• Proyek pembangunan gedung serbaguna senilai Rp149 miliar di Kotawaringin Timur (Kotim) yang disetujui dalam Rancangan APBD 2027 pada 20 November 2026, menuai sorotan dari Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM).
• KPPM mendesak Pemkab dan DPRD Kotim untuk membuka dokumen studi kelayakan, urgensi pembangunan, dan rincian anggaran proyek tersebut, yang hingga kini tidak ditemukan di sumber terbuka.
• KPPM mempertanyakan penetapan pemenang studi kelayakan dan desain rincian (DED) yang dilakukan bersamaan pada 29 Oktober 2025, serta menyoroti alokasi anggaran Rp149 miliar yang setara 51,4% dari belanja modal APBD 2027, mengesampingkan usulan anggaran lain senilai Rp764,98 miliar.
• Kekhawatiran juga muncul terkait potensi gedung akan bernasib sama dengan aset daerah lain yang terbengkalai, seperti Gedung Expo Sampit, dan belum adanya kejelasan mengenai biaya operasional serta pemeliharaan gedung tersebut.
SAMPIT, kanalindependen.id – Tanah seluas 3,7 hektare di kawasan Lingkar Selatan sudah mulai ditimbun. Awal November lalu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Kotawaringin Timur (Kotim) Rifarna Montazriani menyebut pengurukan lahan untuk gedung serbaguna itu telah mencapai sekitar 35 persen.
Lebih dari dua pekan berselang, Jumat (20/11/2026), Pemkab dan DPRD Kotim meneken persetujuan bersama Rancangan APBD 2027 yang menurut Ketua DPRD Kotim Rimbun memuat pembangunan gedung Rp149 miliar itu sekaligus.
Pekerjaan di lapangan sudah bergulir, palu persetujuan anggaran pun telah diketok. Pada Senin (2/11/2026), Rifarna mengatakan, studi kelayakan gedung itu telah menghitung kebutuhan operasional, potensi pendapatan, hingga titik impas bangunan.
Akan tetapi, rincian angka tak disebut. Dokumen utuh studi kelayakan senilai Rp283,8 juta yang pemenangnya ditetapkan pada 29 Oktober 2025, lebih dari setahun lalu, juga tidak ditemukan dalam penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka.
Isi kajian itulah yang kini ditagih Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Kotim, saat Rancangan APBD 2027 menunggu evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ketua Umum KPPM Muhammad Ridho, Sabtu (21/11/2026), mendesak Pemkab dan DPRD Kotim membuka dasar keputusan mereka, mulai dari urgensi, kajian kelayakan, dan hitungan manfaat, hingga ongkos merawat gedung setelah berdiri.
KPPM menilai proyek sebesar itu harus diuji dengan skala prioritas, tidak cukup bertumpu pada ambisi membangun.
”Pada prinsipnya, kami tidak anti-pembangunan. Kami juga tidak menolak kebutuhan pemerintah daerah untuk memiliki fasilitas publik yang representatif. Namun, pembangunan harus memiliki dasar urgensi yang kuat, kajian kelayakan yang terukur, serta keberpihakan yang jelas terhadap kebutuhan mayoritas masyarakat. Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang bersifat monumental justru mengesampingkan persoalan mendasar yang setiap hari dihadapi masyarakat,” tegas Ridho.
Ini bukan kali pertama KPPM mempersoalkan rencana gedung tersebut. Rabu (4/11/2026), Wakil Ketua Umum KPPM Moch. Isror Habibulloh lebih dulu meminta pemerintah membuka dokumen studi kelayakan, rincian anggaran, analisis manfaat ekonomi, dan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dari bangunan itu.
Setelah persetujuan bersama Rancangan APBD 2027 diteken, giliran ketua umumnya bersuara.
