Intinya sih...

• DPC Organda Kotawaringin Timur (Kotim) kembali aktif setelah vakum hampir lima tahun, dengan kepengurusan baru yang terbentuk melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) pada 14 Mei 2025.
• Organisasi ini akan kembali terlibat dalam pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan umum di Kotim, setelah melakukan verifikasi ulang data anggota menjadi sekitar 500-550 dari sebelumnya 1.975.
• Organda Kotim mendapat dukungan dari Pemkab Kotim melalui rekomendasi Bupati pada 18 Februari 2026 dan telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, di mana kesepakatan awal pengawasan BBM dibahas pada 11 Maret 2026.
• Distribusi BBM untuk angkutan umum akan kembali dikendalikan Organda setelah disposisi resmi dari regional Pertamina terbit, diperkirakan setelah Lebaran, dengan alokasi sementara 20 kiloliter (KL) per SPBU.
• Ketua Organda Kotim, Suhendra, menyatakan kuota BBM yang ada belum mencukupi kebutuhan seluruh anggota dan pihaknya telah mengajukan penambahan. Organda juga mendukung program Pemda seperti pengurusan KIR dan BPJS Ketenagakerjaan.

SAMPIT, kanalindependen.id – Setelah hampir lima tahun tak terdengar kiprahnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya kembali aktif.

Kebangkitan organisasi angkutan darat ini menandai kembalinya peran mereka dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan umum di daerah tersebut.

Kursi kepemimpinan yang lama kosong kini kembali terisi melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) pada 14 Mei 2025.

Dari forum itulah terbentuk kepengurusan baru yang langsung bergerak melakukan pembenahan internal.

”Selama hampir lima tahun, anggota tidak punya pegangan terkait alokasi. Maka kami verifikasi ulang agar data lebih valid,” ujar Suhendra, Ketua Organda Kotim.

Proses verifikasi itu menyaring data lama yang sebelumnya mencatat 1.975 anggota. Hasilnya, hanya sekitar 500 hingga 550 anggota yang kini dinyatakan aktif. Data inilah yang akan menjadi dasar penataan ulang sistem distribusi BBM di lapangan.

Langkah pembenahan Organda mendapat dukungan langsung dari pemerintah daerah. Bupati Kotim mengeluarkan rekomendasi pada 18 Februari 2026, menjadi landasan bagi Organda untuk kembali menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina Patra Niaga di tingkat regional Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Dari komunikasi itu, Organda memperoleh respons positif. Mereka akan kembali dilibatkan dalam pengawasan distribusi BBM di Kotim.

Kesepakatan awal dibahas dalam pertemuan dengan Sales Branch Manager (SBM) Pertamina di Sampit pada 11 Maret 2026.

Hasilnya, distribusi BBM untuk angkutan umum akan kembali berada di bawah kendali Organda setelah disposisi resmi dari regional diterbitkan.

Ketua Organda Kotim Suhendra.

”Perkiraannya setelah Lebaran. Setelah disposisi turun, baru kami rapat dengan SPBU dan SBM, lalu dilakukan launching,” jelas Suhendra.

Selama masa vakum, kuota BBM untuk Organda sebenarnya tetap ada. Namun pengelolaannya dikondisikan langsung oleh pihak SPBU karena organisasi tidak memiliki legalitas aktif.

Kini, setelah struktur sah terbentuk, alokasi sementara ditetapkan sebesar 20 kiloliter (KL) per SPBU, dengan dua lokasi utama di kawasan Km dan Pal 2.

Kuota itu belum mencukupi seluruh kebutuhan sekitar 500 anggota yang sudah terverifikasi, terutama untuk kendaraan besar seperti truk tronton dan bus.

”Kalau dihitung, kuota itu belum bisa meng-cover sekitar 500-an anggota yang sudah terdata,” ujarnya.

Untuk itu, Organda telah mengajukan penambahan kuota guna menopang operasional kendaraan besar yang paling bergantung pada pasokan BBM. Namun, Suhendra menegaskan, fokus utama mereka saat ini adalah memastikan sistem distribusi dan pengawasan kembali berjalan tertib setelah Organda aktif lagi.

Selain pengawasan BBM, Organda Kotim juga mulai mengambil bagian dalam program pemerintah daerah. Di antaranya pengurusan KIR, BPJS Ketenagakerjaan, serta upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

”Organda tidak hanya soal BBM. Kami juga bantu KIR, BPJS Ketenagakerjaan, dan kegiatan lain yang mendukung pemerintah daerah,” kata Suhendra.

Melalui struktur baru dan koordinasi yang mulai pulih, Organda menargetkan pembenahan di sektor BBM rampung dalam waktu dekat.

”Sekarang kami sudah aktif. Tinggal penguatan di sektor BBM yang sedang berproses,” katanya. (ign)