✨ Intinya sih...
  • Saniel menggugat PT Agro Wana Lestari (AWL) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 20 November 2026.
  • Gugatan tersebut meminta majelis hakim menyatakan hubungan kerja Saniel dengan PT AWL demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), atau berstatus pekerja tetap.
  • Selain itu, Saniel menuntut PT AWL membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan total Rp369.312.428,36.
  • Saniel, yang secara kontrak adalah konsultan sejak 25 Februari 2022 dengan adendum terakhir 27 Februari 2026, diklaim dalam praktiknya bertindak sebagai Manager Humas PT AWL.
  • Kuasa hukum Saniel berargumen bahwa pekerjaan Manager Humas bersifat tetap, sehingga tidak dapat diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.
  • Sebelumnya, Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kotawaringin Timur pada 5 Oktober 2026 menganjurkan PT AWL membayar kompensasi enam bulan kerja sebesar Rp17.583.283,50, anjuran yang ditolak Saniel pada 19 Oktober 2026.

SAMPIT, kanalindependen.id – Februari selalu datang membawa adendum baru bagi Saniel. Adendum keempat kontraknya dengan PT Agro Wana Lestari (AWL), bertanggal 27 Februari 2026, kembali mematri sebutan yang sama seperti perjanjian induk 25 Februari 2022: konsultan.

Dua belas hari berselang, pada 11 Maret 2026, nama pria 59 tahun itu muncul dalam berita acara mediasi berkop Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Bukit Santuai.

Tanda tangannya tertera dengan keterangan berbeda: Perwakilan PT Agro Wana Lestari, Manager Humas.

Kontras semacam itulah yang berada di jantung gugatan perselisihan hubungan industrial Saniel terhadap PT AWL, anak usaha Goodhope Asia Holdings Ltd yang mengelola perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kotawaringin Timur.

Gugatan bertanggal 20 November 2026 tersebut ditujukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Warga Sampit itu menggandeng kuasa hukum Sapriyadi dan Ardon dari Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. & Rekan.

Lewat gugatan itu, Saniel meminta majelis hakim menyatakan hubungan kerjanya dengan PT AWL demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), atau berstatus pekerja tetap.

Dia juga meminta perusahaan dihukum membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak dengan total Rp369.312.428,36.

”Berdasarkan perjanjian kerja tersebut, penggugat diangkat dalam jabatan sebagai konsultan, namun dalam praktiknya di lapangan penggugat berstatus sebagai Manager Humas dari tergugat,” kata Sapriyadi.

”Hal tersebut dapat dengan mudah dibuktikan melalui dokumen-dokumen yang turut ditandatangani oleh penggugat yang bertindak dalam kapasitas sebagai Manager Humas PT Agro Wana Lestari,” tambahnya.

Sengketa ini berakar pada Surat Perjanjian Jasa Konsultasi tertanggal 25 Februari 2022. Empat kali berturut-turut, setiap Februari dari 2023 hingga 2026, perjanjian induk itu diubah lewat adendum.

Jejak jabatan Manager Humas terekam dalam berita acara 11 Maret 2026. Hari itu, Aula Kecamatan Bukit Santuai di Desa Tumbang Penyahuan menjadi tempat mediasi yang difasilitasi Tim Fasilitasi Mediasi Permasalahan Sengketa Lahan Kecamatan Bukit Santuai, berdasarkan surat undangan tertanggal 6 Maret 2026.

Dokumen itu mencatat PT AWL akan menganalisis dan menyandingkan data, lalu menyampaikan hasilnya pada rapat berikutnya.

Hanya dua orang yang membubuhkan tanda tangan pada berita acara tersebut: Saniel sebagai Manager Humas mewakili PT AWL, dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bukit Santuai mewakili tim fasilitasi.

Beban pembuktian pun diarahkan gugatan kepada perusahaan. ”Tergugat harus dapat membuktikan pekerjaan penggugat sebagai konsultan sebagaimana perjanjian kerja di atas karena dalam praktiknya di lapangan selama ini penggugat adalah Manager Humas,” kata Sapriyadi dalam gugatan.

Enam Bulan Versi Mediator

Perselisihan ini sebelumnya ditangani Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotawaringin Timur. Anjuran tertulis bernomor 500.15/558/Disnakertrans.4/X/2026 terbit pada 5 Oktober 2026.

Menurut kutipan anjuran yang termuat dalam gugatan, mediator meminta PT AWL mengakui hubungan kedua pihak selama enam bulan terakhir telah memenuhi unsur hubungan kerja.

Pijakannya adalah unsur pekerjaan, upah, dan perintah, ditambah adanya pemberian tunjangan hari raya (THR). Anjuran itu pun menyebut Saniel sebagai pihak pekerja.

Aturan THR mengaitkan hak itu dengan hubungan kerja. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mengatur bahwa THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWTT maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Namun, hitungan mediator berhenti pada masa kerja enam bulan. PT AWL dianjurkan membayar apa yang disebut dalam anjuran sebagai uang kompensasi pemutusan hubungan kerja, mengacu rumus Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bagi pekerja PKWT: masa kerja dibagi 12, dikali upah sebulan. Dengan upah Rp35.166.567, nilainya Rp17.583.283,50.

Hitungan itu terpaut jauh dari tuntutan Saniel, yang meminta pengakuan sebagai pekerja tetap beserta pembayaran pesangon.

Lewat surat bertanggal 19 Oktober 2026 kepada Kepala Disnakertrans Kotawaringin Timur, ia menolak anjuran tersebut.

Dalam gugatan, Sapriyadi menyebut anjuran mediator keliru. Kutipan anjuran itu sendiri memuat permintaan agar pihak yang tidak dapat menerimanya segera membawa penyelesaian ke PHI Palangka Raya.