Kajian dan Desain yang Ditetapkan di Hari yang Sama
Jejak kajian yang dipersoalkan KPPM terekam dalam sistem pengadaan pemerintah. Data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kotim dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mencatat tiga paket konsultansi untuk Gedung Pertemuan Terpadu, nama resmi gedung serbaguna tersebut.
Ketiganya dibuat DCKTRP pada 8 September 2025 melalui APBD Perubahan 2025: studi kelayakan, rencana induk, dan rancangan teknis rinci atau detail engineering design (DED). Seluruhnya diumumkan serentak pada 19 September, lalu pemenangnya ditetapkan bersamaan pada 29 Oktober 2025.
CV Berlian Kalimantan Engineering asal Palangka Raya memenangi studi kelayakan senilai Rp283,8 juta sebagai penawar tunggal dari sembilan peserta terdaftar.
Perusahaan yang sama juga mengantongi paket rencana induk senilai Rp492 juta. Adapun paket DED senilai Rp1,22 miliar dimenangi PT Nidisa Estetika asal Jakarta Timur. Nilai ketiga paket konsultansi itu hampir mencapai Rp2 miliar.
Dalam jadwal pengadaan tersebut, penetapan pemenang studi kelayakan, kajian yang menimbang perlu atau tidaknya gedung itu dibangun, berlangsung pada hari yang sama dengan penetapan pemenang desain rincinya.
DED garapan konsultan itu sudah dijadikan pijakan angka pemerintah. Jumat (6/11/2026), Rifarna menyatakan, kebutuhan dana mencapai Rp150 miliar berdasarkan DED, mencakup bangunan utama hingga sarana dan prasarana pendukung kawasan.
Kendati DED sudah menjadi dasar perhitungan anggaran, dokumen utuh keduanya tidak ditemukan di sumber terbuka.
Aturan keterbukaan informasi memberi tempat khusus bagi kedua dokumen itu. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menggolongkan informasi pengadaan barang dan jasa ke dalam informasi yang wajib diumumkan badan publik secara berkala.
Pasal 15 ayat (9) huruf b secara eksplisit mencantumkan gambar rancangan pekerjaan serta dokumen studi kelayakan, sementara Pasal 18 mengatur pengumuman berkala itu dilakukan paling sedikit enam bulan sekali.
Penawar tunggal kembali muncul pada tahap berikutnya. Tender pematangan lahan gedung itu pada 2026 menerima satu penawaran dari 11 peserta terdaftar, lalu dinyatakan gagal karena penawar tunggalnya tidak memenuhi persyaratan teknis.
Ketika tender diulang, penawarnya kembali hanya satu: penyedia yang sama, dengan angka penawaran persis sama sebesar Rp5.960.200.000.
Kali ini, Winn Terus Selamanya asal Palangka Raya ditetapkan sebagai pemenang lewat harga negosiasi Rp5,954 miliar, atau 98,9 persen dari harga perkiraan sendiri.
Ridho menilai keputusan bernilai besar semestinya disertai penjelasan terbuka mengenai studi kelayakan, kebutuhan pembangunan, desain, perhitungan biaya, sumber pendanaan, dan tahapan pelaksanaan.
KPPM juga meminta proyeksi biaya operasional serta pemeliharaan dibuka. Ridho ingin tahu apakah kajian kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan gedung itu dapat diakses publik, lengkap dengan hitungan manfaat ekonomi dan sosial yang akan dihasilkan.
”Ketika kebijakan menggunakan uang rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk mengetahui, mempertanyakan, dan memberikan penilaian. Transparansi bukan kemurahan hati pemerintah, melainkan bagian dari prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata Ridho.
Antrean Rp764 Miliar dan Pagu Rp1,07 Miliar
Besarnya alokasi gedung itu, menurut Ridho, perlu dibaca lewat kacamata biaya peluang, yakni harga dari setiap pilihan atas uang publik yang terbatas. Ia merujuk pemberitaan Kanal Independen tentang paripurna persetujuan Rancangan APBD 2027.
