• Bekas galian C di beberapa sudut Kota Sampit kini menjadi lokasi wisata air dadakan yang berisiko tinggi karena kedalaman tak terukur, dasar tidak rata, dan minimnya pengawasan.
• Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, menyatakan pihaknya tidak ingin kecolongan lagi, mengingat insiden awal tahun 2026 ketika seorang anak 12 tahun meninggal dunia akibat tenggelam di lokasi wisata air.
• BPBD menyiagakan 12 personel khusus di titik-titik rawan pada hari kedua dan ketiga Libur Lebaran untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, namun jumlah ini dinilai kecil dibandingkan potensi keramaian.
• Banyak lokasi wisata air tidak memiliki pengelolaan yang memadai, tanpa standar keselamatan, pembatas area berbahaya, dan pengawasan yang jelas, yang sering berawal dari kelalaian pengunjung atau pengelola.
• BPBD berharap ada kolaborasi dengan sukarelawan dan masyarakat, serta meminta pengelola wisata untuk menambah personel pengawasan guna memprioritaskan keselamatan pengunjung.
SAMPIT, Kanalindependen.id – Airnya tenang. Sekilas terlihat aman.
Di beberapa sudut Kota Sampit, danau-danau itu kini berubah wajah. Dari bekas galian C yang dulu ditinggalkan, kini menjelma menjadi tempat wisata dadakan. Orang datang, anak-anak bermain, keluarga berkumpul.
Tak banyak yang tahu atau mungkin tak banyak yang mau tahu apa yang tersembunyi di balik permukaan airnya.
Kedalamannya tak selalu terukur. Dasarnya tak selalu rata. Dan pengawasannya, sering kali, nyaris tak ada.
Libur Lebaran hanya akan memperbesar semuanya: jumlah pengunjung, tingkat keramaian, dan tentu saja risiko.
Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, menyebut pihaknya tidak ingin kecolongan lagi. Pengalaman awal tahun 2026 menjadi pengingat yang sulit dilupakan.
Seorang anak berusia 12 tahun meninggal dunia akibat tenggelam di lokasi wisata air.
Sebuah tragedi yang seharusnya cukup untuk membuat semua pihak berhenti sejenak dan bertanya: sebenarnya seaman apa tempat-tempat ini?
“Kami mempersiapkan diri, bukan hanya di Ujung Pandaran, tapi juga di lokasi wisata dalam kota, terutama wisata air,” ujar Multazam.
Namun kesiapan itu tampaknya masih harus berpacu dengan kenyataan di lapangan.
BPBD hanya menyiagakan 12 personel khusus pada hari kedua dan ketiga Lebaran di titik-titik rawan. Sementara di luar itu, petugas tetap siaga 24 jam di posko menunggu laporan, menunggu kejadian.
Jumlah yang terasa kecil jika dibandingkan dengan potensi lonjakan pengunjung di banyak titik sekaligus.
Sementara itu, tidak semua lokasi wisata memiliki pengelolaan yang memadai. Beberapa memang sudah dikelola, tapi tak sedikit yang dibiarkan tanpa kontrol.
Tanpa standar keselamatan. Tanpa pembatas area berbahaya. Tanpa pengawasan yang jelas.
Di titik ini, persoalannya bukan lagi soal kesiapan BPBD semata.
Ini soal siapa yang bertanggung jawab.
BPBD sendiri mengakui, banyak kejadian di wisata air berawal dari kelalaian. Entah dari pengunjung yang abai, atau pengelola yang tidak benar-benar menyiapkan sistem pengamanan.
Padahal, ketika sebuah tempat dibuka atau dibiarkan menjadi ruang publik, maka keselamatan seharusnya menjadi prioritas, bukan pilihan.
BPBD berharap ada kolaborasi dengan sukarelawan dan masyarakat. Mereka juga meminta pengelola wisata untuk menambah personel pengawasan.
Namun harapan saja tak cukup jika tidak diikuti tindakan nyata.
Sebab ketika danau-danau tak terkelola itu terus dipadati pengunjung, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kenyamanan liburan.
Melainkan nyawa. (***)