Sebelum rentang enam bulan yang dihitung mediator, dokumen lain sudah merekam peran Saniel.

Pada 12 November 2025, ia meneken berita acara mediasi penyelesaian permasalahan lahan di Gedung Pertemuan Kecamatan Bukit Santuai sebagai pihak PT AWL.

Mediasi itu difasilitasi unsur Forkopimcam Bukit Santuai. Berita acaranya mencatat PT AWL akan menyiapkan dokumen untuk dipaparkan pada mediasi lanjutan, yang dijadwalkan paling lambat 25 November 2025.

Bagian penutup dokumen tersebut menyebutnya sebagai berita acara kesepakatan. Butir keempatnya menegaskan berita acara itu menjadi pegangan tertulis yang wajib dipatuhi kedua belah pihak.

Seorang saksi yang tercatat sebagai Humas PT AWL ikut membubuhkan tanda tangan. Kala itu, adendum terbaru dalam rangkaian kontrak Saniel adalah adendum ketiga tertanggal 28 Februari 2025.

Pemberitaan media ikut merekam peran serupa. MentayaNet, pada 23 Mei 2026, menyebut Saniel sebagai Pimpinan Humas PT AWL ketika ia menyampaikan sikap perusahaan.

Pekerjaan yang Selalu Ada

Payung hukum utama yang disorongkan gugatan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi anyar ini disetujui DPR pada 6 Oktober 2026, lalu diundangkan dan mulai berlaku 28 Oktober 2026, berselang 23 hari sebelum tanggal gugatan Saniel.

Pasal 1 angka 19 undang-undang tersebut mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Tiga unsur yang sama tercantum dalam kutipan anjuran mediator.

Ketentuan kuncinya tertuang dalam Pasal 87. Ayat (2) menegaskan PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Adapun ayat (5) menetapkan konsekuensinya: PKWT yang tidak memenuhi ketentuan tersebut demi hukum menjadi PKWTT.

”Pekerjaan sebagai Manager Humas adalah pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tetap dan akan selalu ada selama perusahaan tergugat operasional,” kata Sapriyadi.

Larangan mengikat pekerjaan tetap dengan kontrak waktu tertentu bukan norma baru. Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah lama memagari praktik tersebut, dan pagar yang sama tetap dipertahankan pada era UU Cipta Kerja.

PHI Palangka Raya, pengadilan yang dituju gugatan Saniel, pernah menerapkan prinsip serupa. Lewat Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk yang dibacakan 11 Agustus 2022, majelis hakim menyatakan terdapat hubungan kerja antara sejumlah awak kapal dan PT Samudra Pacific Marine, sekaligus menyatakan PKWT mereka demi hukum berubah menjadi PKWTT.

Kajian Muhammad Adnan Tianotak dan Saprudin di Jurnal Kolaboratif Sains edisi Agustus 2025 membedah pertimbangan perkara tersebut.

Jabatan seperti nakhoda, mualim, dan masinis dipandang sebagai pekerjaan tetap yang menjadi bagian dari bisnis inti perusahaan pelayaran.

Kajian yang sama mencatat Mahkamah Agung menguatkan putusan itu di tingkat kasasi lewat Putusan Nomor 1821 K/Pdt.Sus-PHI/2022 pada Desember 2022.

Soal label dan fakta, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) punya rujukan sendiri. Paragraf 9 Rekomendasi ILO Nomor 198 Tahun 2006 tentang Hubungan Kerja menyebut keberadaan hubungan kerja semestinya ditentukan terutama oleh fakta pelaksanaan pekerjaan dan pengupahan pekerja, terlepas dari bagaimana hubungan itu disebut dalam perjanjian para pihak.

Paragraf 13 merinci sejumlah indikatornya, antara lain pekerjaan yang dijalankan menurut instruksi dan di bawah kendali pihak lain, integrasi pekerja ke dalam organisasi perusahaan, pekerjaan yang berkesinambungan, serta pembayaran imbalan secara berkala.

Menurut gugatan, adendum keempat menetapkan biaya jasa Saniel sebesar Rp35.166.567 gross per bulan.

Hitungan Rp369 Juta

Angka Rp35.166.567 itulah yang dijadikan upah sebulan dalam gugatan, persis angka yang tercantum pada kutipan anjuran mediator. Bedanya, gugatan menarik hitungan masa kerja sejak Februari 2022, lebih dari empat tahun.

Kalkulasinya bersandar pada Pasal 232 UU 27/2026. Untuk masa kerja empat tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun, pesangon ditetapkan paling sedikit lima bulan upah, yang dalam gugatan bernilai Rp175.832.835.

Untuk masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun, uang penghargaan masa kerja ditetapkan dua bulan upah, yang dalam gugatan bernilai Rp70.333.134.

Gugatan turut menuntut uang penggantian hak sebesar Rp123.146.459,36, sehingga total tuntutannya mencapai Rp369.312.428,36.

Selain tuntutan hak finansial, Saniel meminta majelis hakim menyatakan hubungan kerjanya putus terhitung sejak putusan dibacakan. Dia juga meminta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya hukum.

”Gugatan dalam perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan memiliki nilai pembuktian yang kuat,” tegas Sapriyadi.

Kanal Independen meminta tanggapan PT AWL melalui pesan WhatsApp kepada Humas PT AWL, Susi Darkoni HS Uga, pada Minggu (22/11/2026) sore. Susi mengarahkan konfirmasi ke bagian HR perusahaan atas nama Marselinus.

Hingga berita ini diterbitkan, pesan WhatsApp yang dikirim kepada Marselinus belum direspons. (ign)