Laporan tersebut mencatat nilai rencana gedung setara 51,4 persen dari belanja modal APBD 2027 sebesar Rp289,92 miliar. Sementara itu, usulan tambahan anggaran dari berbagai perangkat daerah senilai Rp764,98 miliar tidak tertampung.
Pidato yang disampaikan dalam paripurna memang tidak merinci pagu per kegiatan, tetapi usai rapat kompilasi anggaran, Senin (16/11/2026), Rimbun memastikan gedung itu dikerjakan sekaligus pada 2027. Nilai rencananya setara kira-kira sepertiga target PAD 2027 yang disepakati sekitar Rp450 miliar.
”Pertanyaan akademisnya sederhana. Ketika pemerintah memiliki keterbatasan fiskal dan begitu banyak kebutuhan pembangunan belum terakomodasi, mengapa satu proyek dengan nilai Rp149 miliar mendapatkan ruang anggaran yang begitu besar? Apa dasar pembobotan prioritasnya? Bagaimana analisis manfaat dan dampak sosial ekonominya?” ujar Ridho.
Laporan Badan Anggaran DPRD Kotim memperlihatkan sektor dengan antrean terpanjang. Dari Rp764,98 miliar usulan yang tertahan, sebesar Rp517,70 miliar datang dari mitra kerja Komisi IV.
Komisi itu membidangi urusan fisik dan prasarana, sekaligus komisi yang meloloskan rencana gedung tersebut. Fraksi Golkar mengaitkan kekurangan anggaran itu dengan kebutuhan penanganan jalan, jembatan, drainase, serta infrastruktur dasar di berbagai wilayah.
Pertanyaan mengenai dasar pembobotan prioritas juga meninggalkan jejak dalam dokumen perencanaan daerah.
Tabel kerangka pendanaan pada Peraturan Daerah Kotim Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029 mencantumkan pagu indikatif Rp1,07 miliar pada 2027 untuk seluruh Program Penataan Bangunan Gedung, program yang menaungi gedung serbaguna itu.
Untuk rentang 2026 hingga 2030, total pagu program tersebut sekitar Rp60,07 miliar, atau kira-kira 40 persen dari nilai satu gedung.
Pagu RPJMD memang bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dalam rencana tahunan, tetapi angka Rp149 miliar tidak tercermin dalam kerangka pendanaan lima tahunan itu.
Skema pembiayaannya, poin lain yang ditanyakan KPPM, bergeser dalam kurun dua pekan. Pada awal November, Rifarna menyebut dua opsi: dianggarkan sekaligus, atau dua tahap dengan sekitar Rp49 miliar pada 2027 dan sisanya pada 2028.
Kepada wartawan Selasa (3/11/2026), Bupati Kotim Halikinnor yang memperkirakan pembangunan berlangsung bertahap sekitar dua tahun. Dua pekan kemudian, Rimbun menyampaikan skema tahun tunggal.
Soal urgensi, pemerintah daerah sudah lama menyebut gedung itu mendesak.
”Yang sudah kita programkan dan saya anggap mendesak karena ini pemecahan masalah, yaitu pembangunan gedung multiguna sekaligus arena grasstrack untuk anak-anak muda,” kata Halikinnor, Kamis (8/1/2026).
Namun, pada Musrenbang RKPD 2027, 26 Maret 2026, bupati meminta perencanaan 2027 adaptif terhadap keterbatasan fiskal dan berfokus pada program yang memberi manfaat langsung, seperti infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta pendidikan dan kesehatan.
Adapun Rimbun, setelah rapat kompilasi anggaran, menyebut gedung itu merespons aspirasi masyarakat. Dia juga menyinggung acara besar yang selama ini kerap digelar di taman bertetangga dengan rumah sakit hingga dinilai mengganggu pasien.
KPPM menempatkan jalan, jembatan, drainase, akses pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, dan pemerataan antarwilayah sebagai agenda yang harus tetap didahulukan.
