kabupaten Seruyan. Perusahaan juga menegaskan perizinannya sah, lengkap, dan tidak pernah dibatalkan pengadilan.
Namun, ketika daftar bukti surat digelar pada awal Juli, dokumen itu tak ikut datang. Empat belas bukti berkode P-1 sampai P-14 memuat antara lain persetujuan prinsip usaha perkebunan dari Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 1994, izin lokasi 1994, izin usaha perkebunan (IUP) dari Bupati Seruyan tahun 2013, tiga keputusan pelepasan kawasan hutan, peta batas kebun, hingga tangkapan layar pemberitaan Mentaya Net dan Kanal Independen.
Beragam arsip sejak 1994 sampai potongan berita daring itu masuk seluruhnya, kecuali satu: sertifikat hak atas tanah.
Daftar bukti perusahaan masih bertambah pada sidang-sidang berikutnya. Salah satunya bukti P-19 berupa surat klaim warga bertanggal 28 Agustus 2025 beserta daftar hadir berisi 24 nama, termasuk nama ketiga tergugat.
Kanal Independen, yang mengawal persidangan sejak awal hingga kesimpulan, mencatat sertifikat HGU tak pernah masuk daftar bukti sampai pembuktian ditutup pada 14 Oktober.
Menurut agenda SIPP, sidang 30 September menjadi giliran terakhir pembuktian surat kedua pihak, sedangkan sidang 14 Oktober dikhususkan bagi bukti tambahan tergugat.
Sepanjang tahap pembuktian, keberadaan sertifikat itu hanya bergantung pada tuturan lisan saksi perusahaan.
Sidang 12 Agustus menghadirkan dua saksi fakta PT BAP: Lesai, manajer dokumen dan perizinan perusahaan, serta Budianto, manajer operasional Estate Terawan.
Saat kuasa hukum PT BAP menanyakan keberadaan sertifikat HGU, Lesai menjawab, ”Menurut saya ada.”
Dia menerangkan sertifikat asli disimpan di kantor pusat Jakarta dan salinannya berada di unit operasional. Ketika hakim menanyakan bentuk penyimpanan arsip, ia menyebut softfile. Lalu muncul pertanyaan lanjutan, ”Tidak ada fisiknya?”
”Tidak,” jawab Lesai.
”Saya kurang ingat, Yang Mulia, tanggalnya. Tapi pernah melihat. Cuma lupa,” kata Lesai saat ditanya hakim kapan HGU itu terbit.
Jejak waktu HGU itu sendiri bercabang dalam tiga penanda berbeda. Penelusuran Kanal Independen pada Juni menemukan angka tahun 1997 dari keterangan lisan pejabat Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah dalam rapat fasilitasi di Dinas Perkebunan Kalteng, 11 Mei 2026.
Laporan penelitian sosial tahun 2011 yang disusun atas inisiatif perusahaan mencantumkan SK BPN Nomor 92/HGU/BPN/2004 bertanggal 19 Oktober 2004. Adapun replik perusahaan menuliskan tanggal terbit 18 Maret 2008.
Pasal 283 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) mewajibkan siapa pun yang mendalilkan suatu hak untuk membuktikannya.
Soal hak atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menempatkan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Garis hukum itulah yang dipegang Sapriyadi sejak eksepsi pada Mei. Merujuk Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, ia menegaskan pada awal Juli bahwa izin lokasi, IUP, maupun surat pelepasan kawasan hutan bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah.
Dalam eksepsinya, Sapriyadi ikut menyodorkan dua putusan perkara PT Agro Indomas, perusahaan yang arealnya berbatasan langsung dengan PT BAP. Keduanya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 40/PDT/2025/PT PLK tertanggal 30 Juli 2025 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5938 K/Pdt/2025 tertanggal 24 Desember 2025 yang menolak kasasi Agro Indomas.
Menurut tafsir Sapriyadi, dua putusan itu menunjukkan perusahaan tanpa alat bukti kepemilikan atas objek sengketa kehilangan kedudukan hukum untuk menggugat.
Bedanya, Agro Indomas dalam perkara tersebut disebut belum memiliki sertifikat, sedangkan PT BAP mendalilkan punya sertifikat HGU dalam replik, tetapi tak pernah mengajukannya sebagai bukti.
Batas kewenangan pemegang izin juga sempat disampaikan ahli agraria yang dihadirkan PT BAP pada sidang 30 September, Aris. Dalam keterangannya, ia menyatakan perusahaan yang semata mengantongi IUP hanya berhak mengerjakan sebatas yang tertulis dalam izinnya.
Garis Batas yang Saling Bertolak
Selain dokumen, Sapriyadi turut menyoal letak lahan perkara.
”Bahkan, lahan yang jadi perkara, yang digugat kepada tiga tokoh ini, berada di luar hak guna usaha PT BAP itu sendiri,” katanya.
Klaim itu berpijak pada pemeriksaan setempat yang digelar majelis hakim pada 31 Juli 2026. Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, Mumin Haryanto, kemudian menerbitkan surat Nomor 1914/SP-62.02.MP/VIII/2026 tertanggal 6 Agustus 2026 beserta peta hasil penunjukan di lapangan.
