• Laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2025 dari Kemenpora mencatat hanya 2,23% pemuda Kalimantan Tengah aktif berorganisasi pada 2024, menurun dari 3,86% pada 2023, menunjukkan rendahnya partisipasi kepemudaan di Kalteng.
• Damai Alam Usop terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Tengah periode 2026-2029 pada Kamis, 19 November 2026, dalam Musda di Palangka Raya.
• Tiga hari setelah terpilih, pada Minggu, 22 November 2026, Damai mengumumkan visi kepemimpinannya untuk menjadikan KNPI Kalteng sebagai "Investor of Change Pemuda Indonesia" yang fokus pada investasi ide, pengetahuan, dan integritas.
• Untuk mengatasi tantangan tersebut, Damai mengusung lima agenda perubahan meliputi konsolidasi persatuan, kaderisasi kepemimpinan berintegritas, penguatan ekonomi pemuda, independensi dan kontrol sosial, serta investasi perubahan berkelanjutan.
• Ia juga menegaskan pentingnya independensi KNPI dalam menjalin kemitraan konstruktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, dengan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan publik.
PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Dari seratus pemuda Kalimantan Tengah pada 2024, hanya sekitar dua orang yang aktif dalam organisasi.
Laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2025 terbitan Kementerian Pemuda dan Olahraga merekam angka itu merosot dari 3,86 persen pada 2023 menjadi 2,23 persen setahun kemudian.
Persentase pemuda yang menyampaikan saran atau pendapat dalam rapat pun ikut turun, dari 5,89 persen menjadi 5,46 persen. Dua angka sunyi itu ditempatkan laporan tersebut sebagai kelemahan Kalimantan Tengah.
Berhadapan dengan lanskap partisipasi yang lesu itulah Damai Alam Usop menggariskan arah kepemimpinannya.
Kamis (19/11/2026), ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalteng periode 2026-2029 dalam Musda di Palangka Raya.
Tiga hari berselang, Minggu (22/11/2026), ia mengumumkan haluan organisasi lewat siaran pers atas namanya: membawa KNPI Kalteng tampil sebagai Investor of Change Pemuda Indonesia.
”KNPI tidak boleh hanya menjadi tempat pemuda belajar memperoleh kekuasaan. KNPI harus menjadi tempat pemuda belajar mempertanggungjawabkan kekuasaan,” kata Damai, seperti tertulis dalam siaran pers tersebut.
Gagasan itu bertemu dengan kontras tajam dalam laporan yang sama. Penduduk berusia 16 sampai 30 tahun mengisi 23,02 persen populasi Kalteng pada 2024, hampir seperempat warga provinsi ini.
Namun, berdasarkan data tahun itu, Partisipasi dan Kepemimpinan justru duduk di anak tangga terbawah dari lima domain pembangunan pemuda di Kalteng, baik menurut metode penghitungan lama maupun metode baru.
Investasi Melampaui Modal Uang
Lewat gagasan Investor of Change, Damai menaruh pemuda di kursi penggerak perubahan. Modal yang ia bicarakan tidak berhenti pada angka di neraca, melainkan gagasan, pengetahuan, integritas, kreativitas, dan pengabdian bagi masa depan bangsa.
”Investasi pemuda bukan semata-mata berbentuk modal finansial, tetapi juga investasi intelektual, moral, sosial, teknologi, kewirausahaan, dan kepemimpinan,” ujarnya.
Menurut Damai, generasi muda mesti ditempa menjadi pencipta peluang, penggerak inovasi, pengawal kepentingan publik, sekaligus calon pemimpin yang sanggup mempertanggungjawabkan kekuasaan.
KNPI Kalteng, katanya, perlu menjadi titik temu bagi seluruh daya itu lewat pendidikan politik, pengembangan keterampilan, penguatan ekonomi kreatif, kewirausahaan pemuda, serta keterlibatan dalam pembangunan daerah.
Jangkauan gagasan itu ia bentangkan ke seluruh penjuru Kalimantan Tengah. Kesempatan ikut serta dalam pembangunan secara adil dan bermartabat, menurut Damai, harus terbuka bagi pemuda lintas kabupaten dan kota, termasuk pemuda pedalaman dan masyarakat adat.
Persoalan adat dan negara adalah tema yang juga ia bahas dalam bukunya, Akar ke Republik: Adat dan Negara, yang terbit pada September 2026.
Gema Peringatan dari Yogyakarta
Persis pada hari Damai terpilih di Palangka Raya, Kamis (19/11/2026), kegelisahan soal krisis kepemimpinan mengemuka dari Yogyakarta.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas berbicara dalam Seminar Nasional “Demokrasi, Pemilu dan Kepemimpinan Nasional” yang digelar FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ia mengingatkan kian menguatnya budaya feodal, krisis meritokrasi, serta kaderisasi partai politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
”Kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh patronase dan kultus individu,” kata Busyro, seperti dikutip laman resmi Muhammadiyah.
Sorotan Busyro tidak berhenti di sana. Ia mengingatkan risiko pemilu berubah menjadi sarana melanggengkan kekuasaan elite dan kepentingan pemodal. Praktik politik uang dalam pilkada, menurutnya, memperkokoh patronase sekaligus menumbuhkan sikap permisif terhadap suap.