Untuk kondisi jalan, data resmi memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah yang tersisa. Publikasi Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026 terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya 478 kilometer atau 23,63 persen dari 2.024 kilometer jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik pada 2025. Sebanyak 967,66 kilometer berstatus rusak berat.
Ongkos Rawat Tanpa Angka dan Jejak Aset Mangkrak
Salah satu pertanyaan KPPM menjangkau masa jauh setelah pita peresmian digunting: berapa biaya operasional dan pemeliharaan gedung itu, serta bagaimana skemanya. Jawaban parsial sudah pernah disampaikan dinas pelaksana.
Kepada wartawan Rifarna menyebut mekanisme pengelolaan gedung belum ditetapkan. DCKTRP, ujarnya, berfokus menuntaskan pembangunan, sedangkan pihak pengelolanya akan diputuskan pimpinan daerah.
Menurut Rifarna, studi kelayakan telah menghitung kebutuhan operasional, potensi pendapatan, dan titik impas dengan mempertimbangkan jenis kegiatan rutin serta tarif penggunaan.
Dia menjelaskan, operasional gedung berskala besar membutuhkan biaya tinggi, terutama untuk listrik dan kebersihan. Karena itu, kajian tersebut mengharapkan kegiatan di kawasan gedung berjalan rutin, bahkan bila memungkinkan setiap hari.
Akan tetapi, soal nominal kebutuhan operasional, nilai proyeksi pendapatan, maupun rincian perhitungan titik impasnya belum disampaikan secara terbuka.
Tidak ada pula penjelasan apakah titik impas itu dihitung hanya untuk menutup biaya operasional atau ikut memperhitungkan biaya pembangunan.
Bangunan yang kelak harus dirawat itu memang tidak kecil. Bangunan utamanya dirancang berukuran 144 meter kali 80 meter.
Dari luar gedung tampak satu lantai, tetapi bagian dalamnya memuat mezanin berisi dua kamar hotel dengan lobi, ruang rapat kecil, lounge, ruang transit VIP, dan ruang rias.
Rifarna menyebut kawasan itu disiapkan untuk pengajian akbar, resepsi pernikahan, konser, hingga ajang otomotif.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Riduwan Kesuma, yang mendukung pembangunan gedung tersebut, mengusulkan agar pengelolanya dibuat mandiri dan lepas dari organisasi perangkat daerah.
Kotim punya catatan pahit soal bangunan besar yang sepi setelah berdiri. Gedung Expo Sampit, misalnya, dibangun pada 2019 dan rampung pada 2021 dengan anggaran sekitar Rp31 miliar.
Sampai hari ini, gedung itu belum difungsikan untuk expo maupun bazar UMKM. Sebelum berpindah dan jadi markas prajurit TNI, atap sempat bocor dengan dinding dan lantai yang berlumut dan tergenang air.
Pada April 2024, Halikinnor menyebut sebagian lahan di sekitar bangunan belum tuntas karena persoalan antara pemilik dan ahli waris.
Dia juga menyatakan perlunya kajian dan penyiapan DED sebelum pembangunannya dilanjutkan, seraya meminta perencanaan yang matang agar tidak muncul masalah di kemudian hari.
Belakangan, proyek Expo berujung vonis korupsi. Pada Januari 2026, Pemkab Kotim menyetujui pinjam pakai gedung itu sebagai asrama sementara bagi sekitar 500 personel Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.
Jejak serupa tertinggal pada Sirkuit Sahati. Arena senilai Rp22,97 miliar itu terbengkalai dan tercekat semak.
Sementara itu, gedung baru sejak awal digagas bersama arena grasstrack seperti diucapkan Halikinnor pada Januari, dan kawasannya disiapkan pula untuk ajang otomotif.
Bayang-bayang aset terbengkalai itu turut terekam di linimasa warga. Dari 766 komentar kritis yang dihitung Kanal Independen pada 20 unggahan media sosial yang terbit sejak Januari hingga 18 November, sebanyak 178 komentar mengungkit aset mangkrak seperti Gedung Expo atau khawatir gedung baru bernasib sama.
