• Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya pada Kamis (12/11/2026) memvonis mantan Kepala Dinas ESDM Kalteng Vent Christway dan lima terdakwa lain atas kasus korupsi zirkon PT Investasi Mandiri (IM) di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
• Vent Christway divonis 6 tahun penjara, sedangkan total vonis keenam terdakwa mencapai 28 tahun 6 bulan penjara, kurang dari separuh tuntutan jaksa (60 tahun).
• Korupsi ini melibatkan skema pembelian pasir mineral dari penambang tanpa izin melalui perusahaan perantara (CV Dayak Lestari), serta legalisasi ekspor zirkon dengan dokumen persetujuan RKAB yang disusun konsultan (CV Jasmin) yang dikendalikan oleh Vent Christway.
• Kejaksaan Tinggi Kalteng menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1,3 triliun, namun uang yang diperintahkan dirampas dan sisa uang pengganti dari Vent hanya berjumlah sekitar Rp5,5 miliar.
• Jaksa secara resmi mengajukan banding pada Jumat (13/11/2026) atas putusan ini, sehingga vonis keenam terdakwa belum berkekuatan hukum tetap.
PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Pasir mineral dibeli dari penambang tanpa izin melalui tangan perusahaan perantara. Ratusan miliar rupiah dikucurkan oleh pemegang konsesi resmi sebagai modal pembelian.
Agar zirkon hasil olahan itu tampak sah diekspor, dokumen pengajuan izinnya disusun konsultan yang dikendalikan pejabat dinas yang ikut menyetujuinya.
Tiga roda penggerak itulah yang memutar skema perkara zirkon PT Investasi Mandiri (IM) di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menurut surat dakwaan jaksa dan dua putusan perdata Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya.
Lewat ketuk palu pada Kamis (12/11/2026), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Palangka Raya menyatakan pejabat itu, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng Vent Christway, bersama lima terdakwa lain terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Total vonis keenamnya berada pada angka 28 tahun 6 bulan penjara. Masa hukuman itu kurang dari separuh tuntutan jaksa yang mencapai 60 tahun, dengan Vent menerima pidana penjara paling lama yakni 6 tahun.
Angka pemulihan pun terpaut jurang yang jauh. Uang yang diperintahkan dirampas, ditambah sisa uang pengganti yang dibebankan kepada Vent, berjumlah sekitar Rp5,5 miliar.
Nilai yang belum mencakup hasil lelang aset serta denda itu berada di bawah setengah persen dari taksiran kerugian negara Rp1,3 triliun yang diumumkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng pada awal penyidikan.
Bemper Korporasi Penyedot Pasir Liar
Menurut dakwaan jaksa, CV Dayak Lestari (DL) didirikan pada 28 Januari 2020 oleh Danny Paulus.
Warga negara asing yang memegang kuasa penuh dari direktur PT IM itu mendirikan CV DL untuk membeli puya dari penambang ilegal.
Puya merupakan konsentrat pasir mineral berat yang menjadi bahan baku zirkon. Danny menunjuk Hendi Andi Wahyudi untuk duduk sebagai direktur.
Kongsi bisnis antara PT IM dan CV DL akhirnya kandas pada pertengahan 2023 dan berujung pada aksi saling gugat.
Sepanjang dua persidangan perdata itu bergulir, Hendi menyebut CV DL dibentuk sebagai subkontraktor yang seakan-akan legal, bertamengkan kontrak kerja sama yang ia sebut sebagai perjanjian pura-pura.
”Penggugat sudah dibikin sebagai tameng pekerjaan ilegal para Tergugat yang seakan-akan legal,” tulis Hendi melalui kuasa hukumnya dalam gugatan perkara Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Plk.
Pihak PT IM membantah pernah menjadikan CV DL sebagai tameng. Namun pada 30 April 2024, majelis hakim perdata menyatakan PT IM beserta para tergugat lain terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima puya melalui CV DL yang bukan berasal dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan.
Upaya banding sempat diajukan PT IM, sebelum akhirnya dicabut pada Juni 2024.
Siasat Konsultan Berbaju Dinas
Mesin penyerap pasir ini menyedot modal raksasa. Gugatan PT IM terhadap Hendi mencatat kucuran uang muka Rp519,46 miliar ke rekening CV DL.