Ia pun menarik definisi korupsi melampaui urusan kas negara. Korupsi kepemimpinan, kata Busyro, terjadi ketika rakyat kehilangan hak untuk memperoleh pemimpin yang jujur.
”Korupsi tidak hanya terjadi ketika seseorang mengambil uang negara,” ujarnya. Ia lalu mengajak masyarakat sipil mengambil peran untuk mendesak perubahan.
Peringatan Busyro itu dijadikan Damai sebagai cermin bagi gerakan kepemudaan, khususnya KNPI. Menurut Damai, demokrasi membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, independen, dan berintegritas. Sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan, KNPI memikul tanggung jawab merawat kaderisasi yang menempatkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan pengabdian sebagai takaran kepemimpinan.
”Kepemimpinan pemuda tidak boleh hanya diukur dari kedekatan dengan elite politik, kemampuan memperoleh dukungan finansial, atau keberhasilan menduduki jabatan organisasi,” tegasnya.
Ia menyodorkan takaran yang sama sekali berbeda: kemampuan menyatukan perbedaan, melahirkan gagasan, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata.
”Kaderisasi tanpa meritokrasi berisiko melahirkan kepemimpinan transaksional,” katanya.
Membaca Ulang 1973
Akar sejarah KNPI tertanam sejak 23 Juli 1973 lewat Deklarasi Pemuda Indonesia, dengan David Napitupulu sebagai ketua umum pertama.
Menurut Damai, sejak hari kelahirannya organisasi ini mengemban cita-cita menghimpun kekuatan organisasi kepemudaan, meneguhkan kesadaran kebangsaan, dan mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Namun, sejarah panjang itu ia minta dibaca dengan mata kritis. Reformasi 1998, menurut Damai, mewariskan pelajaran bahwa organisasi kepemudaan harus terus memperkuat independensi, demokratisasi internal, dan keberanian moral menghadapi dinamika kekuasaan.
”Persatuan pemuda tidak boleh direduksi menjadi persatuan kepentingan elite,” ujarnya.
Independensi itu tidak ia tafsirkan sebagai sikap berseberangan dengan pemerintah. KNPI Kalteng, kata Damai, tetap perlu merawat kemitraan konstruktif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Syaratnya terang: kemitraan itu harus tegak di atas prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
”Independensi bukan berarti antipemerintah. Kritik bukan berarti permusuhan,” katanya. Kemitraan, menurut Damai, tidak boleh memangkas kebebasan organisasi untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan.
”KNPI harus menjadi tempat lahirnya pemimpin yang mampu mengelola kekuasaan tanpa kehilangan keberanian untuk mengawasi dan mengoreksinya,” ujar Damai.
Melampaui Aklamasi
Jalur aklamasi tidak dipandang Damai sebagai garis finis. “Terpilih secara aklamasi merupakan mandat organisasi yang harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab kepemimpinan,” katanya.
Ia memasang mistar keberhasilan bagi masa jabatannya sendiri. Kepengurusan yang solid, deretan kegiatan seremonial, atau luasnya jejaring kelembagaan, menurutnya, belum cukup.
Takaran yang lebih bermakna justru terletak pada meningkatnya mutu kaderisasi, terbukanya pintu partisipasi pemuda, tumbuhnya kemandirian ekonomi, serta hadirnya kontribusi nyata bagi masyarakat Kalteng.
Nada yang sama pernah ia suarakan saat masih memimpin karteker. Minggu (8/11/2026), ia menyebut surat keputusan penunjukannya sebagai “mandat kerja, bukan sekadar legitimasi jabatan”.
Dari ukuran itu, Damai merumuskan lima agenda perubahan. Pertama, ia mendorong konsolidasi persatuan agar KNPI menjadi rumah bersama organisasi kepemudaan yang inklusif, bertumpu pada musyawarah dan semangat Handep Hapakat.
Kedua, ia menekankan kaderisasi kepemimpinan berintegritas lewat pendidikan kepemimpinan, literasi demokrasi, meritokrasi, dan etika publik.
Tiga agenda lainnya mengarah pada penguatan ekonomi, pengawasan publik, dan keberlanjutan.
Agenda ketiga menyasar kemandirian ekonomi dan inovasi pemuda melalui kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Keempat, memperkuat independensi dan kontrol sosial dengan menumbuhkan budaya kritik konstruktif, transparansi, dan partisipasi pemuda dalam mengawasi pembangunan.
Kelima, menanam investasi perubahan berkelanjutan guna menyiapkan generasi muda Kalteng sebagai pelaku utama perubahan sosial, ekonomi, dan kepemimpinan masa depan.
Sebagai kompas bagi KNPI Kalteng periode 2026-2029, Damai menancapkan empat pegangan: persatuan sebagai fondasi, integritas sebagai prinsip, kemandirian sebagai kekuatan, dan pengabdian kepada rakyat sebagai tujuan.
”Pemuda bukan sekadar pewaris masa depan. Pemuda adalah investor perubahan yang menentukan kualitas masa depan itu sendiri,” kata Damai. (ign)