Beban proyek juga bersanding dengan catatan serapan anggaran dinas pelaksananya. Evaluasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 mencatat realisasi keuangan DCKTRP pada 2024 sebesar 63,72 persen dari pagu Rp19,72 miliar, masuk kriteria rendah.
Nilai gedung yang ditargetkan rampung dalam setahun itu sekitar tujuh setengah kali lipat pagu dinas tersebut pada 2024.
”Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun simbol kemajuan, sementara sebagian masyarakat masih berhadapan dengan persoalan akses jalan, jembatan, pelayanan publik, dan kebutuhan dasar lainnya. Kemajuan daerah tidak boleh hanya terlihat dari megahnya bangunan, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok desa,” kata Ridho.
Sunyi di Ruang Paripurna
KPPM turut menyoroti senyapnya nama gedung itu pada hari persetujuan anggaran. Seperti diberitakan Kanal Independen, rencana bangunan serbaguna Rp149 miliar tersebut tidak disebut dalam enam pendapat akhir fraksi, laporan Badan Anggaran, maupun pidato bupati pada paripurna persetujuan Rancangan APBD 2027.
Padahal, fraksi-fraksi ramai menuntut belanja yang lebih selektif dan berpihak pada kebutuhan dasar.
Menurut Ridho, kesenyapan itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak muncul jurang informasi antara keputusan politik dan pemahaman masyarakat atas prioritas anggaran.
Pertanyaan terakhir KPPM menyasar pemerataan, agar warga di wilayah yang infrastrukturnya terbatas tidak terus tertinggal. Kekhawatiran serupa sudah tertulis dalam pendapat akhir Fraksi Golkar.
”Jangan sampai pembangunan terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sementara masyarakat di wilayah lainnya terus menghadapi keterbatasan infrastruktur yang sama dari tahun ke tahun,” tulis Fraksi Golkar.
Musrenbang RKPD 2027 sendiri telah menghimpun 2.766 usulan dari desa dan kelurahan di 17 kecamatan. Dalam rilis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim tentang forum itu, rencana gedung pertemuan tidak disebut.
KPPM menegaskan enam pertanyaannya bukan serangan politik terhadap pemerintah daerah maupun DPRD, melainkan tanggung jawab publik agar setiap keputusan anggaran bisa diuji secara rasional.
Organisasi itu mendorong proyek gedung dievaluasi secara terbuka berdasarkan urgensi, kemampuan fiskal, manfaat jangka panjang, serta perbandingan dengan kebutuhan warga yang belum terpenuhi.
”Jangan alergi terhadap kritik. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang bebas dari pertanyaan, melainkan pemerintah yang berani menjelaskan setiap kebijakannya dengan data, argumentasi, dan tanggung jawab. Kami ingin Kotim maju, tetapi kemajuan itu harus dibangun di atas fondasi keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” ucap Ridho.
Dia menutup pernyataannya dengan pengingat soal arah pembangunan daerah.
”Kami tidak sedang mempertentangkan gedung dengan rakyat. Kami sedang mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus kembali pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kita membangun gedung yang megah, tetapi masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: Basa-Basi Prioritas Kotim: Paripurna Pengesahan APBD 2027 Tak Sebut Gedung Rp149 Miliar
Selagi enam pertanyaan itu menunggu jawaban, pekerjaan penimbunan lahan di kawasan Lingkar Selatan telah dianggarkan pada 2026 sekitar Rp5,9 miliar, masih di bawah kebutuhan sekitar Rp9 miliar menurut DED.
Sebagaimana disampaikan Rifarna pada awal November, sisa pengurukannya dijadwalkan berlanjut pada 2027, beriringan dengan pembangunan gedung yang dokumen kajian kelayakannya kini diminta KPPM untuk dibuka. (ign)