Majelis hakim perdata menilai aliran dana dari April 2020 sampai Juni 2023 itu dipakai untuk membeli zirkon dari masyarakat sekaligus membayar biaya-biaya yang disepakati kedua pihak. Rata-ratanya sekitar Rp13,3 miliar sebulan.
Uang itu juga menghidupi urat nadi jaringan di lapangan. Bukti yang disodorkan Hendi memuat biaya belasan gudang penampungan.
Menurut kesaksian kepala gudang CV DL, penambang diberi panjar Rp30 juta sampai Rp200 juta. Hendi menyebut panjar itu menjadi ikatan agar penambang hanya menjual hasil tambangnya kepada CV DL.
Siasat Konsultan Berbaju Dinas
Menurut jaksa, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari Dinas ESDM Kalteng menjadi kunci agar pasir dari luar wilayah izin itu bisa dijual dan diekspor atas nama PT IM.
”Persetujuan RKAB Tahun 2020 tersebut hanya digunakan sebagai dalih untuk melegalkan produksi serta penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya yang berasal dari penambangan di luar IUP OP PT Investasi Mandiri,” tulis jaksa dalam surat dakwaan.
Pembuatan dokumen penting itu, menurut dakwaan, jatuh ke tangan CV Jasmin. Perusahaan konsultan ini menyusun dokumen perpanjangan izin dan RKAB untuk PT IM serta PT Kirana Bhumi Mineral (KBM) periode 2020 sampai 2025.
Dakwaan menyebut CV Jasmin didirikan oleh Vent dengan menempatkan istrinya sebagai direktur. Vent menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalteng sejak 2017, lalu naik menjadi Kepala Dinas pada April 2022.
Jaksa menyebut seluruh kendali keuangan dan operasional CV Jasmin berada di tangan Vent. Sebagian pengerjaan teknis dokumennya digarap oleh Indra Himawijaya, pegawai Dinas ESDM yang kini ikut divonis 4 tahun penjara.
Biaya pengurusan menembus ratusan juta rupiah per paket. Menurut dakwaan, uang itu mengalir dari PT IM ke CV Jasmin, baik secara langsung maupun memutar lewat perusahaan perantara lain.
Nilai negosiasi sempat mencuat untuk satu paket dokumen pada 2022, ketika CV Jasmin mematok Rp1,3 miliar sebelum akhirnya ditawar menjadi Rp900 juta.
Menurut jaksa, dari balik meja dinasnya Vent memerintahkan evaluasi dan ikut memberikan persetujuan dokumen tersebut, meskipun PT IM belum memenuhi seluruh persyaratan.
”Dalam jabatan selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan persetujuan dokumen-dokumen tersebut dengan menerima sejumlah uang,” tulis jaksa.
Skema tiga roda itu, menurut dakwaan, memperkaya PT IM sebesar US$59,39 juta dan Rp38,49 miliar, serta PT KBM Rp242,19 miliar.
Angka hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut dicatat sebagai kerugian keuangan negara.
Guntingan Vonis Perkara Triliunan
Pembelaan para terdakwa beragam. Usai sidang pledoi pada Kamis (5/11/2026), penasihat hukum Vent, Jeffriko Seran, menyebut urusan pembelian puya dari masyarakat tidak berkaitan dengan kliennya dan tidak ada aliran persentase dari perusahaan.
Pihaknya menyatakan mengakui kesalahan dan memohon putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya, seperti diberitakan Antara.
Sementara itu, penasihat hukum tiga terdakwa dari pihak perusahaan, yakni Herbowo Seswanto, Erna Tri Susilowati, dan Fransisco Cosida, menyebut kendali perusahaan berada di tangan pihak lain, seperti diberitakan Tribun Kalteng.
Putusan keenam terdakwa ini belum berkekuatan hukum tetap lantaran jaksa resmi mengajukan banding pada Jumat (13/11/2026).
Penelusuran lengkap Kanal Independen atas surat dakwaan, dua putusan perdata, dan amar vonis perkara ini dapat dibaca dalam laporan mendalam bertajuk ”Desain Perkara Zirkon Rp1,3 Triliun di Kalteng: Total Vonis Tak Sampai Separuh Tuntutan”. (ign)