Peta berstempel ”Bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah” itu merekam dua versi luas: sekitar 32,7 hektare menurut penunjukan tergugat dan sekitar 51,1 hektare menurut penunjukan PT BAP.
Surat dan peta itu diajukan Sapriyadi sebagai bukti tambahan pada 12 Agustus. Dalam anotasi kuasa hukum tergugat atas poligon versi mereka, hamparan 32,7 hektare tersebut berada sepenuhnya di luar HGU perusahaan dan masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 11578 Tahun 2025.
Sebaran administratif objek 50,38 hektare pun tergambar jelas dalam tabel replik PT BAP sendiri.
Perusahaan mencatat sekitar 23 hektare di Desa Biru Maju dan sekitar 25 hektare di Desa Sebabi, keduanya masuk Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur. Sisanya, hanya sekitar 1,95 hektare, berada di Desa Selunuk, Kabupaten Seruyan.
Hitungan itu menempatkan sekitar 96 persen objek gugatan di wilayah Kotawaringin Timur, padahal Sertifikat HGU Nomor 17 mencantumkan dua desa di Kabupaten Seruyan.
Penelusuran Kanal Independen melalui portal Bhumi ATR/BPN pada 15 Juni 2026 juga memperlihatkan titik sengketa berada di luar poligon HGU perusahaan.
PT BAP bertahan pada garis sebaliknya. Pada sidang 12 Agustus, Ardon dari tim kuasa hukum tergugat menanyakan kepada Lesai apakah objek sengketa berada di dalam atau di luar izin perusahaan.
”Di dalam,” jawab Lesai.
Giliran Sapriyadi menanyakan apakah lokasi pemeriksaan setempat masuk HGU PT BAP, Lesai menyahut, ”Masuk!”
Keabsahan pengukuran itu kemudian dipersoalkan kuasa hukum perusahaan pada sidang 30 September.
Mereka mempertanyakan kewenangan Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur mengukur luasan tersebut.
Ahli yang dihadirkan perusahaan berpendapat kantor pertanahan semestinya tidak mengukur tanah yang menjadi kewenangan kantor wilayah, kecuali ada penugasan atau pendelegasian dari pihak berwenang. Kedua versi peta dan tafsir itu sama-sama menunggu penilaian majelis hakim.
Panen Saat Palu Belum Diketuk
Selagi majelis hakim masih menimbang berkas di Sampit, ketegangan merambat ke hamparan kebun. Sabtu (14/11/2026), Batamad Kecamatan Telawang menghadang rombongan PT BAP sebelum para pemanen sempat masuk ke lahan hasil eksekusi Basara Hai.
Empat hari berselang, Rabu (18/11/2026), tepat sehari sebelum jadwal pembacaan putusan kedua, Batamad mendapati jalan baru telah menembus tengah blok kebun. Menurut Batamad, sejumlah jalur sudah dipanen, dan 40 janjang yang tertinggal mereka sita, sebagaimana diberitakan Kanal Independen sebelumnya.
Konflik perusahaan dan warga tidak berhenti pada satu berkas perkara. Enam warga pengadu Basara Hai ikut digugat PT BAP senilai Rp120,99 miliar dalam perkara 81/Pdt.G/2026/PN Spt, yang didaftarkan sehari setelah eksekusi adat.
Pada mediasi 20 Oktober, keenam warga hadir langsung, sementara prinsipal PT BAP absen dan hanya diwakili kuasa hukum.
Sidang lanjutan perkara itu, yang semula dijadwalkan 24 November untuk mendengar laporan mediator, kini tercatat pada Selasa (1/12/2026) di SIPP dengan agenda penetapan kembali hari sidang.
Majelisnya juga diketuai Gorga Guntur, hakim yang sama yang tengah menimbang gugatan terhadap tiga tokoh Sebabi.
Empat perkara antara PT BAP dan warga bersilang di PN Sampit, menempatkan perusahaan berdiri di dua sisi perkara.
Selain menggugat tiga tokoh dan enam warga, perusahaan juga digugat warga melalui dua perkara perbuatan melawan hukum yang didaftarkan serentak pada 19 Oktober 2026.
Perkara 89 menyangkut lahan sekitar 120 hektare di Desa Selunuk, Seruyan, dan perkara 90 mencakup sekitar 148 hektare di Desa Sebabi. Para penggugat dalam kedua perkara itu didampingi Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. & Rekan.
Upaya konfirmasi Kanal Independen kepada manajemen PT BAP sejak Mei 2026 tak pernah memperoleh jawaban.
Pesan WhatsApp kepada Manager Perizinan PT BAP, Asean, mengenai upaya panen pada 18 November juga belum berbalas.
Sebelumnya, kuasa hukum perusahaan dari Infinitum Law Office, Ivan MP Tampubolon, memilih tak berkomentar usai sidang 2 September.
Menjelang hari putusan, Sapriyadi meminta seluruh pihak bersabar sampai palu benar-benar diketuk.
”Jadi, saya rasa kita sama-sama menahan diri, sama-sama menunggu,” katanya. (ign)